Puti Ajak Kader Perempuan PDI Perjuangan Tunjukkan Eksistensi dan Turut Berpartisipasi dalam Kemajuan Masyarakat
Jakarta – Anggota Komisi X DPR RI Puti Guntur Soekarno mengajak kader-kader PDI Perjuangan terutama kaum perempuan memiliki tanggungjawab untuk turut berpartisipasi dalam kemajuan masyarakat dan bangsa, mewujudkan Indonesia Raya. Hal ini disampaikan Puti kepada peserta Pendidikan Kader Perempuan yang diselenggarakan oleh Badiklatda PDI Perjuangan Jawa Timur, bertempat di Wisma Perjuangan DPD PDI Perjuangan Jatim di Desa Oro-Oro Ombo, Kota Batu Minggu (13/11/2022).
Menurut Puti, bagi PDI Perjuangan kaum perempuan memiliki kedudukan yang setara dengan laki-laki. Sebagaimana amanah dari Proklamator Bangsa Indonesia, Bung Karno, bahwa laki-laki dan perempuan memiliki kewajiban yang sama dalam revolusi Indonesia.
“Feminisme Indonesia itu tidak seperti di luar negeri. Kalau di luar negeri seolah-olah kaum perempuan itu superior tidak melihat kepentingan kaum laki-laki,” ujar Puti.
Puti melanjutkan, bahkan Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri menjadi Presiden Kelima Republik Indonesia. Suatu peristiwa yang sangat langka didunia, bahkan di Amerika Serikat, sebutnya, belum memiliki riwayat kepemimpinan perempuan sebagai kepala negara dan pemerintahan.
“Citra perempuan sebagai kaum yang lemah bagi kader PDI Perjuangan ini tidak berlaku. Karena kita punya Presiden ke-5 Republik Indonesia perempuan, kita punya Ketua DPR RI perempuan, dan banyak kepala-kepala daerah kita yang perempuan,” terangnya.
Salah satu ruang yang bisa diisi oleh kader-kader perempuan PDI Perjuangan adalah pemajuan kebudayaan. Nabi Muhammad SAW dalam Haditsnya menyebutkan bahwa perempuan itu adalah tiang negara manakala baik perempuan maka baiklah suatu bangsa.
Namun apabila kaum perempuan dalam sebuah bangsa itu tidak bisa menunjukkan eksistensi yang baik, maka runtuhlah peradaban bangsa itu. Melalui Hadits ini, Puti mengajak seluruh peserta untuk merefleksikan pernyataan Nabi Muhammad SAW dengan realitas sosial Bangsa Indonesia dewasa ini.
Infiltrasi kebudayaan barat yang tengah mendominasi menjadi tantangan terhadap eksistensi kebudayaan asli Indonesia. Tentu, dibutuhkan sebuah keterlibatan masyarakat, salah satu kader perempuan PDI Perjuangan untuk melestarikan budaya-budaya asli Bangsa Indonesia.
“Saya ingin mengajarkan kader PDI Perjuangan berkebaya. Harus ada dalam Diklat yang berlangsung 3 hari, 1 hari dikhususkan pakai kebaya semua. Karena kebaya itu tengah kita perjuangkan untuk dibawa ke UNESCO,” papar Ketua Yayasan Fatmawati ini.
“Saya minta kepada kader PDI Perjuangan terutama Jawa Timur yang perempuan harus bisa membawa nama bangsa, berjuang melalui politik. Untuk kebaya terdaftar sebagai warisan budaya Indonesia yang terdaftar di UNESCO,” sambungnya.
Selain pemajuan kebudayaan, Puti juga menyinggung pentingnya peran besar perempuan dalam membentuk karakter dan mental generasi penerus bangsa yang unggul untuk menyongsong Indonesia Emas Tahun 2045.
Persoalan stunting, kemiskinan, tingkat pendidikan yang rendah, kekerasan menjadi problematika-problematika yang menjadi tanggungjawab seluruh kader PDI Perjuangan. Sebagai sebuah kebulatan tekad dalam upaya menjaga dan mewarisi api semangat perjuangan Bung Karno.
“Bung Karno berpesan warisi apinya jangan abunya, nyalakan terus obor kesetiaan terhadap kaum marhaen atau wong cilik. Agar semangat Marhaenisme, semangat Pancasila menyala-nyala dengan murni dan agar tidak murni terbakar mati. Maka kita harus bertekad hari ini sebagai kader perempuan PDI Perjuangan kita tetap menjaga api perjuangan dari bapak bangsa kita, bapak ideolog kita, Bung Karno,” pesan Puti Guntur Soekarno.
Jakarta – Wacana kenaikan tarif Commuter Line oleh PT Kereta Api Indonesia (KAI) akan menempatkan masyarakat Jabodetabek pada tantangan baru yang mengancam kesejahteraan ekonomi mereka. Hal tersebut pun lantas menuai sorotan dari Anggota Komisi V DPR RI Toriq Hidayat.
“Kenaikan tarif KRL Jabodetabek akan memberikan dampak yang signifikan. Terutama bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah (MBR). Kenaikan tarif bisa memperberat beban ekonomi mereka. Dan Ini juga dapat mengakibatkan kesenjangan sosial dan ekonomi yang lebih besar,” ujar Toriq dalam siaran pers yang diterima Parlementaria, Senin (29/4/2024).
Politisi Fraksi PKS tersebut menegaskan bahwa kenaikan tarif tidak sejalan dengan kondisi ekonomi masyarakat, terutama masa pasca pandemi dan ketidakpastian ekonomi yang menyertainya. Dalam beberapa bulan terakhir, harga-harga bahan pokok terus melonjak secara dramatis.
“Kami tahu betul paska pandemi masyarakat terpaksa mengalokasikan sebagian besar pendapatan mereka hanya untuk memenuhi kebutuhan dasar. Kenaikan tarif hanya akan menambah beban ekonomi mereka. Terutama mereka yang bergantung pada angkutan publik ini setiap hari,” tandasnya.
Terkait hal itu, Toriq menegaskan akan berupaya keras menyerukan kepada Kementerian Perhubungan selaku regulator agar mendengarkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat. Serta, kemudian meninjau kembali rencana kenaikan tarif ini dan mencari solusi yang lebih adil dan berkelanjutan.
“Kami akan terus memantau perkembangan situasi ini. Dan memastikan bahwa keputusan terkait tarif transportasi publik nantinya harus ada partisipasi aktif dari publik dan memperhitungkan kepentingan dan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh” tutup Toriq.
Sebagaimana diketahui, PT KAI Commuter (KCI) telah mengusulkan kenaikan tarif KRL Jabodetabek yang belum berubah sejak 2016. Saat ini usulan tersebut masih dibahas Pemerintah. Direktur Operasi dan Pemasaran KCI Broer Rizal mengatakan, pihaknya masih menunggu keputusan Pemerintah untuk menaikkan tarif KRL Jabodetabek.
Pasalnya, ketentuan tarif KRL Jabodetabek merupakan kewenangan Kemenhub selaku regulator. “Itu kebijakan dari Pemerintah ya. Kalau kami hanya eksekutor untuk melaksanakan apa yang menjadi keputusan Pemerintah. Usulan dan pembahasannya sudah dilakukan di Kemenhub,” ujarnya saat konferensi pers Angkutan Lebaran 2024 di Jakarta, Selasa lalu (24/4).
Jakarta – Anggota DPR RI dari Dapil Provinsi DIY Sukamta menilai Kota Yogyakarta perlu menyiapkan peta jalan (roadmap) untuk penanganan sampah jangka panjang yang menyangkut peningkatkan kasadaran masyarakat. Edukasi secara terus menerus harus dilakukan baik di sekolah, rumah tangga, dan masyarakat.
Tak hanya itu peraturan yang kuat untuk pengurangan sampah juga sangat dibutuhkan. Sukamta mencontohkan perlunya kebijakan kantong plastik berbayar atau larangan penggunaaan kantong belanja plastik sekali pakai. Adapun jangka pendeknya saat ini bisa dengan optimalisasi penampungan di TPST Piyungan.
“Kalau saya dengar, TPST ini kalau ada alat dan SDM yang memamadai masih bisa dimanfaatkan secara optimal untuk sementara waktu hingga 200-300 ton per hari. Pemkot bisa komunikasikan hal ini dengan Pemda DIY. Rencana optimalisasi 3 TPS 3R di Nitikan, Karangmiri dan Kranon bisa segera direalisasi, meski daya tampung 3 TPS ini masih terbatas,” kata Sukamta sebagaimana keterangan kepada media, di Jakarta, Kamis (25/4/2024).
Di sisi lain, Politisi Fraksi PKS ini, menilai di level provinsi, di area perkotaan saat ini masih sering ditemukan sampah di jalan maupun tempat penampungan yang penuh. Menurutnya, Pemerintah perlu memberikan honor kepada para petugas pengambil sampah sebagai salah satu upaya mencegah buang sampah sembarangan.
“Menurut kami perlu ada stimulan atau honor untuk para petugas pengambil sampah rumah tangga, di level RT, RW dan kampung. Ini supaya masyarakat tidak buang sembarangan,” kata Anggota Komisi I DPR RI tersebut.
Sukamta meyakini dengan adanya dana stimulan atau honor tersebut maka para petugas pengambil sampah akan menjalankan tugasnya dengan baik khususnya pengambilan sampah dengan sistem terpilah. “Selama ini warga sudah diminta memilah, akan tetapi (saat) di (tempat) pembuangan dicampur lagi. Ini perlu jadi perhatian, sehingga perlu ada petugas khusus memilah,” ujarnya.
Sukamta menegaskan dirinya banyak mendapatkan aspirasi dari masyarakat terkait penanganan sampah di Jogja. Hal ini kembali mencuat setelah rencana penutupan TPST secara permanen, sehingga banyak ditemukan sampah di pinggir jalan, salah satunya di perbatasan antara Kota Jogja dengan Bantul atau sebelah utara Gembira Loka.
Jakarta – Anggota Komisi I DPR RI Helmy Faishal Zaini meminta pemerintah melakukan upaya untuk meredam konflik yang ada di Timur Tengah, salah satu caranya melalui jalur diplomasi.
“Pemerintah perlu mengambil pendekatan diplomasi yang kuat dengan mempromosikan perdamaian dan menekankan pentingnya dialog multilateral,” kata Anggota Komisi I DPR RI Helmy Faishal Zaini dalam keterangan kepada media, di Jakarta, Sabtu (27/4/2024).
Menurut Helmy, konflik tersebut harus diredam lantaran dampaknya sangat berpengaruh ke Indonesia, salah satunya dari segi perekonomian. “Stabilitas perekonomian Indonesia bisa terganggu lantaran terjadi fluktuasi harga minyak dan gangguan dari segi perdagangan,” ujar Politisi Fraksi PKB ini.
Jika kondisi ini dibiarkan, dia meyakini masyarakat akan merasakan dampak langsung lantaran tercekik harga kebutuhan pokok yang melambung. “Dengan memperkuat kerja sama internasional, meningkatkan keamanan domestik, dan memperkuat resiliensi ekonomi, Indonesia dapat mengurangi dampak negatif dari konflik di Timur Tengah,” kata Helmy.
Senada, Anggota Komisi I DPR RI Muhamad Farhan menjelaskan dampak dari konflik di Timur Tengah yang harus diwaspadai Indonesia.
Beberapa di antaranya terhambatnya impor minyak mentah dan bahan pangan dasar seperti beras, kedelai, dan gandum, jika perairan Teluk Persia, Hormuz dan Suez terganggu akibat dampak konflik itu. “Sebab akan mempengaruhi arus masuk kebutuhan pokok, akibatnya harga akan naik dan inflasi tinggi,” kata Farhan.
Maka dari itu, kata dia, Indonesia juga perlu melakukan antisipasi dengan mengeluarkan kebijakan ekonomi guna menghindari harga pangan yang tinggi.
Di tengah agresi Israel ke Jalur Gaza yang terus berlangsung sejak 7 Oktober 2023, kata Farhan, kawasan Timur Tengah semakin memanas akibat eskalasi perseteruan antara Iran dan Israel.
Permusuhan terbaru antara kedua musuh bebuyutan tersebut dipicu serangan Israel terhadap Konsulat Iran di Damaskus, Suriah pada 1 April lalu.
Iran menuding Israel bertanggung jawab atas serangan fatal terhadap fasilitas diplomatiknya yang menewaskan sedikitnya tujuh anggota Korps Garda Revolusi Islam Iran, termasuk dua jenderal penting.
Iran kemudian melancarkan serangan balasan dengan menembakkan puluhan rudal balistik dan ratusan pesawat nirawak ke Israel pada 13 April. Israel mengklaim serangan itu berhasil digagalkan dan hanya menyebabkan kerusakan ringan pada sebuah pangkalan militernya.
Wacana Kenaikan Tarif KRL Ancam Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat Berpenghasilan Rendah
Sukamta: Kota Yogya Perlu Siapkan Peta Jalan Penanganan Sampah Jangka Panjang
Pemerintah Perlu Lakukan Dialog Multilateral Redam Konflik di Timur Tengah
Larangan Toko Kelontong Beroperasi 24 Jam Bentuk Diskriminasi terhadap Pelaku Usaha Kecil
Bicara di Hadapan Liga Al-Quds, DPR Tegaskan Indonesia Tolak Normalisasi Hubungan dengan Israel
Mulyanto Sesalkan Impor Migas dari Singapura Semakin Meningkat
Halal Bihalal Relawan ITS, Hadirkan Rektor ITS ke-7 Prof. Ir. Soegiono Pompa Semangat Para Relawan
Proyek BMTH di Pelabuhan Benoa Diharapkan Mampu Pulihkan Ekonomi Nasional
BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali
