Buka Seminar Nasional Koalisi Masyarakat Sipil, Wapres Ma’ruf: Perkuat Akuntabilitas Layanan Publik untuk Pengentasan Kemiskinan
Jakarta – Pemerintah berkomitmen untuk menurunkan jumlah kemiskinan ekstrem hingga nol persen pada akhir 2024 di wilayah perdesaan, perkotaan, hingga di pesisir. Untuk mewujudkan upaya tersebut, pemerintah telah melakukan kebijakan afirmatif dari sisi anggaran, perbaikan data dan pensasaran serta penguatan pelaksanaan melalui pendekatan konvergensi. Oleh karena itu, akuntabilitas layanan publik untuk pengentasan kemiskinan menjadi hal krusial yang perlu diperkuat.
“Seminar ini saya harapkan dapat menjadi platform yang mewadahi kontribusi dan penguatan kolaborasi Koalisi Masyarakat Sipil, guna meningkatkan transparansi anggaran agar lebih bermanfaat bagi publik,” ujar Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma’ruf Amin saat membuka Seminar Nasional Koalisi Masyarakat Sipil secara virtual dari Istana Wakil Presiden, Jl. Medan Merdeka Selatan no.6-7, Jakarta, Rabu, (09/11/2022).
Dalam seminar yang bertajuk “Gerakan Masyarakat Miskin Kota dan Nelayan Tradisional dalam Memperkuat Akuntabilitas Layanan Publik Sebagai Upaya Pengurangan Kemiskinan Ekstrem” ini, Wapres menguraikan tiga strategi utama dalam melakukan akselerasi penghapusan kemiskinan ekstrem.
“Pemerintah telah menetapkan tiga strategi utama, yaitu pengurangan beban pengeluaran, peningkatan pendapatan, dan penurunan jumlah wilayah kantong-kantong kemiskinan,” urainya.
Namun dalam upaya percepatan penanggulangan kemiskinan tersebut, Wapres menuturkan terdapat tantangan seperti ancaman resesi global, perubahan iklim, dan faktor geopolitik yang perlu diperhatikan, meskipun pertumbuhan ekonomi di Indonesia masih terjaga. Oleh karena itu, menurut Wapres ketahanan energi dan pangan harus menjadi orientasi utama Pemerintah, khususnya untuk menjamin kebutuhan pangan dan energi masyarakat dapat tercukupi dan berkelanjutan.
“Pemerintah antara lain telah memperkuat skema perlindungan sosial dan subsidi, utamanya bagi kelompok miskin dan rentan, serta memperkuat sektor usaha melalui Jaring Pengaman Sektor Riil dan Jaring Pengaman Sektor Keuangan,” jelasnya.
Lebih jauh, Wapres menegaskan Pemerintah telah berkomitmen untuk memastikan suara dan kepentingan kelompok marginal agar didengar dan dipertimbangkan, utamanya dalam proses pengambilan kebijakan yang berdampak bagi kehidupan mereka, termasuk adanya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran.
“Hal ini termasuk memastikan mobilisasi dan alokasi anggaran negara dapat dikelola secara terbuka dan akuntabel,” tegasnya.
“Dengan demikian, seluruh pembiayaan diharapkan akan betul-betul berdampak pada peningkatan kualitas hidup masyarakat yang paling membutuhkan,” imbuhnya.
Menutup sambutannya, Wapres memberikan apresiasi atas inisiatif dan langkah-langkah kolaborasi yang telah dan akan dilakukan Koalisi Masyarakat Sipil, bersama warga masyarakat yang mewakili kelompok masyarakat miskin kota dan nelayan kecil/tradisional.
“Ke depan, saya menantikan konsistensi, kehadiran, dan peran serta seluruh elemen bangsa, termasuk masyarakat sipil di dalamnya, guna mewujudkan Indonesia bebas kemiskinan, kesenjangan, dan ketertinggalan,” pungkasnya.
Sebelumnya, Country Manager International Budget Partnership Indonesia Yuna Farhan menyampaikan bahwa International Budget Partnership adalah organisasi kemitraan global yang bekerja sama dengan organisasi-organisasi termasuk serikat petani, serikat nelayan, serikat miskin kota untuk meningkatkan sistem anggaran publik yang berpihak pada rakyat dengan berfokus pada reformasi tata kelola anggaran.
“Kami berharap policy ini menjadi lebih luas dan tentunya kita mengajak berbagai elemen, masyarakat sipil, mitra pembangunan, media, akademisi, pemerintah dan aktor pengawasan lainnya untuk bersama-sama melakukan reformasi tata kelola fiskal dan semakin berpihak pada kelompok yang paling membutuhkan,” harapnya.
Hadir dalam acara seminar tersebut, seluruh Pimpinan Koalisi Masyarakat Sipil, Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI), Serikat Perjuangan Rakyat Indonesia (SPRI), Seknas The Indonesian Forum for Budget Transparency (FITRA), serta Perkumpulan Inisiatif dan Kota Kita.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.
“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.
Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.
“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.
Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.
“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.
Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.
Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.
“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.
Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.
“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).
Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.
“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.
Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.
“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Tekan Biaya Logistik, Komisi V Dorong Kemenhub Tingkatkan Transportasi Laut
