Menko Airlangga: Pengembangan Energi Baru Terbarukan Menjadi Prioritas dalam Akselerasi Upaya Transisi Energi
Jakarta – Indonesia telah berperan aktif dalam upaya mitigasi emisi global untuk mengantisipasi perubahan iklim dengan mencanangkan target mencapai net zero emission di tahun 2060 atau lebih cepat. Komitmen Indonesia tersebut ditunjukkan dengan memberikan perhatian penuh pada pengembangan Energi Baru Terbarukan (EBT) melalui transformasi ekonomi hijau.
Dalam acara launching Kerja Sama Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Kayan Cascade antara PT Kayan Hydro Energy dan Sumitomo Corporation di Jakarta, Kamis (6/10/2022), Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa Presiden Joko Widodo memprioritaskan pengembangan transisi energi menggunakan EBT.
“Pengembangan PLTA Kayan Cascade yang bisa mengembangkan sampai sekitar 12 GW ini sudah menjadi perhatian Bapak Presiden Joko Widodo, dan ini sudah menjadi bagian dari komitmen Indonesia untuk mencapai net zero emission di tahun 2060 atau lebih cepat. Pemerintah juga menargetkan 23% dari keseluruhan sumber energi di Indonesia berasal dari renewable energy di tahun 2026,” kata Menko Airlangga.
Lebih lanjut, Menko Airlangga mengharapkan bahwa kerja sama yang telah terjalin tersebut dapat mulai terlihat kemajuannya di tahun 2023, sehingga dapat meningkatkan kecepatan upaya transisi energi yang tengah dilakukan Indonesia.
Sebagai informasi, Indonesia merupakan pasar utama Sumitomo Corporation (SC) Group untuk bisnis ketenagalistrikan, dimana PLTA Kayan Cascade sendiri diproyeksikan menjadi PLTA terbesar di Asia Tenggara. Pembangunan PLTA Kayan Cascade membutuhkan investasi sebesar USD 17,8 miliar.
Kapasitas PLTA Kayan Cascade pada tahap pertama direncanakan sebesar 900 Megawatt (MW), tahap kedua 1.200 MW, tahap ketiga dan keempat masing-masing 1.800 MW, dan tahap kelima 3.300 MW. Tahap pertama ditargetkan selesai pada 2026. Sementara itu, tahap kedua hingga tahap kelima masing-masing akan memakan waktu 2 hingga 3 tahun dari tahap pertama.
“PLTA Kahyan Cascade merupakan integrated power source yang diharapkan dapat melistriki kawasan industri di Tanah Kuning di Kalimantan Utara dan diharapakan ini juga menjadi integrated economic zone,” jelas Menko Airlangga.
Menutup sambutannya, Menko Airlangga menyampaikan bahwa pengembangan energi dan insdustri berbasis hijau terus didorong karena sangat diperlukan sebagai sumber energi di masa mendatang yakni green energy dan juga diperuntukkan bagi berbagai smelter berbasis green power.
“Oleh karena itu, saya berharap dengan menggandeng Sumitomo Corporation, maka tentunya bisa juga menggandeng berbagai industri hilir lainnya. Pemerintah juga mengharapkan kerja sama ini dapat direalisasikan. Tidak hanya sebatas penandatanangan memo kerja sama, tetapi juga bisa direalisasikan,” pungkas Menko Airlangga.
Turut hadir dalam kesempatan tersebut Kepala Staf Kepresidenan, Duta Besar Jepang untuk Indonesia, Anggota DPR RI, Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang Kemenko Perekonomian, Direktur Jenderal Industri Agro Kementerian Perindustrian, jajaran Sumitomo Corporation dan Kayan Hydro Energy.
BERITA
CPNS Setjen DPR RI 2023 Harus Jadi Motor Penggerak Organisasi Parlemen Modern
Jakarta – Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar mengingatkan kepada 97 orang Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR RI Tahun 2023 tentang adanya berbagai tantangan sebagai abdi negara ke depannya. Para CPNS di Setjen DPR RI ini, tegasnya, harus menjadi motor penggerak bagi organisasi parlemen modern.
”Jadi mereka tentu harus bisa menjadi bagian dari motor-motor penggerak organisasi untuk mempercepat proses mematangkan Parlemen Modern. Sehingga organisasi ini akan menjadi terlihat berlari lebih cepat untuk perubahan-perubahan dalam kerangka reformasi birokrasi,” ujar Indra saat membuka Orientasi CPNS Setjen DPR RI, di Ruang Abdul Muis DPR RI, Gedung Nusantara, DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (6/5/2024).
Para CPNS Setjen DPR RI yang sebagian besar merupakan generasi milenial dan generasi z, diharapkan dapat mengikuti flow kerja dan membantu percepatan-percepatan kerja di Setjen DPR RI. Diketahui, total ada 35.869 pelamar dari seluruh Indonesia yang mengikuti tes CPNS Setjen DPR RI tahun 2023, dan diperoleh 97 CPNS yang kemudian sudah mendapatkan Nomor Induk Pegawai (NIP).
”Tentu kerja-kerja digital itu mereka perlu tunjukkan untuk membantu percepatan-percepatan dalam penuntasan pekerjaan. Saya kira cara-cara manual itu perlu lama-lama dihapus, supaya waktu kita akan bisa lebih banyak mengerjakan pada hal-hal yang lebih strategis,” terangnya.
Para CPNS ini juga diharapkan, tambah Indra, dapat memberikan layanan terbaiknya kepada anggota DPR, sesuai dengan kapasitas dan kemampuan pada formasinya masing-masing. Sebab, menurut Indra, para CPNS yang diterima ini separuh lebih berkualifikasi S2 dan alumni perguruan tinggi dari luar negeri.
“Sehingga saya berharap dan berpikir ke depan organisasi Sekretariat Jenderal ini harus lebih benar-benar modern lagi dan bisa memberikan, yang paling penting bisa memberikan layanan kepada anggota dewan atau pimpinan dewan untuk menunjukkan kinerjanya kepada publik, kepada masyarakat,” sambungnya.
Lebih lanjut, Indra mengingatkan agar CPNS menjalani masa percobaan selama satu tahun dengan sebaik-baiknya. Tahapan ini, menurutnya, penting untuk menciptakan pribadi ASN yang unggul dan bertanggung jawab dengan berpegang pada nilai dasar yaitu Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif (AKHLAK).
“Maka mereka karena mereka ini CPNS akan dievaluasi setahun ke depan. Untuk itu dalam setahun ke depan mereka sudah saya ingatkan untuk menunjukkan dedikasinya, menunjukkan loyalitasnya, menunjukkan kemampuannya, menunjukkan kapasitasnya, untuk bisa mendorong organisasi menjadi lebih baik,” pungkasnya.
BERITA
Komisi II Serap Aspirasi dan Evaluasi Pemilu 2024 Di Bali
Denpasar – Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tandjung memimpin Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi II DPR RI di Bali. Kunjungan kali ini ingin menyerap aspirasi dan evaluasi pelaksanaan Pemilihan Umum 2024, sekaligus persiapan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2024.
BERITA
Dede Yusuf: Penyaluran KIP Kuliah Perlu Pembaruan Verifikasi untuk Hindari Salah Sasaran
Medan – Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Dede Yusuf Macan Effendi, menyoroti masih terjadinya penyaluran Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah yang kurang tepat sasaran. Menurutnya pentingnya pembaruan dalam sistem verifikasi yang melibatkan kerja sama antara pemerintah dan universitas.
“Verifikator KIP Kuliah adalah pemerintah bersama dengan kampusnya. Jika terjadi salah sasaran, ini berarti harus dipertanyakan apakah kampus tidak melakukan fungsi reviewing para penerima KIP ini setiap tahun,” ujar Dede Yusuf, di Kota Medan, Sumatera Utara, Senin (6/5/2024).
Menurutnya, dinamika ekonomi penerima bisa berubah secara signifikan, misalnya ada yang orang tuanya mendadak menjadi pengusaha besar atau mahasiswa tersebut berhasil sebagai Youtuber atau selebritas media sosial dengan penghasilan yang cukup besar.
“Ketika sudah mampu, seharusnya mereka tidak lagi menerima KIP Kuliah. dan kampus serta Kementerian Pendidikan adalah yang tahu kondisi ini melalui review tahunan. Peninjauan penerima KIP tidak hanya harus berdasarkan prestasi akademik seperti nilai IPK saja, tetapi juga kondisi ekonomi mahasiswa tersebut.
Data dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemdikbudristek) menunjukkan bahwa program KIP Kuliah diharapkan mendukung lebih dari 200.000 mahasiswa setiap tahunnya. Namun, masih terdapat laporan-laporan yang menunjukkan bahwa ada penerima yang kondisi ekonominya telah berubah namun masih menerima bantuan.
Lebih lanjut, Dede Yusuf tegaskan bahwa ini menunjukkan kebutuhan mendesak untuk peningkatan dan pembaruan dalam sistem verifikasi dan peninjauan ulang penerima KIP Kuliah. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa program ini tepat sasaran dan hanya membantu mahasiswa yang memang membutuhkan dukungan finansial untuk pendidikan mereka.