Stafsus Jokowi Billy Mambrasar Ajak Milenial NTT Jadi Entrepreneurship
Jakarta – Usai memberikan kuliah umum dalam kegiatan PUPR Goes to Campus 2022 di Universitas Nusa Cendana Kupang. Staf Khusus Presiden Bidang Inovasi, Pendidikan dan Daearah Terluar Billy Mambrasar mengajak para milenial NTT khususnya yang berada di Kota Kupang untuk berdiskusi sore santai melalui kegiatan “Nongki Bareng Kaka Billy” yang juga diadakan di kampus yang sama.
Acara yang mengangkat tema “Inovasi dan Transformasi Digital Kewirausahaan” ini mendapat antusias dari para peserta yang terbuka bagi umum. Billy Mambrasar berharap, dengan adanya diskusi santai seperti ini, para generasi muda menjadi lebih terbuka pemikirannya.
“Berkarir tidak harus selalu menjadi pegawai kantoran, tetapi menerapkan ilmu yang didapat selama kuliah untuk menciptakan usaha baru yang inovatif dengan memanfaatkan kemajuan teknologi saat ini yang terintegrasi dengan potensi lokal yang bisa membangun Indonesia dan mengharumkan nama Indonesia di mata dunia”, ujar Putera Papua lulusan Harvard.
Sebagaimana diketahui, kewirausahaan merupakan salah satu kegiatan yang menjadi fokus Presiden RI Joko Widodo untuk menargetkan pertumbuhan kewirausahaan di Indonesia menyentuh angka 5% dari jumlah total penduduk. Diharapkan juga, kegiatan kewirausahaan dapat mendukung Bonus Demografi di tahun 2030 dengan menciptakan lapangan pekerjaan baru bagi SDM baik di daerah maupun tingkat nasional.
“Saat ini, bersama dengan tim saya yaitu Bawa Perbahan (BAPER), kami berkeliling ke kampus-kampus di Provinsi Indonesia untuk menjalankan Program Inovasi Kewirausahaan dan Masyarakat (PIKM). Universitas Sulawesi Barat ialah kampus pertama yang telah meluncurkan program ini di awal September kemarin. Dan segera menyusul berikutnya Universitas Bangka Belitung, tentu saja saya harap PIKM juga akan hadir di NTT,” Ungkap Billy.
Billy Mambrasar melihat peluncuran PIKM di Nusa Tenggara Timur sebagai wadah inkubasi inovasi kewirausahaan yang terintegrasikan dengan pemberdayaan dan pengembangan potensi – potensi lokal melalui kewirausahaan dengan para talenta muda dari NTT. Seperti yang kita tahu, NTT itu cemerlang dengan keindahan alam, potensi lokal juga karakterisitik dari setiap orang yang hidup didalamnya termasuk para generasi muda yang memiliki segudang inovasi dan talenta.
Putra Papua jebolan Universitas Harvard tersebut membagikan cerita inspiratif dan pengalaman tentang kewirausahaan yang telah ia lakukan dari kecil dengan berjualan kue untuk membantu perekonomian keluarga. Selama kunjunganya di Kupang, ia melihat bahwa NTT memiliki banyak potensi yang dapat dijadikan peluang bisnis. Seperti Kain Tenun, kuliner (Daging Sei) dan pariwisata laut yang indah.
Ia melihat, selain potensi alam NTT juga memiliki potensi yang tidak terbatas dari para generasi mudanya. Potensi-potensi tersebut harus menjadi pintu untuk masa depan dengan berbagai kemungkinan juga pilihan yang dapat menentukan arah pengembangan dan pemberdayaan bukan hanya daerah tetapi juga negara.
Ditemui usai acara Billy menyampaikan harapannya tentan kegiatan diskusi ini. “Dari diskusi hari ini, saya harap para milenial di NTT, khususnya di Kota Kupang dapat memanfaatkan kemajuan teknologi dalam mendorong potensi-potensi lokal yang dimiliki untuk menjadi peluang usaha yang dapat diakses oleh tingkat nasional bahkan global. Dan tentu saja, dengan menjadi pengusaha akan mencipatakan lapangan pekerjaan baru,” Pungkas Billy.
Dapat diketahui, Inovasi kewirausahaan bukan hanya dapat memberikan harapan dan pelita yang dapat membuka pintu kesuksesan yang dimulai dari daerah, negara, juga menjadi kontribusi terbaik untuk masyarakat global dengan segala kebaikan dan dampak baik yang menjadi hasil dari kontribusi kita melalui inovasi kewirausahaaan serta potensi lokal yang diberdayakan dengan baik.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.
“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.
Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.
“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.
Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.
“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.
Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.
Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.
“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.
Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.
“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).
Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.
“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.
Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.
“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Tekan Biaya Logistik, Komisi V Dorong Kemenhub Tingkatkan Transportasi Laut
