Luncurkan Hetero For Startup Season 3, Ganjar Nantikan Ide Kreatif Entrepreneur Baru
Jakarta – Hetero for Startup season 3 resmi diluncurkan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, pada Selasa (21/3/2023). Hetero for Startup merupakan sebuah gerakan pemberdayaan kewirausahaan untuk membantu para entrepreneur melakukan akselerasi dalam bisnisnya.
Ditemui usai launching Hetero for Startup 3 di Cinepolis Java Super Mall, Kota Semarang, Ganjar mengaku tak sabar menantikan munculnya ide-ide kreatif dan entrepreneur baru dari ajang tersebut. Selain itu, Hetero for Startup juga menjadi ruang membangun jejaring antarentrepreneur.
“Sudah season 3 ya. Harapan saya akan memunculkan banyak entrepreneur baru. Lalu di antara mereka nanti akan berkumpul dan berbagi pengalaman. Harapan juga, para peserta ini aset jejaring yang bisa dibangun. Tentu saja para mentor yang canggih-canggih dan hebat-hebat ini akan bisa mengawal, memberikan treatment agar usaha kawan-kawan muda ini bisa tumbuh kembang,” katanya.
Ganjar ingin Hetero for Startup 3 ini dapat lebih menginspirasi dibandingkan season sebelumnya. Apalagi, sejak Hetero for Startup season 2 lalu, sudah mulai banyak peserta dari luar Jawa Tengah yang ikut meramaikan. Ke depan Hetero for Startup dapat menjangkau lebih banyak entrepreneur baru, tidak hanya di Jawa Tengah tetapi juga seluruh Indonesia.
“Saya senang, saya bangga karena udah sampai season 3. Mudah-mudahan nantinya ini akan betul-betul bisa menjangkau kawan-kawan entrepreneur baru, dan mulai beberapa waktu lalu hampir dari seluruh Indonesia ikut serta menjadi peserta di sini. Itu tentu saja memberikan pengalaman bagus buat mereka yang mau jadi pengusaha. Mudah-mudahan manfaat, di tengah situasi yang sulit kita harus optimis,” katanya.
Keikutsertaan peserta dari berbagai daerah di Indonesia itu memang tidak diprediksi saat Ganjar Pranowo meluncurkan Hetero for Startup pertama kali. Sebab, ide awal pembuatan Hetero for Startup adalah ruang atau ajang kreativitas entrepreneur yang sedang merintis startup baru di Jawa Tengah. Maka untuk season 3 ini diharapkan dapat memiliki dampak lebih besar, khususnya dalam kekuatan jejaring.
“Saya dulu bicaranya Jawa Tengah. Tapi ada yang lupa bahwa satu kejadian di Jawa Tengah bisa dibaca di manapun dengan alat ini (gawai) karena dunia digital. Kita nggak bisa lagi bicara aksi-aksi lokal itu dipartisi sehingga nggak bisa keluar, nggak bisa. Dunia digital sudah memaksa semua borderless. Begitu kita buat, maka ada orang yang tertarik, maka nggak bisa nggak. Kita aksi lokal tapi dampaknya bisa global. Pada saat itulah kemudian yang lain bicara ada yang mau ikut dan datang maka saya katakan komunitas ini akan bisa menjadi kekuatan jejaring karena mereka berasal dari banyak tempat,” jelas Ganjar.
Ditambahkan, Hetero for Startup lahir setelah Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Tengah bersama anak-anak muda, berkolaborasi membuat satu coworking space bernama Hetero Space. Hetero Space menjadi wujud konkret dari impian Ganjar untuk memilki satu tempat yang dapat menyelesaikan berbagai kesulitan usaha.
Tempat tersebut dapat mempertemukan para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah agar dapat berbagi pengalaman dan keluh kesah. Berbagai kegiatan kemudian dilakukan, sehingga memunculkan banyak ide, banyak fasilitas, sistem, hingga metode baru yang diberikan oleh para mentor yang dihadirkan.
“Dari keluh kesah mereka ini mengerucut pada satu sikap, saya mau jadi pengusaha, punya problem skill dan knowledge, maka nanti akan di-training. Saya memilih problem akses keuangan, perbankan nanti kami hadirkan, atau barangkali investor kami hadirkan, sehingga mereka bisa berjumpa dan kemudian untuk bisa maju mereka butuh orang-orang untuk mendampingi. Maka tadi dicarikan mentor-mentor profesional, bukan kami. Karena mungkin kami tidak memiliki kemampuan sampai sehebat mereka (mentor). Mereka kita hire agar kemudian bisa mendampingi,” tandas Ganjar.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.
“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.
Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.
“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.
Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.
“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.
Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.
Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.
“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.
Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.
“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).
Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.
“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.
Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.
“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Tekan Biaya Logistik, Komisi V Dorong Kemenhub Tingkatkan Transportasi Laut
