Connect with us

Kolaborasi Dua Putra Papua Ring-1 Goncang Panggung UNDANA Kupang

Jakarta – Auditorium Kampus Universitas Nusa Cendana (UNDANA) Kupang – NTT, Sabtu (1/10/2022) pagi begitu riuh dan penuh semangat. Pasalnya, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dan Staf Khusus Bidang Inovasi, Pendidikan, dan Luar Negeri Presiden RI Billy Mambrasar berduet untuk menunjukkan keahilan bermusik mereka.

Billy Mambrasar mengalunkan lagu “Hanya Rindu diiringi dengan tabuhan drum dari Pak Basuki. Penampilan tersebut tidak hanya disambut antusias dari hampir seribu mahasiswa di auditorium, tetapi mereka juga turut bernyanyi terbawa euforia acara tersebut.

Keseruan tidak sampai di situ, semua para narasumber dan peserta bernyanyi dan berjoget bergembira ketika lagu hits NTT Gemu Fa Mi Re. Suasana meriah ini terjadi padi kegiatan PUPR Goes to Campus 2022 pada Sabtu (1/10/2022) di Ibu Kota Provinsi Nusa Tenggara Timur, Kupang yang berlokasi di Auditorium Universitas Nusa Cendana Kupang.

Acara ini, mengambil tema “Pulih Lebih Cepat Bangkit Lebih Kuat, dengan Generasi Muda yang Tangguh dan Adaptif”, acara dikemas dalam format bincang santai bersama ini, menghadirkan langsung Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Gubernur NTT Viktor Bungtilu Laiskodat, Staf Khusus Presiden RI Bidang Inovasi, Pendidikan dan Daerah Terluar Billy Mambrasar dan Rektor Universitas Nusa Cendana Maxz U.E. Sanam. Dalam diskusi interaktif ini, para narasumber berbagi pandangan tentang pentingnya keterlibatan anak muda mendorong pembangunan infrastruktur di Inonesia.

“Anak muda adalah agen perubahan yang memiliki dua mata pisau apalagi jika terkait dengan pembangunan infrastruktur di Indonesia yakni jika aksi dan kontribusinya tepat dan baik maka yang akan terjadi adalah peningkatan kualitas dan kemajuan. Tetapi jika sebaliknya maka yang akan terjadi adalah kemunduran. Meskipun begitu, tetap libatkan anak muda didalamnya karena mereka adalah penentu dari masa depan bangsa,” ujar Billy Mambrasar.

Dengan pembawaan yang santai, Bapak Menteri menyampaikan tentang fungsi PUPR dalam pembangunan infrastruktur Indonesia. Disampaikan oleh Bapak Basuki, bahwa SDM yang kompeten dibutuhkan untuk membangun infrastruktur. Dan di sinilah universitas berperan dalam mempersiapkan mahasiswa mereka untuk menjadi SDM yang kompeten.

Bapak Menteri juga mengatakan, bahwa apa yang ia bersama PUPR lakukan saat ini ialah sebagai amanah kepada masyarakat dalam memberikan fasilitas terbaik untuk masyarakat yang dapat mendukung, memudahkan, dan menjadi kontribusi dengan dampak baik bagi masyarakat.

“Saya tidak ingin meninggalkan bangunan seperti jembatan dan jalan. Tetapi, saya ingin meninggalkan institusi saya PUPR ini yang credible sebagai amanah yang dipercaya oleh masyarakat,” ujar menteri yang pernah menghabiskan masa SMA nya di Jayapura – Papua.

Billy Mambrasar memberikan apresiasi kepada Kementerian PUPR yang telah memperhatikan pembangunan di daerah-daerah terluar di Indonesia, khususnya Indonesia Timur yang masih memerlukan percepatan dan menjadi sumbu baru untuk pembangunan Indonesia dengan talenta juga potensinya yang tak terbatas mulai dari sumber daya alam sampai sumberg daya manusianya meskipun akses untuk mengembangkan, memberdayakan, dan membuat potensi itu berubah jadi kompetensi itu terbatas.

Menurutnya, PUPR tidak hanya membangun fasilitas, tetapi juga konsisten dalam melibatkan pemuda di setiap programnya yang terdiri dari penguatan ketahanan ekonomi, pembangunan daerah, penguatan kualitas dan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing, revolusi mental dan pengembangan budaya. Selain itu, juga memperkuat infrastruktur untuk mendukung pembangunan, ekonomi, rekonstruksi lingkungan, meningkatkan ketahanan bencana dan memperkuat stabilitas polhukam serta mentransformasi layanan publik.

“Perhatian Kementerian PUPR terhadap pembangunan infrastruktur untuk daerah-daerah di Indonesia, khususnya di Indonesia bagian timur sudah terlihat jelas buktinya. Salah satunya adalah pembangunan asrama mahasiswa di Kampus ini. Selain itu, peran PUPR terlihat jelas untuk di Papua. Dimulai dengan jalan Trans Papua, Pembangunan Fasilitas PON XX dan gedung Papua Youth Creative Hub yang akan segera diluncurkan. Dari sini, kita bisa lihat keseriusan pemerintah pusat melalui PUPR tidak hanya memberikan kemudahan akses, tetapi juga melibatkan anak muda untuk terlibat dalam pembangunannya. Dan sebagai pemuda timur, tentu saja yang apresiasi sekali atas perhatian yang diberikan ini,” ungkap Bily Mambrasar.

Dalam acara ini juga dilakukan penadatanganan prasasti oleh Menteri PUPR dan Gubernur Provinsi NTT untuk bangunan Rumah Susun Mahasiswa seluas 2000 meter persegi yang merupakan bangunan dari Kementerian PUPR yang dibangun pada tahun 2021.

PUPR Goes to Campus 2022 menjadi awal dari kolaborasi untuk menciptakan kontribusi cerdas bukan hanya dari Kementerian PUPR, tetapi juga generasi muda yang adaptif dan tangguh. Kontribusi ini, bukan hanya soal pembangunan tetapi juga solusi untuk segala permasalahan yang dihadapi oleh negeri ini.

Untuk diketahui, Kementerian PUPR mengajak kolaborasi semua pihak untuk menyampaikan informasi tentang kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan oleh PUPR, salah satunya adalah akademisi / mahasiswa melalui kegiatan PUPR Goes to Campus yang telah dilakukan sejak tahun 2017. Mahasiswa diharapkan menjadi penyampai informasi kepada masyarakat terkait pembangunan infrastruktur di Indonesia dalam rangka membangun kepercayaan publik dan terus menebar semangat optimisme publik.

Baca Selengkapnya
Tulis Komentar

BERITA

Wacana Kenaikan Tarif KRL Ancam Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat Berpenghasilan Rendah

Oleh

Fakta News
Wacana Kenaikan Tarif KRL Ancam Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat Berpenghasilan Rendah
Anggota Komisi V DPR RI Toriq Hidayat. Foto: DPR RI

Jakarta – Wacana kenaikan tarif Commuter Line oleh PT Kereta Api Indonesia (KAI) akan menempatkan masyarakat Jabodetabek pada tantangan baru yang mengancam kesejahteraan ekonomi mereka. Hal tersebut pun lantas menuai sorotan dari Anggota Komisi V DPR RI Toriq Hidayat.

“Kenaikan tarif KRL Jabodetabek akan memberikan dampak yang signifikan. Terutama bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah (MBR). Kenaikan tarif bisa memperberat beban ekonomi mereka. Dan Ini juga dapat mengakibatkan kesenjangan sosial dan ekonomi yang lebih besar,” ujar Toriq dalam siaran pers yang diterima Parlementaria, Senin (29/4/2024).

Politisi Fraksi PKS tersebut menegaskan bahwa kenaikan tarif tidak sejalan dengan kondisi ekonomi masyarakat, terutama masa pasca pandemi dan ketidakpastian ekonomi yang menyertainya. Dalam beberapa bulan terakhir, harga-harga bahan pokok terus melonjak secara dramatis.

“Kami tahu betul paska pandemi masyarakat terpaksa mengalokasikan sebagian besar pendapatan mereka hanya untuk memenuhi kebutuhan dasar. Kenaikan tarif hanya akan menambah beban ekonomi mereka. Terutama mereka yang bergantung pada angkutan publik ini setiap hari,” tandasnya.

Terkait hal itu, Toriq menegaskan akan berupaya keras menyerukan kepada Kementerian Perhubungan selaku regulator agar mendengarkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat. Serta, kemudian meninjau kembali rencana kenaikan tarif ini dan mencari solusi yang lebih adil dan berkelanjutan.

“Kami akan terus memantau perkembangan situasi ini. Dan memastikan bahwa keputusan terkait tarif transportasi publik nantinya harus ada partisipasi aktif dari publik dan memperhitungkan kepentingan dan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh” tutup Toriq.

Sebagaimana diketahui, PT KAI Commuter (KCI) telah mengusulkan kenaikan tarif KRL Jabodetabek yang belum berubah sejak 2016. Saat ini usulan tersebut masih dibahas Pemerintah. Direktur Operasi dan Pemasaran KCI Broer Rizal mengatakan, pihaknya masih menunggu keputusan Pemerintah untuk menaikkan tarif KRL Jabodetabek.

Pasalnya, ketentuan tarif KRL Jabodetabek merupakan kewenangan Kemenhub selaku regulator. “Itu kebijakan dari Pemerintah ya. Kalau kami hanya eksekutor untuk melaksanakan apa yang menjadi keputusan Pemerintah. Usulan dan pembahasannya sudah dilakukan di Kemenhub,” ujarnya saat konferensi pers Angkutan Lebaran 2024 di Jakarta, Selasa lalu (24/4).

Baca Selengkapnya

BERITA

Sukamta: Kota Yogya Perlu Siapkan Peta Jalan Penanganan Sampah Jangka Panjang

Oleh

Fakta News
Sukamta: Kota Yogya Perlu Siapkan Peta Jalan Penanganan Sampah Jangka Panjang
Anggota DPR RI Sukamta. Foto: DPR RI

Jakarta – Anggota DPR RI dari Dapil Provinsi DIY Sukamta menilai Kota Yogyakarta perlu menyiapkan peta jalan (roadmap) untuk penanganan sampah jangka panjang yang menyangkut peningkatkan kasadaran masyarakat. Edukasi secara terus menerus harus dilakukan baik di sekolah, rumah tangga, dan masyarakat.

Tak hanya itu peraturan yang kuat untuk pengurangan sampah juga sangat dibutuhkan. Sukamta mencontohkan perlunya kebijakan kantong plastik berbayar atau larangan penggunaaan kantong belanja plastik sekali pakai. Adapun jangka pendeknya saat ini bisa dengan optimalisasi penampungan di TPST Piyungan.

“Kalau saya dengar, TPST ini kalau ada alat dan SDM yang memamadai masih bisa dimanfaatkan secara optimal untuk sementara waktu hingga 200-300 ton per hari. Pemkot bisa komunikasikan hal ini dengan Pemda DIY. Rencana optimalisasi 3 TPS 3R di Nitikan, Karangmiri dan Kranon bisa segera direalisasi, meski daya tampung 3 TPS ini masih terbatas,” kata Sukamta sebagaimana keterangan kepada media, di Jakarta, Kamis (25/4/2024).

Di sisi lain, Politisi Fraksi PKS ini, menilai di level provinsi, di area perkotaan saat ini masih sering ditemukan sampah di jalan maupun tempat penampungan yang penuh. Menurutnya, Pemerintah perlu memberikan honor kepada para petugas pengambil sampah sebagai salah satu upaya mencegah buang sampah sembarangan.

“Menurut kami perlu ada stimulan atau honor untuk para petugas pengambil sampah rumah tangga, di level RT, RW dan kampung. Ini supaya masyarakat tidak buang sembarangan,” kata Anggota Komisi I DPR RI tersebut.

Sukamta meyakini dengan adanya dana stimulan atau honor tersebut maka para petugas pengambil sampah akan menjalankan tugasnya dengan baik khususnya pengambilan sampah dengan sistem terpilah. “Selama ini warga sudah diminta memilah, akan tetapi (saat) di  (tempat) pembuangan dicampur lagi. Ini perlu jadi perhatian, sehingga perlu ada petugas khusus memilah,” ujarnya.

Sukamta menegaskan dirinya banyak mendapatkan aspirasi dari masyarakat terkait penanganan sampah di Jogja. Hal ini kembali mencuat setelah rencana penutupan TPST secara permanen, sehingga banyak ditemukan sampah di pinggir jalan, salah satunya di perbatasan antara Kota Jogja dengan Bantul atau sebelah utara Gembira Loka.

Baca Selengkapnya

BERITA

Pemerintah Perlu Lakukan Dialog Multilateral Redam Konflik di Timur Tengah

Oleh

Fakta News
Pemerintah Perlu Lakukan Dialog Multilateral Redam Konflik di Timur Tengah
Anggota Komisi I DPR RI Helmy Faishal Zaini. Foto: DPR RI

Jakarta – Anggota Komisi I DPR RI Helmy Faishal Zaini meminta pemerintah melakukan upaya untuk meredam konflik yang ada di Timur Tengah, salah satu caranya melalui jalur diplomasi.

“Pemerintah perlu mengambil pendekatan diplomasi yang kuat dengan mempromosikan perdamaian dan menekankan pentingnya dialog multilateral,” kata Anggota Komisi I DPR RI Helmy Faishal Zaini dalam keterangan kepada media, di Jakarta, Sabtu (27/4/2024).

Menurut Helmy, konflik tersebut harus diredam lantaran dampaknya sangat berpengaruh ke Indonesia, salah satunya dari segi perekonomian. “Stabilitas perekonomian Indonesia bisa terganggu lantaran terjadi fluktuasi harga minyak dan gangguan dari segi perdagangan,” ujar Politisi Fraksi PKB ini.

Jika kondisi ini dibiarkan, dia meyakini masyarakat akan merasakan dampak langsung lantaran tercekik harga kebutuhan pokok yang melambung. “Dengan memperkuat kerja sama internasional, meningkatkan keamanan domestik, dan memperkuat resiliensi ekonomi, Indonesia dapat mengurangi dampak negatif dari konflik di Timur Tengah,” kata Helmy.

Senada, Anggota Komisi I DPR RI Muhamad Farhan menjelaskan dampak dari konflik di Timur Tengah yang harus diwaspadai Indonesia.

Beberapa di antaranya terhambatnya impor minyak mentah dan bahan pangan dasar seperti beras, kedelai, dan gandum, jika perairan Teluk Persia, Hormuz dan Suez terganggu akibat dampak konflik itu. “Sebab akan mempengaruhi arus masuk kebutuhan pokok, akibatnya harga akan naik dan inflasi tinggi,” kata Farhan.

Maka dari itu, kata dia, Indonesia juga perlu melakukan antisipasi dengan mengeluarkan kebijakan ekonomi guna menghindari harga pangan yang tinggi.

Di tengah agresi Israel ke Jalur Gaza yang terus berlangsung sejak 7 Oktober 2023, kata Farhan, kawasan Timur Tengah semakin memanas akibat eskalasi perseteruan antara Iran dan Israel.

Permusuhan terbaru antara kedua musuh bebuyutan tersebut dipicu serangan Israel terhadap Konsulat Iran di Damaskus, Suriah pada 1 April lalu.

Iran menuding Israel bertanggung jawab atas serangan fatal terhadap fasilitas diplomatiknya yang menewaskan sedikitnya tujuh anggota Korps Garda Revolusi Islam Iran, termasuk dua jenderal penting.

Iran kemudian melancarkan serangan balasan dengan menembakkan puluhan rudal balistik dan ratusan pesawat nirawak ke Israel pada 13 April. Israel mengklaim serangan itu berhasil digagalkan dan hanya menyebabkan kerusakan ringan pada sebuah pangkalan militernya.

Baca Selengkapnya