Kolaborasi Dua Putra Papua Ring-1 Goncang Panggung UNDANA Kupang
Jakarta – Auditorium Kampus Universitas Nusa Cendana (UNDANA) Kupang – NTT, Sabtu (1/10/2022) pagi begitu riuh dan penuh semangat. Pasalnya, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dan Staf Khusus Bidang Inovasi, Pendidikan, dan Luar Negeri Presiden RI Billy Mambrasar berduet untuk menunjukkan keahilan bermusik mereka.
Billy Mambrasar mengalunkan lagu “Hanya Rindu diiringi dengan tabuhan drum dari Pak Basuki. Penampilan tersebut tidak hanya disambut antusias dari hampir seribu mahasiswa di auditorium, tetapi mereka juga turut bernyanyi terbawa euforia acara tersebut.
Keseruan tidak sampai di situ, semua para narasumber dan peserta bernyanyi dan berjoget bergembira ketika lagu hits NTT Gemu Fa Mi Re. Suasana meriah ini terjadi padi kegiatan PUPR Goes to Campus 2022 pada Sabtu (1/10/2022) di Ibu Kota Provinsi Nusa Tenggara Timur, Kupang yang berlokasi di Auditorium Universitas Nusa Cendana Kupang.
Acara ini, mengambil tema “Pulih Lebih Cepat Bangkit Lebih Kuat, dengan Generasi Muda yang Tangguh dan Adaptif”, acara dikemas dalam format bincang santai bersama ini, menghadirkan langsung Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Gubernur NTT Viktor Bungtilu Laiskodat, Staf Khusus Presiden RI Bidang Inovasi, Pendidikan dan Daerah Terluar Billy Mambrasar dan Rektor Universitas Nusa Cendana Maxz U.E. Sanam. Dalam diskusi interaktif ini, para narasumber berbagi pandangan tentang pentingnya keterlibatan anak muda mendorong pembangunan infrastruktur di Inonesia.
“Anak muda adalah agen perubahan yang memiliki dua mata pisau apalagi jika terkait dengan pembangunan infrastruktur di Indonesia yakni jika aksi dan kontribusinya tepat dan baik maka yang akan terjadi adalah peningkatan kualitas dan kemajuan. Tetapi jika sebaliknya maka yang akan terjadi adalah kemunduran. Meskipun begitu, tetap libatkan anak muda didalamnya karena mereka adalah penentu dari masa depan bangsa,” ujar Billy Mambrasar.
Dengan pembawaan yang santai, Bapak Menteri menyampaikan tentang fungsi PUPR dalam pembangunan infrastruktur Indonesia. Disampaikan oleh Bapak Basuki, bahwa SDM yang kompeten dibutuhkan untuk membangun infrastruktur. Dan di sinilah universitas berperan dalam mempersiapkan mahasiswa mereka untuk menjadi SDM yang kompeten.
Bapak Menteri juga mengatakan, bahwa apa yang ia bersama PUPR lakukan saat ini ialah sebagai amanah kepada masyarakat dalam memberikan fasilitas terbaik untuk masyarakat yang dapat mendukung, memudahkan, dan menjadi kontribusi dengan dampak baik bagi masyarakat.
“Saya tidak ingin meninggalkan bangunan seperti jembatan dan jalan. Tetapi, saya ingin meninggalkan institusi saya PUPR ini yang credible sebagai amanah yang dipercaya oleh masyarakat,” ujar menteri yang pernah menghabiskan masa SMA nya di Jayapura – Papua.
Billy Mambrasar memberikan apresiasi kepada Kementerian PUPR yang telah memperhatikan pembangunan di daerah-daerah terluar di Indonesia, khususnya Indonesia Timur yang masih memerlukan percepatan dan menjadi sumbu baru untuk pembangunan Indonesia dengan talenta juga potensinya yang tak terbatas mulai dari sumber daya alam sampai sumberg daya manusianya meskipun akses untuk mengembangkan, memberdayakan, dan membuat potensi itu berubah jadi kompetensi itu terbatas.
Menurutnya, PUPR tidak hanya membangun fasilitas, tetapi juga konsisten dalam melibatkan pemuda di setiap programnya yang terdiri dari penguatan ketahanan ekonomi, pembangunan daerah, penguatan kualitas dan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing, revolusi mental dan pengembangan budaya. Selain itu, juga memperkuat infrastruktur untuk mendukung pembangunan, ekonomi, rekonstruksi lingkungan, meningkatkan ketahanan bencana dan memperkuat stabilitas polhukam serta mentransformasi layanan publik.
“Perhatian Kementerian PUPR terhadap pembangunan infrastruktur untuk daerah-daerah di Indonesia, khususnya di Indonesia bagian timur sudah terlihat jelas buktinya. Salah satunya adalah pembangunan asrama mahasiswa di Kampus ini. Selain itu, peran PUPR terlihat jelas untuk di Papua. Dimulai dengan jalan Trans Papua, Pembangunan Fasilitas PON XX dan gedung Papua Youth Creative Hub yang akan segera diluncurkan. Dari sini, kita bisa lihat keseriusan pemerintah pusat melalui PUPR tidak hanya memberikan kemudahan akses, tetapi juga melibatkan anak muda untuk terlibat dalam pembangunannya. Dan sebagai pemuda timur, tentu saja yang apresiasi sekali atas perhatian yang diberikan ini,” ungkap Bily Mambrasar.
Dalam acara ini juga dilakukan penadatanganan prasasti oleh Menteri PUPR dan Gubernur Provinsi NTT untuk bangunan Rumah Susun Mahasiswa seluas 2000 meter persegi yang merupakan bangunan dari Kementerian PUPR yang dibangun pada tahun 2021.
PUPR Goes to Campus 2022 menjadi awal dari kolaborasi untuk menciptakan kontribusi cerdas bukan hanya dari Kementerian PUPR, tetapi juga generasi muda yang adaptif dan tangguh. Kontribusi ini, bukan hanya soal pembangunan tetapi juga solusi untuk segala permasalahan yang dihadapi oleh negeri ini.
Untuk diketahui, Kementerian PUPR mengajak kolaborasi semua pihak untuk menyampaikan informasi tentang kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan oleh PUPR, salah satunya adalah akademisi / mahasiswa melalui kegiatan PUPR Goes to Campus yang telah dilakukan sejak tahun 2017. Mahasiswa diharapkan menjadi penyampai informasi kepada masyarakat terkait pembangunan infrastruktur di Indonesia dalam rangka membangun kepercayaan publik dan terus menebar semangat optimisme publik.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.
“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.
Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.
“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.
Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.
“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.
Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.
Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.
“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.
Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.
“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).
Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.
“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.
Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.
“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Tekan Biaya Logistik, Komisi V Dorong Kemenhub Tingkatkan Transportasi Laut
