Keberlanjutan Transisi Energi
Perang Rusia-Ukraina, yang telah menyebabkan lonjakan harga energi, akan memperumit jalur transisi energi menuju ekonomi nol-bersih. Ketiadaan tanda resolusi menimbulkan pertanyaan apakah perang dan akibatnya akan menjadi jalan terbatas dari jalur transisi sebelumnya atau dipersimpangan jalan. Sementara dalam jangka pendek, kenaikan harga energi mengakibatkan peningkatan produksi bahan bakar fosil dan diaktivasinya aset pembangkit yang telah dinonaktifkan.
Perang yang seharusnya memicu perubahan signifikan dalam pemikiran tentang transisi energi, kenyataannya dihadapkan pada keamanan energi dan aksi iklim. Akibatnya, rancangan kebijakan energi harus dapat mengantisipasi berbagai dampak masalah, mulai dari krisis pangan hingga upaya global untuk mengekang emisi gas rumah kaca. Kini isu keamanan energi telah mendorong para pemimpin negara maju menjadikannya kembali ke puncak agenda politik sambil mempercepat perang melawan krisis iklim.
Bagi negara-negara berkembang keterkaitan aksi iklim dan transisi energi, telah mendorong “transisi yang adil” sebagai bagian dari pembangunan ekonomi mereka. Negara-negara ini membutuhkan akses ke energi yang andal dan murah untuk meningkatkan pembangunan ekonomi dan membawa lebih dari 3 miliar orang keluar dari kemiskinan. Mereka perlu secara signifikan meningkatkan penggunaan listrik serta sumber-sumber lain yang tumbuh secara ekonomi.
Krisis Energi
Konsekuensi global dampak perang Rusia-Ukraina telah menyasar pada “triple global crisis” meliputi krisis energi, krisis pangan dan krisis keuangan. Sanksi ekonomi dan embergo energi kepada Rusia oleh Amerika Serikat dan sekutunya di Eropa, berimplikasi bagi seluruh dunia. Sanksi telah memperketat pasar sehingga membuat harga semua bahan bakar fosil melambung tinggi, tren inflasi global, dan pelambatan pemulihan pasca Covid, bahkan juga resesi.
Rusia adalah pemasok bahan bakar fosil yang signifikan di pasar global, termasuk minyak, gas alam, dan batu bara. Eropa sangat bergantung pada pasokan energi Rusia. Menurut International Energy Agency (IEA, 2022), sebelum perang Rusai-Ukraina, Uni Eropa (UE) mengimpor lebih 40 persen dari total konsumsi gasnya, 27 persen minyak, dan 46 persen batubara dari Rusia pada 2021.
Salah satu tantangan yang kini dihadapi para pemimpin UE adalah memutus ketergantungan pada energi Rusia. Terutama gas alam yang menjadi sumber utama energi di UE, setelah mereka mulai mengurangi proporsi batu bara, untuk mencapai netralitas karbon pada 2050, dan mengurangi emisi sekitar 55 persen pada 2030. Meski program REPowerEU yang dikeluarkan Komisi Eropa telah membatasi impor gas Rusia sekitar dua pertiga pada akhir 2022, namun strategi ini sangat bergantung pada peningkatan impor gas alam dari luar negeri.
Dalam jangka pendek, selain menekankan efisiensi energi, strategi ini membutuhkan portofolio opsi untuk menggantikan gas Rusia dan menjaga keamanan energi UE. Portofolio ini termasuk meningkatkan penggunaan pembangkit listrik tenaga batu bara untuk memastikan listrik tetap menyala dan rumah tetap hangat di musim dingin. Setelah itu, dalam jangka menengah dan jangka panjang, UE akan menggandakan transisi energi bersih.
Contoh krisis energi paling akut di UE, dialami oleh Jerman, yang selama ini dikenal sebagai kampiun transisi energi. Jerman bergantung pada Rusia untuk sekitar setengah dari gas alam dan batu bara, serta lebih dari sepertiga minyaknya. Tantangan langsung Jerman adalah mengurangi ketergantungan pada gas alam untuk pembangkit listrik, yang semakin diperumit dengan keluarnya negara itu dari tenaga nuklir, yang dijadwalkan tahun ini ada tiga stasiun nuklirnya akan ditutup.
Kendati kembali memanfaatkan batu bara, Jerman tetap menjaga ambisinya dalam transisi energi. Jerman tetap berkomitmen menutup seluruh pembangkit batu bara mereka pada 2030, sebagai bagian dari mitigasi perubahan iklim. Sejak era kebijakan Kanselir Angela Merkel (2005-2021), gas alam cair yang diimpor dari Rusia, sejatinya adalah “jembatan” transisi energi Jerman, dari pemanfaatan energi nuklir dan batu bara, menuju energi terbarukan yang lebih ramah lingkungan.
Dengan langkah yang hampir sama, jalan pahit kembali ke batu bara dan mengaktivasi pembangkit tenaga batu bara, juga ditempuh Belanda, Austria dan Italia. Belanda telah mengumumkan bakal mencabut semua pembatasan penggunaan bahan bakar fosil untuk sumber energi pembangkit listriknya. Mereka telah kembali menggunakan sumber energi fosil, terutama batu bara, untuk memitigasi kemungkinan defisit energinya.
Momentum Transformasi
Dalam konteks perubahan iklim global, beralih ke energi bersih adalah solusi terbaik bagi keberlanjutan bumi. Berhentinya pasokan minyak dan gas Rusia, dunia mengalami defisit energi. Untuk itu perlu dicari jalan untuk mengatasi defisit energi, dan solusi yang mengedepankan kepentingan dekarbonisasi jangka panjang, guna memitigasi risiko krisis iklim.
Mengutip Direktur Energi Security and Climate Initiative, Samantha Gross, di The Washington Post, 22 Juni 2022, peralihan sementara ke batu bara memang kurang ideal dari perspektif iklim. Namun para pemimpin UE tetap komitmen pada target dekarbonisasi 100 persen. Harapannya ini bersifat jangka pendek, sembari mencari pasokan gas tambahan, dan seiring waktu menggantikan penggunaan gas melalui efisiensi dan peralihan teknologi.
Dengan demikian menambah investasi bahan bakar fosil bukanlah solusi. Krisis energi saat ini justru bisa dijadikan momentum mempercepat transformasi energi, termasuk transfer teknologi dan pendanaan ke negara-negara berkembang. Tindakan untuk mengurangi konsumsi batu bara, sebagai bahan bakar fosil yang paling banyak mengandung karbon, dengan menurunkan emisi dari fasilitas yang ada dan menghentikan pembangunan pembangkit baru.
Biaya penurunan emisi dari fasilitas yang ada sangat bergantung pada teknologi yang mahal, melalui penangkapan dan penyimpanan karbon, atau pembakaran bersama dengan bahan bakar emisi yang lebih rendah. Sementara untuk mengganti pembangkit batu bara dengan energi terbarukan juga membutuhkan investasi besar. Peran negara maju dan pendanaan internasional sangat penting untuk mengatasi hal ini.
Sebaliknya, negara-negara berkembang dapat mewujudkannya dengan memperbaiki lingkungan domestiknya untuk investasi asing dan investasi energi bersih. Kemudian memanfaatkan kesiapan investor untuk mendukung proyek energi terbarukan. Dengan demikian meningkatkan peran sektor swasta serta lembaga keuangan internasional dan pembangunan, akan sangat membantu.
Bank Dunia seperti dikutip Financial Time, 2 Juli 2022, telah mengusulkan inisiatif global untuk mendukung transisi energi di kawasan batu bara. Para pemimpin G-7 yang baru bertemu di Jerman juga telah mengusulkan kemitraan pendanaan baru dengan Indonesia, India, Vietnam dan Senegal untuk beralih dari batu bara.
Sebagai Presidensi G-20, Indonesia dapat menginisiasi usulan serupa tentang kemitraan transisi energi negara maju dan negara berkembang pada KTT G-20 di Bali, November 2022, sebagai solusi keberlanjutan transisi energi di tengah krisis energi saat ini.
————–
Penulis adalah Komisaris PT PLN (Persero).
Sumber: kompas.id, 16/7/2022.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.
“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.
Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.
“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.
Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.
“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.
Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.
Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.
“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.
Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.
“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).
Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.
“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.
Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.
“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Tekan Biaya Logistik, Komisi V Dorong Kemenhub Tingkatkan Transportasi Laut
