Diplomasi Jokowi di Tengah Krisis Global
Rencana kunjungan Presiden Jokowi ke Ukraina dan Rusia, setelah menghadiri KTT G-7 di Jerman, 26-27 Juni, menjadikannya “Asia’s First Leader” yang mengunjungi kedua negara yang sedang berperang sejak Februari lalu.
Media asing mengapresiasi langkah presiden negara terpadat di Asia Tenggara ini, yang menunjukkan kepeduliannya terhadap isu-isu kemanusian di tengah perang yang sedang berlangsung. Peristiwa ini akan menjadi momen besar bagi diplomasi Indonesia.
Sebagai Presidensi G-20 dan “Champion” dari Group of the Global Crisis Respons (GCRG) yang dibentuk Sekjen Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Presiden Jokowi telah memilih tidak tinggal diam, mendorong perdamaian dan mengatasi krisis pangan. Perang Rusia-Ukraina yang memasuki bulan keempat, tidak hanya menimbulkan banyak korban, tapi juga gangguan pasokan pangan.
Organisasi Pangan dan Pertanian PBB (FAO), “Global Report on Food Crises: acute food insecurity hits new highs”, 5 Mei 2022, memproyeksikan 181 juta orang di 41 negara menghadapi krisis pangan atau tingkat kelaparan yang lebih buruk tahun ini.
Ukraina dan Rusia adalah salah satu lumbung roti dunia, menyediakan 30 persen gandum dan jelainya, seperlima jagungnya, dan lebih setengah minyak bunga matahari. Rusia juga merupakan pengekspor gas alam terbesar kedua dan minyak terbesar ketiga di dunia.
Melonjakknya harga energi, inflasi, dan gangguan pasokan pangan global, bisa mengancam efek yang berkepanjangan pada ekonomi dunia.
Laporan terbaru Bank Dunia, “Global Economic Prospects”, Juni 2022, bahkan menyebut perang Rusia-Ukraina dapat memicu resesi global. Presiden Jokowi sendiri juga pernah menyampaikan, ada 60 negara yang akan ambruk ekonominya, dan 42 negara sedang menuju kesana.
Meski ada yang meragukan keefektifan diplomasi Presiden Jokowi untuk menghentikan perang, namun langkahnya adalah mengemban misi perdamaian dan kemanusian mencegah krisis global.
Koridor Pangan
Salah satu misi penting diplomasi Presiden Jokowi ke Rusia dan Ukraina adalah mencegah krisis pangan global. Mantan Walikota Solo ini diharapkan dapat membujuk Presiden Rusia Vladimir Putin dan Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy, untuk menciptakan koridor pangan di Laut Hitam sebagai jalur aman suplai pangan dunia. Sejak perang terjadi, jalur Laut Hitam untuk ekspor pangan global dari Ukraina, telah mengalami blokade militer Rusia.
Sebelum perang, 90 persen gandum dan biji-bijian lainnya diambil dari ladang Ukraina dikirim ke pasar dunia melalui laut. Sekitar 20 juta ton biji-bijian Ukraina sampai ke Timur Tengah, Afrika Utara, dan sebagian Asia. Untuk Indonesia, Ukraina adalah salah satu sumber gandum terbesar sebelum perang, memasok sekitar 3 juta ton pada 2021.
Sampai hari ini, upaya Turki mengusulkan pembukaan koridor pangan di Laut Hitam, belum mendapat respon kedua negara. Rusia menganggap ranjau-ranjau laut Ukraina dan sanksi Amerika dan sekutunya terhadap industri perbankan, membuat tidak mungkin mengekspor pangan dan pupuk serta menjamin pelayaran asing. Sementara Ukraina mengatakan, Rusia telah memicu krisis pangan global dengan memblokade, membakar ladang, menghancurkan infrastuktur pertanian, mencuri gandum dan menjualnya ke negara lain.
Sebelum perang, kenaikkan harga pangan dunia disebabkan perubahan iklim dari faktor cuaca buruk, kekeringan dan kegagalan panen. Pemulihan global paska pandemi, telah meningkatkan permintaan. Kini di tengah situasi perang yang mengancam krisis pangan, beberapa negara produsen juga menolak mengekspor bahan pangannya, dengan alasan untuk kebutuhan sendiri.
Diplomasi Presiden Jokowi harus dapat meyakinkan kedua pemimpin yang berperang untuk menciptakan koridor kemanusiaan dan mencegah krisis pangan. Korban krisis pangan global, terutama di negara-negara Afrika yang bergantung pada pasokan melalui Laut Hitam, bisa lebih besar dari korban perang itu sendiri. Selain kelaparan, kenaikkan harga pangan dan krisis pangan berisiko menimbulkan ketidakstabilan politik di negara-negara tersebut.
Diyakini sikap netral dan non-blok Indonesia, memudahkan Presiden Jokowi mendesakkan kepentingan kemanusiaan kepada kedua pemimpin negara yang sedang berperang. Koridor kemanusiaan untuk jalur pasokan aman di Laut Hitam bisa ditetapkan tanpa merugikan kedua pihak. PBB dan negara-negara netral seperti Turki dan Indonesia, bisa ditunjuk kedua negara yang berperang sebagai pengawas kapal-kapal pengiriman barang.
Agenda G-20
Selain misi kemanusiaan dan mencegah krisis pangan global, diplomasi Presiden Jokowi ke Jerman, Rusia dan Ukraina, adalah untuk kelancaran pertemuan KTT G-20 di Bali, November 2022.
Sejak invasi Rusia ke Ukraina, tekanan untuk memboikot G-20 dan mengeluarkan keanggotaan Rusia dari G-20, datang dari negara-negara Barat. Mereka menginginkan seperti G-7, yang telah mengeluarkan Rusia dari keanggotaan G-8, paska Rusia menganeksasi Kremia pada 2014.
Dalam beberapa pertemuan di tingkat menteri G-20, sempat diwarnai ketegangan dan walk-out. Saat pertemuan menteri keuangan dan gubernur bank sentral G-20 di New York, April lalu, Inggris, Amerika Serikat dan Kanada, walk-out sebagai protes terhadap invasi Rusia ke Ukraina.
Bahkan sebelum perang terjadi, pada pertengahan Februari 2022 di Jakarta, ketegangan juga sempat mewarnai perumusan komunike pertemuan menteri keuangan dan gubernur bank sentral G-20, mensikapi ketegangan geopolitik di Ukraina.
Menghadiri KTT G-7 di Jerman, adalah kesempatan bagi Presiden Jokowi sebagai Presidensi G-20, meyakinkan para kepala negara anggota G-7 yang juga anggota G-20, pentingnya hadir pada KTT G-20 di Bali untuk membahas pemulihan ekonomi, transformasi digital dan transisi energi.
Pemulihan ekonomi akan menjadi isu sangat penting dibahas pada pertemuan G-20, ketika dunia mulai pulih dari pandemi, namun mulai terancam resesi global, krisis pangan, krisis energi dan krisis finansial global.
Upaya duduk bersama untuk mengakhiri perang dan mencari jalan perdamaian, adalah cara terbaik guna menghindari krisis global dan melanjutkan pemulihan ekonomi. Sikap tidak memihak dalam konflik dan fokus pada isu-isu ekonomi, akan menjadikan kepemimpinan Indonesia dalam G-20, menjadi kekuatan untuk dapat mengajak anggota G-20 bertemu di Bali.
Navigasi diplomasi untuk tetap mengundang Putin dan meredam tekanan Barat, diimbangi dengan mengundang Zelenskyy, baik secara langsung maupun online pada pertemuan G-20 di Bali.
Rumit dan kompleknya permasalah global saat ini, membutuhkan kesadaran para pemimpin dunia untuk menciptakan perdamaian dan melanjutkan pemulihan.
Diplomasi kemanusiaan Presiden Jokowi untuk mencegah krisis pangan dan mengajak para pemimpin dunia hadir di Bali, adalah bentuk partisipasi Indonesia untuk ikut menciptakan perdamaian dunia.
Sekecil apapun hasilnya, kesempatan itu harus diambil pemimpin Indonesia untuk berperan aktif di panggung politik global.
——-
Penulis adalah Komisaris PT PLN (Persero)
Sumber : KONTAN, 28/6/2022.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.
“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.
Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.
“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.
Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.
“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.
Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.
Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.
“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.
Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.
“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).
Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.
“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.
Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.
“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Tekan Biaya Logistik, Komisi V Dorong Kemenhub Tingkatkan Transportasi Laut
