Connect with us

Diplomasi Jokowi di Tengah Krisis Global

Penulis:
Eko Sulistyo
Komisaris PT PLN (Persero)
Presiden Joko Widodo

Rencana kunjungan Presiden Jokowi ke Ukraina dan Rusia, setelah menghadiri KTT G-7 di Jerman, 26-27 Juni, menjadikannya “Asia’s First Leader” yang mengunjungi kedua negara yang sedang berperang sejak Februari lalu.

Media asing mengapresiasi langkah presiden negara terpadat di Asia Tenggara ini, yang menunjukkan kepeduliannya terhadap isu-isu kemanusian di tengah perang yang sedang berlangsung. Peristiwa ini akan menjadi momen besar bagi diplomasi Indonesia.

Sebagai Presidensi G-20 dan “Champion” dari Group of the Global Crisis Respons (GCRG) yang dibentuk Sekjen Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Presiden Jokowi telah memilih tidak tinggal diam, mendorong perdamaian dan mengatasi krisis pangan. Perang Rusia-Ukraina yang memasuki bulan keempat, tidak hanya menimbulkan banyak korban, tapi juga gangguan pasokan pangan.

Organisasi Pangan dan Pertanian PBB (FAO), “Global Report on Food Crises: acute food insecurity hits new highs”, 5 Mei 2022, memproyeksikan 181 juta orang di 41 negara menghadapi krisis pangan atau tingkat kelaparan yang lebih buruk tahun ini.

Ukraina dan Rusia adalah salah satu lumbung roti dunia, menyediakan 30 persen gandum dan jelainya, seperlima jagungnya, dan lebih setengah minyak bunga matahari. Rusia juga merupakan pengekspor gas alam terbesar kedua dan minyak terbesar ketiga di dunia.

Melonjakknya harga energi, inflasi, dan gangguan pasokan pangan global, bisa mengancam efek yang berkepanjangan pada ekonomi dunia.

Laporan terbaru Bank Dunia, “Global Economic Prospects”, Juni 2022, bahkan menyebut perang Rusia-Ukraina dapat memicu resesi global. Presiden Jokowi sendiri juga pernah menyampaikan, ada 60 negara yang akan ambruk ekonominya, dan 42 negara sedang menuju kesana.

Meski ada yang meragukan keefektifan diplomasi Presiden Jokowi untuk menghentikan perang, namun langkahnya adalah mengemban misi perdamaian dan kemanusian mencegah krisis global.

Koridor Pangan

Salah satu misi penting diplomasi Presiden Jokowi ke Rusia dan Ukraina adalah mencegah krisis pangan global. Mantan Walikota Solo ini diharapkan dapat membujuk Presiden Rusia Vladimir Putin dan Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy, untuk menciptakan koridor pangan di Laut Hitam sebagai jalur aman suplai pangan dunia. Sejak perang terjadi, jalur Laut Hitam untuk ekspor pangan global dari Ukraina, telah mengalami blokade militer Rusia.

Sebelum perang, 90 persen gandum dan biji-bijian lainnya diambil dari ladang Ukraina dikirim ke pasar dunia melalui laut. Sekitar 20 juta ton biji-bijian Ukraina sampai ke Timur Tengah, Afrika Utara, dan sebagian Asia. Untuk Indonesia, Ukraina adalah salah satu sumber gandum terbesar sebelum perang, memasok sekitar 3 juta ton pada 2021.

Sampai hari ini, upaya Turki mengusulkan pembukaan koridor pangan di Laut Hitam, belum mendapat respon kedua negara. Rusia menganggap ranjau-ranjau laut Ukraina dan sanksi Amerika dan sekutunya terhadap industri perbankan, membuat tidak mungkin mengekspor pangan dan pupuk serta menjamin pelayaran asing. Sementara Ukraina mengatakan, Rusia telah memicu krisis pangan global dengan memblokade, membakar ladang, menghancurkan infrastuktur pertanian, mencuri gandum dan menjualnya ke negara lain.

Sebelum perang, kenaikkan harga pangan dunia disebabkan perubahan iklim dari faktor cuaca buruk, kekeringan dan kegagalan panen. Pemulihan global paska pandemi, telah meningkatkan permintaan. Kini di tengah situasi perang yang mengancam krisis pangan, beberapa negara produsen juga menolak mengekspor bahan pangannya, dengan alasan untuk kebutuhan sendiri.

Diplomasi Presiden Jokowi harus dapat meyakinkan kedua pemimpin yang berperang untuk menciptakan koridor kemanusiaan dan mencegah krisis pangan. Korban krisis pangan global, terutama di negara-negara Afrika yang bergantung pada pasokan melalui Laut Hitam, bisa lebih besar dari korban perang itu sendiri. Selain kelaparan, kenaikkan harga pangan dan krisis pangan berisiko menimbulkan ketidakstabilan politik di negara-negara tersebut.

Diyakini sikap netral dan non-blok Indonesia, memudahkan Presiden Jokowi mendesakkan kepentingan kemanusiaan kepada kedua pemimpin negara yang sedang berperang. Koridor kemanusiaan untuk jalur pasokan aman di Laut Hitam bisa ditetapkan tanpa merugikan kedua pihak. PBB dan negara-negara netral seperti Turki dan Indonesia, bisa ditunjuk kedua negara yang berperang sebagai pengawas kapal-kapal pengiriman barang.

Agenda G-20

Selain misi kemanusiaan dan mencegah krisis pangan global, diplomasi Presiden Jokowi ke Jerman, Rusia dan Ukraina, adalah untuk kelancaran pertemuan KTT G-20 di Bali, November 2022.

Sejak invasi Rusia ke Ukraina, tekanan untuk memboikot G-20 dan mengeluarkan keanggotaan Rusia dari G-20, datang dari negara-negara Barat. Mereka menginginkan seperti G-7, yang telah mengeluarkan Rusia dari keanggotaan G-8, paska Rusia menganeksasi Kremia pada 2014.

Dalam beberapa pertemuan di tingkat menteri G-20, sempat diwarnai ketegangan dan walk-out. Saat pertemuan menteri keuangan dan gubernur bank sentral G-20 di New York, April lalu, Inggris, Amerika Serikat dan Kanada, walk-out sebagai protes terhadap invasi Rusia ke Ukraina.

Bahkan sebelum perang terjadi, pada pertengahan Februari 2022 di Jakarta, ketegangan juga sempat mewarnai perumusan komunike pertemuan menteri keuangan dan gubernur bank sentral G-20, mensikapi ketegangan geopolitik di Ukraina.

Menghadiri KTT G-7 di Jerman, adalah kesempatan bagi Presiden Jokowi sebagai Presidensi G-20, meyakinkan para kepala negara anggota G-7 yang juga anggota G-20, pentingnya hadir pada KTT G-20 di Bali untuk membahas pemulihan ekonomi, transformasi digital dan transisi energi.

Pemulihan ekonomi akan menjadi isu sangat penting dibahas pada pertemuan G-20, ketika dunia mulai pulih dari pandemi, namun mulai terancam resesi global, krisis pangan, krisis energi dan krisis finansial global.

Upaya duduk bersama untuk mengakhiri perang dan mencari jalan perdamaian, adalah cara terbaik guna menghindari krisis global dan melanjutkan pemulihan ekonomi. Sikap tidak memihak dalam konflik dan fokus pada isu-isu ekonomi, akan menjadikan kepemimpinan Indonesia dalam G-20, menjadi kekuatan untuk dapat mengajak anggota G-20 bertemu di Bali.

Navigasi diplomasi untuk tetap mengundang Putin dan meredam tekanan Barat, diimbangi dengan mengundang Zelenskyy, baik secara langsung maupun online pada pertemuan G-20 di Bali.

Rumit dan kompleknya permasalah global saat ini, membutuhkan kesadaran para pemimpin dunia untuk menciptakan perdamaian dan melanjutkan pemulihan.

Diplomasi kemanusiaan Presiden Jokowi untuk mencegah krisis pangan dan mengajak para pemimpin dunia hadir di Bali, adalah bentuk partisipasi Indonesia untuk ikut menciptakan perdamaian dunia.

Sekecil apapun hasilnya, kesempatan itu harus diambil pemimpin Indonesia untuk berperan aktif di panggung politik global.

——-

Penulis adalah Komisaris PT PLN (Persero)

Sumber : KONTAN, 28/6/2022.

Baca Selengkapnya
Tulis Komentar

BERITA

Mulyanto Sesalkan Impor Migas dari Singapura Semakin Meningkat

Oleh

Fakta News
Mulyanto Sesalkan Impor Migas dari Singapura Semakin Meningkat
Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto. Foto: DPR RI

Jakarta – Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto menyesalkan nilai impor Migas (Minyak dan Gas) nasional dari Singapura yang semakin hari bukan semakin berkurang, melainkan semakin meningkat. Menurutnya, hal ini merupakan kabar buruk bagi pengelolaan Migas nasional.

Hal tersebut diungkapkannya menyusul rencana Menteri ESDM yang akan menaikkan impor BBM menjadi sebesar 850 ribu barel per hari (bph), terutama dari Singapura. “Pemerintah jangan manut saja didikte oleh mafia migas. Harus ada upaya untuk melepas ketergantungan impor migas. Paling tidak impor migas ini harus terus-menerus dikurangi. Jangan sampai pemerintah tersandera oleh mafia impor migas,” ungkap Mulyanto dalam keterangan tertulis yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Kamis (25/4/2024).

Untuk itu, lanjut Politisi dari Fraksi PKS ini, perlu adanya terobosan berarti terkait upaya pembangunan dan pengelolaan kilang minyak nasional di tanah air. Pasalnya, Sejak Orde Baru belum ada tambahan pembangunan kilang minyak baru, sementara rencana pembangunan Kilang Minyak Tuban, sampai hari ini tidak ada kemajuan yang berarti.

“Masa kita kalah dan tergantung pada Singapura, karena kita tidak punya fasilitas blending dan storage untuk mencampur BBM. Padahal sumber Migas kita tersedia cukup besar dibandingkan mereka,” tambahnya.

Mulyanto berharap Pemerintah mendatang perlu lebih serius menyelesaikan masalah ini. Hal itu jika memang ingin mengurangi defisit transaksi berjalan sektor migas serta melepas ketergantungan pada Singapura. Diketahui, Singapura dan Malaysia memiliki banyak fasilitas blending dan storage yang memungkinkan untuk mencampur berbagai kualitas BBM yang diproduksi dari berbagai kilang dunia, untuk menghasilkan BBM yang sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan.

“Karena kita tidak memiliki fasilitas ini maka kita terpaksa mengimpor BBM sesuai dengan spesifikasi kebutuhan kita dari negara jiran tersebut,” pungkasnya.

Untuk diketahui, produksi minyak nasional saat ini hanya mencapai sekitar 600 ribu barel per hari, sementara kebutuhan mencapai 840 ribu barel per hari. Kekurangan tersebut harus ditutupi melalui impor, dengan 240 ribu barel per hari berasal dari minyak mentah dan 600 ribu barel per hari dari BBM.

Baca Selengkapnya

BERITA

Proyek BMTH di Pelabuhan Benoa Diharapkan Mampu Pulihkan Ekonomi Nasional

Oleh

Fakta News
Proyek BMTH di Pelabuhan Benoa Diharapkan Mampu Pulihkan Ekonomi Nasional
Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Martin Manurung saat memimpin pertemuan dalam Kunjungan Kerja Reses Tim Komisi VI DPR RI di Denpasar, Bali, Senin (22/4/2024). Foto : DPR RI

Denpasar – Proyek Bali Maritime Tourism Hub (BMTH) yang sedang dibangun di Pelabuhan Benoa, diharapkan mampu memulihkan ekonomi nasional, selain mempromosikan pariwisata Bali lebih luas lagi.

Demikian disampaikan Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Martin Manurung saat memberi sambutan pembuka pada pertemuan Komisi VI dengan sejumlah direksi BUMN yang terlibat dalam pembangunan BMTH. Komisi VI berkepentingan mengetahui secara detail progres pembangunan proyek strategi nasional tersebut.

“Ini proyek strategis nasional  (PSN) yang diharapkan mampu  memulihkan ekonomi nasional melalui kebangkitan pariwisata Bali. Proyek BMTH diharapkan mampu membangkitkan kembali sektor pariwisata Bali pasca pandemi Covid 19,” katanya saat memimpin pertemuan dalam Kunjungan Kerja Reses Tim Komisi VI DPR RI di Denpasar, Bali, Senin (22/4/2024).

Dijelaskan Martin, PSN ini dikelola PT. Pelindo  III  yang merupakan mitra kerja Komisi VI DPR RI. Proyek ini membutuhkan dukungan berbagai pihak, seperti PT. Pertamina Patra Niaga, PT. Pertamina Gas Negara, dan pihak terkait lainnya, agar bisa bekerja optimal dalam memulihkan ekonomi nasional. Pariwisata Bali yang sudah dikenal dunia juga kian meluas promosinya dengan eksistensi BMTH kelak.

Proyek ini, sambung Politisi Fraksi Partai Nasdem tersebut, memang harus dikelola secara terintegrasi. Namun, ia menilai, progres pembangunan BMTH ini cenderung lamban. Untuk itu, ia mengimbau semua BUMN yang terlibat agar solid berkolaborasi menyelesaikan proyek tersebut.

Baca Selengkapnya

BERITA

Dyah Roro Ingatkan Konflik di Jazirah Arab Berimplikasi Kenaikan Harga Minyak

Oleh

Fakta News
Dyah Roro Ingatkan Konflik di Jazirah Arab Berimplikasi Kenaikan Harga Minyak
Anggota Komisi VII DPR RI Dyah Roro Esti. Foto: DPR RI

Jakarta – Anggota Komisi VII DPR RI Dyah Roro Esti mengungkapkan bahwa konflik antara Iran dan Israel dapat memiliki implikasi ekonomi dan geopolitik yang signifikan, terutama dalam segi harga minyak mentah dunia (crude palm oil/CPO).

“Konflik antara Iran dan Israel dapat memiliki implikasi ekonomi dan geopolitik. Terutama dalam segi harga minyak mentah dunia,” ujar Roro dalam siaran pers yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Kamis (25/4/2024).

Meski, saat ini harga minyak mentah dunia masih terpantau cukup stabil, dan per tanggal 22 April 2024 pukul 16.00, harga untuk WTI Crude Oil berada pada kisaran 82,14 dolar AS per barel, dan untuk Brent berada pada kisaran 86,36 dolar AS per barel. Namun, konflik di jazirah arab itu berpotensi menimbulkan kenaikan harga minyak mentah dunia, yang bisa menembus 100 dolar AS per barel.

Terkait dengan dampak dari konflik geopolitik terhadap kondisi harga BBM di dalam negeri tersebut, Politisi dari Fraksi Partai Golkar menjelaskan bahwa dari pihak pemerintah, melalui Menteri Koordinator Bidang Ekonomi Airlangga Hartarto, telah menegaskan dan memastikan bahwa harga Bahan Bakar Minyak (BBM) tidak akan naik akibat konflik ini, paling tidak sampai bulan Juni 2024 ini.

“Untuk selanjutnya, Pemerintah masih perlu melihat dan mengobservasi lebih lanjut terlebih dahulu. Saya berharap agar dampak dari eskalasi konflik di Timur Tengah ini masih bisa ditahan dan diatasi oleh Pemerintah Indonesia, sehingga kenaikan BBM masih bisa dihindari,” pungkasnya.

Baca Selengkapnya