Surplus Neraca Perdagangan Terus Berlanjut dan Mendorong Resiliensi Sektor Eksternal Semakin Terjaga
Jakarta – Berbagai tantangan global yang kian masif tidak menyurutkan rentetan kinerja impresif pada berbagai indikator sektor eksternal Indonesia. Performa positif tersebut salah satunya dibuktikan dengan nilai neraca perdagangan yang terus melanjutkan tren surplus pada Mei 2022 dengan nilai mencapai US$2,89 miliar. Tren surplus ini bahkan telah dialami sejak Mei 2020 atau tepatnya selama 25 bulan secara berturut-turut.
“Kinerja neraca perdagangan yang kembali mencatatkan nilai surplus perlu disyukuri. Ini menjadi modal dan amunisi yang ampuh dalam menopang ketahanan sektor eksternal di tengah pemulihan ekonomi yang masih berlangsung,” ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, di Jakarta, Rabu (15/06).
Sebagai salah satu langkah mempertahankan surplus neraca perdagangan, Pemerintah terus berupaya mendorong ekspansi pasar ekspor ke berbagai negara. Pada Mei 2022, negara tujuan ekspor Indonesia yang terbesar adalah Tiongkok dengan nilai US$4,59 miliar atau 22,95% dari total ekspor, diikuti India sebesar US$2,26 miliar (11,27%), dan Amerika Serikat sebesar US$2,05 miliar (10,26%).
“Jalinan kerja sama bilateral maupun multilateral akan terus diperkuat Pemerintah untuk memperluas akses pasar produk-produk berkualitas hasil karya anak negeri. Termasuk Forum G20 dan berbagai forum kerja sama internasional lainnya akan menjadi media yang terus dioptimalkan untuk mencapai tujuan tersebut,” ujar Menko Airlangga.
Surplus neraca perdagangan yang terus terjaga tentunya didukung kinerja ekspor yang semakin tangguh. Pada Mei 2022, nilai ekspor Indonesia mencapai US$21,51 miliar atau tumbuh double digit sebesar 27,00% (yoy). Seluruh sektor non migas juga menguat jika dibandingkan dengan periode sama tahun sebelumnya, seperti sektor pertambangan dengan kenaikan sebesar 114,20% (yoy), pertanian meningkat sebesar 20,32% (yoy), dan industri pengolahan dengan pertumbuhan sebesar 7,78% (yoy).
Bahkan nilai ekspor Indonesia secara kumulatif selama periode Januari hingga Mei 2022 telah mencapai US$114,97 miliar atau tumbuh signifikan sebesar 36,34% (ctc). Di samping itu, struktur ekspor Indonesia yang didominasi oleh sektor industri sebesar 65,73% juga mengindikasikan prospek yang sehat pada kinerja perdagangan ke depan dengan nilai tambah tinggi.
“Untuk memacu nilai tambah ekspor, akselerasi program hilirisasi komoditas unggulan akan terus dipercepat. Program ini nantinya tidak hanya akan mendorong output nasional namun juga akan menyerap tenaga kerja sebesar-besarnya,” tutur Menko Airlangga.
Sejalan dengan hal tersebut, posisi PMI Manufaktur Indonesia yang menunjukkan prospek output produksi sektor industri juga berada di level ekspansif pada Mei 2022 dengan nilai 50,8 atau melanjutkan level ekspansif selama sembilan bulan berturut-turut. Level PMI Indonesia tersebut juga masih berada di atas level PMI negara ASEAN lainnya, seperti Malaysia (50,1) dan Myanmar (49,9).
Hasil survei PMI Manufaktur yang diterbitkan oleh S&P Global ini juga menunjukkan bahwa responden manufaktur Indonesia berekspektasi positif terhadap kinerja perekonomian selama 12 bulan ke depan, sehingga akan terus menambah kapasitas produksi mereka.
Beralih dari nilai ekspor, sisi impor Mei 2022 tercatat sebesar US$18,61 miliar. Jika dibandingkan dengan periode sama tahun sebelumnya, nilai impor telah meningkat sebesar 30,74% (yoy). Sokongan utama impor berasal dari kelompok bahan baku/penolong dengan porsi 78,77% dari total impor, disusul barang modal (13,09%), dan barang konsumsi (8,14%). Kondisi ini menunjukkan geliat produksi nasional semakin bertumbuh sehingga membutuhkan input bahan baku lebih besar.
Mencermati dinamika global yang masih akan penuh tantangan di masa depan, bersinergi dengan Bank Indonesia, Pemerintah akan mengoptimalkan pemanfaatan Local Currency Settlement (LCS) sebagai bagian dari upaya mitigasi risiko eksternal. Untuk merealisasikan upaya tersebut, pada hari ini Bank Indonesia bersama Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan, KADIN, APINDO, dan Asosiasi Bank ACCD telah melaksanakan launching Task Force Nasional LCS sebagai bentuk sinergi dan kolaborasi dalam mengakselerasi pengembangan LCS.
Jakarta – Wacana kenaikan tarif Commuter Line oleh PT Kereta Api Indonesia (KAI) akan menempatkan masyarakat Jabodetabek pada tantangan baru yang mengancam kesejahteraan ekonomi mereka. Hal tersebut pun lantas menuai sorotan dari Anggota Komisi V DPR RI Toriq Hidayat.
“Kenaikan tarif KRL Jabodetabek akan memberikan dampak yang signifikan. Terutama bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah (MBR). Kenaikan tarif bisa memperberat beban ekonomi mereka. Dan Ini juga dapat mengakibatkan kesenjangan sosial dan ekonomi yang lebih besar,” ujar Toriq dalam siaran pers yang diterima Parlementaria, Senin (29/4/2024).
Politisi Fraksi PKS tersebut menegaskan bahwa kenaikan tarif tidak sejalan dengan kondisi ekonomi masyarakat, terutama masa pasca pandemi dan ketidakpastian ekonomi yang menyertainya. Dalam beberapa bulan terakhir, harga-harga bahan pokok terus melonjak secara dramatis.
“Kami tahu betul paska pandemi masyarakat terpaksa mengalokasikan sebagian besar pendapatan mereka hanya untuk memenuhi kebutuhan dasar. Kenaikan tarif hanya akan menambah beban ekonomi mereka. Terutama mereka yang bergantung pada angkutan publik ini setiap hari,” tandasnya.
Terkait hal itu, Toriq menegaskan akan berupaya keras menyerukan kepada Kementerian Perhubungan selaku regulator agar mendengarkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat. Serta, kemudian meninjau kembali rencana kenaikan tarif ini dan mencari solusi yang lebih adil dan berkelanjutan.
“Kami akan terus memantau perkembangan situasi ini. Dan memastikan bahwa keputusan terkait tarif transportasi publik nantinya harus ada partisipasi aktif dari publik dan memperhitungkan kepentingan dan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh” tutup Toriq.
Sebagaimana diketahui, PT KAI Commuter (KCI) telah mengusulkan kenaikan tarif KRL Jabodetabek yang belum berubah sejak 2016. Saat ini usulan tersebut masih dibahas Pemerintah. Direktur Operasi dan Pemasaran KCI Broer Rizal mengatakan, pihaknya masih menunggu keputusan Pemerintah untuk menaikkan tarif KRL Jabodetabek.
Pasalnya, ketentuan tarif KRL Jabodetabek merupakan kewenangan Kemenhub selaku regulator. “Itu kebijakan dari Pemerintah ya. Kalau kami hanya eksekutor untuk melaksanakan apa yang menjadi keputusan Pemerintah. Usulan dan pembahasannya sudah dilakukan di Kemenhub,” ujarnya saat konferensi pers Angkutan Lebaran 2024 di Jakarta, Selasa lalu (24/4).
Jakarta – Anggota DPR RI dari Dapil Provinsi DIY Sukamta menilai Kota Yogyakarta perlu menyiapkan peta jalan (roadmap) untuk penanganan sampah jangka panjang yang menyangkut peningkatkan kasadaran masyarakat. Edukasi secara terus menerus harus dilakukan baik di sekolah, rumah tangga, dan masyarakat.
Tak hanya itu peraturan yang kuat untuk pengurangan sampah juga sangat dibutuhkan. Sukamta mencontohkan perlunya kebijakan kantong plastik berbayar atau larangan penggunaaan kantong belanja plastik sekali pakai. Adapun jangka pendeknya saat ini bisa dengan optimalisasi penampungan di TPST Piyungan.
“Kalau saya dengar, TPST ini kalau ada alat dan SDM yang memamadai masih bisa dimanfaatkan secara optimal untuk sementara waktu hingga 200-300 ton per hari. Pemkot bisa komunikasikan hal ini dengan Pemda DIY. Rencana optimalisasi 3 TPS 3R di Nitikan, Karangmiri dan Kranon bisa segera direalisasi, meski daya tampung 3 TPS ini masih terbatas,” kata Sukamta sebagaimana keterangan kepada media, di Jakarta, Kamis (25/4/2024).
Di sisi lain, Politisi Fraksi PKS ini, menilai di level provinsi, di area perkotaan saat ini masih sering ditemukan sampah di jalan maupun tempat penampungan yang penuh. Menurutnya, Pemerintah perlu memberikan honor kepada para petugas pengambil sampah sebagai salah satu upaya mencegah buang sampah sembarangan.
“Menurut kami perlu ada stimulan atau honor untuk para petugas pengambil sampah rumah tangga, di level RT, RW dan kampung. Ini supaya masyarakat tidak buang sembarangan,” kata Anggota Komisi I DPR RI tersebut.
Sukamta meyakini dengan adanya dana stimulan atau honor tersebut maka para petugas pengambil sampah akan menjalankan tugasnya dengan baik khususnya pengambilan sampah dengan sistem terpilah. “Selama ini warga sudah diminta memilah, akan tetapi (saat) di (tempat) pembuangan dicampur lagi. Ini perlu jadi perhatian, sehingga perlu ada petugas khusus memilah,” ujarnya.
Sukamta menegaskan dirinya banyak mendapatkan aspirasi dari masyarakat terkait penanganan sampah di Jogja. Hal ini kembali mencuat setelah rencana penutupan TPST secara permanen, sehingga banyak ditemukan sampah di pinggir jalan, salah satunya di perbatasan antara Kota Jogja dengan Bantul atau sebelah utara Gembira Loka.
Jakarta – Anggota Komisi I DPR RI Helmy Faishal Zaini meminta pemerintah melakukan upaya untuk meredam konflik yang ada di Timur Tengah, salah satu caranya melalui jalur diplomasi.
“Pemerintah perlu mengambil pendekatan diplomasi yang kuat dengan mempromosikan perdamaian dan menekankan pentingnya dialog multilateral,” kata Anggota Komisi I DPR RI Helmy Faishal Zaini dalam keterangan kepada media, di Jakarta, Sabtu (27/4/2024).
Menurut Helmy, konflik tersebut harus diredam lantaran dampaknya sangat berpengaruh ke Indonesia, salah satunya dari segi perekonomian. “Stabilitas perekonomian Indonesia bisa terganggu lantaran terjadi fluktuasi harga minyak dan gangguan dari segi perdagangan,” ujar Politisi Fraksi PKB ini.
Jika kondisi ini dibiarkan, dia meyakini masyarakat akan merasakan dampak langsung lantaran tercekik harga kebutuhan pokok yang melambung. “Dengan memperkuat kerja sama internasional, meningkatkan keamanan domestik, dan memperkuat resiliensi ekonomi, Indonesia dapat mengurangi dampak negatif dari konflik di Timur Tengah,” kata Helmy.
Senada, Anggota Komisi I DPR RI Muhamad Farhan menjelaskan dampak dari konflik di Timur Tengah yang harus diwaspadai Indonesia.
Beberapa di antaranya terhambatnya impor minyak mentah dan bahan pangan dasar seperti beras, kedelai, dan gandum, jika perairan Teluk Persia, Hormuz dan Suez terganggu akibat dampak konflik itu. “Sebab akan mempengaruhi arus masuk kebutuhan pokok, akibatnya harga akan naik dan inflasi tinggi,” kata Farhan.
Maka dari itu, kata dia, Indonesia juga perlu melakukan antisipasi dengan mengeluarkan kebijakan ekonomi guna menghindari harga pangan yang tinggi.
Di tengah agresi Israel ke Jalur Gaza yang terus berlangsung sejak 7 Oktober 2023, kata Farhan, kawasan Timur Tengah semakin memanas akibat eskalasi perseteruan antara Iran dan Israel.
Permusuhan terbaru antara kedua musuh bebuyutan tersebut dipicu serangan Israel terhadap Konsulat Iran di Damaskus, Suriah pada 1 April lalu.
Iran menuding Israel bertanggung jawab atas serangan fatal terhadap fasilitas diplomatiknya yang menewaskan sedikitnya tujuh anggota Korps Garda Revolusi Islam Iran, termasuk dua jenderal penting.
Iran kemudian melancarkan serangan balasan dengan menembakkan puluhan rudal balistik dan ratusan pesawat nirawak ke Israel pada 13 April. Israel mengklaim serangan itu berhasil digagalkan dan hanya menyebabkan kerusakan ringan pada sebuah pangkalan militernya.
Wacana Kenaikan Tarif KRL Ancam Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat Berpenghasilan Rendah
Sukamta: Kota Yogya Perlu Siapkan Peta Jalan Penanganan Sampah Jangka Panjang
Pemerintah Perlu Lakukan Dialog Multilateral Redam Konflik di Timur Tengah
Larangan Toko Kelontong Beroperasi 24 Jam Bentuk Diskriminasi terhadap Pelaku Usaha Kecil
Bicara di Hadapan Liga Al-Quds, DPR Tegaskan Indonesia Tolak Normalisasi Hubungan dengan Israel
Mulyanto Sesalkan Impor Migas dari Singapura Semakin Meningkat
Halal Bihalal Relawan ITS, Hadirkan Rektor ITS ke-7 Prof. Ir. Soegiono Pompa Semangat Para Relawan
BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali
Proyek BMTH di Pelabuhan Benoa Diharapkan Mampu Pulihkan Ekonomi Nasional
