Sebagai renungan pagi, saya ingin berbagi pandangan yang saya jumpai dalam keseharian saya. Lagi-lagi soal etika di ruang publik.

Saya kira perbincangan ini menjadi penting, dan harus dikemukakan terus menerus sehingga klaim bahwa manusia Indonesia mahluk yang punya adab yang tinggi, agamis, sopan-santun betul-betul bukan sekedar mitos, dan tetapi juga ditunjukkan dalam keseharian di ruang publik.

Kita perlu membangun contoh yang utuh, dan secara sadar dipahami warga sehingga tergerak menjadi bagian dalam mewujudkannya.

Berbagai kerumunan yang dibangun sebagai sarana dalam mengkomunikasikan, ntah dalam peribadatan dan dialog keseharian haruslah menyentuh soal etika ini. Tentunya juga perlu ada upaya yang lebih sistemik dan sistematik untuk lembaga pemerintah yang diberi otoritas untuk itu.

Itulah esensi yang saya tulis beberapa waktu lalu di laman FB saya, salah dua dari banyak tulisan soal perulaku semena-mena di ruang publik.  https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=10226780910091525&id=1313539313, dan juga https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=10225910687496504&id=1313539313.

Berbagai temuan otentik  saya di lapangan, mungkin berkaitan dengan aspek mendasar soal nilai, kebijakan publik, aspek teknis lapangan, dan berbagai respon paradoksial  berbagai kalangan.

Seperti yang sering saya ungkapkan,  pemerintah tidak bisa sendirian dalam mengelola dan menjaga ruang publik. Program/proyek yang terbatas waktunya tidak cukup untuk menjaga perilaku warga dalam mengelola ruang bersama.yang memerlukan stamina yang tinggi sepanjang masa.

Sahabat saya Jumiarti Agus yang saat ini tinggal di Jepang sering menunjukkan perilaku dasyat apa yang dilakukan masyarkatJumiarti Aguss menerus masuk dipraktekan dalam keseharian pendidikan sejak dini. Budaya yang tidak instan dan ‘kun fayakun”.

Walaupun kita mempraktekan “kemerdekaan” privat dalam mengakses pendidikan dan pengetahuan, tidak demikian halnya dengan urusan publik. Ada kepentingan lainnya yang harus dijaga dan dikelola bersama.

Saya sering ungkapkan, kita ini lebih banyak #EO (Event Organizer), dibanding dengan #CO (Community Organizer).

Ada perbedaan yang mendasar diantara keduanya.

#EO seringkali menjadi pilihan instan, karena dorongan dan persepsi bahwa pertunjukkan performatiflah yang menjadi tujuan pragmatisnya. Ukuran yang paling gampang untuk ditunjukan kepada para pendukung kegiatan, ntah yang bersumber dari anggaran pemerintah, donor, maupun banyak partisipasi seperti berbagai program CSR (Corporate Social Responsibilit).

Keberhasilan capaian terhadap perubahan yang mendasar mestinya dimulai dengan adanya #CO yang kuat.

Perubahan progresif yang konsisten dan diperbaiki terus menerus perlu didukung oleh banyaknya pegiat #CO. Pegiat yang mengambil peran sebagai fasilitator, dan  mediator manakala inisiasi gagasan diperkenalkan atau manakala perbenturan pandangan dan kepentingan terjadi diantara penggagas maupun yang diajak untuk mendukungnya. Atau peran lebih jauh mendorong sebagai akselerator untuk mempercepat berbagai aksi perubahan yang melembaga.

Sepanjang pengamatan saya, kita ini defisit #CO, surpkus #EO. Dan kalaupun  diperkenalkan seringkali hanya sebatas sebagai pelengkap dari suatu program ataupun kegiatan. Urusan publik adalah urusan yang harusnya melembaga, menerus, dan diujungnya melekat dalam perilaku keseharian sehingga menjadi budaya.

Paling ekstrim bertarung dilapangan. Menggunakan cara kekerasan dalam memaksakan keteraturan di ruang publik.
Cara lainnya yang paling aman, mungkin dilakukan pembiaran.

Dua-duanya bukan pilihan yang beradab kalau kita mengklaim diri kita memegang teguh demokrasi yang dilabeli dengan falsafah Pancasila. Apalagi diperkuat dengan berbagai nilai keagamaan/keyakinan yang konon sudah berakar lama di bumi Nusantara ini.

Ruang publik adalah ruang bersama dimana  kesepakatan dan kompromi dicapai didasarkan kepada persetujuan dan komitmen kolektif untuk mengukuhkan dan menjaganya. Semua punya peran untuk berkontribusi dalam setiap tahapan ketika gagasan perubahan itu diinisiasi. Tidak hanya

Elinor Ostrom (1933-2012), pemenang Nobel Ekonomi yang fenomenal dengan gagasan “Commons” yang dituangkan dalam bukunya yang fenomenal, Governing the Commons: Institutions and Evolution of Collective Actions” (1990) memberi satu alternatif lain sebagai pilihan di luar negara dan pasar, yang sering dinilai gagal dalam menyelesaikan urusan ruang yang diajukan sebagai pembangunan berbasis komunitas.

Kelemahan dua mekanisme itu dilengkapi oleh dengan peran komunitas sebagai pilar ketiga didalam membangun kesepakatan, dan aksi kolektif.

Ada delapan prinsip desain yang diajukan Ostrom berbekal dari pengalamannya yang luas sepanjang karir hidupnya bagi suatu tatakelola yang kokoh:

(1). Batas yang jelas antara pemanfaat(user) Dan sumberdayanya jelas (Boundaries of users and resource are clear.
(2). Kesesuaian antara biaya dan manfaat (Congruence between benefits and costs)
(3). Para pemanfaan memiliki prosedur untuk membuat aturannya sendiri (Users had procedures for making own rules)
(4). Pemantauan pemanfaat dan kondisi sumberdaya yang reguler (Regular monitoring of users and resource conditions)
(5). Sangsi berjenjang (graduated sanctions)
(6)   Mekanisme resolusi konflik (Conflict resolution mechanisms).
(7). Pengakuan minimal hak oleh pemerintah (Minimal recognition of rights by government)
(8). Pengaturan berlapis (Nested enterprises),
https://www.facebook.com/1313539313/posts/10223087811006356/

Karenanya saya mengajak sahabat FB, dan sahabat medsos dimanapun berada untuk terus mendialogkan, dan mewujudkan minimal di sekeliling tempat dan lingkungan kita berada.

Banyak cara untuk mendorong agar banyak yang ingin berperan sebagai #CO. Anak muda, emak-emak, tokoh agama adalah diantara sumber potensi untuk diajak. Kita sendiripun bisa juga sesuai dengan kemampuan bisa memainkan peran ini.

Gesture kolaborasi dan optimisme untuk mewujudkan ruang publik yang inklusif dan sehat harus ditunjukkan. Sama halnya seperti yang sering kita tunjukan dalam menunjukkan identitas kita dalam medsos.

Tidak gampang memang, memerlukan suatu komitmen dan kesadaran tanpa henti untuk memperjuangkannya. Harapannya perubahannya tidak karikatif. Menggelegar dalam slogan, tetapi miskin dalam aksi yang secara serius untuk menuntaskannya.

Sebagai pelengkap saya ingin posting ceramah keren yang beredar di berbagai WA grup yang saya ikuti. Satire yang disampaikan oleh seorang Pendeta yang mungkin terkait dengan apa yang saya posting.

#ecosocrights #DiLANSIndonesia #CO4dilans