Pemerintah Fokus Amankan Warisan Dunia Dari Indonesia yang Terancam Bahaya
Jakarta – Pemerintah terus melakukan berbagai upaya untuk melestarikan warisan budaya dan alam di Indonesia. Warisan suatu bangsa dinilai memiliki peranan penting dalam kemajuan bangsa. Hal itu disampaikan Asisten Deputi Bidang Koordinasi Revolusi Mental, Pemajuan Kebudayaan, dan Prestasi Olahraga Kemenko PMK Jazziray Hartoyo saat memimpin rapat Koordinasi Komitmen Pemerintah Indonesia Terhadap Pelestarian Warisan Dunia Indonesia secara virtual, Jum’at (13/5).
“Saya ingin kita dapat menghimpun gagasan dan informasi mengenai upaya sistematis dalam melestarikan warisan dunia Indonesia dan menindaklanjuti 19 usulan warisan dunia yang menjadi tentative list,” kata Jazziray.
Sebagai Penanggungjawab Tim Koordinasi Nasional Pelestarian Warisan Budaya dan Alam Indonesia, Jazziray menindaklanjuti isu Pelestarian Warisan Budaya dan Alam Indonesia mengacu pada hasil Rapat Koordinasi Pelestarian Warisan Alam Dunia dan Rencana Pelaksanaan Reactive Monitoring Mission (RMM) di Taman Nasional Lorentz (TNL) tanggal 7 April 2022 lalu.
“Ada tiga isu yang harus segera ditindaklanjuti, yakni RMM ke TN Lorentz, perubahan boundary TRHS (Tropical Rainforest Heritage of Sumatra), Serta HIA (Heritage Impact Assessment) Situs Borobudur,” ungkapnya.
Selain itu, terdapat beberapa situs warisan dunia yang terancam konservasi memerlukan operasi besar dan ditempatkan sebagai Wolrd Heritage List in Danger atau Warisan Dunia Dalam Bahaya.
“Salah satunya yang masuk list in danger itu TRHS, oleh karena itu kita harus meningkatkan kesadaran internasional terhadap ancaman serta mendorong tindakan untuk menetralkan,” kata Jazziray.
Jelasnya, ancaman terhadap situs yang berupa budaya yakni berupa bahaya potensial yang dapat memiliki efek buruk pada karakteristik dari sebuah budaya.
Dalam kasus situs alam, bahaya dipastikan termasuk penurunan yang serius pada populasi suatu spesies yang terancam punah atau yang berharga lainnya atau kerusakan keindahan alam atau nilai ilmiah properti oleh kegiatan buatan manusia.
Sementara itu Delegasi Tetap RI untuk UNESCO Ismunandar mengatakan, untuk mengeluarkan warisan dunia Indonesia dari Wolrd Heritage List in Danger, pemerintah RI harus melakukan sinergi pelestarian warisan alam Indonesia dengan mengoptimalkan tugas dan fungsi Tim Pelestarian Warisan Budaya dan Alam Indonesia.
“UNESCO office Jakarta telah menerbitkan Boundary review atas TRHS dan diperlukan strategi dan tindak lanjut dari Pemri,” ujar Ismun, sapaannya.
Diketahui, TRHS telah dienkripsi pada tahun 2004 akan tetapi pada tahun 2011 TRHS dimasukkan ke dalam daftar ‘Warisan Duria dalam Bahaya’ sehingga memerukan tindak lanjut serta komitmen dari Pemri terkait penyelesaiannya.
Adapun Dit Pengelolaan KK KSDAE KLHK Leni Hasan mengatakan, pelaksanaan RMM yang rencananya akan dilaksanakan pada pada bulan Juli 2022, Pemri diharapkan agar memperhatikan keamanan dari delegasi yang akan berkunjung ke lokasi situs.
“Untuk HIA Borobudur, Ditjen Kebudayaan telah menyelesaikan dokumennya pada akhir 2021. Dokumen ini terdiri dari executive summary yang disampaikan kepada Mendikbudristek, dan juga akan diserahkan kepada UNESCO sebagai bagian dari (State of Conservation) SOC pada Desember 2022,” tandasnya.
Tambahnya, tentative list kategori warisan budaya oleh Ditjen kebudayaan sebagian diantaranya telah dimasukkan dalam usulan baru atau telah dilakukan kajian terkait tindak lanjutnya.
“Untuk strategi Pemri akan dikoordinasikan ebih lanjut bersama dengan pemangku kepentingan lainnya nanti,” tutupnya.
Hadir dalam rapat tersebut secara daring, Dit Pengelolaan KK KSDAE KLHK Leni Hasan, Direktorat Sosial Budaya dan Organisasi Internasional Negara Berkembang Kemenlu, perwakilan Direktorat Perlindungan Kebudayaan Kemendikbudristek, dan perwakilan Kemenko Marves.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.
“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.
Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.
“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.
Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.
“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.
Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.
Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.
“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.
Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.
“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).
Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.
“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.
Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.
“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Tekan Biaya Logistik, Komisi V Dorong Kemenhub Tingkatkan Transportasi Laut
