DILANS-Indonesia: Aksesibilitas Kota
Aksesibilitas dalam kacamata David Harvey, seorang Critical Geographer yang mumpuni, melihat bagaimana modal dan ruang berdialektika mempengaruhi ruang perkotaan. Ini kutipan pandangannya:
“The right to the city is far more than the individual liberty to access urban resources: it is a right to change ourselves by changing the city”.
Terjemahan bebasnya:
“Hak atas kota jauh lebih dari sekedar kebebasan individu untuk mengakses sumber daya perkotaan: itu adalah hak untuk mengubah diri kita sendiri dengan mengubah kota”.
Saya lengkapi dengan liputan perjalanan tadi pag menyusuri kawasan Kecamatan Sumur Bandung dan seputaran Balaikota.
Apa yang saya temukan dalam ritual rutin untuk mengabadikan aksesibilitas yang berbagai sudut kota yang saya lalui menegaskan apa yang menjadi perhatian Prof. Harvey sejak lama.
Inilah diantara karyanya yang dituliskan secara runut dan utuh soal apa yang menjadi perhatiannya: The Urbanization of Capital (1985), Consciousness and the UrbanExperience (1985), The Urban Experience (1989), Spaces of Capital: Towards a Critical Geography (2001), Social Justice and the City: Revised Edition (2009), Rebel Cities: From the Right to the City to the Urban Revolution (2012).
Masih banyak karya lainnya yang lebih makro yang menunjukan berbagai kontradiksi dalam sistem kapitalisme dimana komodifikasi telah menyebabkan nilai guna (use value) dicerabut oleh nilai tukar (exchange value). Inilah yang terjadi di ruang publik yang sering saya tunjukkan. Ntah dalam bentuk papan reklame, ataupun berbagai instalasi sosial yang memiliki pesan simbolik bahwa ruang itu komoditi yang boleh dieksploitasi dan diperlakukan semena-mena.
Selanjutnya tanpa sadar warga mengadopsinya dalam keseharian, dan juga ikut juga menjadi bagian dari sistem, dan bahkan seringkali banyak yang berlaku yang sama dengan cara sporadis di lapangan. Trotoar adalah saksi matanya.
Konstruksi sosial ini sudah sejak lama dikenali dan dirumuskan oleh Berger dan Luckmann (1966) dalam kerangka teori Sosiologi Pengetahuan dan dibukukan dalam, “The Social Construction of Reality: A Treatise in the Sociology of Knowledge”. Tiga cara realitas sosial dikonstruksi: realitas obyektif, realitas simbolis, dan realitas subyektif.
Realitas obyektif pengalaman individu yang terbentuk di ruang dimana individu berinteraksi di luar dirinya. Proses pertukaran informasi, pengetahuan, dan pandangan terjadi pada tahap ini. Tentunya yang memiliki informasi dan pengetahuan yang luas dan akses pengaruh yang tinggi akan mendominasinya.
Realitas simbolik perjalanan lebih jauh dimana realitas obyektif direpresentasikan kedalam ekspresi secara simbolis dalam beragam bentuk, dalam konteks yang kita bahas, ruang publik yang menjadi arena. Arena yang sarat dengan beragam kepentingan.
Selanjutnya, mencapai tahapan terakhir, konstruksi sosial yang menciptakan realitas subyektif dimana semua gagasan dalam dua realitas itu diserap dan diinternalisasi kedalam individu. Selanjutnya akan melembaga didalam suatu norma keseharian.
Singkatnya ada tahapan eksternalisasi, objektifikasi, dan internalisasi. Tiga proses yang saling terkait satu sama lain dalam pelembagaan sosial.
Ruang lebih cenderung mengakomodasi kelompok kepentingan ekonomi, politik, sosial, dan budaya dominan untuk dijejalkan sebagai suatu kesadaran, dan kesepakatan kolektif.
Karenanya seperti diingatkan Harvey yang saya kutip di atas, harus ada keinginan untuk memperjuangkan perubahan secara total. Kalau tidak berbagai perubahan yang terjadi hanya sekedar perubahan “karikatif”. Sama seperti “guiding block” yang seringkali tidak dipahami fungsinya, bahkan oleh si pengambil kebijakan, perencana dan pelaksananya.
Jakarta – Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto menyesalkan nilai impor Migas (Minyak dan Gas) nasional dari Singapura yang semakin hari bukan semakin berkurang, melainkan semakin meningkat. Menurutnya, hal ini merupakan kabar buruk bagi pengelolaan Migas nasional.
Hal tersebut diungkapkannya menyusul rencana Menteri ESDM yang akan menaikkan impor BBM menjadi sebesar 850 ribu barel per hari (bph), terutama dari Singapura. “Pemerintah jangan manut saja didikte oleh mafia migas. Harus ada upaya untuk melepas ketergantungan impor migas. Paling tidak impor migas ini harus terus-menerus dikurangi. Jangan sampai pemerintah tersandera oleh mafia impor migas,” ungkap Mulyanto dalam keterangan tertulis yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Kamis (25/4/2024).
Untuk itu, lanjut Politisi dari Fraksi PKS ini, perlu adanya terobosan berarti terkait upaya pembangunan dan pengelolaan kilang minyak nasional di tanah air. Pasalnya, Sejak Orde Baru belum ada tambahan pembangunan kilang minyak baru, sementara rencana pembangunan Kilang Minyak Tuban, sampai hari ini tidak ada kemajuan yang berarti.
“Masa kita kalah dan tergantung pada Singapura, karena kita tidak punya fasilitas blending dan storage untuk mencampur BBM. Padahal sumber Migas kita tersedia cukup besar dibandingkan mereka,” tambahnya.
Mulyanto berharap Pemerintah mendatang perlu lebih serius menyelesaikan masalah ini. Hal itu jika memang ingin mengurangi defisit transaksi berjalan sektor migas serta melepas ketergantungan pada Singapura. Diketahui, Singapura dan Malaysia memiliki banyak fasilitas blending dan storage yang memungkinkan untuk mencampur berbagai kualitas BBM yang diproduksi dari berbagai kilang dunia, untuk menghasilkan BBM yang sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan.
“Karena kita tidak memiliki fasilitas ini maka kita terpaksa mengimpor BBM sesuai dengan spesifikasi kebutuhan kita dari negara jiran tersebut,” pungkasnya.
Untuk diketahui, produksi minyak nasional saat ini hanya mencapai sekitar 600 ribu barel per hari, sementara kebutuhan mencapai 840 ribu barel per hari. Kekurangan tersebut harus ditutupi melalui impor, dengan 240 ribu barel per hari berasal dari minyak mentah dan 600 ribu barel per hari dari BBM.
Denpasar – Proyek Bali Maritime Tourism Hub (BMTH) yang sedang dibangun di Pelabuhan Benoa, diharapkan mampu memulihkan ekonomi nasional, selain mempromosikan pariwisata Bali lebih luas lagi.
Demikian disampaikan Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Martin Manurung saat memberi sambutan pembuka pada pertemuan Komisi VI dengan sejumlah direksi BUMN yang terlibat dalam pembangunan BMTH. Komisi VI berkepentingan mengetahui secara detail progres pembangunan proyek strategi nasional tersebut.
“Ini proyek strategis nasional (PSN) yang diharapkan mampu memulihkan ekonomi nasional melalui kebangkitan pariwisata Bali. Proyek BMTH diharapkan mampu membangkitkan kembali sektor pariwisata Bali pasca pandemi Covid 19,” katanya saat memimpin pertemuan dalam Kunjungan Kerja Reses Tim Komisi VI DPR RI di Denpasar, Bali, Senin (22/4/2024).
Dijelaskan Martin, PSN ini dikelola PT. Pelindo III yang merupakan mitra kerja Komisi VI DPR RI. Proyek ini membutuhkan dukungan berbagai pihak, seperti PT. Pertamina Patra Niaga, PT. Pertamina Gas Negara, dan pihak terkait lainnya, agar bisa bekerja optimal dalam memulihkan ekonomi nasional. Pariwisata Bali yang sudah dikenal dunia juga kian meluas promosinya dengan eksistensi BMTH kelak.
Proyek ini, sambung Politisi Fraksi Partai Nasdem tersebut, memang harus dikelola secara terintegrasi. Namun, ia menilai, progres pembangunan BMTH ini cenderung lamban. Untuk itu, ia mengimbau semua BUMN yang terlibat agar solid berkolaborasi menyelesaikan proyek tersebut.
Jakarta – Anggota Komisi VII DPR RI Dyah Roro Esti mengungkapkan bahwa konflik antara Iran dan Israel dapat memiliki implikasi ekonomi dan geopolitik yang signifikan, terutama dalam segi harga minyak mentah dunia (crude palm oil/CPO).
“Konflik antara Iran dan Israel dapat memiliki implikasi ekonomi dan geopolitik. Terutama dalam segi harga minyak mentah dunia,” ujar Roro dalam siaran pers yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Kamis (25/4/2024).
Meski, saat ini harga minyak mentah dunia masih terpantau cukup stabil, dan per tanggal 22 April 2024 pukul 16.00, harga untuk WTI Crude Oil berada pada kisaran 82,14 dolar AS per barel, dan untuk Brent berada pada kisaran 86,36 dolar AS per barel. Namun, konflik di jazirah arab itu berpotensi menimbulkan kenaikan harga minyak mentah dunia, yang bisa menembus 100 dolar AS per barel.
Terkait dengan dampak dari konflik geopolitik terhadap kondisi harga BBM di dalam negeri tersebut, Politisi dari Fraksi Partai Golkar menjelaskan bahwa dari pihak pemerintah, melalui Menteri Koordinator Bidang Ekonomi Airlangga Hartarto, telah menegaskan dan memastikan bahwa harga Bahan Bakar Minyak (BBM) tidak akan naik akibat konflik ini, paling tidak sampai bulan Juni 2024 ini.
“Untuk selanjutnya, Pemerintah masih perlu melihat dan mengobservasi lebih lanjut terlebih dahulu. Saya berharap agar dampak dari eskalasi konflik di Timur Tengah ini masih bisa ditahan dan diatasi oleh Pemerintah Indonesia, sehingga kenaikan BBM masih bisa dihindari,” pungkasnya.
Mulyanto Sesalkan Impor Migas dari Singapura Semakin Meningkat
Proyek BMTH di Pelabuhan Benoa Diharapkan Mampu Pulihkan Ekonomi Nasional
Dyah Roro Ingatkan Konflik di Jazirah Arab Berimplikasi Kenaikan Harga Minyak
Suntikan PMN Diharapkan Tambah Keuntungan Negara, Demi Kesejahteraan Rakyat
BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali
Halal Bihalal Relawan ITS, Hadirkan Rektor ITS ke-7 Prof. Ir. Soegiono Pompa Semangat Para Relawan
BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali
Proyek BMTH di Pelabuhan Benoa Diharapkan Mampu Pulihkan Ekonomi Nasional
Legislator Komisi VI Dukung BUMN Pariwisata Majukan Potensi UMKM Indonesia
