Perlu Peran Aktif Semua Pihak dalam Upaya Memerangi Peredaran dan Penyalahgunaan Narkoba
Medan – Seminar Terbatas “Edukasi Dini Penyalahgunaan Narkoba” yang diselenggarakan PT Pertamina Marketing Operation Region I (MOR I) bersama media berita Fakta.News, Komunitas Alumni Perguruan Tinggi (KAPT) dan Masyarakat Republik (MR) di Gedung Pengadilan Semu, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara (USU), Medan pada Kamis (21/12/2017) menghadirkan pihak-pihak yang berkompeten dalam membahas mengenai bahaya peredaran dan penyalahgunaan narkoba di Indonesia.
Seminar yang berlangsung mulai dari pukul 08.30 WIB hingga 14.00 WIB menghadirkan para pembicara antara lain Kepala BNNP Brigjen Pol. Andi Loedianto, Dirresnarkoba Polda Sumut Kombes Pol Hendri Marpaung, GM MOR I Erry Widiastono dan Ivanka Slank.
Selain nama-nama tersebut hadir pula akademisi maupun penggiat anti narkoba seperti Irjen Pol (Purn) Dr Benny J Mamoto (Ketua Yayasan Museum Edukasi Anti Narkoba), Dr. Drs Arsyad Lubis M.M (Kepala Dinas Pendidikan Pemprov Sumut), Prof Dr Budiman Ginting SH, M.Hum (Dekan Fakultas Hukum USU) serta Dra. Hj. Inon Beydha M.Si. Ph.D (Dosen Ilmu Komunikasi, FISIP USU).
GM MOR I Erry Widiastono dalam acara ini mengatakan, keluarga besar Pertamina secara konsisten akan terus melaksanakan upaya-upaya preventif terhadap bahaya narkoba dengan cara memberikan pemahaman bahaya narkoba kepada seluruh masyarakat terutama insan Pertamina. Pihaknya selama ini sangat mendukung penyuluhan dan sosialisasi bahaya narkoba bagi lingkungan keluarga pekerja Pertamina maupun masyarakat yang telah beberapa kali diadakan oleh MOR I.
Menurut Erry dalam pemaparannya jika sudah dapat membentengi keluarga, paling tidak kondisi itu dapat mengurangi pertambahan jumlah pengguna narkoba. “Kita mulai dari keluarga dulu, tidak usah muluk-muluk, keluarga saja dulu, ke depan, kita juga akan bekerja sama dengan anak perusahaan dan juga berbagai pihak untuk terus mencegah beredarnya narkoba di kalangan insan Pertamina,” ucapnya.
Sementara itu Dosen Ilmu Komunikasi, FISIP USU, Dra. Hj. Inon Beydha M.Si. Ph.D mengatakan bahwa peran teknologi dan media sosial juga berdampak pada pola penyebaran narkoba. Untuk itu perlunya peran aktif pengelola media dalam upaya memerangi peredaran dan penyalahgunaan narkoba di masyarakat.
Lebih lanjut Inon mengatakan selain Indonesia yang telah menyatakan darurat narkoba, negara tetangga seperti malaysia, dari hasil risetnya menunjukkan bahaya narkoba merupakan kejahatan luarbiasa.
Hal senada juga diutarakan Kepala BNNP Sumut Brigjen Pol. Andi Loedianto, menurutnya dari data BNN di tahun 2014 peredaran narkotika jenis ganja berada pada angka 158,52 ton, lalu narkotika jenis shabu beredar sekitar 219,44 ton, sementara ekstasi yang beredar ada 14,3 juta butir. Sedangkan di tahun 2015 jumlah narkotika yang lolos dari peredaran 129,13 ton untuk ganja, lalu narkotika jenis shabu ada 215,02 ton dan 13 juta butir untuk ekstasi.
Sedangkan yang disita pada tahun 2013, Narkotika jenis ganja terdapat 17,76 ton dan 29,39 ton di tahun 2015. Sementara untuk shabu yang disita 0,40 ton pada tahun 2013, dan di tahun 2015 terdapat 2,5 ton yang disita. Jumlah narkotika jenis ekstasi ada 1,1 juta butir ditahun 2013 yang disita, dan pada tahun 2015 terdapat 1,3 juta butir.
Lebih lanjut dalam paparannya, Andi mengatakan bahwa jumlah penduduk Sumatera Utara 13.937.797 jiwa yang berada di 6.101 desa/kelurahan atau 33 kabupaten/kota, BNNP Sumut mencatat warga yang menjadi pengguna dan terdampak narkoba di Provinsi Sumatera Utara berjumlah sekitar 350 ribu orang.
“Kita miris melihat melihat data dari hampir 14 juta jiwa penduduk Sumut, 2,5 persennya atau 350 ribu jiwa sudah menjadi pengguna narkoba dan 28.000 tahanan merupakan peredaran dan penggunaan narkoba,” ungkap Andi.
Menurut Andi jika dirata-ratakan, BNNP Sumut memperkirakan ada sekitar 10 ribu warga yang menjadi pengguna narkoba di setiap kabupaten/kota di Sumut. Kondisi yang lebih memprihatinkan, Sumut bukan lagi sekadar lokasi pemasaran narkoba, melainkan produsen dan lokasi pendistribusian ke daerah lain. “(Narkoba) di Jakarta dikirim dari sini. Begitu juga di Palembang, Lampung, dan Jawa Barat,” katanya.
Andi juga mengungkapkan dari komunikasi dengan seluruh kapolda di Tanah Air, setiap hari ada penangkapan pengguna dan pengedar narkoba di Indonesia. Kondisi itu membuktikan bahwa narkoba selalu beredar dan dimasukkan ke Indonesia melalui berbagai jalur.
Masyarakat saat ini menjadi apatis jika membahas narkoba ujar Andi menambahkan, hal ini karena pemberitaan saat ini hanya seputar penangkapan dan pengungkapan, dan kurang edukasi ke masyarakat bagaimana bahayanya narkoba. Sehingga, kata dia, perlunya pencegahan melalui regulasi dari undang-undang hingga Perda bahkan Satgas. Namun jika tidak dibarengi adanya anggaran, hal itu tidak dapat berjalan baik.
Sebelum mengakhiri pemaparannya Andi berpesan agar semua pihak untuk waspada terhadap bahaya narkoba yang mengancam anak bangsa. “Sebelum bicara bela negara, mulailah dengan bela dan lindungi keluarga dari peredaran dan bahaya narkoba,” pesan Andi.
Dalam kesempatan yang sama Direktur Reserse Narkoba Polda Sumut Kombes Pol Hendrik Marpaung mengatakan seluruh elemen masyarakat harus bergandeng tangan dalam melepaskan diri dari “penjajahan narkoba” yang telah merambah hingga ke tingkat desa.
Hendrik pun menegaskan bahwa pihaknya meminta orang-orang yang terlibat dengan narkoba, terutama sebagai bandar dan pengedar untuk menghentikan aktivitasnya dalam memperdagangkan barang terlarang itu. Jika tertangkap, pihak kepolisian akan melakukan tindakan tegas, apalagi jika sampai melawan. “Kami punya motto “berhenti atau mati’,” tegas Hendrik.
Ping
Jakarta – DPR RI, melalui Wakil Ketua DPR RI Bidang Koordinator Industri dan Pembangunan (Korinbang) Rachmat Gobel, meminta Jepang untuk menerima petani muda Indonesia untuk belajar bertani dengan metode smart farming di negara tersebut. Hal itu ia sampaikan saat menerima delegasi dari partai berkuasa di Jepang, Liberal Democratic Party (LDP), di Ruang Delegasi, Gedung Nusantara III, DPR RI, Jakarta, Jumat (3/5/2024).
“Bukan untuk bekerja dan juga bukan untuk sekolah, tapi belajar praktik bertani yang baik dan berkualitas serta smart farming kepada petani muda Indonesia. Cukup satu tahun saja,” kata Gobel.
Gobel mengatakan, dunia sedangkan dihadapkan pada krisis pangan akibat perubahan iklim dan konflik geopolitik dunia. Perubahan iklim berdampak pada hadirnya cuaca panas yang tinggi atau curah hujan yang berlebihan dan tidak pasti. Sedangkan, konflik geopolitik berdampak pada kenaikan harga pupuk yang tinggi.
“Semua itu berakibat Indonesia melakukan impor beras dengan jumlah yang sangat besar. Padahal Indonesia adalah negara agraris, memiliki lahan yang luas, tanah yang subur, dan jumlah petani yang besar. Namun faktanya Indonesia harus impor beras dari berbagai negara seperti Myanmar, Vietnam, Thailand, India, dan Cina,” jelas Politisi Fraksi Partai NasDem itu.
Di sisi lain, kata Gobel, Jepang adalah negara yang memiliki keunggulan teknologi sehingga bisa menghasilkan produktivitas pertanian yang besar dan kemampuan menghadapi perubahan iklim. Selain itu, katanya, produk pertanian Jepang dikenal dengan cita rasa yang lezat dan memiliki harga yang bagus. Ia juga meminta Jepang mengajarkan pembuatan pupuk organik dan smart farming. Teknologi penggilingan beras Jepang, katanya, juga menghasilkan beras yang berkualitas.
Walaupun sudah melakukan impor beras dengan jumlah sangat besar, kata Gobel, secara ironis harga beras di Indonesia tetap tinggi.
“Harga beras premium di Indonesia mendekati harga beras di Jepang. Padahal kualitasnya sangat berbeda. Tentu ini memprihatinkan,” kata pria yang pernah ditunjuk Presiden Jokowi sebagai Utusan Khusus untuk Jepang tersebut.
Selain itu, katanya, karena jumlah petani di Indonesia sangat besar maka membangun pertanian akan secara otomatis akan meningkatkan kesejahteraan penduduk Indonesia.
“Jumlah penduduk Indonesia juga sangat besar. Jadi memecahkan masalah kebutuhan pokok ini akan sangat fundamental bagi kemajuan dan stabilitas Indonesia. Untuk itu, saya berharap Jepang dan Indonesia bisa meningkatkan kerja sama yang lebih erat di bidang pertanian ini,” jelasnya.
Selain itu, Gobel juga menyampaikan tentang pentingnya Jepang membagi teknologinya dalam pengolahan air bersih. Hingga saat ini, katanya, masalah penyediaan air bersih yang sehat masih merupakan tantangan besar bagi Indonesia.
“Air bersih higienis sangat penting dalam mengatasi stunting dan penyakit kulit. Dua hal ini masih merupakan problem mendasar bagi masyarakat lapis bawah Indonesia dan bagi peningkatan kualitas sumberdaya manusia. Jepang memiliki kemampuan dan teknologi pengolahan air bersih yang sehat,” katanya.
Jika masalah pertanian dan penyediaan air bersih bisa diatasi Indonesia, kata Gobel, maka ekonomi Indonesia akan tumbuh lebih baik lagi. “Ini tentu saja juga akan baik bagi ekonomi kawasan di Asia Tenggara dan akan memiliki dampak yang baik pula bagi ekonomi Jepang. Jadi ini kerja sama yang sifatnya saling menguntungkan,” katanya.
Adapun Delegasi Jepang itu dipimpin oleh Ketua Badan Riset Kebijakan LDP, Tokai Kisaburo. Sedangkan anggota delegasinya antara lain Ketua Harian Badan Riset Kebijakan LDP Shibayama Masahito dan Kepala Sekretariat Badan Riset Kebijakan LDP Nakai Toyoron. Hadir pula Wakil Dirjen untuk urusan Asia Tenggara dan Asia Barat Daya Kementerian Luar Negeri Jepang Hayashi Makoto serta Duta Besar Jepang untuk Indonesia Yasushi Masahi.
Denpasar – Tim Komisi III DPR RI melakukan Kunjungan Kerja Reses ke Denpasar, Bali. Salah satu yang disoroti Komisi III dalam Kunker Reses ini adalah banyaknya turis yang melakukan tindakan penyimpangan, seperti pelanggaran adat maupun tindakan semena-mena lainnya. Tak ayal, tindakan tersebut kerap menimbulkan kekhawatiran di kalangan masyarakat setempat.
Menanggapi hal itu, Anggota Komisi III DPR RI I Wayan Sudirta berharap kepada Kapolda Bali Ida Bagus Kade Putra Narendra agar penanganan yang bijak terhadap pelanggaran, sambil tetap memperhatikan dan menghormati adat serta budaya Bali.
Oleh karena, menurut I Wayan, bahwa Bali memiliki cara tersendiri untuk menangani turis yang berulah. Sehingga, tidak bisa serta merta langsung dilakukan deportasi.
“Karena bagaimana pun orang Bali hidup dari sektor pariwisata. Sehingga sudah tidak asing dengan keberadaan turis. Namun, jangan juga sampai terlalu lemah karena turis yang berulah akan mengotori pariwisata-pariwisata yang ada, sehingga malah Bali bisa jatuh perekonomiannya. Jadi harus dicari solusi yang bijak,” ungkap I Wayan dalam pertemuan di Denpasar, Bali, Jumat (3/5/2024).
Politisi Fraksi PDI-Perjuangan itu pun menyampaikan apresiasinya terhadap Kapolda Bali beserta segenap jajarannya karena telah berhasil menangani banyak kasus dengan pendekatan restorative justice. Selain itu, Polda Bali juga dinilai telah bekerja sama baik dengan lembaga imigrasi yang berada di bawah lingkup Kantor Wilayah (Kanwil) Kemenkumham Provinsi Bali dalam penanganan kasus penyimpangan turis.
“Saya juga tentunya mengapresiasi Kapolda Bali dan segenap jajaran atas kinerjanya. Bagaimana mereka mengawasi, serta menindak pelaporan-pelaporan yang ada rerlebih mengedepankan restorative justice sebagai jalan keluar penanganan kasus,” pungkasnya.
Menanggapi masukan tersebut, Kapolda Bali Ida Bagus Kade Putra Narendra juga sepakat dengan gagasan I Wayan Sudirta bahwa penanganan terhadap turis yang berulah harus dilakukan dengan hati-hati. Khususnya, mempertimbangkan dampaknya terhadap sektor pariwisata dan kelestarian budaya Bali.
“Kami akan bekerja sama, jika diperlukan lintas sektoral untuk menemukan solusi yang menghormati adat, budaya, dan kepentingan ekonomi masyarakat Bali,” ujar Ida Bagus.
Kunjungan kerja reses ini diharapkan dapat menjadi langkah awal menuju penanganan yang lebih baik terhadap turis nakal di Bali. Dengan pendekatan yang bijaksana dan kolaborasi lintas sektoral antara Kapolda Bali, institusi terkait, serta pemerintah daerah, diharapkan akan tercipta lingkungan pariwisata yang lebih aman, nyaman, dan berkelanjutan bagi wisatawan dan masyarakat setempat.
Denpasar – Komisi III DPR RI mengungkapkan kekhawatirannya terhadap meningkatnya modus operandi peredaran narkoba yang beralih ke ranah daring (online) melalui platform media sosial dengan menggunakan modus kamuflase. Pernyataan ini disampaikan Anggota Komisi III DPR Johan Budi dalam Rapat Kerja Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi III DPR RI dengan Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) di Denpasar, Bali, Kamis (02/05/2024).
“Menarik sekali yang disampaikan BNN Provinsi Bali. Mereka menjelaskan adanya jual beli narkoba melalui online. Nah ini cukup mengagetkan buat saya, kok bisa narkoba ini diperjual belikan melalui online, hal ini terungkap ketika BNNP Bali menangkap tersangka di lapangan,” ungkapnya.
Dalam konteks ini, Johan Budi menekankan perlunya penguatan pada Badan Narkotika Nasional (BNN) untuk menghadapi perubahan modus operandi tersebut. Menurutnya, modus operandi peredaran narkoba akan selalu berubah-ubah. Untuk itu, perlu penguatan-penguatan kepada BNN agar lebih maksimal dalam memberantas peredaran narkoba ini. Selain itu, lanjutnya, kekurangan sumber daya manusia menjadi salah satu faktor, terutama di daerah, ada sebagian yang juga pegawainya atau penyidiknya cuma sedikit.
“Ini problem laten yang perlu segera diperbaiki. Saya sendiri ketika rapat dengan BNN di Komisi III mengusulkan, agar BNN ini diberi penguatan, termasuk penyediaan sumber daya manusia, infrastruktur yang ada di daerah, termasuk soal rehabilitasi,” pungkas Legislator Dapil Jatim VII ini.
Johan menambahkan, pusat rehabilitasi narkoba ini juga menjadi sangat penting dalam kaitannya dengan restorative justice bagi para pengguna narkoba. Pengguna narkoba, tambahnya, di beberapa negara itu dikategorikan sebagai korban, bukan pelaku, bukan tersangka, sehingga pusat rehabilitasi menjadi penting. Jadi yang sebetulnya tersangka itu seharusnya pengedar dan bandar.
“Menurut saya untuk pengguna narkoba dapat diselesaikan melalui restorative justice, dengan mendapatkan kesempatan untuk dilakukan rehabilitasi medis ataupun sosial, tanpa harus menunggu putusan dari pengadilan,” tutup Politisi Fraksi PDI-Perjuangan ini.
Johan berharap pertemuan Kunker Reses ini diharapkan dapat menjadi momentum bagi berbagai pihak, termasuk pemerintah dan lembaga terkait. Selain itu juga untuk mengimplementasikan strategi yang lebih efektif dalam mengatasi peredaran narkoba yang semakin canggih dan menyebar melalui platform digital. Langkah-langkah preventif dan represif yang terintegrasi diharapkan dapat mengurangi dampak negatif peredaran narkoba di masyarakat.
DPR RI Minta Jepang Ajarkan ‘Smart Farming’ kepada Petani Muda Indonesia
Tindakan Penyimpangan Turis Nakal di Bali Harus Ditangani secara Bijaksana
Peredaran Narkoba Beralih ke Ranah Daring, Johan Budi Minta Perkuat BNNP
Penanganan Stunting dan Kemiskinan Ekstrem di Bali Dapat Jadi Contoh Provinsi Lainnya
Jadi Miniatur Indonesia, Komisi VIII Apresiasi Praktik Moderasi Beragama di Bali
Komisi III Dukung Satgas Pemberantasan Judi Online Libatkan Antar-Kementerian dan Lembaga
Fahmi Alaydroes: Selamat Hari ‘Keprihatinan’ Pendidikan Nasional
Sudah Saatnya Sistem Zonasi dalam PPDB Dihapuskan
Miris! Pengguna Judi Online di Indonesia Jadi Tertinggi di Dunia
