Buka Pekan Tilawatil Qur’an RRI Ke-52, Wapres Ma’ruf Minta Umat Islam Pahami Isi Al-Qur’an Secara Utuh
Aceh Tengah – Al Qur’an merupakan petunjuk bagi seluruh manusia (hudan lin-nas) dan merupakan buku panduan (manual book) bagi tatanan kehidupan manusia. Dalam menghadapi segala persoalan dan tantangan, umat Islam sebagai pewaris kitab suci ini semestinya kembali kepada Al-Qur’an sebagai manual book.
“Al-Qur’an jangan hanya menjadi jargon yang kehilangan makna. Oleh karena itu, umat Islam harus memahami isi Al-Qur’an secara utuh,” pinta Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma’ruf Amin saat membuka Pekan Tilawatil Qur’an (PTQ) Ke-52 Radio Republik Indonesia (RRI) Tingkat Nasional di Takengon, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh, Rabu (13/04/2022).
Adapun untuk memahami isi Al-Qur’an, sambung Wapres, dibutuhkan bimbingan dan tuntunan para ulama.
“Karena para ulamalah yang memiliki kemampuan tersebut,” tegasnya.
Lebih lanjut, Wapres menuturkan bahwa Al-Qur’an selain mengajarkan tentang ibadah juga mengajarkan tentang tata pergaulan antarmanusia melalui sikap-sikap yang terpuji.
“Jika sudah memahami Al-Qur’an dengan benar dan konsisten mengamalkannya, maka tidak ada lagi praktik adu domba, memproduksi dan menyebarkan berita bohong, ujaran kebencian, maupun praktik tidak baik lainnya, karena hal tersebut dilarang oleh Al-Qur’an,” ujarnya.
Oleh sebab itu, kepada generasi pecinta Al-Qur’an, Wapres berpesan harus dapat memberikan kontribusi bagi bangsa dan menghadirkan teladan yang baik (uswah hasanah) bagi masyarakat, sesuai dengan pesan-pesan luhur Al-Qur’an, termasuk menjaga persaudaraan dan persatuan.
“Karena persaudaraan dan persatuan itu akan membawa kemaslahatan bagi kehidupan bangsa,” pesannya.
Sebagai manual book, kata Wapres, Al-Qur’an juga memberikan tuntunan bagi pengembangan ilmu pengetahuan.
“Bahkan surat pertama Al-Qur’an yang berbunyi “Iqra bismi rabbik” mengandung arti bukan hanya sekedar membaca tetapi juga melakukan penelitian (attathallu’) dan melakukan riset, karena kalau hanya membaca semata-mata kalimat yang digunakan bukan “iqra” tetapi “utlu” (tilawah),” terang Wapres.
“Oleh karenanya, perlombaan membaca Al-Qur’an tidak menggunakan kalimat Musabaqah Qiraatil Qur’an, tetapi menggunakan Musabaqah Tilawatil Qur’an,” imbuhnya.
Lebih jauh, Wapres menjelaskan bahwa Al-Qur’an juga mengandung ajaran tentang prinsip-prinsip ekonomi, antara lain nilai-nilai kejujuran, pemerataan, keadilan, larangan berbuat zalim, ribawi, mengambil hak orang lain secara tidak sah, dan lain-lain.
“Syekh Nawawi Al-Bantani ketika menafsirkan ayat khudzu hidzrakum (Surat Hud), memberikan penjelasan bahwa ayat ini juga menunjukkan tentang kewajiban menjaga diri dari semua marabahaya yang diduga akan terjadi,” paparnya.
Dengan demikian, Wapres menyimpulkan bahwa menjaga diri dari Covid-19 dengan menerapkan protokol kesehatan dan vaksinasi termasuk perbuatan yang wajib dilakukan.
“Kata beliau (Syekh Nawawi), berobat dan menjaga diri dari wabah adalah wajib hukumnya,” tuturnya.
Mengakhiri sambutannya, Wapres pun menyampaikan apresiasi kepada RRI beserta segenap pihak yang mendukung penyelenggaraan Pekan Tilawatil Qur’an RRI Tingkat Nasional yang ke-52. Ia pun berharap acara ini dapat menjadi media yang menyuburkan syiar Islam yang penuh kedamaian dan tidak membeda-bedakan.
“Musabaqah diharapkan dapat semakin mendorong dan meningkatkan perhatian umat Islam, terutama generasi muda Islam, untuk tekun membaca, mempelajari dan mengamalkan Al-Qur’an di tengah derasnya arus perubahan sosial dan budaya, serta globalisasi dan transformasi digital dewasa ini,” pungkasnya.
Sebelumnya, Gubernur Aceh Nova Iriansyah dalam sambutannya menyampaikan bahwa penyelenggaraan PTQ menjadi salah satu sarana menjaga kemurnian Al-Qur’an melalui tradisi lisan para pembaca, sehingga Al-Qur’an tetap terjaga eksistensinya dari generasi ke generasi, sebagai petunjuk untuk mewujudkan rahmat bagi semesta alam.
“Menurut kami upaya menjaga kemurnian Al-Qur’an inilah yang menjadi salah satu misi dan tujuan penting LPP RRI bersama Pemerintah Aceh dan Pemkab Aceh Tengah, dalam menyelenggarakan Pekan Tilawatil Qur’an Tingkat Nasional ini,” ungkapnya.
Oleh karena itu, Nova berharap agar esensi pagelaran PTQ kali ini benar-benar dijadikan sebagai sarana menyebarkan syiar Islam yang rahmatan lil ‘alamin, sekaligus ajang memperkuat ukhuwah dan mempererat silaturahim antar sesama umat beragama dan antarumat beragama.
“Dengan begitu, event ini diharapkan dapat menambah minat masyarakat dalam membaca dan belajar Al-Qur’an serta mengupayakan agar Al-Qur’an benar-benar tertanam dalam hati masyarakat terutama setiap muslim di Indonesia,” ungkapnya.
Pada kesempatan yang sama, Direktur Utama LPP RRI I Hendrasmo melaporkan bahwa tema PTQ “Rahmat Semesta, Pulih Bersama, Bangkit Perkasa” memberi pesan bahwa PTQ RRI dimaksudkan bukan hanya sebagai media syiar Islam dan menyemarakkan bulan Ramadan saja, namun juga untuk memberi ruang kepada generasi muda meningkatkan kemampuan membaca Al-Qur’an. Sehingga diharapkan mereka dapat memahami isi dan kandungan Al-Qur’an sebagai penuntun, menuju kualitas kehidupan beragama, yang semakin baik, serta mampu mengimplementasikannya dalam kehidupan keseharian.
“Selain itu, menjadi pengingat bagi segenap anak bangsa, untuk berjuang tanpa henti guna terbebas dari pandemi Covid-19, serta tangguh menghadapi tekanan ekonomi global melalui kebangkitan ekonomi Indonesia yang kian mapan,” tambahnya.
Selain itu, Hendrasmo melaporkan pula bahwa peserta PTQ tahun ini mencapai 3.164 peserta di seluruh Indonesia, di mana pada 2021 hanya 2,500 peserta.
“Selain melombakan cabang Tilawah, Tausyiah dan Tahfidz, kami juga beri ruang bagi saudara-saudara kita Difabel Sensorik Netra, dalam cabang lomba Tartil yang dilakukan melalui aplikasi Zoom, dan dinilai oleh Dewan Hakim dari Kementerian Agama RI. Hal ini sebagai bentuk inklusivitas LPP RRI, dalam memberi layanan kepada semua lapisan masyarakat, termasuk masyarakat yang rentan, termarjinalkan, kelompok disabilitas dan sebagainya,” paparnya.
Dalam pelaksanaan PTQ ini, kata Hendrasmo, juga diselenggarakan pameran UMKM binaan Pemda Kabupaten Aceh Tengah, guna mendorong dan meningkatkan gairah Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).
“Kegiatan tambahan lainnya adalah penebaran ribuan benih ikan air tawar di danau Lut Tawar oleh 69 satuan kerja RRI se-Indonesia, serta penyelenggaraan seminar,” sebutnya.
Selain membuka PTQ, pada lokasi yang berdekatan Wapres juga menyerahkan Bantuan Langsung Tunai Minyak Goreng; Bantuan Tunai Pedagang Kaki Lima, Warung dan Nelayan (BT-PKLWN); serta bantuan sosial lainnya seperti bantuan untuk anak yatim piatu dan penyandang disabilitas kepada masyarakat.
Hadir dalam acara ini Wali Nanggroe Aceh Malik Mahmud Al-Haytar; Ketua dan Anggota DPRD Provinsi Aceh; Bupati Aceh Tengah Shabela Abubakar; Pj. Bupati Bener Meriah Islah; Direktur Penerangan Agama Islam Kementerian Agama Syamsul Bahri; Direktur Kerajsama Kepersertaan BP Tapera Syafi’i Toha; Ketua dan Anggota Dewan Pengawas LPP RRI; Dewan Direksi LPP RRI; segenap Anggota FORKOPIMDA Provinsi Aceh; serta Dewan Hakim, Panitera Peserta, Pendamping, Panitia PTQ LPP RRI Tingkat Nasional Ke-52.
Sementara Wapres didampingi oleh Kepala Sekretariat Wapres Ahmad Erani Yustika, Staf Khusus Wapres Bidang Komunikasi dan Informasi Masduki Baidlowi, Staf Khusus Wapres Bidang Penanggulangan Kemiskinan dan Otonomi Daerah Muhammad Imam Aziz, Staf Khusus Wapres Bidang Ekonomi dan Keuangan Lukmanul Hakim, dan Tim Ahli Wapres Farhat Brachma.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.
“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.
Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.
“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.
Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.
“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.
Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.
Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.
“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.
Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.
“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).
Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.
“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.
Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.
“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Tekan Biaya Logistik, Komisi V Dorong Kemenhub Tingkatkan Transportasi Laut
