KKP Prediksi Produksi Perikanan Naik Selama Ramadan 2022
Jakarta – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memperkirakan produksi perikanan meningkat selama bulan suci Ramadan, baik dari perikanan tangkap maupun budidaya. Dengan peningkatan ini, KKP menjamin stok ikan aman untuk memenuhi kebutuhan masyarakat saat lebaran bahkan jika terjadi lonjakan permintaan menyusul tidak lagi ada larangan mudik.
Perkiraan peningkatan volume produksi ini menyusul tingginya penerbitan izin perikanan tangkap dalam kurun waktu Januari hingga Maret 2022. Penerbitan izin meningkat 70 persen dibanding periode serupa tahun sebelumnya, yakni dari 1.414 menjadi 2.383 izin.
“Tahun ini diperkirakan yang mudik lebih besar dari tahun sebelumnya. Nah saya juga bisa sampaikan, bahwa sekarang pelaku perikanan tangkap lebih bergairah ditandai dengan meningkatnya izin yang terbit, baik izin berusaha penangkapan maupun Surat Persetujuan Berlayar (SPB). Dengan banyaknya kapal yang aktif melaut saat ini, berarti itu juga akan identik dengan peningkatan produksi. Peningkatan produksi inilah yang kita gunakan untuk antisipasi kemeriahan Lebaran tahun ini,” ujar Direktur Jenderal Perikanan Tangkap KKP Muhammad Zaini Hanafi saat mengisi Konferensi Pers Kesiapan Sektor Kelautan dan Perikanan Hadapi Ramadan di Media Center KKP, Jakarta Pusat, Senin (4/4/2022).
Prognosa kebutuhan ikan selama Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri 2022 mencapai 2,64 juta ton. Sedangkan perkirakan produksi perikanan mendekati 3 juta ton yang berasal dari perikanan tangkap dan perikanan budidaya. Mengacu pada data kebutuhan ikan menjelang puasa dan lebaran tahun-tahun sebelumnya, stok ikan selalu mencukupi kebutuhan masyarakat bahkan surplus.
Peningkatan produksi juga terjadi di subsektor perikanan budidaya. Berdasarkan perkiraan, panen ikan budidaya secara nasional dari Januari hingga April mencapai 1,5 juta ton yang berlangsung di Pulau Sumatera, Jawa, Kalimatan, Bali – Nusa Tenggara, Sulawesi, dan Pulau Maluku – Papua.
“Dengan hasil panen itu, tentunya akan menambah stok ikan nasional selain dari perikanan tangkap, untuk kebutuhan Ramadan dan Lebaran tahun ini,” ujar Direktur Jenderal Perikanan Budidaya Tb Haeru Rahayu yang turut hadir sebagai narasumber dalam konferensi pers tersebut.
Berdasarkan data, komoditas perikanan budidaya memenuhi 30 sampai 50 persen kebutuhan ikan di tengah masyarakat. Sebagai contoh, share pemenuhan ikan budidaya di Pulau Sumatera mencapai 46,1 persen dengan komoditas utama lele, mas, nila, udang, vaname, dan patin.
Tingginya jumlah produksi selama Ramadan diprediksi menjadikan harga ikan di pasar cenderung stabil. Jika pun terjadi kenaikan harga, kisarannya di angka 5 sampai 10 persen. Kendati demikian, sambung Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (PDSPKP) Artati Widarti, banyaknya jenis ikan di pasar memberi kemudahan bagi masyarakat untuk memilih ikan dengan harga yang sesuai.
“Ikan ini kan ragamnya banyak sekali dari yang murah sampai mahal. Insya Allah stok perikanan aman sampai lebaran. Jadi enggak perlu ribut-ribut atau galau, karena kalau daging mahal kenapa enggak beralih ke ikan. Ikan cukup terjangkau harganya dan dari sisi gizi sangat baik sekali,” ungkap Artati.
Untuk menjamin pasokan ikan aman untuk memenuhi kebutuhan Ramadan dan Lebaran, pihaknya bahkan telah melakukan pengecekan ke sejumlah cold storage yang dikelola pemerintah maupun swasta.
Sementara itu, kegiatan pengiriman domestik maupun ekspor produk perikanan selama bulan suci ramadan dan lebaran dipastikan tetap berjalan. KKP melalui Badan Karantina Ikan dan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM) juga rutin melakukan survei di pasar-pasar perikanan untuk memastikan ikan yang beredar di tengah masyarakat aman untuk dikonsumsi.
“Biasaya menjelang lebaran gini ada Satgas, bersama teman-teman di bandara, pelabuhan untuk memastikan lalu lintas pergerakan produk perikanan dari satu tempat ke tempat lain lancar. Sehingga kebutuhan ikan sebagai bahan pangan tersedia setiap saat,” ungkap Plt. Kepala BKIPM KKP Hari Maryadi.
Jakarta – Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto menyesalkan nilai impor Migas (Minyak dan Gas) nasional dari Singapura yang semakin hari bukan semakin berkurang, melainkan semakin meningkat. Menurutnya, hal ini merupakan kabar buruk bagi pengelolaan Migas nasional.
Hal tersebut diungkapkannya menyusul rencana Menteri ESDM yang akan menaikkan impor BBM menjadi sebesar 850 ribu barel per hari (bph), terutama dari Singapura. “Pemerintah jangan manut saja didikte oleh mafia migas. Harus ada upaya untuk melepas ketergantungan impor migas. Paling tidak impor migas ini harus terus-menerus dikurangi. Jangan sampai pemerintah tersandera oleh mafia impor migas,” ungkap Mulyanto dalam keterangan tertulis yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Kamis (25/4/2024).
Untuk itu, lanjut Politisi dari Fraksi PKS ini, perlu adanya terobosan berarti terkait upaya pembangunan dan pengelolaan kilang minyak nasional di tanah air. Pasalnya, Sejak Orde Baru belum ada tambahan pembangunan kilang minyak baru, sementara rencana pembangunan Kilang Minyak Tuban, sampai hari ini tidak ada kemajuan yang berarti.
“Masa kita kalah dan tergantung pada Singapura, karena kita tidak punya fasilitas blending dan storage untuk mencampur BBM. Padahal sumber Migas kita tersedia cukup besar dibandingkan mereka,” tambahnya.
Mulyanto berharap Pemerintah mendatang perlu lebih serius menyelesaikan masalah ini. Hal itu jika memang ingin mengurangi defisit transaksi berjalan sektor migas serta melepas ketergantungan pada Singapura. Diketahui, Singapura dan Malaysia memiliki banyak fasilitas blending dan storage yang memungkinkan untuk mencampur berbagai kualitas BBM yang diproduksi dari berbagai kilang dunia, untuk menghasilkan BBM yang sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan.
“Karena kita tidak memiliki fasilitas ini maka kita terpaksa mengimpor BBM sesuai dengan spesifikasi kebutuhan kita dari negara jiran tersebut,” pungkasnya.
Untuk diketahui, produksi minyak nasional saat ini hanya mencapai sekitar 600 ribu barel per hari, sementara kebutuhan mencapai 840 ribu barel per hari. Kekurangan tersebut harus ditutupi melalui impor, dengan 240 ribu barel per hari berasal dari minyak mentah dan 600 ribu barel per hari dari BBM.
Denpasar – Proyek Bali Maritime Tourism Hub (BMTH) yang sedang dibangun di Pelabuhan Benoa, diharapkan mampu memulihkan ekonomi nasional, selain mempromosikan pariwisata Bali lebih luas lagi.
Demikian disampaikan Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Martin Manurung saat memberi sambutan pembuka pada pertemuan Komisi VI dengan sejumlah direksi BUMN yang terlibat dalam pembangunan BMTH. Komisi VI berkepentingan mengetahui secara detail progres pembangunan proyek strategi nasional tersebut.
“Ini proyek strategis nasional (PSN) yang diharapkan mampu memulihkan ekonomi nasional melalui kebangkitan pariwisata Bali. Proyek BMTH diharapkan mampu membangkitkan kembali sektor pariwisata Bali pasca pandemi Covid 19,” katanya saat memimpin pertemuan dalam Kunjungan Kerja Reses Tim Komisi VI DPR RI di Denpasar, Bali, Senin (22/4/2024).
Dijelaskan Martin, PSN ini dikelola PT. Pelindo III yang merupakan mitra kerja Komisi VI DPR RI. Proyek ini membutuhkan dukungan berbagai pihak, seperti PT. Pertamina Patra Niaga, PT. Pertamina Gas Negara, dan pihak terkait lainnya, agar bisa bekerja optimal dalam memulihkan ekonomi nasional. Pariwisata Bali yang sudah dikenal dunia juga kian meluas promosinya dengan eksistensi BMTH kelak.
Proyek ini, sambung Politisi Fraksi Partai Nasdem tersebut, memang harus dikelola secara terintegrasi. Namun, ia menilai, progres pembangunan BMTH ini cenderung lamban. Untuk itu, ia mengimbau semua BUMN yang terlibat agar solid berkolaborasi menyelesaikan proyek tersebut.
Jakarta – Anggota Komisi VII DPR RI Dyah Roro Esti mengungkapkan bahwa konflik antara Iran dan Israel dapat memiliki implikasi ekonomi dan geopolitik yang signifikan, terutama dalam segi harga minyak mentah dunia (crude palm oil/CPO).
“Konflik antara Iran dan Israel dapat memiliki implikasi ekonomi dan geopolitik. Terutama dalam segi harga minyak mentah dunia,” ujar Roro dalam siaran pers yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Kamis (25/4/2024).
Meski, saat ini harga minyak mentah dunia masih terpantau cukup stabil, dan per tanggal 22 April 2024 pukul 16.00, harga untuk WTI Crude Oil berada pada kisaran 82,14 dolar AS per barel, dan untuk Brent berada pada kisaran 86,36 dolar AS per barel. Namun, konflik di jazirah arab itu berpotensi menimbulkan kenaikan harga minyak mentah dunia, yang bisa menembus 100 dolar AS per barel.
Terkait dengan dampak dari konflik geopolitik terhadap kondisi harga BBM di dalam negeri tersebut, Politisi dari Fraksi Partai Golkar menjelaskan bahwa dari pihak pemerintah, melalui Menteri Koordinator Bidang Ekonomi Airlangga Hartarto, telah menegaskan dan memastikan bahwa harga Bahan Bakar Minyak (BBM) tidak akan naik akibat konflik ini, paling tidak sampai bulan Juni 2024 ini.
“Untuk selanjutnya, Pemerintah masih perlu melihat dan mengobservasi lebih lanjut terlebih dahulu. Saya berharap agar dampak dari eskalasi konflik di Timur Tengah ini masih bisa ditahan dan diatasi oleh Pemerintah Indonesia, sehingga kenaikan BBM masih bisa dihindari,” pungkasnya.
Mulyanto Sesalkan Impor Migas dari Singapura Semakin Meningkat
Proyek BMTH di Pelabuhan Benoa Diharapkan Mampu Pulihkan Ekonomi Nasional
Dyah Roro Ingatkan Konflik di Jazirah Arab Berimplikasi Kenaikan Harga Minyak
Suntikan PMN Diharapkan Tambah Keuntungan Negara, Demi Kesejahteraan Rakyat
BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali
Mulyanto Sesalkan Impor Migas dari Singapura Semakin Meningkat
Halal Bihalal Relawan ITS, Hadirkan Rektor ITS ke-7 Prof. Ir. Soegiono Pompa Semangat Para Relawan
Proyek BMTH di Pelabuhan Benoa Diharapkan Mampu Pulihkan Ekonomi Nasional
BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali
