Hadiri Syiar Islam dan Tarhib Ramadan MUI, Wapres Ma’ruf Tekankan Tiga Nilai Puasa
Jakarta – Umat Islam di seluruh dunia saat ini tengah menyambut datangnya bulan suci Ramadan yang di dalamnya diperintahkan untuk melaksanakan ibadah puasa sebagai sarana peningkatan ketakwaan untuk meraih ampunan dari Allah subhanahu wa ta’ala (SWT). Dengan berpuasa, manusia tidak hanya sekedar menahan diri dari makan dan minum sejak terbit fajar hingga terbenam matahari, tapi juga dilatih untuk dapat mengendalikan diri, jujur, dan memiliki solidaritas sosial yang tinggi.
“Orang yang melaksanakan puasa dengan pemenuhan ketiga nilai atau prinsip tersebut, yakni pengendalian diri, kejujuran, dan solidaritas sosial, ia akan menjadi bersih tanpa dosa,” ucap Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma’ruf Amin saat menghadiri secara virtual Syiar Islam dan Tarhib Ramadan 1443 H, dari Kediaman Resmi Wapres, Jalan Diponegoro Nomor 2, Jakarta Pusat, Kamis malam (31/03/2022).
Dalam acara yang diselenggarakan Komisi Dakwah Majelis Ulama Indonesia (MUI) untuk menghormati dan mensyiarkan Ramadan sebagai bulan penuh kasih sayang dan ampunan tersebut, Wapres menguraikan ketiganya. Pertama, hakikat puasa tidak hanya ditujukan sebagai pengendalian diri secara lahiriah, tetapi juga meliputi pengekangan ego dari semua nafsu, sikap dan tindakan tercela, atau kemaksiatan.
“Naluri manusia memang memiliki keinginan-keinginan (nafsu), baik nafsu biologis, materi, maupun kekuasaan,” ungkapnya.
Kedua, sambung Wapres, puasa membentuk nilai kejujuran karena tidak ada yang mengetahui kebenaran seseorang berpuasa atau tidak, kecuali dirinya sendiri dan Allah SWT.
“Dalam ibadah puasa ini, terkandung pula nilai kejujuran yang tinggi karena bisa saja seseorang berpura-pura puasa di hadapan umum, tetapi sebenarnya ia tidak berpuasa,” sambung Wapres.
Nilai ketiga, Wapres menambahkan, solidaritas sosial dibangun dengan memperbanyak sedekah selama Ramadan dan menunaikan zakat fitrah pada Idulfitri. Dalam hal ini, umat Islam perlu didorong agar tidak berperilaku konsumtif selama Ramadan, tetapi berempati dengan sedekah.
“Bulan Ramadan ini kita jangan menjadi konsumtif,” Wapres menganjurkan.
“Bukan karena kita memang pedit [pelit] atau dia kurang mau mengeluarkan hartanya, tapi justru kita mengurangi konsumsi, tapi memperbanyak sedekahnya,” imbuhnya.
Solidaritas sosial yang tinggi tersebut, menurut Wapres, kian penting di tengah situasi pandemi COVID-19 mengingat banyak masyarakat yang terdampak pandemi. Untuk itu, Wapres mengajak umat Islam di Indonesia menyegerakan zakat harta pada Ramadan ini meskipun zakat harta umumnya ditunaikan setahun sekali ketika mencapai nisab.
“Saya anjurkan, walaupun misalnya zakat harta itu dilakukan sesuai dengan haul, maka justru digunakanlah bulan puasa ini, ditakjilkan, tetapi dibiasakan untuk mengeluarkan zakat hartanya di bulan Ramadan,” ajak Wapres.
“Karena banyak orang yang membutuhkan, termasuk juga dalam menghadapi lebaran nanti, apalagi dalam suasana pandemi ini banyak masyarakat yang berkekurangan,” lanjutnya.
Pada kesempatan yang sama, Wapres menegaskan pengendalian diri, kejujuran, dan solidaritas yang tinggi perlu dipupuk dalam kehidupan sehari-hari. Sebab, sejumlah persoalan sosial, seperti korupsi, pencurian, penyalahgunaan wewenang, dan minuman keras, muncul sebagai ekspresi keinginan yang tidak disertai kepemilikan ketiga nilai ini.
“Oleh karenanya, ketiga nilai ini harus diwujudkan tidak hanya selama bulan Ramadan, tetapi juga di hari-hari di luar Ramadan,” tegas Wapres.
Mengakhiri sambutannya, Wapres mengajak umat bersama-sama menyambut Ramadan ini sebagai momen untuk menguatkan ketakwaan.
“Sebagai penutup, saya mengharapkan bulan Ramadan kali ini bisa menjadi momentum untuk meningkatkan ketakwaan kita, tumbuhnya solidaritas bangsa, serta kita bisa keluar dari pandemi,” pungkasnya.
Sebelumnya, Sekretaris Jenderal MUI Amirsyah Tambunan dalam sambutannya mengingatkan umat Islam di Indonesia agar tetap waspada dalam menyambut dan memasuki Ramadan 1443 H karena situasi masih dalam pandemi COVID-19. Ia pun menjelaskan, MUI telah menandatangani Fatwa Nomor 38 Tahun 2022 sebagai panduan penyelenggaraan ibadah puasa pada Ramadan dan penyambutan Idulfitri 1443 H. Iman, imun, dan aman melalui protokol kesehatan harus senantiasa dijaga.
“Tiga kewajiban ini saya tambah tiga lagi, yaitu kewajiban terus melakukan ikhtiar melalui protokol kesehatan dan kewajiban untuk terus berdoa, dan ketiga adalah kewajiban untuk bertawakal,” ujar Amirsyah.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.
“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.
Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.
“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.
Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.
“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.
Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.
Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.
“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.
Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.
“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).
Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.
“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.
Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.
“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Tekan Biaya Logistik, Komisi V Dorong Kemenhub Tingkatkan Transportasi Laut
