“kuterjemahkan tubuhku ke dalam tubuhmu

ke dalam rambutmu kuterjemahkan rambutku

jika tanganmu tak bisa bilang tanganku

kuterjemahkan tanganku ke dalam tanganmu

jika lidahmu tak bisa mengucap lidahku

kuterjemahkan lidahku ke dalam lidahmu

aku terjemahkan jemariku ke dalam jemarimu

jika jari jemarimu tak bisa memetikku

ke dalam darahmu kuterjemahkan darahku

kalau darahmu tak bisa mengucap darahku

jika ususmu belum bisa mencerna ususku

kuterjemahkan ususku ke dalam ususmu

kalau kelaminmu belum bilang kelaminku

aku terjemahkan kelaminku ke dalam kelaminmu

daging kita satu arwah kita satu

walau masing jauh

yang tertusuk padamu berdarah padaku”

Puisi, Aku, karya Sutardji Calzoum Bachri

PERUBAHAN perilaku memerlukan contoh, sekecil apapun itu. Dalam hemat saya tidak cukup hanya sekedar ajakan dialog online/ofline, flyer ataupun bentuk kampanye yang sering kita lihat selama ini.  Perlu gambaran yang lebih kongkrit tentang pesan dan ajakan yang ingin kita sampaikan, terutama dalam pemanfaatan berbagai fasilitas publik.

Ini pengalaman saya selama tiga tahun terakhir tinggal dan berinteraksi di kawasan Babakan Ciamis. Kawasan penduduk padat, terletak di tepian Sungai Cikapundung, lorong-lorong dimana-mana cukup banyak warga penyandang disabilitas dan lansia. Mungkin fakta otentik ini tak tergambarkan dalam statistik, yang konon jumlahnya sekitar 23 juta orang (Bappenas, 2021).

Di masa lalu kawasan ini dan sekitarnya memiliki jejak sejarah ruang yang tak terpisahkan dalam banyak sejarah pergerakan bangsa kini menuju Kemerdekaan. Dekat dengan Gedung Indonesia Menggugat dan diapit oleh Balai Kota Bandung, Rumah Dinas Gubernur Jawa Barat dan juga Rumah Dinas Panglima Kodam Siliwangi dan berbagai tempat ikonik lainnya.

Barangkali, kalau kawasan ini mau dipakai sebagai ukuran dalam melihat berbagai kinerja ataupun indikator pembangunan inklusif, akan terlihat banyak paradoksnya dan masih jauh dari harapan. Walaupun berbagai label penghargaan sudah banyak diperkenalkan: Kota Adipura, Kota Ramah Anak, Kota Ramah HAM, dan mungkin banyak lagi yang mungkin kita tidak tahu. Seakan-akan ada semacam kontestasi antar berbagai lembaga untuk melabel ruang sebagai “ramah” yang semestinya berlaku untuk suatu yang menyeluruh.

Kota inklusif atau kota untuk semua muaranya. Didalamnya berbagai elemen simbolik bisa ditempelkan baik lingkungan fisik, sosial maupun budaya interaksi sesama warga tanpa melihat latar belakang suku, agama/keyakinan, ras, bahkan kondisi fisik dari semua pengguna.

Trotoar adalah salah satunya. Pedagang Kaki Lima (PKL), pemilik rumah, pemilik Cafe, kantor pemerintah, gojek, para pengendara roda empat saling berebut ruang.

Walaupun kota Bandung pernah mendapatkan penghargaan Adipura, penghargaan yang sering dianggap sebagai kemajuan suatu kota dalam pengelolaan lingkungan yang sejak lama dikontestasikan

Saya tidak mengatakan tidak ada perubahan di kawasan ini, barangkali bisa jauh lebih perubahannya kalau dibenahi satu kawasan secara tuntas, sehingga kita memiliki cerita yang utuh manakala kita mengklaim bahwa suatu kota itu inklusif.

Tidak berhenti pada slogan!

Pengalaman dan Pembelajaran soal Inklusivitas

INI pengalaman yang saya alami kemarin, menelusuri jalur yang sama di Jalan Wastukencana, Bandung. Jalan yang semestinya menjadi satu contoh tatakelola yang baik karena letaknya bersebrangan dengan Gedung Balai Kota Bandung. Kalaupun semua kawasan di Bandung belum bisa dibenahi seluruhnya karena sumberdaya yang terbatas, mungkin kawasan ini yang bisa jadi contoh praktek bagaimana inklusivitas ini diwujudkan.

Pertama, trotoar di kawasan ini sering terganggu karena  banyak pemilik kendaraan roda empat dan roda dua parkir sembarangan menghalangi jalan yang secara rutin dilalui tidak saja pengguna yang “normal” tetapi yang mempunyai kendala fisik dalam mobilitas, seperti warga penyandang disabilitas dan lansia.

Kekacauan ini terutama karena banyak warga pengguna yang beraktivitas belum tercerahkan untuk memperlakukan ruang publik dengan beradab.

Saya selalu memperingatkannya tidak hanya pagi ini, tetapi beberapa kali saya posting ke FB dan disebarkan ke banyak grup sosial media. https://www.facebook.com/groups/638111136303901/permalink/5061507200630917/.

Selalu berulang. Sepertinya tidak digubris, menganggap trotoar adalah tempat yang semena-mena diperlakukan dengan sembarangan. Dianggap sebagai ruang privat yang tak terpisahkan pada semua fasilitas di depannya. Perbincangan ini sudah saya posting di FB khususnya sebagai literasi pada warga Bandung, https://m.facebook.com/groups/638111136303901/permalink/5061507200630917/

Saya dan kawan-kawan yang tergabung dalam Pergerakan DILANS-Indonesia selalu mengingatkan pada setiap pengguna trotoar.

Upaya ini seperti bak buah simalakama. Dipindahkan dari trotoar akan mengambil juga badan jalan raya. Apalagi saat ini sebagian ruasnya  sudah ditetapkan sebagai jalur sepeda.

Ibarat balon, dipencet disatu tempat, menggelembung di tempat lain.

Harapan saya ada upaya yang lebih komprehensif untuk menatanya. Paling tidak untuk kawasan yang bisa dijadikan contoh  kehidupan inklusif dipraktekan. Salah satunya mungkin disekitar Balai Kota, berbagi gedung, dan kawasan ikonik yang bisa dirangkaikan jadi suatu ceritera utuh komitmen dan praksis inklusivitas.

Dalam keseharian, saya melihat banyak juga kendaran dinas dari instansi pemerintah/perusahan yang diparkir sepanjang hari dan tidak digunakan. Saya rasa inisiatif ASN Pemkot Bandung bersepeda setiap hari Jumat, perlu diperluas. Perlu jadi keseharian, dan bukan sekedar himbauan.

Respon pada pencemaran udara, lingkungan, dan krisis iklim harus ditunjukkan pada setiap warga. Menjadi norma warga dalam keseharian di ruang publik. Bukan sekedar “fad”, gaya musiman. Apalagi menjadi ajang adu merek dan aksesoris yang dipakai.

Kedua, Cafe dan Restoran. Saya berkesempatan mengunjungi restauran dan cafe legendaris yang didirikan tahun 1928, Bandoengsche Melk Centrale (BMC).

BMC bukan tempat yang asing bagi keluarga saya.  Almarhum orang tua kebetulan tinggal tidak jauh dari tempat ini. Kakak dan adik saya sama-sama besar di kawasan ini. Karenanya sangat tahu persis perkembangan kawasan ini. Dari mulai TK, SD, SMP, dan SMA kami besar dan bermain di kawasan ini.

Semua kegiatan dimasa kecil selalu berakhir dengan jamuan keluarga di tempat ini. Konon dimasa penjajahan Belanda, tempat inipun merupakan tempat yang selalu menjadi tempat kongkow birokrat maupun para wirausahawan.

Sebulan lalu, BMC drenovasi. Dengan tata letak, interior dan manajemen baru. Termasuk mulai banyak juga varian makanan sehat dengan chef yang handal: makanan tradisional, barat maupun coffee shop yang luar biasa kualitasnya.

Walaupun tidak sepenuhnya bisa dikatakan ramah untuk penyandang disabilitas dan lansia, ada perubahan yang menarik. Ramp untuk kursi roda sudah ada, katanya juga toilet mudah diakses. Sayang saya belum punya kesempatan untuk mencobanya.

Saya berbincang dengan Food and Beverage (F&B) Managernya yang sangat ramah dan terbuka. Saya menyampaikan usulan untuk melengkapinya agar betul-betul BMC jadi contoh dalam mempraktekan tempat kerumunan inklusif. Selain dilengkapi fasilitas fisiknya dengan halaman parkir yang khusus untuk warga difabel, ada “guiding block” dari jalan, berbagai penanda lainnya, juga yang non -fisiknya dalam pelayanan. Ada pelayan yang bisa berbahasa isyarat, sehingga kawan saya yang difabel wicara/runggu bisa berkomunikasi. Kedepan juga bisa menampung beberapa pekerja penyandang disabilitas.

Saya berjanji melalui organisasi Pergerakan DILANS-Indonesia akan mempromosikannya, sehingga tidak hanya warga penyandang disabilitas domestik tapi  mancanegara. Kota Bandung sudah punya jejak sejarah sebagai ibukota Asia-Afrika sejak dideklarasikan Dasa Sila Bandung pada tahun 1955. Sejarah lebih dari 65 tahun lalu harus dirajut kembali dengan berbagai nilai universal, yang semakin hari semakin luntur.

Soal Penghargaan Kota Inklusif

ADA yang menganggap apa yang sering saya jumpai di di trotoar ini soal kecil. Kalau dilihat dengan teropong mikro perilaku di tingkat tapak ini soal besar. Sumber persoalannya bisa datang dari kebijakan penataan ruang, perilaku para pembangun/pemborong, dan juga kekosongan dalam  penegakan hukum. Berbagai kejelasan ini penting untuk warga, kalau seandainya kita ingin membangun nilai dan etika publik yang dipraktekan dalam keseharian.

Karenanya saya rutin berkeliling dan bersilaturahim kepada berbagai organisasi, tokoh, dan individu dengan latar belakang apapun untuk membangun etika publik yang sehat. Kita harus sama-sama membangun literasi publik, memelihara, dan menjaganya.

Secara khusus, saya sampaikan juga ke Kang Rachmat Witoelar, mantan Menteri Lingkungan Hidup di era Pemerintahan SBY, yang saat ini menjadi anggota kehormatan penghargaan kota Adipura. Beliau mantan boss dan mentor yang luar biasa juga semasa saya di Dewan Nasional Perubahan Iklim(DNPI).

Adipura perlu diredefinisi dan diperluas maknanya, tidak hanya sekedar untuk penghargaan pada kebersihan serta pengelolaan lingkungan perkotaan.

Program Adipura telah dilaksanakan setiap tahun sejak 1986 perlu mencakup dimensi inklusi sosial dimana didalamnya mencakup perlakuan yang layak untuk warga penyandang disabilitas dan lansia.

“Kota Bersih dan Teduh” harus juga diperluas mencakup praktek dengan menggunakan prinsip-prinsip “universal design” dalam setiap kebijakan, perancangan, dan aksinya.

Pesan serupa saya sampaikan ke petinggi di jajaran Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan(KLHK) yang secara langsung menangani programnya.

Pembelajaran dari Brazil

Mungkin perlu dicontoh apa yang dilakukan oleh Jaime Lerner, arsitek dan perencana terkenal yang menjabat tiga periode sebagai walikota Curitiba, Brasil dan dua periode sebagai gubernur negara bagian Paraná. Pengalaman luar biasanya dia tuliskan dalam bukunya yang diterjemahkan kedalam Bahasa Inggris, Urban Acupuncture (2014).

Mungkin beliau terinspirasi secara mendalam baik filosofis dan teknis cara metoda akupuntur bekerja. Menujamkan jarum dititik-titik inti jaringan darah dari suatu metabolisme tubuh.

Kalaulah kota kita analogikan sebagai suatu jejaring titik akupuntur dalam suatu metabolisme gerak dinamik suatu kota, barangkali pendekatan ini perlu dicoba di tanah air oleh para perancang kota dan penyusun kebijakan.

Ambisi besar-besaran untuk menuntaskan persoalan kota seringkali dihadapkan dengan keterbatasan waktu para walikotanya untuk menggulirkan gagasan-gagasan progresif. Gairah untuk serba cepat, “quick win” seringkali terputus dan tidak berkelanjutan.

Lerner melakukan pendekatan lain. Suatu kawasan dijadikan titik akupuntur untuk mentransformasikan kotanya. Pun begitu, ia perlu waktu tiga periode untuk membangunnya.

Terobosannya telah banyak menginspirasi banyak kota di dunia. Berbagai penghargaan internasional telah diraihnya termasuk dianggap sebagai salah satu pemikir yang berpengaruh di tahun 2010an yang dinominasikan majalah Times.

Kota Bandung bisa meniru praktek baik dari Brazil. Tidak perlu membangun total, menata ulang yang sudah ada di kawasan sekitar Balai Kota bisa menjadi inspirasi untuk kawasan padat lainnya. Sebagai permulaan perlu dijajal. Upaya transformasional lainnya mungkin masih perlu waktu. Yang penting, kita punya contoh. Bagaimana kota inklusif itu diwujudkan dan menyambungkan warga yang ada disekitarnya dan bukan mengisolasinya.

Saya berharap para sahabat yang membaca tulisan ini menyebarkannya sebagai bagian dari literasi publik pada kerabat terdekat.  Jangan sungkan mengambil juga video/fotonya kalau menemui berbagai situasi ketidaknyamanan di ruang publik dan membagikannya. Barangkali dengan begitu kita bisa saling mengingatkan dan memperbaikinya bersama.

Demikian berbagi di akhir pekan ini. Berharap bisa menginspirasi kawan-kawan dimanapun berada untuk mendorong perubahan di sekeliling kita, contoh adalah kekuatan yang dasyat. Mungkin kutipan puisi Sutardji diatas mengingatkan saya dan sekaligus bisa diinterpretasikan sebagai pemihakan pada kehidupan inklusif:”

“yang tertusuk padamu berdarah padaku”

Selamat berakhir pekan. Salam sehat dan bahagia selalu 🙏

 

Tentang Penulis

Farhan Helmy adalah Anggota Climate Reality Leaders Corps, yang dalam kesehariannya menjadi Kepala Sekolah Thamrin School of Climate Change and Sustainability, suatu komunitas multi pihak yang mendalami isu tatakelola perubahan iklim dan keberlanjutan. Farhan baru saja terpilih sebagai Presiden Pergerakan Disabilitas dan Lansia(DILANS)-Indonesia, 2022-2024. Profil lengkapnya bisa diakses di farhanhelmy.carrd.co.

#DiLANSIndonesia