Pengamat Lingkungan Sebut Banjir di Kota dan Kabupaten Serang Akibat Tata Guna Lahan Buruk
Banten – Pengamat lingkungan di Banten masih mencari akar permasalahan dari kasus banjir di Kota dan Kabupaten Serang sepekan yang lalu.
Menurut Direktur Eksekutif Rekonvasi Bumi, NP Rahadian, bahwa penyebab banjir itu dikarenakan perubahan tata guna lahan yang telah menjadi permukiman.
“Nah itu yang membuat saya seharian kala itu mengutak-ngatik peta mencoba mencari permasalahan apa sih berdasarkan kondisi eksfishing yang ada. Ya kita harus menyadari banyak penyalahgunaan tata guna lahan yang tadinya kawasan agroforest menjadi permukiman atau perumahan,” katanya di Kota Serang. Kamis (10/3/2022).
Rahadian menjelaskan, bahkan di kawasan pusat Kota Serang sebagai Ibu Kota Banten ada penambangan yang sudah mencederai tata guna lahan.
“Buat (sungai) Cibanten, tetapi yang penting saat banjir 1 Maret itu kawasan banjir Kota Serang menjadi luas akibat buruknya drainase di sepanjang Kali Banten dan anak-anak sungainya,” ucapnya.
Diakui Rahadian, perbedaan masa dan perbedaan energi antara anak-anak sungai Kali Banten dengan Kali Utama menjadi penyebab utama meluapnya air sehingga berefek banjir ke titik yang sebelumnya belum pernah banjir. Salah satunya seperti Banten Lama
“Kemudian saya diskusi lah dengan teman-teman dengan ahli hidrologi. Mengerucut akhirnya berharap kepada balai besar (bendungan Sindangheula) untuk memberikan Water Management,” tuturnya.
Rahadian berharap, pemerintah dan masyarakat harus bersinergi untuk sadar serta memperhatikan ekologi dalam tata ruang.
“Banyak sekali kebijakan tata ruang yang awalnya kawasan resapan dan kawasan tangkapan air berubah fungsi jadi bangunan. Kemudian setelah jadi perumahan tidak membuat sumur resapan, biopori, dan tidak ramah lingkungan. Yaudah kita tinggal tanggung resikonya secara bersama-sama,” ujarnya.
Terpisah, Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi Banten M. Rachmat Rogianto mengakui bahwa terkait perubahan alih fungsi setelah ditelusuri dari Kali Cibanten.
“Memang dipinggir sungai itu sudah banyak perumahan. Kalau banjirnya ke hutan sih enggak jadi masalah, nah ini sekarang ke rumah-rumah kan jadi masalah,” ucapnya.
Berdasarkan temuannya tersebut, Rachmat mengkalim akan menata kembali perizinan yang ada di sepanjang sungai Kota dan Kabupaten Serang.
“Jangan sampai perumahan-perumahan selalu membelakangi sungai. Padahal sebetulnya si sungai-sungai itu perlu pemeliharaan,” ujarnya.
Kendati demikian, pihaknya menilisik yang menjadi konsentrasi Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten kepada kawasan Banten Lama.
“Karena posisi Banten Lama adalah di hilir oleh karenanya kita konsen di sana. Ditambah pada saat banjir titik kanal lebih tinggi posisinya dibandingkan dengan bangunan yang ada di Banten Lama sendiri,” tuturnya.
Menurutnya, berdasarkan data yang didapatkan dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) kawasan Banten lama pun baru kali ini mengalami banjir yang terparah.
“Airnya penuh. Tadi juga ada yang mengusulkan pembangunan gembong, tapi itu jangka lama. Memang disitu harusnya ada kolam retensi untuk mengendalikan itu karena kalau kita lihat dari sisi banjir, dari kelokan sungai, karena alirannya deras jadi lurus dan naik ke warga dan kanal,” ujarnya.
Rachmat mengaku, pada tata kelola Perkim Banten masih banyak kekurangan, sehingga belum sempurna seperti yang diharapkan.
“Sumur resapan belum, drainase belum, tapi bukan hanya di Banten Lama tapi skala kota juga harus disiapkan drainase. Irigasi berubah alih fungsi jadi perumahan, posisi drainase perumahan harus lebih tinggi,” tuturnya.
Rachmat menilai, saat ini pihak Pemprov Banten sedang menangani sisa-sisa benjang banjir yang menyebabkan kerusakan proyek pemerintah juga menjadi kebutuhan rakyat.
“Kerusakan sedang diinventarisasi. Mudah-mudahan tak berat, tergantung kerusakan. Kalau kerusakan kritis kita lihat anggarannya, tapi kalau minor bisa ditangani.
Kita sedang pompa, mudah-mudahan kanal turun, kita pompa kita kembalikan kesana (bendungan Sindangheula). Selama kanal dengan permukaan airnya sama kita tidak bisa pompa, tetap balik lagi, kita coba tanggul sedikit. Ada 4 pompa bekerja sama dengan PUPR,” tuturnya.
Terpisah, Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Cidanau, Ciujung, dan Cidurian (BBWSC3) mengatakan, bahwa kapasitas waduk Sindagheula telah melebihi kemampuannya itu yang menjadi penyebab banjir di Kota dan Kabupaten Serang.
Ketut menjelaskan, Waduk Sindangheula hanya mampu menampung 9 juta kubik air. Sedangkan terhitung dari kemarin hingga hari ini kapasitasnya telah sampai di angka 11 juta kubik air.
“Memang kemarin terjadi banjir yang luar biasa yah. Dari hasil pengamatan kami, yaitu ada curah hujan yang cukup tinggi dan durasinya cukup panjang, itu sekitar 243 mili meter. Sehingga menimbulkan dampak banjir yang luar biasa,” ucapnya. Rabu, 2 Maret 2022.
Kronologisnya, lanjut Ketut, dari banjir yang tercatat di bendungan Sindangheula ini, itu mendekati Q 200 tahunan.
“Jadi itu cukup siginifikan untuk menimbulkan dampak di hilirnya. Sementara kapasitas tampungan bendungan Sindangheula ini sekitar 9 juta. Nah kemudian dari hasil perhitungan kami, debit yang diterima itu sekitar 11 juta. Ada kelebihan yang memang harus mengalir ke laut, melalui sungai,” ujarnya.
Kemudian, diakui Ketut, bahwa pada dasarnya memang aliran bendungan Sindagheula di design melalui sungai.
“Nanti kami akan membenahi di hilir sungai ini, supaya badan sungai ini utuh. Siap menampung kelebihan banjir tadi, yang saya maksud,” tuturnya.
Menurut Ketut, dalam penataan dan penertiban di hilir Sungai di Kota dan Kabupaten Serang tervokasi bangunan di badan sungai.
“Sungai-sungai banyak tervokasi bangunan. Bukan di pinggir sungai lagi, tapi di badan sungai. Jadi sungai itu menyempit, menyempit, menyempit sehingga itu menyebabkan banjir. Sehingga kapasitas yang dialirkan disini (bendungan Sindangheula) tidak mampu dialirkan oleh badan sungai,” katanya.
Diketahui sebelumnya, Ketut mengaku bahwa hingga hari ini kapasitas di Spelwie (tempat penampingan dan pembungan) bendungan Sindangheula masih diatas 9 juta kubik.
Kendatipun sudah tidak sebesar kemarin yang mencapai 11 juta kubik lebih. Sehingga menyebabkan banjir di Kota dan Kabupaten Serang, Banten.
Bandar Lampung – Komisi III DPR RI mengapresiasi rencana Presiden Jokowi yang akan membentuk Satuan Tugas (Satgas) Pemberantasan Judi Online yang melibatkan antarkementerian dan lembaga. Anggota Komisi III DPR RI Taufik Basari menilai adanya Satgas tersebut menjadi poin penting bahwa pemerintah serius untuk memberantas aktivitas haram tersebut.
Karena itu, ia mendorong para mitra Komisi III, mulai dari PPATK, Kepolisian, hingga Kejaksaan agar bertindak lebih tegas terhadap hal itu.
“Karena judi online itu dampaknya luar biasa terutama masyarakat-masyarakat kecil. Kalau kita lihat transaksinya yang begitu banyak, triliunan seperti itu, kami Komisi III mendukung dan mendorong agar dapat dilakukan tindakan tegas terhadap judi-judi online,” ujar Taufik Basari kepada Parlementaria usai Kunjungan Kerja Reses Tim Komisi III DPR RI ke Bandar Lampung, Lampung, Senin (29/4/2024).
Ia pun berharap dengan adanya kerja bersama lintas K/L tersebut dapat mempercepat penanganan khususnya yang berkaitan dengan transaksi internasional lintas batas negara, baik peladen, bandar, maupun jaringan judi online tersebut.
“Hal ini penting nanti lebih mempercepat untuk kinerja memberantas judi online. Termasuk bagi Kemenkominfo juga sangat penting perannya sekarang,” jelas Politisi Fraksi Partai NasDem itu.
Senada, Anggota Komisi III DPR RI Rano Al Fath mengapresiasi adanya Satgas Judi Online itu. “Saya mengapresiasi sekaligus juga berharap agar strategi yang bisa kita lakukan bisa kita optimalkan untuk memberantas Judi Online ini,” ujarnya.
Jakarta – Dalam rangka memperingati Hari Pendidikan Nasional yang kerap diperingati pada 2 Mei, Wakil Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian menyampaikan pesan dan harapan terkait peningkatan kualitas pendidikan di Kalimantan Timur. Hetifah, yang dikenal sebagai salah satu pendorong utama reformasi pendidikan di wilayah tersebut, menggarisbawahi beberapa inisiatif penting yang diharapkan dapat membawa perubahan signifikan dalam sistem pendidikan di Kalimantan Timur (Kaltim).
Dalam pernyataannya, Hetifah Sjaifudian menekankan pentingnya investasi di sektor pendidikan, baik dalam peningkatan infrastruktur dan kualitas pengajaran hingga peningkatan kualitas SDM seperti guru dan tenaga pengajar di berbagai daerah di Kalimantan Timur.
“Peringatan Hari Pendidikan Nasional ini merupakan momen yang tepat untuk merefleksikan apa yang telah kita capai dan apa lagi yang perlu kita lakukan demi masa depan generasi mendatang,” ujar Hetifah melalui rilis yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Kamis (2/5/2024).
Politisi Fraksi Partai Golkar tersebut juga mengungkapkan keinginan untuk mengintegrasikan teknologi dalam pembelajaran, termasuk mengoptimalkan bagaimana transformasi platform digital untuk membantu proses pembelajaran. Hal itu sebagai salah satu solusi atas tantangan geografis yang sering kali membatasi akses pendidikan berkualitas di Kalimantan Timur.
“Penggunaan teknologi pendidikan yang inovatif serta memaksimalkan platform digital harus ditingkatkan untuk memastikan bahwa semua anak, di mana pun mereka berada, memiliki akses yang sama terhadap sumber belajar yang berkualitas tinggi,” tuturnya.
Salah satu fokus utama yang diharapkan oleh politisi senayan yang berasal dari dapil Kalimantan Timur tersebut adalah peningkatan kualitas dan kapasitas guru serta pengembangan kurikulum yang adaptif terhadap kebutuhan lokal tanpa mengesampingkan standar nasional.
“Guru-guru kita adalah ujung tombak dalam mewujudkan pendidikan berkualitas dan membentuk anak-anak didik untuk Indonesia Emas kedepan. Kita perlu memastikan bahwa mereka diberi pelatihan yang memadai dan terus-menerus serta menjamin kesejahteraan mereka agar dapat mendidik siswa dengan metode yang paling efektif dan inovatif,” tambah Hetifah.
Mengakhiri pernyataannya, Hetifah Sjaifudian mengajak semua pihak untuk berkolaborasi demi menciptakan lingkungan belajar yang kondusif dan inovatif.
“Pendidikan adalah tanggung jawab kita bersama. Mari kita dukung para guru dan tenaga pendidik kita, memastikan bahwa setiap anak di Kalimantan Timur mendapatkan kesempatan pendidikan yang mereka layak dapatkan,” ungkapnya.
Dengan pesan pada Hari Pendidikan Nasional ini, Hetifah Sjaifudian berharap untuk menginspirasi perubahan dan perkembangan yang akan melahirkan SDM yang tidak hanya cerdas, tapi juga tangguh dan siap menghadapi tantangan masa depan.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih menyoroti maraknya kegelisahan masyarakat terhadap perubahan sistem pendidikan terkini. Baginya, isu ini harus jadi fokus utama pemerintah karena sektor ini krusial bagi masa depan bangsa.
“Momentum peringatan Hari Pendidikan Nasional ke-65 saat ini harusnya menjadi bahan evaluasi Kemendikbud RI khususnya dalam menyikapi kontroversi yang muncul,” tutur Fikri melalui rilis yang disampaikan kepada Parlementaria, di Jakarta, Kamis (2/5/2024).
Salah satu isu yang mencuat adalah soal penerapan kurikulum merdeka sebagai kurikulum resmi nasional, yang tertuang dalam Permendikbudristek nomor 12 tahun 2024. Kurikulum Merdeka diklaim lebih unggul daripada pendahulunya, yakni Kurikulum 2013, dan Kurikulum 2013 yang disempurnakan (2015), kendati Kurikulum Merdeka merupakan modifikasi dari kurikulum darurat yang diluncurkan selama pandemi Covid-19 pada tahun ajaran 2020/2021.
“Beberapa pakar menilai, Kurikulum Merdeka belum layak dijadikan kurikulum nasional, karena belum dilengkapi dengan naskah akademik yang memuat filosofi Pendidikan dan kerangka konseptual yang menjadi dasar pemikiran kurikulum merdeka,” imbuh Politisi Fraksi PKS ini.
Sehingga, dirinya melanjutkan bahwa kurikulum merdeka belum teruji secara akademis menjadi solusi atas hilangnya pembelajaran (learning loss) selama pandemi Covid-19. “Lalu perlu dievaluasi apakah daerah secara merata mampu dan siap melaksanakan kurikulum baru ini?,” tanyanya.
Kendati demikian, Hasil PISA (Programme for International Student Assessment) tahun 2022 diklaim sebagai kesuksesan Kemendikbudristek menerapkan kurikulum darurat selama pandemi covid-19. Peringkat PISA Indonesia tahun 2022 naik 5 hingga 6 peringkat dibanding hasil PISA 2018 lalu.
“Namun, fakta lain menyebutkan skor PISA Indonesia tahun 2022 di bidang literasi membaca, matematika, dan sains juga menurun dibanding tahun 2018, jadi sudut pandang kesuksesan PISA relatif dilihat dari mana,” sela Fikri.
Nuansa penerapan kurikulum baru ikut diramaikan narasi di media sosial soal kewajiban seragam baru bagi siswa sekolah dasar hingga menengah. “Padahal, ini akibat kurang sosialisasi. Sebenarnya, aturan seragam masih seperti yang lama sesuai Permendikbudristek 50 tahun 2022,” ungkap Politisi Fraksi PKS itu.
Masih terkait Kurikulum Merdeka, munculnya narasi penghapusan Pramuka sebagai ekstrakurikuler wajib di sekolah menimbulkan polemik. Di sisi lain, Kemendikbudristek membantah hal itu, dan menegaskan ekskul Pramuka tetap disediakan sekolah, hanya kepesertaannya menjadi sukarela bagi siswa.
Dirinya tetap menyayangkan hal itu, karena pramuka berkontribusi positif untuk mengembangkan Pendidikan karakter bangsa. “Secara historis, pramuka berperan besar dalam perjalanan bangsa sejak era kemerdekaan,” tegasnya.
Isu kesejahteraan profesi pendidik, seperti guru, dosen, dan tenaga kependidikan tak luput menjadi komplain di masyarakat. “Dua isu, yakni kejelasan status sebagai ASN-PPPK dan juga kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan senantiasa menemani hari-hari kami sebagai legislator,” ungkapnya.
Ironisnya, ia mengaitkan kesejahteraan guru dan dosen dengan kemampuan menyekolahkan anak-anaknya di jenjang perguruan tinggi. “Sebagai pahlawan Pendidikan, mereka dihadapkan pada inflasi Pendidikan tinggi yang sangat besar, biaya UKT berlipat ganda seiring waktu,” urai Mantan Kepala Sekolah di salah satu SMK ini.
Contoh terbaru adalah soal kenaikan Uang Kuliah Tunggal (UKT) di Universitas Jenderal Soedirman (UnSoed) yang isunya melonjak hingga 100 persen, imbas penerapan Permendikbudristek Nomor 25 Tahun 2020 Tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi (SSBOPT) pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kemendikbud. “Pada akhirnya Unsoed meralat keputusannya, setelah didemo masyarakat,” ujar Fikri.
Masih terkait biaya Pendidikan tinggi yang kian tak terjangkau, Fikri menyoroti soal kerjasama penyedia pinjaman online (pinjol) dengan ITB. “Meski terlihat sebagai solusi pintas, namun pembayaran UKT melalui pinjol ini cenderung merugikan karena bunganya terlampau besar,” ujarnya.
Solusi yang paling tepat adalah mengatasi kesenjangan antara kebutuhan operasional perguruan tinggi negeri dengan pendapatan PTN, khususnya di luar APBN. “Sumber-sumber pendanaan PTN ini sebisa mungkin via kerja sama sponsor ketimbang membebani biaya pada mahasiswa, dan itu tanggung jawab pemerintah sebagai pengampu PTN di Indonesia sesuai amanat undang-undang,” jelasnya
Entah berhubungan atau tidak, Fikri menyinggung fenomena pinjol ilegal yang banyak menjerat para guru. “Menurut data OJK, 43 persen korban pinjol illegal adalah guru, sungguh memprihatinkan.” terangnya.
Oleh karena itu, ia mendesak pemerintah untuk memberi solusi komprehensif untuk meningkatkan kesejahteraan guru, termasuk memberi keleluasaan kepada kalangan guru untuk dapat mengakses pembiayaan jangka pendek yang legal, ringan, dan mudah.
Komisi III Dukung Satgas Pemberantasan Judi Online Libatkan Antar-Kementerian dan Lembaga
Hetifah Sampaikan Pesan dan Harapan bagi Peningkatan Kualitas Pendidikan di Kaltim
PR Kemendikbud di Hardiknas: Kurikulum Merdeka, UKT, Hingga Kesejahteraan Guru-Dosen
Fahmi Alaydroes: Selamat Hari ‘Keprihatinan’ Pendidikan Nasional
Miris! Pengguna Judi Online di Indonesia Jadi Tertinggi di Dunia
Wacana Kenaikan Tarif KRL Ancam Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat Berpenghasilan Rendah
Fahmi Alaydroes: Selamat Hari ‘Keprihatinan’ Pendidikan Nasional
Sudah Saatnya Sistem Zonasi dalam PPDB Dihapuskan
Komisi III Dukung Satgas Pemberantasan Judi Online Libatkan Antar-Kementerian dan Lembaga
