Majukan Umat, Wapres Ma’ruf Dorong Peran Aktif Ormasi Islam di Sektor Ekonomi Syariah
Jakarta – Ekonomi syariah dipercaya menjadi salah satu instrumen penting dalam pemulihan ekonomi nasional akibat pandemi Covid-19. Dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia, Indonesia memiliki potensi tersebut. Untuk itu, diperlukan peran aktif organisasi masyarakat Islam untuk mendorong kemajuan umat sehingga dapat turut berkontribusi dalam pemulihan ekonomi nasional.
“Bagaimana HIKMAT itu menjadi lembaga yang menjadi lokomotif perbaikan, perubahan, penggerak kelompok kecil yang memiliki berbagai kreatif-kreatif, di dalam dakwah, di dalam menumbuhkan ekonomi [dengan] membangun cara berpikir yang kritis, inovatif, berpikut yang tidak tekstual, tetapi tetap ber-manhaj bukan liberal,” imbau Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma’ruf Amin ketika menerima pengurus Himpunan Ikatan Keluarga Mahasiswa Alumni Tebuireng (HIKMAT) Jabodetabek, Karawang, dan Serang melalui konferensi video di Jakarta, Kamis (24/02/2022).
Lebih jauh Wapres mengungkapkan, untuk membangun ekonomi syariah, pemerintah telah menginkubasi para pengusaha-pengusaha yang berbasis ekonomi syariah. Ia pun menyambut baik para santri yang telah memulai usaha, serta mengajak untuk berpartisipasi dalam menumbuhkan dan mengembangkan ekonomi syariah.
“Pengusaha syariah kita bangun melalui inkubasi-inkubasi di berbagai daerah, ditumbuhkan, dimunculkan, disemai kemudian ditingkatkan yang sudah ada, dibesarkan,” tuturnya.
Selanjutnya Wapres mengimbau, sesuai dengan ajaran agama, agar melakukan perubahan dari usaha konvensional menjadi usaha berprinsip syariah.
“Kemudian juga bagaimana memigrasikan, menghijrahkan yang sekarang masih berada di konvensional menjadi ke syariah, ini lah hal yang sedang kita bangun, para mahasiswa juga harus menyiapkan diri ke arah sana,” ucapnya.
Menurut Wapres, apabila gerakan para santri tersebut dapat berjalan dengan baik, Wapres optimis ekonomi umat Islam akan melaju pesat dan semakin berkembang, karena potensi yang dimiliki umat Islam begitu besar.
“Nanti saya kira umat kita akan menjadi umat yang menjadi kuat, menjadi besar, seperti pohon yang terus berkembang cepat besar, berdahan, berbuah, kemudian yang menanam sendiri menjadi terheran-heran, karena dia berkembang begitu cepatnya,” terangnya.
“Kuncinya, itu minta tolong kepada Allah, jangan lemah, artinya harus ada kebangkitan, bangkit dengan mengerahkan semua potensi yang kita miliki, potensi umat besar tetapi tidak terkelola dengan baik,” sambungnya.
Wapres pun meyakini bahwa kemakmuran umat Islam itu bisa dicapai, dengan meningkatkan kualitas SDM di Indonesia.
“Kunci-kunci untuk bisa membangun masyarakat utk makmur itu saya kira itu SDM yang unggul yang bisa memiliki ilmu pengetahuan dan teknologi, baik di lingkup pendidikan tinggi, universitas, ataupun juga keterampilan-keterampilan melalui pelatihan-pelatihan ini yang harus kita kembangkan,” tegasnya.
Meningkatkan kualitas SDM, lanjutnya, dapat dilakukan para santri dengan membangun dakwah yang konstruktif, salah satunya melalui media daring. Untuk itu, santri harus dapat memanfaatkan media.
Selain itu, Wapres juga menekankan, agar dalam mengembangkan ilmu tidak hanya dihapami secara tekstual, namun harus dapat dikembangkan, diaktualisasi, didinamisasi pada pemikiran, mengembangkan dan memahaminya secara lebih kontekstual.
Wapres pun berharap agar para santri, sebagai orang yang dianggap memahami ajaran-ajaran agama dapat berperan dalam merubah, memperbaiki dan memberi solusi permasalahan dalam kehidupan bermasyarakat.
“Saya berharap santri tidak hanya menjadi pencari kerja tetapi menjadi tokoh-tokoh perbaikan, tokoh-tokoh perubahan, problem solver, tokoh-tokoh yang menyelesaikan masalah di masyarakat,” harapnya.
Sebelum mengakhiri pertemuan tersebut, Wapres memberikan apresiasi kepada para alumni Tebu Ireng atas komitmen untuk melanjutkan studi ke jenjang yang lebih tinggi dan menginisiasi terbentuknya alumni Tebuireng ke dalam HIKMAT.
“Oleh karena itu saya mengapresiasi terhimpunnya santri alumni Tebuireng ini ke dalam HIKMAT,” pungkasnya.
Sebelumnya, Ketua Umum HIKMAT Jangky Dausat melaporkan bahwa HIKMAT dibentuk sebagai wadah para santri alumni Tebuireng yang melanjutkan Pendidikan sebagai mahasiswa di daerah Jabodetabek, Karawang dan Serang untuk saling bersinergi dalam nuansa kebersamaan dan kekeluargaan, mengembangkan potensi kreativitas dan keterampilan alumni dalam bidang keagamaan, keilmuan, sosial, masyarakat dan bidang-bidang lainnya.
“Program kerja kami melakukan silaturahmi dan membangun komunikasi antar alumni, membangun sinergi dan kolaborasi antar alumni, ikut serta dalam menyebarkan ajaran agama ahli sunnah wal jamaah melalui gerakan kemahasiswaan, mengadakan kajian keilmuan mengenai problematika yang ada dalam lingkup masyarakat, serta kegiatan sosial lainnya,” urainya.
Selanjutnya, Anggota HIKMAT, Muhammad Ainul Khaq menyampaikan bahwa puluhan santri khususnya alumni Tebuireng telah menjalankan amanah Wapres untuk menjadi santripreneur dengan memulai usaha yang berbasis syariah. Ia berharap Wapres dapat memberikan arahan agar dapat berkontribusi dalam pemulihan ekonomi nasional dari sektor UMKM.
“Kami juga mohon bimbingan arahan dari Kiai agar dapat mengembangkan usaha-usaha kami sendiri terutama di kalangan santri alumni Tebu Ireng. Sehingga dapat mewujudkan santripreneur yang berkualitas dan berintegritas serta dapat membantu dalam pemulihan ekonomi di negara ini,” pintanya.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.
“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.
Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.
“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.
Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.
“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.
Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.
Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.
“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.
Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.
“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).
Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.
“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.
Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.
“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Tekan Biaya Logistik, Komisi V Dorong Kemenhub Tingkatkan Transportasi Laut
