Majukan Umat, Wapres Ma’ruf Dorong Peran Aktif Ormasi Islam di Sektor Ekonomi Syariah
Jakarta – Ekonomi syariah dipercaya menjadi salah satu instrumen penting dalam pemulihan ekonomi nasional akibat pandemi Covid-19. Dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia, Indonesia memiliki potensi tersebut. Untuk itu, diperlukan peran aktif organisasi masyarakat Islam untuk mendorong kemajuan umat sehingga dapat turut berkontribusi dalam pemulihan ekonomi nasional.
“Bagaimana HIKMAT itu menjadi lembaga yang menjadi lokomotif perbaikan, perubahan, penggerak kelompok kecil yang memiliki berbagai kreatif-kreatif, di dalam dakwah, di dalam menumbuhkan ekonomi [dengan] membangun cara berpikir yang kritis, inovatif, berpikut yang tidak tekstual, tetapi tetap ber-manhaj bukan liberal,” imbau Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma’ruf Amin ketika menerima pengurus Himpunan Ikatan Keluarga Mahasiswa Alumni Tebuireng (HIKMAT) Jabodetabek, Karawang, dan Serang melalui konferensi video di Jakarta, Kamis (24/02/2022).
Lebih jauh Wapres mengungkapkan, untuk membangun ekonomi syariah, pemerintah telah menginkubasi para pengusaha-pengusaha yang berbasis ekonomi syariah. Ia pun menyambut baik para santri yang telah memulai usaha, serta mengajak untuk berpartisipasi dalam menumbuhkan dan mengembangkan ekonomi syariah.
“Pengusaha syariah kita bangun melalui inkubasi-inkubasi di berbagai daerah, ditumbuhkan, dimunculkan, disemai kemudian ditingkatkan yang sudah ada, dibesarkan,” tuturnya.
Selanjutnya Wapres mengimbau, sesuai dengan ajaran agama, agar melakukan perubahan dari usaha konvensional menjadi usaha berprinsip syariah.
“Kemudian juga bagaimana memigrasikan, menghijrahkan yang sekarang masih berada di konvensional menjadi ke syariah, ini lah hal yang sedang kita bangun, para mahasiswa juga harus menyiapkan diri ke arah sana,” ucapnya.
Menurut Wapres, apabila gerakan para santri tersebut dapat berjalan dengan baik, Wapres optimis ekonomi umat Islam akan melaju pesat dan semakin berkembang, karena potensi yang dimiliki umat Islam begitu besar.
“Nanti saya kira umat kita akan menjadi umat yang menjadi kuat, menjadi besar, seperti pohon yang terus berkembang cepat besar, berdahan, berbuah, kemudian yang menanam sendiri menjadi terheran-heran, karena dia berkembang begitu cepatnya,” terangnya.
“Kuncinya, itu minta tolong kepada Allah, jangan lemah, artinya harus ada kebangkitan, bangkit dengan mengerahkan semua potensi yang kita miliki, potensi umat besar tetapi tidak terkelola dengan baik,” sambungnya.
Wapres pun meyakini bahwa kemakmuran umat Islam itu bisa dicapai, dengan meningkatkan kualitas SDM di Indonesia.
“Kunci-kunci untuk bisa membangun masyarakat utk makmur itu saya kira itu SDM yang unggul yang bisa memiliki ilmu pengetahuan dan teknologi, baik di lingkup pendidikan tinggi, universitas, ataupun juga keterampilan-keterampilan melalui pelatihan-pelatihan ini yang harus kita kembangkan,” tegasnya.
Meningkatkan kualitas SDM, lanjutnya, dapat dilakukan para santri dengan membangun dakwah yang konstruktif, salah satunya melalui media daring. Untuk itu, santri harus dapat memanfaatkan media.
Selain itu, Wapres juga menekankan, agar dalam mengembangkan ilmu tidak hanya dihapami secara tekstual, namun harus dapat dikembangkan, diaktualisasi, didinamisasi pada pemikiran, mengembangkan dan memahaminya secara lebih kontekstual.
Wapres pun berharap agar para santri, sebagai orang yang dianggap memahami ajaran-ajaran agama dapat berperan dalam merubah, memperbaiki dan memberi solusi permasalahan dalam kehidupan bermasyarakat.
“Saya berharap santri tidak hanya menjadi pencari kerja tetapi menjadi tokoh-tokoh perbaikan, tokoh-tokoh perubahan, problem solver, tokoh-tokoh yang menyelesaikan masalah di masyarakat,” harapnya.
Sebelum mengakhiri pertemuan tersebut, Wapres memberikan apresiasi kepada para alumni Tebu Ireng atas komitmen untuk melanjutkan studi ke jenjang yang lebih tinggi dan menginisiasi terbentuknya alumni Tebuireng ke dalam HIKMAT.
“Oleh karena itu saya mengapresiasi terhimpunnya santri alumni Tebuireng ini ke dalam HIKMAT,” pungkasnya.
Sebelumnya, Ketua Umum HIKMAT Jangky Dausat melaporkan bahwa HIKMAT dibentuk sebagai wadah para santri alumni Tebuireng yang melanjutkan Pendidikan sebagai mahasiswa di daerah Jabodetabek, Karawang dan Serang untuk saling bersinergi dalam nuansa kebersamaan dan kekeluargaan, mengembangkan potensi kreativitas dan keterampilan alumni dalam bidang keagamaan, keilmuan, sosial, masyarakat dan bidang-bidang lainnya.
“Program kerja kami melakukan silaturahmi dan membangun komunikasi antar alumni, membangun sinergi dan kolaborasi antar alumni, ikut serta dalam menyebarkan ajaran agama ahli sunnah wal jamaah melalui gerakan kemahasiswaan, mengadakan kajian keilmuan mengenai problematika yang ada dalam lingkup masyarakat, serta kegiatan sosial lainnya,” urainya.
Selanjutnya, Anggota HIKMAT, Muhammad Ainul Khaq menyampaikan bahwa puluhan santri khususnya alumni Tebuireng telah menjalankan amanah Wapres untuk menjadi santripreneur dengan memulai usaha yang berbasis syariah. Ia berharap Wapres dapat memberikan arahan agar dapat berkontribusi dalam pemulihan ekonomi nasional dari sektor UMKM.
“Kami juga mohon bimbingan arahan dari Kiai agar dapat mengembangkan usaha-usaha kami sendiri terutama di kalangan santri alumni Tebu Ireng. Sehingga dapat mewujudkan santripreneur yang berkualitas dan berintegritas serta dapat membantu dalam pemulihan ekonomi di negara ini,” pintanya.
Jakarta – Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat ekonomi Indonesia tumbuh sebesar 5,11 persen pada Triwulan I-2024 (year on year/YoY). Banyak pihak yang mensinyalir bahwa capaian tersebut tak lepas dari momentum penyelenggaraan pesta demokrasi yang disusul dengan peningkatan konsumsi saat Ramadan tiba.
Anggota Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun menegaskan pertumbuhan ekonomi tak hanya hadir saat dua momentum tersebut. Menurutnya, bahkan liburan seperti long weekend pun bisa ikut mengakselerasi perputaran ekonomi lantaran meningkatnya konsumsi masyarakat pada waktu tersebut.
“Bahkan masyarakat Indonesia sekarang itu liburan panjang pun itu menjadi salah satu sarana masyarakat untuk melakukan upaya konsumsi. Nah inilah yang menjadi daya tarik ekonomi Indonesia,” kata Misbakhun saat ditemui Parlementaria di Gedung Nusantara II, DPR RI, Senayan, Jakarta beberapa saat lalu.
Politisi Fraksi Partai Golkar ini optimis apabila ekonomi terus menggeliat dengan tren pertumbuhan yang positif maka maka ekonomi Indonesia akan semakin kuat. Hal ini juga memberikan timbal balik bagi pergerakan UMKM di tanah air.
“Kalau ekonomi terus menggeliat, pertumbuhannya baik tentu saya yakin ke depan ekonomi Indonesia akan semakin kuat. Karena apa? UMKM nya hidup! Konsumsi itu sebetulnya menghidupkan UMKM, menghidupkan produk-produk yang selama ini menjadi penopang kebutuhan sehari-hari masyarakat. Konsumsi rumah tangga itu kan ada di sana,” jelasnya.
Anggota Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI itu lantas juga menyinggung upaya pemerintah dalam memperkuat UMKM seperti program-program pembiayaan yang tengah digelontorkan. Ia mengungkapkan bahwa UMKM juga memberikan sumbangsih bagi peningkatan daya beli masyarakat.
“Upaya pemerintah untuk memberikan penguatan kepada UMKM dalam bentuk KUR, subsidi KUR, kemudian fasilitas-fasilitas pembiayaan kredit mikro dan ultra mikro dan sebagainya Itu salah satu penopang. Salah satu penopang yang memberikan penguatan terhadap konsumsi. Karena apa UMKM kita itu salah satu penyerap dan memberikan sumbangsih terhadap apa? orang mempunyai daya beli,” tuturnya.
Meski begitu, Misbakhun mengingatkan bahwa tetap diperlukan sektor produksi untuk menopang pertumbuhan ekonomi dan jangan sampai terjadi PHK. Menutup pernyataannya Misbakhun juga mengingatkan bahwa dalam sebuah sistem ekonomi ada sektor yang mengalami kontraksi dan ada juga sektor yang mengalami pertumbuhan.
Jakarta – Ketua Komisi I DPR RI Meutya Hafid menegaskan bahwa pihaknya tidak pernah berniat mengecilkan peran pers. Menurut Meutya, hubungan Komisi I DPR dengan Dewan Pers selalu sinergis dan saling melengkapi. Bahkan, ia menyebut bahwa keberlangsungan media yang sehat adalah hal yang penting. Hal tersebut ia sampakan menyusul ramainya jagad media terkait sejumlah pasal dalam draf revisi UU Penyiaran.
“Tidak ada dan tidak pernah ada semangat ataupun niatan dari Komisi I untuk mengecilkan peran Pers. Hubungan selama ini dengan mitra Komisi I yaitu Dewan Pers sejak Prof Bagir, Prof Nuh, dan Alm Prof Azyumardi adalah hubungan yang sinergis dan saling melengkapi termasuk dalam lahirnya Publisher Rights,” ujar Meutya, melalui keterangan tertulis kepada media, di Jakarta, Kamis (16/5/2024).
Politisi Fraksi Partai Golkar ini menjelaskan bahwa saat ini belum ada naskah revisi UU Penyiaran yang resmi. Sehingga, yang saat ini beredar di masyarakat kemungkinan adalah draf RUU dalam beberapa versi. Maka dari itu ia menyebut, RUU ini masih sangat dinamis. Dia mengakui bahwa penulisan draf tersebut belum sempurna dan cenderung multitafsir. Oleh karena itu, Komisi I DPR RI membuka ruang seluas-luasnya bagi masukan dari publik.
“Tahapan draf revisi UU penyiaran saat ini masih di Badan Legislasi, yang artinya belum ada pembahasan dengan pemerintah. Komisi I membuka ruang seluas-luasnya untuk berbagai masukan dari masyarakat dan akan diumumkan ke publik secara resmi,” imbuh Politisi Fraksi Partai Golkar ini.
Meutya lalu menuturkan, Komisi I DPR telah menggelar rapat internal pada Rabu, 15 Mei 2024. Hasil dari rapat tersebut menyepakati bahwa Panja Penyiaran DPR akan mempelajari lagi masukan dari masyarakat terkait revisi UU Penyiaran. Komisi I berkomitmen untuk terus membuka ruang luas bagi berbagai masukan, mendukung diskusi dan diskursus untuk revisi UU penyiaran sebagai bahan masukan.
Diketahui, revisi terhadap Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2022 tentang Penyiaran saat ini memang menjadi kontroversi di kalangan masyarakat. Banyak pihak yang khawatir revisi ini akan mengancam kebebasan jurnalis dan ruang digital. Draf revisi UU Penyiaran tertanggal 27 Mei 2024 yang berisikan 14 BAB dan total 149 pasal, mendapat sorotan khusus pada beberapa pasal yang dianggap bermasalah.
Pasal 8A huruf q dan Pasal 50 B Ayat 2 huruf c, misalnya, dikritik karena dinilai berpotensi mengancam kebebasan pers. Pasal 8A huruf q memberikan kewenangan kepada Komisi Penyiaran Indonesia untuk menyelesaikan sengketa jurnalistik khusus di bidang penyiaran, yang selama ini merupakan tugas Dewan Pers sesuai dengan Undang-Undang Pers.
Medan – Bandara Internasional Kualanamu, Medan, Sumatera Utara, menjadi salah satu bandara yang melayani penerbangan teknikal landing untuk pemberangkatan haji tahun 2024. Sebanyak 204 penerbangan diketahui akan menjalani technical landing pada pemberangkatan haji tahun ini untuk mengisi bahan bakar di bandara tersebut.
Menjadi bandara yang melayani technical landing, membuat Medan memiliki tanggung jawab lebih terhadap jemaah haji asal Indonesia. Melihat pengalaman pemberangkatan haji tahun lalu, Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang menjelaskan ada beberapa kejadian ketika pemberhentian pesawat di Kualanamu yang perlu menjadi perhatian. Misalnya, adanya jemaah haji yang mengalami sakit saat transit di Kualanamu.
Hingga kini, lanjut Marwan, masih belum ada standar operasional yang jelas dalam mengatasi permasalahan tersebut. Sehingga perlu diatur lebih lanjut dengan pengalokasian anggaran yang jelas hingga pihak mana yang harus menangani permasalahan tersebut.
“Ketika technical landing berada di Kualanamu, ada jamaah yang sakit, ada jamaah yang harus turun, itu anggarannya tidak ada disini. Maka siapa yang menanggulangi ini? Itu ya tadi laporan ketika itu ditangani (maskapai) Garuda, dia lah yang menanggung biayanya mengantar ke rumah sakit, pengobatan. Ketika itu ditangani oleh Kemenag, Kemenag yang akan menanggung nanti akan ditagih. Menurut kami menagih ini tidak mudah,” jelasnya kepada Parlementaria, di Medan, Sumatera Utara, Kamis (16/5/2024).
Untuk itu, Politisi Fraksi PKB ini mengatakan nantinya akan membahas lebih lanjut bagaimana penanganan permasalahan tersebut dalam rapat kerja di Komisi VIII. “Kedepan kami akan bicarakan di Komisi VIII supaya itu disiapkan anggaran di sini, supaya tidak terjadi tolak menolak nanti Pak Ramlan sebagai UPT di sini ya jauh jauh dari situasi itu supaya mengambil tanggung jawab. Nah ini jangan terjadi seperti itu. Ya nanti akan bicarakan di komisi VIII,” lanjutnya.
Misbakhun: Konsumsi Dalam Negeri Penopang Terbesar Pertumbuhan Triwulan I-2024
Komisi I Tegaskan Hubungan dengan Dewas Pers Selalu Sinergis
Perlu Anggaran Khusus Bagi Embarkasi Haji Medan untuk Layani Jemaah Haji Saat Transit
Masih Perlu Kajian Mendalam Terapkan Kenaikan PPN Jadi 12 Persen di 2025
Jadi Tuan Rumah WWF 2024, DPR bersama IPU Kolaborasi Akan Bahas Krisis Air Dunia di Bali
Forum WWF 2024 Diharapkan Turunkan Konflik Air di Seluruh Dunia
Polemik Pembatalan SK 500 Bidan PPPK Lulusan D4 Harus Segera Diselesaikan
Fikri Faqih Minta Pemerintah Perketat Pengawasan Tur Belajar
Tak Hanya Kriteria Fisik, Penerapan KRIS Harus Pastikan Ketersediaan Tenaga Kesehatan dan Obat
