Berkah 20 Centi dan Keberpihakan pada Penyandang Disabilitas
Pengantar
Saya seorang difabel paraplegia sejak kecelakaan yang terjadi pada tahun 2016. Rubrik ini saya asuh dan didedikasikan untuk berbagi gagasan, pengalaman, dan informasi yang terkait dengan isu penyandang disabilitas dan lansia.
Spektrum penulisan beragam dan luas, tapi tetap dijaga kesederhanaannya agar pembaca mudah memahami apa yang saya tulis. Dimensinya mencakup aspek kebijakan publik, teknologi, dan berbagai upaya yang dilakukan pemangku kepentingan serta berbagai pengalaman otentik dalam keseharian.
Berharap apa yang saya tulis ini mampu memberikan pencerahan bagi kita semua khususnya bagi siapapun yang menaruh perhatian terhadap isu ini.
BERKAH DUA PULUH CENTI
Angka 20 cm itu angka keramat bagi saya. Angka yang merubah perjalanan hidup yang pada mulanya saya anggap sebagai renteten peristiwa yang saya rekam selama tiga tahun pertama sejak saya kecelakaan.
Pertama, saya mengalami kekejangan tiba-tiba ketika seorang diri berada dirumah. Tubuh tidak bisa dikendalikan, mencoba meraih telepon genggam yang berjarak dengan kondisi tangan bergerak. Lebih dari setengah jam saya bisa mengendalikan HP yang akhirnya saya bisa menghubungi keluarga dan kerabat dekat saya. Saya dibawa kerumah sakit Advennt Bandung dalam keadaan tidak sadarkan diri.
Hampir sekitar 12 hari saya dirawat diruang HCU, empat hari pertamanya mengalami dalam kondisi koma. Walaupun diagnnosa dan MRI pertama saya menunjukan terjadi pembengkakan sepanjang tulang punggung tidak diambil tindakan operasi karena berbagai alasan medik saat itu. Saya bisa pulang setelah dua puluh hari dirawat dan dianjurkan untuk melakukan rehabilitasi medik rutin.
Kedua, walaupun saya sudah kembali bekerja seperti biasa dengan menggunakan tongkat dalam keseharian, mobilitas fisik tidak bertambah membaik. Hampir sekitar enam bulan setelahnya saya berkonsultasi dengan banyak dokter spesialis. Selain sebagai second opinion, juga untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Ada sekitar 12 dokter spesialis ternama yang saya kunjungi.
Dipenghujung tahun 2016 setelah akhirnya diputuskan untuk melakukan MRI (Magnetic Resonance Imaging) yang kedua atas saran seorang dokter spesialis dari RSHS, Bandung. MRI merupakan salah satu dari pemeriksaan radiologi untuk mendapatkan gambaran tubuh dengan menggunakan medan magnet dan gelombang radio.
Hasil MRI dan diagnosa menunjukkan ada kebocoran di pembuluh darah dibagian lumbar bagian belakang, sehingga terjadi percampuran darah dari dua sumber yang berbeda: darah vena dan arteri yang seharusnya terpisah.
Pemahaman awam aliran darah dari dua pembuluh darah yang bercampur ini menyebabkan terjadinya pembengkakan pada dinding syaraf di sepanjang tulang belakang. Inilah yang menyebabkan kondisi mobilitas kaki saya tidak sepenuhnya normal. Maka keputusan melakukan tindakan operasi secepatnya disarankan dokter untuk menghambat terjadi dampak yang lebih parah. Saya menyetujuinya walaupun belum tahu persis resiko dan apa yang akan dialami pasca operasi. Ceritera keberhasilan tindakan operasi dituliskan oleh wartawan Tempo beberapa minggu setelah beberapa Minggu saya keluar dari RS Eka Hospital, BSD.
https://majalah.tempo.co/read/kesehatan/153520/terapi-jitu-pembuluh-darah-kusut
Kalau diukur dengan uang rupiah lembaran 100 ribuan, saya taksir memerlukan uang setebal 20 centimeter. Dalam keterbatasan kondisi saya yang saat itu yang lebih banyak dirumah, tidak gampang mengumpulkan uang sebanyak itu. Asuransipun tidak sepenuhnya mengcover seluruh biaya yang dikeluarkan.
Ketiga, Tim dokter yang dipimpin dr. Widi Widhi memberikan keyakinan pada saya peluang untuk berhasil hampir 95 persen. Sekitar dua puluh centimeter kulit yang menutupi tulang belakang harus dibedah. Berdasarkan statistik, di Indonesia ada sekitar 2000 an kasus yang kira-kira mirip pertahunnya, mungkin kurang dari satu persen yang berhasil. Saya salah satu yang berhasil.
Selain nasib baik, keahlian dokter spesialis bedah yang mumpuni dan berpengalaman banyak ini sangat menentukan keberhasilan ini. Hampir sekitar sepuluh jam saya dimeja operasi. Dokter Spesialis bedah ini tidak banyak di tanah air, bahkan didunia sekalipun. Seringkali banyak ceritera kegagalan yang berujung pada kelumpuhan total atau bahkan meninggal dunia.
Keempat, pertemuan dengan aktivis penyandang disabilitas, Kang Aden Achmad. Saat paparan pasca Ridwan Kamil terpilih sebagai Gubernur Jabar untuk periode 2018-2023, saya mendapatkan tempat bersebelahan dengan Kang Aden Achmad penyandang disabilitas daksa sejak lahir. Jarak 20 cm inilah yang kemudian menjadikan persahabatan kami hingga kini untuk berbagi informasi, pengalaman dan berkegiatan bersama para penyandang disabilitas yang ada di Bandung.
Kelima, pemulihan secara medik hampir sekitar lima tahunan saya jalani. Berbagai upaya sudah saya coba baik pengobatan medis maupun dengan cara-cara non-medis lainnya seperti akupuntur, atau pengobatan tradisional lainnya.
Hingga kini, kaki kanan belum bisa diangkat melebihi 20 cm. Perbedaan tinggi walaupun sangat pendek bagi orang yang normal, begitu berat tantangan bagi saya.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.
“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.
Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.
“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.
Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.
“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.
Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.
Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.
“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.
Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.
“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).
Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.
“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.
Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.
“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Tekan Biaya Logistik, Komisi V Dorong Kemenhub Tingkatkan Transportasi Laut
