Sampaikan Pesan Megawati, Hasto dan Ahok Dorong Politisi Muda PDI Perjuangan Wujudkan Kebijakan Pro Rakyat
Jakarta – Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menyampaikan pesan Ketua Umum Megawati Soekarnoputri kepada para kader muda partai untuk berjuang dalam politik demi memastikan kebijakan negara yang membebaskan rakyat dari berbagai persoalannya. Selain Hasto kader PDI Perjuangan yang merupakan mantan Gubernur Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alis BTP, juga menyampaikan hal yang sama untuk mewujudkan kebijakan yang pro rakyat.
Hasto dan Basuki atau akrab disapa Ahok menyampaikan hal tersebut saat mengikuti webinar yang digelar Banteng Muda Indonesia (BMI), di Jakarta, Rabu (9/2). Tema kegiatan adalah “Membangun Generasi Gotong Royong Dalam Semangat Kebhinekaan”.
Hasto menyampaikan pesan Ketua Umum Megawati Soekarnoputri. Menurut Hasto, Megawati menitip pesan kepada kader muda BMI. Yakni sebuah arahan untuk merenungkan apa sebenarnya tujuan dalam berpolitik.
“Ibu Megawati memberikan pesan bahwa berpolitik itu sederhana, berpolitik itu bagaimana kita menggalang kekuatan rakyat yang punya cita-cita, punya mimpi, punya harapan. Yang mewujudkan dalam dukungan politiknya. Sehingga dengan kekuasaan politik itu kita akan mewujudkan kebijakan publik yang bisa membebaskan rakyat dari berbagai persoalannya,” kata Hasto.
“Artinya, para kader muda PDI Perjuangan harus bertujuan mendorong kebijakan negara agar rakyat menyekolahkan anaknya setinggi-tingginya, bagaimana mendapatkan penghidupan layak, mendapatkan sandang, pangan dan papan, serta harapan hidup yang lebih baik dalam kesatuan kolektif sebagai bangsa Indonesia,” urai Hasto.
Lebih lanjut, sesuai pesan Megawati, Hasto meminta kader BMI belajar dari tokoh-tokoh bangsa seperti Bung Karno dan Bung Hatta. Sebab pada usia 16 tahun, misalnya, Bung Karno sudah mempunyai cita-cita indonesia merdeka. Dan itu berawal dari pertanyaan kritis mengapa kita terjajah pada saat itu.
“Dialetika itu dilakukan saat bertemu dengan Pak Marhaen, kenapa Pak Marhaen ini miskin padahal dia punya lahan, dia punya cangkul, kenapa dia miskin. Dan ada jutaan petani begitu,” kata Hasto.
“Jadi anak-anak muda berpikirlah kritis, sepetti Bung Karno mempertanyakan suatu hal dan mencari jawaban”.
“Belajarlah dari sosok yang telah berprestasi, Mas Ahok, Pak Anas Bupati Banyuwangi, Rudi Hartono dan Susi Susanti yang mampu menampilkan kekuatan kita dalam bulutangkis. Brlajarlah juga dari mereka yang juara Olimpiade matematika, fisika, belajar dari mereka yang mampu jadi maestro kebudayaan Indonesia. Dan semuanya dicapai dengan perjuangan. Tanpa perjuangan tidak mungkin mencapai cita-cita,” pungkasnya.
Sementara BTP menjelaskan bahwa ketika dirinya menjadi gubernur di Jakarta, dia merasa bahagia walau gaji pejabat negara kecil dibanding menjadi pengusaha. Ahok dikenal bekerja dengan jujur, karena terpacu oleh motivasi dari berbagai tokoh, utamanya dari Megawati Soekarnoputri.
“Seperti kata Bu Mega, kalau mau menolong rakyat, ya kita gunakan kekuasaan untuk rakyat. Kita takkan mungkin menggunakan uang kita sendiri, uang kita sendiri takkan mampu menyelesaikan itu. Pengusaha takkan mampu menolong begitu banyak rakyat. Pengusaha itu uangnya terbatas. Maka harus dengan negara, agar kebijakannya pro rakyat,” kata BTP.
Dengan jabatan gubernur, BTP mengaku dirinya bisa membantu rakyat yang kurang mampu memenuhi kebutuhan harian. Bisa menggratiskan bus untuk rakyat yang menerima gaji minimum. Ahok juga bisa menyediakan rusun dengan biaya sewa Rp 15 ribu perbulan untuk rakyat yang membutuhkan.
“Dan saya merasakan sukacita sebagai pengusaha, tak sebesar dengan ketika menjadi pejabat yang negara yang bisa melayani dan menolong rakyat. Sukacita menolong rakyat itu tak bisa dikalahkan oleh apapun usaha sebagai pengusaha,” tandas Ahok.
Sementara Ketua BMI Mochamad Herviano mengucapkan selamat hari raya Imlek untuk warga Indonesia Etnis Tionghoa, yang tidak terpisahakan dari NKRI.
“Yang terus berjuang mengisi ruang-ruang demokrasi bergerak bersama untuk Indonesia yang lebih baik,” kata Herviano.
Pada kesempatan itu, BMI juga menggelar aksi sosial berupa pemberian bantuan kepada warga di masa pandemi. Salah satunya adalah bantuan vitamin dan obat-obatan kepada wartawan.
“Ini sebagai bentuk penghargaan kepada pers yang selalu berada di garda terdepan. Dan dalam rangka memperingati Hari Pers Nasional 2022,” kata Herviano.
“Kami ucapkan selamat hari pers nasional 9 Februari, bagaimana kawan-kawan pers merupakan pilar keempat demokrasi di republik Indonesia tercinta ini, teruslah menjadi sinar,” pungkas Herviano.
Jakarta – DPR RI, melalui Wakil Ketua DPR RI Bidang Koordinator Industri dan Pembangunan (Korinbang) Rachmat Gobel, meminta Jepang untuk menerima petani muda Indonesia untuk belajar bertani dengan metode smart farming di negara tersebut. Hal itu ia sampaikan saat menerima delegasi dari partai berkuasa di Jepang, Liberal Democratic Party (LDP), di Ruang Delegasi, Gedung Nusantara III, DPR RI, Jakarta, Jumat (3/5/2024).
“Bukan untuk bekerja dan juga bukan untuk sekolah, tapi belajar praktik bertani yang baik dan berkualitas serta smart farming kepada petani muda Indonesia. Cukup satu tahun saja,” kata Gobel.
Gobel mengatakan, dunia sedangkan dihadapkan pada krisis pangan akibat perubahan iklim dan konflik geopolitik dunia. Perubahan iklim berdampak pada hadirnya cuaca panas yang tinggi atau curah hujan yang berlebihan dan tidak pasti. Sedangkan, konflik geopolitik berdampak pada kenaikan harga pupuk yang tinggi.
“Semua itu berakibat Indonesia melakukan impor beras dengan jumlah yang sangat besar. Padahal Indonesia adalah negara agraris, memiliki lahan yang luas, tanah yang subur, dan jumlah petani yang besar. Namun faktanya Indonesia harus impor beras dari berbagai negara seperti Myanmar, Vietnam, Thailand, India, dan Cina,” jelas Politisi Fraksi Partai NasDem itu.
Di sisi lain, kata Gobel, Jepang adalah negara yang memiliki keunggulan teknologi sehingga bisa menghasilkan produktivitas pertanian yang besar dan kemampuan menghadapi perubahan iklim. Selain itu, katanya, produk pertanian Jepang dikenal dengan cita rasa yang lezat dan memiliki harga yang bagus. Ia juga meminta Jepang mengajarkan pembuatan pupuk organik dan smart farming. Teknologi penggilingan beras Jepang, katanya, juga menghasilkan beras yang berkualitas.
Walaupun sudah melakukan impor beras dengan jumlah sangat besar, kata Gobel, secara ironis harga beras di Indonesia tetap tinggi.
“Harga beras premium di Indonesia mendekati harga beras di Jepang. Padahal kualitasnya sangat berbeda. Tentu ini memprihatinkan,” kata pria yang pernah ditunjuk Presiden Jokowi sebagai Utusan Khusus untuk Jepang tersebut.
Selain itu, katanya, karena jumlah petani di Indonesia sangat besar maka membangun pertanian akan secara otomatis akan meningkatkan kesejahteraan penduduk Indonesia.
“Jumlah penduduk Indonesia juga sangat besar. Jadi memecahkan masalah kebutuhan pokok ini akan sangat fundamental bagi kemajuan dan stabilitas Indonesia. Untuk itu, saya berharap Jepang dan Indonesia bisa meningkatkan kerja sama yang lebih erat di bidang pertanian ini,” jelasnya.
Selain itu, Gobel juga menyampaikan tentang pentingnya Jepang membagi teknologinya dalam pengolahan air bersih. Hingga saat ini, katanya, masalah penyediaan air bersih yang sehat masih merupakan tantangan besar bagi Indonesia.
“Air bersih higienis sangat penting dalam mengatasi stunting dan penyakit kulit. Dua hal ini masih merupakan problem mendasar bagi masyarakat lapis bawah Indonesia dan bagi peningkatan kualitas sumberdaya manusia. Jepang memiliki kemampuan dan teknologi pengolahan air bersih yang sehat,” katanya.
Jika masalah pertanian dan penyediaan air bersih bisa diatasi Indonesia, kata Gobel, maka ekonomi Indonesia akan tumbuh lebih baik lagi. “Ini tentu saja juga akan baik bagi ekonomi kawasan di Asia Tenggara dan akan memiliki dampak yang baik pula bagi ekonomi Jepang. Jadi ini kerja sama yang sifatnya saling menguntungkan,” katanya.
Adapun Delegasi Jepang itu dipimpin oleh Ketua Badan Riset Kebijakan LDP, Tokai Kisaburo. Sedangkan anggota delegasinya antara lain Ketua Harian Badan Riset Kebijakan LDP Shibayama Masahito dan Kepala Sekretariat Badan Riset Kebijakan LDP Nakai Toyoron. Hadir pula Wakil Dirjen untuk urusan Asia Tenggara dan Asia Barat Daya Kementerian Luar Negeri Jepang Hayashi Makoto serta Duta Besar Jepang untuk Indonesia Yasushi Masahi.
Denpasar – Tim Komisi III DPR RI melakukan Kunjungan Kerja Reses ke Denpasar, Bali. Salah satu yang disoroti Komisi III dalam Kunker Reses ini adalah banyaknya turis yang melakukan tindakan penyimpangan, seperti pelanggaran adat maupun tindakan semena-mena lainnya. Tak ayal, tindakan tersebut kerap menimbulkan kekhawatiran di kalangan masyarakat setempat.
Menanggapi hal itu, Anggota Komisi III DPR RI I Wayan Sudirta berharap kepada Kapolda Bali Ida Bagus Kade Putra Narendra agar penanganan yang bijak terhadap pelanggaran, sambil tetap memperhatikan dan menghormati adat serta budaya Bali.
Oleh karena, menurut I Wayan, bahwa Bali memiliki cara tersendiri untuk menangani turis yang berulah. Sehingga, tidak bisa serta merta langsung dilakukan deportasi.
“Karena bagaimana pun orang Bali hidup dari sektor pariwisata. Sehingga sudah tidak asing dengan keberadaan turis. Namun, jangan juga sampai terlalu lemah karena turis yang berulah akan mengotori pariwisata-pariwisata yang ada, sehingga malah Bali bisa jatuh perekonomiannya. Jadi harus dicari solusi yang bijak,” ungkap I Wayan dalam pertemuan di Denpasar, Bali, Jumat (3/5/2024).
Politisi Fraksi PDI-Perjuangan itu pun menyampaikan apresiasinya terhadap Kapolda Bali beserta segenap jajarannya karena telah berhasil menangani banyak kasus dengan pendekatan restorative justice. Selain itu, Polda Bali juga dinilai telah bekerja sama baik dengan lembaga imigrasi yang berada di bawah lingkup Kantor Wilayah (Kanwil) Kemenkumham Provinsi Bali dalam penanganan kasus penyimpangan turis.
“Saya juga tentunya mengapresiasi Kapolda Bali dan segenap jajaran atas kinerjanya. Bagaimana mereka mengawasi, serta menindak pelaporan-pelaporan yang ada rerlebih mengedepankan restorative justice sebagai jalan keluar penanganan kasus,” pungkasnya.
Menanggapi masukan tersebut, Kapolda Bali Ida Bagus Kade Putra Narendra juga sepakat dengan gagasan I Wayan Sudirta bahwa penanganan terhadap turis yang berulah harus dilakukan dengan hati-hati. Khususnya, mempertimbangkan dampaknya terhadap sektor pariwisata dan kelestarian budaya Bali.
“Kami akan bekerja sama, jika diperlukan lintas sektoral untuk menemukan solusi yang menghormati adat, budaya, dan kepentingan ekonomi masyarakat Bali,” ujar Ida Bagus.
Kunjungan kerja reses ini diharapkan dapat menjadi langkah awal menuju penanganan yang lebih baik terhadap turis nakal di Bali. Dengan pendekatan yang bijaksana dan kolaborasi lintas sektoral antara Kapolda Bali, institusi terkait, serta pemerintah daerah, diharapkan akan tercipta lingkungan pariwisata yang lebih aman, nyaman, dan berkelanjutan bagi wisatawan dan masyarakat setempat.
Denpasar – Komisi III DPR RI mengungkapkan kekhawatirannya terhadap meningkatnya modus operandi peredaran narkoba yang beralih ke ranah daring (online) melalui platform media sosial dengan menggunakan modus kamuflase. Pernyataan ini disampaikan Anggota Komisi III DPR Johan Budi dalam Rapat Kerja Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi III DPR RI dengan Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) di Denpasar, Bali, Kamis (02/05/2024).
“Menarik sekali yang disampaikan BNN Provinsi Bali. Mereka menjelaskan adanya jual beli narkoba melalui online. Nah ini cukup mengagetkan buat saya, kok bisa narkoba ini diperjual belikan melalui online, hal ini terungkap ketika BNNP Bali menangkap tersangka di lapangan,” ungkapnya.
Dalam konteks ini, Johan Budi menekankan perlunya penguatan pada Badan Narkotika Nasional (BNN) untuk menghadapi perubahan modus operandi tersebut. Menurutnya, modus operandi peredaran narkoba akan selalu berubah-ubah. Untuk itu, perlu penguatan-penguatan kepada BNN agar lebih maksimal dalam memberantas peredaran narkoba ini. Selain itu, lanjutnya, kekurangan sumber daya manusia menjadi salah satu faktor, terutama di daerah, ada sebagian yang juga pegawainya atau penyidiknya cuma sedikit.
“Ini problem laten yang perlu segera diperbaiki. Saya sendiri ketika rapat dengan BNN di Komisi III mengusulkan, agar BNN ini diberi penguatan, termasuk penyediaan sumber daya manusia, infrastruktur yang ada di daerah, termasuk soal rehabilitasi,” pungkas Legislator Dapil Jatim VII ini.
Johan menambahkan, pusat rehabilitasi narkoba ini juga menjadi sangat penting dalam kaitannya dengan restorative justice bagi para pengguna narkoba. Pengguna narkoba, tambahnya, di beberapa negara itu dikategorikan sebagai korban, bukan pelaku, bukan tersangka, sehingga pusat rehabilitasi menjadi penting. Jadi yang sebetulnya tersangka itu seharusnya pengedar dan bandar.
“Menurut saya untuk pengguna narkoba dapat diselesaikan melalui restorative justice, dengan mendapatkan kesempatan untuk dilakukan rehabilitasi medis ataupun sosial, tanpa harus menunggu putusan dari pengadilan,” tutup Politisi Fraksi PDI-Perjuangan ini.
Johan berharap pertemuan Kunker Reses ini diharapkan dapat menjadi momentum bagi berbagai pihak, termasuk pemerintah dan lembaga terkait. Selain itu juga untuk mengimplementasikan strategi yang lebih efektif dalam mengatasi peredaran narkoba yang semakin canggih dan menyebar melalui platform digital. Langkah-langkah preventif dan represif yang terintegrasi diharapkan dapat mengurangi dampak negatif peredaran narkoba di masyarakat.
DPR RI Minta Jepang Ajarkan ‘Smart Farming’ kepada Petani Muda Indonesia
Tindakan Penyimpangan Turis Nakal di Bali Harus Ditangani secara Bijaksana
Peredaran Narkoba Beralih ke Ranah Daring, Johan Budi Minta Perkuat BNNP
Penanganan Stunting dan Kemiskinan Ekstrem di Bali Dapat Jadi Contoh Provinsi Lainnya
Jadi Miniatur Indonesia, Komisi VIII Apresiasi Praktik Moderasi Beragama di Bali
Komisi III Dukung Satgas Pemberantasan Judi Online Libatkan Antar-Kementerian dan Lembaga
Fahmi Alaydroes: Selamat Hari ‘Keprihatinan’ Pendidikan Nasional
Sudah Saatnya Sistem Zonasi dalam PPDB Dihapuskan
Hetifah Sampaikan Pesan dan Harapan bagi Peningkatan Kualitas Pendidikan di Kaltim
