Ibu Kota Baru dan Metaverse
Ada yang MULAI terjadi paska pembahasan kita tentang awal mula Metaverse pekan lalu. Namun pekan ini, situasi lebih tepatnya adalah ada yang SEDANG terjadi. Sebagai sekilas pengingat mengenai apa itu Metaverse, ia pertama kali diciptakan dalam novel fiksi ilmiah Snow Crash (1992) oleh Neal Stephenson. Idenya adalah untuk menciptakan ruang virtual yang berfungsi menjembatani dunia nyata dan dunia digital untuk meningkatkan pengalaman keduanya. Terinspirasi situasi fiksi dari novel tersebut, kini para ahli teknologi mutakhir (futurist tech) tergoda untuk berandai bagaimana jika Metaverse dapat mengubah semua aktivitas yang kita lakukan mulai dari bermain game, berbelanja, belajar, menghadiri konser, hingga melakukan operasi. Beberapa akan melanjutkan perjalanan profesional mereka secara online. Beberapa akan kembali bekerja di tempat. Metaverse dapat menggabungkan perjalanan ini untuk pengalaman yang sepenuhnya imersif
Salah satu contoh paling menarik dari metaverse dikenal sebagai Web 3.0, atau Web 3-D. Seiring dengan kemajuan dalam Extended Reality (XR) — yang memadukan augmented reality, realitas virtual, dan realitas campuran untuk menciptakan sejumlah pengalaman digital dan fisik — inovasi ini memungkinkan penciptaan kembaran versi digital (Digital Twin), misalnya, untuk menciptakan pemandangan spasial kota, gedung, pusat konvensi, rumah, dll., untuk perencanaan yang efisien dan pelaksanaan desain yang lebih baik. Nah, dari sinilah saya akan menjabarkan mengenai apa yang sedang terjadi di ruang fisik dan digital Indonesia. Kita semua tentu telah mendengar sejak dua tahun belakangan mengenai rencana pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) ke Kalimantan Timur, tepatnya di antara wilayah Penajam Paser Utara dan Kutai Timur. Rencana ini kian matang dan kian dekat dilakukan karena saya dengar Komisi I DPR RI yang bertugas dalam panitia khusus (pansus) RUU IKN sedang bekerja keras untuk mendorongnya masuk ke sidang paripurna sesegera mungkin. Bahkan ada kabar yang menyatakan RUU ini harus rampung dalam satu bulan agar bisa segera dijadikan acuan menuju proses pemindahan IKN yang akan dimulai dalam tahun ini.
Ketika DPR RI bekerja membentuk landasan regulasinya, BAPPENAS adalah kementerian yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang perencanaan pembangunan nasional untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Menteri Bappenas Suharso Monoarfa dalam rapat kerja DPR RI dengan pemerintah (13/01/22) menyatakan bahwa Bappenas tengah membangun IKN dalam versi Metaverse. Ia bahkan mengklaim IKN versi Metaverse akan siap dalam empat bulan. Warga Indonesia akan dapat melihat bentukan awal IKN secara jelas dan nyata tidak dalam bentuk maket, hologram, atau gambar peta desain konvensional, melainkan dalam bentuk digital dan reaktif.
Pada dasarnya, visualisasi digital sebuah landscape, pemandangan atau struktur gedung sudah jamak dilakukan perusahaan real estate dan arsitektur yang telah menggunakan teknologi WEB 3-D selama pandemi. Mereka dapat melakukannya berkat perusahaan pendukung metaverse seperti Matterport dan VPIX360. Situasi pandemi dua tahun terakhir di seluruh dunia telah memaksa sektor pemerintahan juga berinovasi dengan teknologi untuk “membuat Kota Pintar menjadi lebih pintar.” Bayangkan manfaat potensial dari memiliki replika digital kota yang hampir lengkap — model virtual jalan, bangunan, dan ruang publiknya — dikombinasikan dengan umpan informasi waktu nyata dari sensor dan sumber data lainnya. Warga dapat memvisualisasikan dampak konstruksi baru sebelum melakukan peletakan batu pertama. Dengan menganalisis data real-time dan historis, perusahaan dapat mengidentifikasi masalah pemeliharaan dan mengurangi waktu dan perbaikan yang mahal. Digital Twin dapat membantu kota merencanakan sistem transportasi, mitigasi menghadapi banjir, dan memperingatkan pejalan kaki tentang area dengan polusi tinggi.
Terdapat beberapa negara di dunia yang mulai dibangun dengan memanfatkan teknologi Digital Twin. Di India, negara bagian Andhra Pradesh sedang membangun kota pertama yang direncanakan sejak awal dengan Digital Twin saat mendirikan ibu kota barunya, Amaravati. Sistem ini akan memungkinkan pejabat pemerintah untuk mengelola proses perizinan, memantau kemajuan konstruksi dan mengevaluasi rencana desain, memungkinkan mereka untuk memahami hal-hal seperti bagaimana bangunan akan merespons iklim panas dan lembab.
Singapura telah menginvestasikan $73 juta dalam proyek Virtual Singapore-nya, model kota tiga dimensi digital yang dapat digunakan sebagai tempat uji coba oleh lembaga pemerintah, bisnis, dan peneliti untuk membangun kota yang lebih tangguh. Model digital akan memungkinkan perusahaan telekomunikasi untuk bereksperimen dengan model penyebaran jaringan nirkabel yang berbeda untuk mengoptimalkan jangkauan, membantu pemilik bangunan mengidentifikasi tempat terbaik untuk memasang panel surya, dan memungkinkan perencana kota untuk menganalisis pola pejalan kaki untuk meningkatkan taman dan rute evakuasi. Digital Twin menunjukkan bagaimana Metaverse dapat digunakan untuk menciptakan tempat tinggal serta komunitas yang cerdas, aman dan efisien.
Bicara soal kesiapan ekosistem, Korea Selatan adalah negara yang serius membangun infrastruktur Metaverse. Kementerian Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) Korea Selatan mengatakan bahwa negara tersebut telah meluncurkan aliansi industri untuk mendukung pengembangan teknologi dan ekosistem Metaverse. Sebagai negara yang eksistensi ekonomi liberalnya bersandar kepada para chaebol alias kelompok industrialist, tak heran apabila aliansi baru ini terdiri dari 17 perusahaan terkemuka Korea Selatan, termasuk operator nirkabel utama SK Telecom Co, serta raksasa otomotif Hyundai Motor Co., dan delapan kelompok industri, seperti Asosiasi Bisnis Internet Seluler Korea. Perusahaan dan kelompok industri akan bekerja sama untuk berbagi tren dan teknologi metaverse, dan membentuk kelompok konsultatif untuk masalah etika dan budaya yang terkait dengan pasar metaverse. Aliansi ini juga akan melakukan proyek pengembangan metaverse bersama.
Kementerian Sains Korea Selatan bahkan mengatakan akan memberikan dukungan kepada aliansi, terutama dalam membantu perusahaan membangun platform metaverse terbuka. Teknologi ini masih dalam tahap awal pengembangan di Korea Selatan, dengan SK Telecom saat ini mengoperasikan aplikasi Jump VR-nya, yang memungkinkan pengguna berinteraksi dengan orang lain di ruang virtual. Sebagai bagian dari uji coba platform metaverse, pada bulan Maret 2021 lalu, operator seluler tersebut telah mengadakan upacara penyambutan untuk mahasiswa baru di Universitas Soon Chun Hyang pada platform VR-nya.
Indonesia yang kini tengah sibuk dengan proyek mega-planning IKN, nampaknya juga serius ingin menciptakan ekosistem Metaverse yang integratif di lokasi ibukota baru. Fiber Optic Infrastructure diharapkan tidak berhenti di 4.0 atau 5.0. Apalagi ramai diberitakan bahwa perusahaan SpaceX milik Elon Musk meminta lahan khusus untuk landasan pesawat super cepat di IKN baru nanti. Artinya akan ada banyak kemungkinan yang bersinggungan dengan kemajuan teknologi dapat dimasukkan ke dalam perencanaan IKN tersebut.
Meski demikian, apakah benar membahas Metaverse di Indonesia masih terlalu dini ? Saya pribadi tidak merasa membahas Metaverse adalah sebuah ketabuan di tengah situasi kesenjangan ekstrim yang kini memang masih nyata terjadi di Indonesia. Saya juga tidak melihat Bappenas membentuk IKN di ruang Metaverse sebagai sebuah ambisi berbasis tren teknologi semata. Metaverse di Indonesia adalah sebuah keniscayaan. Menurut saya, teknologi mungkin tidak lagi menjadi penghalang utama untuk pengalaman dalam lingkungan virtual yang imersif. Pengalaman pertama ini sudah dimungkinkan menggunakan perangkat yang sebagian besar dari kita sudah miliki: smartphone. Pabrikan telepon sudah memasukkan kemampuan augmented reality ke dalam perangkat baru. Plus, Anda sekarang dapat menempatkan sebagian besar ponsel cerdas yang dirilis dalam beberapa tahun terakhir ke dalam headset dan segera disuguhi pengalaman VR yang cukup baik.
Saya rasa penghalang paling substansial untuk metaverse ada pada skala sosio-politik, ketimbang teknis. Rintangan teknis kemungkinan dapat diatasi seiring waktu, sementara masalah sosial dapat menjadi lebih rumit dari waktu ke waktu (ingat soal deep fake, ujaran kebencian, buzzer politik, dsb ?). Seperti ulasan tulisan saya pekan lalu, yang akan menjadi tantangan dari Metaverse ini bukanlah hardware-nya, melainkan kesiapan ekosistem serta reaksi di ranah sosial, agama, hukum dan ekonomi. Dari keempat bidang itu, saya kira yang saat ini menunjukkan keluwesan baru bidang ekonomi. Telah banyak pelaku NFT melakukan aktivitas jual beli di alam virtual. Mulai dari properti, seni, hingga pakaian. Hal yang masih kurang dirasa nyaman dari transaksi crypto ini adalah fluktuasinya yang tajam serta regulasinya yang masih ‘fluid’ sehingga resikonya terhitung besar bagi yang tak siap modal besar dan mental besar (karena chance kehilangan aset juga besar).
Oleh karenanya, bisa jadi dalam 3-4 tahun mendatang, pencicip Metaverse di Indonesia dan negara-negara berkembang lainnya adalah kelompok ekonomi mapan dan terdidik. Meski demikian, bukan tidak mungkin pengalaman kelompok elit tersebut hanya berselisih 1-2 tahun saja hingga teknologi tersebut bisa dicicip massal oleh seluruh lapisan masyarakat. Saya mengatakan hal ini berlandaskan kenyataan bahwa prinsip metaverse itu sebetulnya sudah ada saat ini dan cukup familiar bagi sebagian besar manusia yang sudah memiliki pengalaman terhubung dengan internet. Sehingga pra kondisi tersebut menjadi basis yang salah satunya dapat mempercepat transformasi teknologi di masyarakat. Beberapa video game online sudah memasukkan transaksi di dalamnya, dalam konsep virtual reality dan simulasi. Disana, pemain dapat membeli dan menjual item, karakter, tanah, dan pakaian di dalam game. Dengan demikian, game online sudah menyerupai pola Metaverse, yang membuat dunia maya serasa hidup dengan interaksi sosial ekonomi.
Di Indonesia telah hadir perusahaan rintisan yang berbasis teknologi realitas virtual (Virtual Reality) dan realitas berimbuh (Augmented Reality), yakni Arutala. Ini adalah perusahaan yang pada 2020 telah resmi bergabung dalam program Oculus Independent Software Vendor (ISV). OCULUS adalah perusahaan dibawah Meta (ex-Facebook) yang memproduksi Oculus Quest, Oculus Rift, dan Oculus Go. Semuanya adalah medium yang nanti digunakan untuk masuk ke Metaverse. Teknologi Arutala bahkan telah digunakan di sektor kesehatan, pertambangan, dan alat berat. Bahkan mereka memiliki misi bisa menjadi mitra dalam digitalisasi pendidikan, dimana saat ini sektor pendidikan masih banyak yang melakukan blend learning system (pembelajaran tatap muka langsung dan jarak jauh).
Melihat semua yang sedang terjadi di awal tahun ini, tidak berlebihan bila kita meyakini masa depan akan datang lebih awal. Apabila Metaverse hadir lebih cepat, saya berharap ia akan menjadi ruang yang aman, inklusif, dan inovatif. Meski demikian, manusia dengan segala pencapaian teknologi dan budayanya selalu harus waspada dengan tantangan yang sifatnya sustainability (berkelanjutan). Bagaimanapun dalam ruang Metaverse, avatar kita tetap dikendalikan oleh realitas diri yang nyata di dunia. Ia memiliki batasan energi, waktu, dan kesempatan. Membangun metaverse yang kuat untuk masa depan teknologi bukan hanya tentang menciptakan pengalaman VR yang paling imersif atau membuat web lebih terdesentralisasi. Ada berbagai komponen yang terlibat dalam mensukseskan metaverse, dan banyak di antaranya bergantung pada kemampuan untuk menggunakan teknologi dan inovasi secara etis dan berkelanjutan.
Dewi Arum Nawang Wungu
Senior Researcher Indopolling Research and Consulting
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.
“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.
Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.
“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.
Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.
“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.
Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.
Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.
“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.
Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.
“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).
Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.
“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.
Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.
“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Tekan Biaya Logistik, Komisi V Dorong Kemenhub Tingkatkan Transportasi Laut
