Diskusi Komunitas Ngobrol Pintar Bahas Peran CSR BUMN dalam Agenda Pemulihan Ekonomi Nasional
Surabaya – Komisaris Utama PTPN XI Osmar Tanjung menyampaikan bahwa CSR BUMN mempunyai peran penting dalam agenda pemulihan ekonomi nasional. Menurutnya, selama ini prioritas CSR BUMN menyasar pada program pemerintah daerah dan juga UMKM.
“Memahami konteks CSR BUMN harus dipahami bahwa secara umum BUMN lebih memprioritaskan agenda csr pada program pemerintah daerah,” papar Osmar.
Lalu yang kedua, lanjutnya adalah kelompok Usaha Kecil Menengah (UKM) dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Prioritas kedua ini dikaitkan dengan evaluasi kegiatan ekonomi masyarakat secara menyeluruh yang dilakukan oleh PTPN XI.
“Temuan khas dari kondisi krisis ekonomi saat pandemi, UKM dan UMKM memiliki daya tahan yang kuat dalam menghadapi situasi krisis, maka dari itu PTPN XI akan mensupport kegiatan tersebut,” jelas Osmar yang juga mantan Komisaris PTPN IV.
Hal ini disampaikan Osmar dalam acara diskusi publik dengan tema “Peran CSR BUMN dalam Agenda Pemulihan Ekonomi Nasional” yang diselenggarakan oleh Komunitas Ngobrol Pintar di Surabaya, Minggu (9/1/2022).
Menurut Koordinator Panitia Aven Januar, kegiatan Ngobrol Pintar kali ini diselenggarakan di cafe historisma di Jl Bratang Binangun no 17 Surabaya, diikuti 15 lembaga pendamping masyarakat dan juga ada 4 eks elemen pendukung Jokowi di Jawa Timur.
Selain Osmar hadir juga Ermawan Wibisono- Komisaris PT Angkasa Pura Property, Fuad Benardi-Ketua Gerakan Karang Taruna Kota Surabaya dan Henky Kurnadi anggota DPR RI Periode 2014-2019. Dengan didampingi Host Edward Dewaruci – advokat senior Surabaya.
“Acara ini juga menggandeng dan didukung oleh Komunitas Alumni Perguruan Tinggi (KAPT) Jatim dan PT. Perkebunan Nusantara XI,” kata Aven.
Sementara itu Komisaris PT Angkasa Pura Property Ermawan Wibisono memaparkan secara jelas bahwa konsepsi dasar CSR dan TanggungJawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) BUMN adalah peningkatan kualitas hidup masyarakat secara umum.
“BUMN sebagai persero akan fokus pada pola hubungan yang serasi, seimbang dan sesuai dengan lingkungan, nilai dan budaya masyarakat setempat,” jelas Ermawan yang juga arek suroboyo lulusan ITS ini.
Ermawan juga menekankan alas hukum tentang CSR, yakni PP 47 tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas dan PerMenSos No. 9 Tahun 2020 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha.
“PT yang menjalankan kegiatan usaha di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam, wajib dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya PT yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran. Yang tidak melaksanakan kewajiban CSR dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,” paparnya.
Alumni ITS sekaligus Unair ini juga merinci mengenai jenis CSR. Pertama untuk Rehabilitasi Alam, yakni reboisasi hutan, hibah bibit tanaman produktif, penanaman bakau, dan sebagainya. Kedua untuk Pengolahan Limbah Berwawasan Lingkungan, seperti meminimalisasi toksisitas limbah, saat dibuang tidak menimbulkan kerusakan ekosistem.
“Selanjutnya Filantropi, yakni aktivitas kemanusiaan demi menolong orang yang membutuhkan melalui penggalangan dana melalui donasi, membuka kampung wirausaha, bantuan dana UMKM, dan sebagainya. Keempat Penggunaan Sumber Energi Terbarukan, memanfaatkan sumber energi terbarukan, seperti angin, air, uap alam, dan tenaga surya, serta ikut melestarikan sumber daya terancam punah,” urai Ermawan.
Ermawan melanjutkan, yang kelima Budaya Kerja Ramah SDM dengan menciptakan budaya kerja yang ramah bagi SDM, tidak selalu mengenai materi, bisa berupa penanaman nilai dan sikap sehingga SDM memiliki karakter yang baik. Keenam, kegiatan Volunteering, dengan melakukan aktifitas volunteering atau kerelawanan, baik rutin atau insidental serta penerjunan tenaga relawan ketika bencana.
“Terakhir Pemberdayaan Ekonomi Karyawan, dengan membentuk koperasi karyawan, melatih kemampuan wirausaha, bantuan pendanaan,” tuturnya.
Ermawan mencontohkan implementasi CSR dari PT Pupuk Indonesia (Persero) dan PT. Petrokimia Gresik melalui Program Pertanian Berkelanjutan Tahap I ”Kebun KPN” di Wonorejo, dengan melibatkan Yayasan Jembatan Nawacita. Tim untuk menjalankan budidaya Porang sebagai komoditas yang mempunyai manfaat sebagai bahan baku kosmetik, lem, dan jelly. Juga sebagai bahan pangan rendah kalori dan dapat dengan mudah diolah menjadi bahan pangan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari.
“Pasar Export komuditas Porang sangat luas, menjangkau China, Taiwan, Korea Selatan, Jepang, Australia, Eropa dan sebagainya. Dengan implementasi CSR yang bisa menggerakkan pertanian, ekonomi dan SDM ini, maka kemanfaatannya dapat terlihat secara nyata dan dapat dicontoh oleh kelompok masyarakat lainnya.” imbuh Ermawan yang juga Korwil KAPT Jatim ini.
Pada kesempatan ketiga, Fuad Benardi mengatakan, gerakan pemuda yang sinergis dalam Karang Taruna sudah memiliki kemajuan yang jauh dalam pengembangan ekonomi masyarakat.
“Karang Taruna di Kota Surabaya sudah pada tahapan melakukan inisiasi pengembangan diri dan kualitas kepemudaan dalam menjawab tantangan dan inovasi jaman, ada beberapa inovasi Kartar Surabaya diantaranya adalah pengelolaan limbah minyak jelantah untuk menjadi sumber pendapatan ekonomi bagi pemuda surabaya” jelas putra sulung Mensos Risma ini.
Fuad menambahkan, keterkaitannya dengan CSR BUMN, bahwa kedepan kegiatan perekonomian pemuda karang taruna akan bersinergis dengan beberapa BUMN. Saat ini, Kartar Surabaya pada tahap peningkatan kualitas produk-produk UMKM yang dikelolanya.
Terakhir, Henky Kurniadi mantan anggota DPR RI 2014 -2019 banyak menyoroti persoalan ekonomi pasca-pandemi. Khususnya mengenai fasilitasi pemerintah pusat.
Menurutnya, BUMN dan pemerintah daerah untuk segera memberikan dukungan materiil pada sektor ekonomi masyarakat.
“Para pemilik usaha baik skala besar, maupun menengah masih menunggu keseriusan pemerintah dalam mensupport segala kegiatan ekonomi masyarakat. Jika ekonomi masyarakat bawah bergerak maka ekonomi diatasnya pun juga akan bergerak,” pungkas Henky Kurniadi.
Sebelum acara ditutup, dibuka kesempatan sesi tanggapan dan diskusi. Dany, perwakilan dari PERTUNI (Persatuan Tunanetra Indonesia) menyampaikan bahwa mereka tidak mau dikasihani, hanya ingin diberikan kesempatan yang sama dengan yang lainnya. Mereka yang menjalankan usaha pernak-pernik dan souvenir, pijat, serta pemain musik memiliki kapasitas dan kemampuan.
“Apabila diberikan kesempatan dan kepercayaan, mereka mampu. Merekapun banyak yang bisa menempuh pendidikan tinggi baik S1 maupun S2. Stigma harus dihilangkan, penghargaan dan kesertaan harus dikedepankan,” ujarnya.
Radian Jadid, Sekretaris KAPT Jatim memaparkan bahwa kondisidi lapangan, para pelaku UMKM selama ini sangat ulet dan terbukti mampu survive dalam beragam kondisi, termasuk saat krismon maupun saat pandemi covid-19. Merekalah kontributor riil perekonomian Indonesia.
Permodalanpun sebenarnya tidak butuh banyak, namun belum bisa mengakses dunia perbankan. Yang ada justru memakai jasa bank patikelir atau ”bank titil” yang terkenal sangat mencekik, itu pun mereka masih bisa bertahan. Inilah yang seharusnya menjadi perhatian bersama.
“Keberpihakan BUMN, PT dan pemegang CSR adalah kunci utama, untuk selanjutnya disosialisasikan dan dibantu aksesnya. Karang Taruna bisa memfungsikan sebagai fasilitator dan pemberdaya, mengorganisir potensi UMKM yang ada untuk memperoleh kesempatan, kesetaraan dan maju bersama.” pungkas Jadid.
Bandar Lampung – Komisi III DPR RI mengapresiasi rencana Presiden Jokowi yang akan membentuk Satuan Tugas (Satgas) Pemberantasan Judi Online yang melibatkan antarkementerian dan lembaga. Anggota Komisi III DPR RI Taufik Basari menilai adanya Satgas tersebut menjadi poin penting bahwa pemerintah serius untuk memberantas aktivitas haram tersebut.
Karena itu, ia mendorong para mitra Komisi III, mulai dari PPATK, Kepolisian, hingga Kejaksaan agar bertindak lebih tegas terhadap hal itu.
“Karena judi online itu dampaknya luar biasa terutama masyarakat-masyarakat kecil. Kalau kita lihat transaksinya yang begitu banyak, triliunan seperti itu, kami Komisi III mendukung dan mendorong agar dapat dilakukan tindakan tegas terhadap judi-judi online,” ujar Taufik Basari kepada Parlementaria usai Kunjungan Kerja Reses Tim Komisi III DPR RI ke Bandar Lampung, Lampung, Senin (29/4/2024).
Ia pun berharap dengan adanya kerja bersama lintas K/L tersebut dapat mempercepat penanganan khususnya yang berkaitan dengan transaksi internasional lintas batas negara, baik peladen, bandar, maupun jaringan judi online tersebut.
“Hal ini penting nanti lebih mempercepat untuk kinerja memberantas judi online. Termasuk bagi Kemenkominfo juga sangat penting perannya sekarang,” jelas Politisi Fraksi Partai NasDem itu.
Senada, Anggota Komisi III DPR RI Rano Al Fath mengapresiasi adanya Satgas Judi Online itu. “Saya mengapresiasi sekaligus juga berharap agar strategi yang bisa kita lakukan bisa kita optimalkan untuk memberantas Judi Online ini,” ujarnya.
Jakarta – Dalam rangka memperingati Hari Pendidikan Nasional yang kerap diperingati pada 2 Mei, Wakil Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian menyampaikan pesan dan harapan terkait peningkatan kualitas pendidikan di Kalimantan Timur. Hetifah, yang dikenal sebagai salah satu pendorong utama reformasi pendidikan di wilayah tersebut, menggarisbawahi beberapa inisiatif penting yang diharapkan dapat membawa perubahan signifikan dalam sistem pendidikan di Kalimantan Timur (Kaltim).
Dalam pernyataannya, Hetifah Sjaifudian menekankan pentingnya investasi di sektor pendidikan, baik dalam peningkatan infrastruktur dan kualitas pengajaran hingga peningkatan kualitas SDM seperti guru dan tenaga pengajar di berbagai daerah di Kalimantan Timur.
“Peringatan Hari Pendidikan Nasional ini merupakan momen yang tepat untuk merefleksikan apa yang telah kita capai dan apa lagi yang perlu kita lakukan demi masa depan generasi mendatang,” ujar Hetifah melalui rilis yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Kamis (2/5/2024).
Politisi Fraksi Partai Golkar tersebut juga mengungkapkan keinginan untuk mengintegrasikan teknologi dalam pembelajaran, termasuk mengoptimalkan bagaimana transformasi platform digital untuk membantu proses pembelajaran. Hal itu sebagai salah satu solusi atas tantangan geografis yang sering kali membatasi akses pendidikan berkualitas di Kalimantan Timur.
“Penggunaan teknologi pendidikan yang inovatif serta memaksimalkan platform digital harus ditingkatkan untuk memastikan bahwa semua anak, di mana pun mereka berada, memiliki akses yang sama terhadap sumber belajar yang berkualitas tinggi,” tuturnya.
Salah satu fokus utama yang diharapkan oleh politisi senayan yang berasal dari dapil Kalimantan Timur tersebut adalah peningkatan kualitas dan kapasitas guru serta pengembangan kurikulum yang adaptif terhadap kebutuhan lokal tanpa mengesampingkan standar nasional.
“Guru-guru kita adalah ujung tombak dalam mewujudkan pendidikan berkualitas dan membentuk anak-anak didik untuk Indonesia Emas kedepan. Kita perlu memastikan bahwa mereka diberi pelatihan yang memadai dan terus-menerus serta menjamin kesejahteraan mereka agar dapat mendidik siswa dengan metode yang paling efektif dan inovatif,” tambah Hetifah.
Mengakhiri pernyataannya, Hetifah Sjaifudian mengajak semua pihak untuk berkolaborasi demi menciptakan lingkungan belajar yang kondusif dan inovatif.
“Pendidikan adalah tanggung jawab kita bersama. Mari kita dukung para guru dan tenaga pendidik kita, memastikan bahwa setiap anak di Kalimantan Timur mendapatkan kesempatan pendidikan yang mereka layak dapatkan,” ungkapnya.
Dengan pesan pada Hari Pendidikan Nasional ini, Hetifah Sjaifudian berharap untuk menginspirasi perubahan dan perkembangan yang akan melahirkan SDM yang tidak hanya cerdas, tapi juga tangguh dan siap menghadapi tantangan masa depan.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih menyoroti maraknya kegelisahan masyarakat terhadap perubahan sistem pendidikan terkini. Baginya, isu ini harus jadi fokus utama pemerintah karena sektor ini krusial bagi masa depan bangsa.
“Momentum peringatan Hari Pendidikan Nasional ke-65 saat ini harusnya menjadi bahan evaluasi Kemendikbud RI khususnya dalam menyikapi kontroversi yang muncul,” tutur Fikri melalui rilis yang disampaikan kepada Parlementaria, di Jakarta, Kamis (2/5/2024).
Salah satu isu yang mencuat adalah soal penerapan kurikulum merdeka sebagai kurikulum resmi nasional, yang tertuang dalam Permendikbudristek nomor 12 tahun 2024. Kurikulum Merdeka diklaim lebih unggul daripada pendahulunya, yakni Kurikulum 2013, dan Kurikulum 2013 yang disempurnakan (2015), kendati Kurikulum Merdeka merupakan modifikasi dari kurikulum darurat yang diluncurkan selama pandemi Covid-19 pada tahun ajaran 2020/2021.
“Beberapa pakar menilai, Kurikulum Merdeka belum layak dijadikan kurikulum nasional, karena belum dilengkapi dengan naskah akademik yang memuat filosofi Pendidikan dan kerangka konseptual yang menjadi dasar pemikiran kurikulum merdeka,” imbuh Politisi Fraksi PKS ini.
Sehingga, dirinya melanjutkan bahwa kurikulum merdeka belum teruji secara akademis menjadi solusi atas hilangnya pembelajaran (learning loss) selama pandemi Covid-19. “Lalu perlu dievaluasi apakah daerah secara merata mampu dan siap melaksanakan kurikulum baru ini?,” tanyanya.
Kendati demikian, Hasil PISA (Programme for International Student Assessment) tahun 2022 diklaim sebagai kesuksesan Kemendikbudristek menerapkan kurikulum darurat selama pandemi covid-19. Peringkat PISA Indonesia tahun 2022 naik 5 hingga 6 peringkat dibanding hasil PISA 2018 lalu.
“Namun, fakta lain menyebutkan skor PISA Indonesia tahun 2022 di bidang literasi membaca, matematika, dan sains juga menurun dibanding tahun 2018, jadi sudut pandang kesuksesan PISA relatif dilihat dari mana,” sela Fikri.
Nuansa penerapan kurikulum baru ikut diramaikan narasi di media sosial soal kewajiban seragam baru bagi siswa sekolah dasar hingga menengah. “Padahal, ini akibat kurang sosialisasi. Sebenarnya, aturan seragam masih seperti yang lama sesuai Permendikbudristek 50 tahun 2022,” ungkap Politisi Fraksi PKS itu.
Masih terkait Kurikulum Merdeka, munculnya narasi penghapusan Pramuka sebagai ekstrakurikuler wajib di sekolah menimbulkan polemik. Di sisi lain, Kemendikbudristek membantah hal itu, dan menegaskan ekskul Pramuka tetap disediakan sekolah, hanya kepesertaannya menjadi sukarela bagi siswa.
Dirinya tetap menyayangkan hal itu, karena pramuka berkontribusi positif untuk mengembangkan Pendidikan karakter bangsa. “Secara historis, pramuka berperan besar dalam perjalanan bangsa sejak era kemerdekaan,” tegasnya.
Isu kesejahteraan profesi pendidik, seperti guru, dosen, dan tenaga kependidikan tak luput menjadi komplain di masyarakat. “Dua isu, yakni kejelasan status sebagai ASN-PPPK dan juga kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan senantiasa menemani hari-hari kami sebagai legislator,” ungkapnya.
Ironisnya, ia mengaitkan kesejahteraan guru dan dosen dengan kemampuan menyekolahkan anak-anaknya di jenjang perguruan tinggi. “Sebagai pahlawan Pendidikan, mereka dihadapkan pada inflasi Pendidikan tinggi yang sangat besar, biaya UKT berlipat ganda seiring waktu,” urai Mantan Kepala Sekolah di salah satu SMK ini.
Contoh terbaru adalah soal kenaikan Uang Kuliah Tunggal (UKT) di Universitas Jenderal Soedirman (UnSoed) yang isunya melonjak hingga 100 persen, imbas penerapan Permendikbudristek Nomor 25 Tahun 2020 Tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi (SSBOPT) pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kemendikbud. “Pada akhirnya Unsoed meralat keputusannya, setelah didemo masyarakat,” ujar Fikri.
Masih terkait biaya Pendidikan tinggi yang kian tak terjangkau, Fikri menyoroti soal kerjasama penyedia pinjaman online (pinjol) dengan ITB. “Meski terlihat sebagai solusi pintas, namun pembayaran UKT melalui pinjol ini cenderung merugikan karena bunganya terlampau besar,” ujarnya.
Solusi yang paling tepat adalah mengatasi kesenjangan antara kebutuhan operasional perguruan tinggi negeri dengan pendapatan PTN, khususnya di luar APBN. “Sumber-sumber pendanaan PTN ini sebisa mungkin via kerja sama sponsor ketimbang membebani biaya pada mahasiswa, dan itu tanggung jawab pemerintah sebagai pengampu PTN di Indonesia sesuai amanat undang-undang,” jelasnya
Entah berhubungan atau tidak, Fikri menyinggung fenomena pinjol ilegal yang banyak menjerat para guru. “Menurut data OJK, 43 persen korban pinjol illegal adalah guru, sungguh memprihatinkan.” terangnya.
Oleh karena itu, ia mendesak pemerintah untuk memberi solusi komprehensif untuk meningkatkan kesejahteraan guru, termasuk memberi keleluasaan kepada kalangan guru untuk dapat mengakses pembiayaan jangka pendek yang legal, ringan, dan mudah.
Komisi III Dukung Satgas Pemberantasan Judi Online Libatkan Antar-Kementerian dan Lembaga
Hetifah Sampaikan Pesan dan Harapan bagi Peningkatan Kualitas Pendidikan di Kaltim
PR Kemendikbud di Hardiknas: Kurikulum Merdeka, UKT, Hingga Kesejahteraan Guru-Dosen
Fahmi Alaydroes: Selamat Hari ‘Keprihatinan’ Pendidikan Nasional
Miris! Pengguna Judi Online di Indonesia Jadi Tertinggi di Dunia
Wacana Kenaikan Tarif KRL Ancam Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat Berpenghasilan Rendah
Fahmi Alaydroes: Selamat Hari ‘Keprihatinan’ Pendidikan Nasional
Sudah Saatnya Sistem Zonasi dalam PPDB Dihapuskan
Komisi III Dukung Satgas Pemberantasan Judi Online Libatkan Antar-Kementerian dan Lembaga
