Kaleidoskop 2021 Kementerian PUPR: Dukung Ketahanan Pangan, Presiden Jokowi Resmikan 13 Bendungan di Tahun 2021
Jakarta – Dalam rangka mendukung program kedaulatan pangan dan ketahanan air pada seluruh Provinsi di Indonesia, Kementerian Pekerjaaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) telah menyelesaikan pembangunan sejumlah bendungan. Tercatat dari awal hingga akhir tahun 2021, sebanyak 13 bendungan telah diresmikan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan, Kementerian PUPR terus mendukung program ketahanan air dan pangan nasional salah satunya dengan menambah jumlah tampungan dan suplai air di Indonesia. Tercatat pada periode tahun 2015-2019 telah diselesaikan sebanyak 15 bendungan. Sedangkan pada periode 2020-2024, Kementerian PUPR menargetkan pembangunan 61 bendungan.
“Pembangunan bendungan juga harus diikuti oleh pembangunan jaringan irigasinya. Dengan demikian bendungan yang dibangun dengan biaya besar dapat bermanfaat karena air nya dipastikan mengalir sampai ke sawah-sawah milik petani,” kata Menteri Basuki.
Bendungan pertama yang diresmikan oleh Presiden Jokowi pada tahun 2021 adalah Bendungan Tukul di Kabupaten Pacitan, Provinsi Jawa Timur (Jatim) pada 14 Februari 2021 lalu. Dengan kapasitas tampung 8,7 juta meter kubik, bendungan ini bisa memberikan manfaat yang sangat besar yaitu mengairi 600 hektar sawah.
Selain memberikan manfaat untuk mengairi irigasi seluas 600 hektar, Bendungan Tukul berfungsi untuk mereduksi banjir sebesar 42,21 m3/detik, berpotensi sebagai sumber Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro (PLTMH) 2×132 KW, konservasi sumber daya air, dan pariwisata.
Bendungan kedua yang diresmikan Presiden pada awal 2021 adalah Bendungan Tapin, di Kabupaten Tapin, Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) pada 18 Februari 2021 lalu. Dengan volume tampung cukup besar yakni 56,7 juta m3 bendungan ini berperan penting dalam pengendalian banjir di Provinsi Kalsel dan juga memperkuat ketahanan pangan melalui penyediaan irigasi seluas 5.472 hektar.
Keberadaan bendungan ini juga diharapkan dapat menyediakan air baku untuk wilayah Rantau sebagai Ibu Kota Kabupaten Tapin dan sekitarnya sebesar 500 liter/detik, konservasi air, dan untuk PLTA sebesar 3,30 MW.
Selanjutnya terdapat Bendungan Napun Gete yang merupakan bendungan ke-3 diresmikan Presiden untuk memenuhi kebutuhan air di Kabupaten Sikka, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT). Bendungan Napun Gete memiliki kapasitas tampung 11,2 juta m3 dan direncanakan mampu mengairi area irigasi seluas 300 hektar.
Selain untuk irigasi, bendungan multifungsi ini juga berfungsi sebagai penyedia air baku di Kabupaten Sikka sebanyak 214 liter per detik, pengendali banjir sebanyak 219 m3/detik dan memiliki potensi pembangkit tenaga listrik sebesar 0,1 MW, serta potensi pariwisata sehingga dapat membantu kesejahteraan masyarakat sekitar.
Bendungan selanjutnya yang telah diresmikan Presiden Jokowi pada awal Maret 2021 adalah Bendungan Sindangheula yang berada di Kabupaten Serang, Provinsi Banten. Dengan kapasitas 9,3 juta m3, bendungan ini memberikan manfaat irigasi terhadap 1.280 hektare (ha) sawah di Serang dan pada umumnya di Provinsi Banten.
Bendungan Sindangheula juga untuk menyediakan air baku bagi daerah-daerah industri yang berkembang di Kota Serang, Kabupaten Serang, dan Kota Cilegon sebesar 0,80 m3/detik. Bendungan ini juga berfungsi untuk mereduksi banjir hingga 50 m3/detik dan memiliki potensi pembangkit tenaga listrik sebesar 0,40 MW MW, serta potensi pariwisata.
Selanjutnya pada awal Agustus 2021, telah diresmikan Bendungan Kuningan, Jawa Barat oleh Presiden Jokowi. Dengan kapasitas tampung 25,9 juta m3, bendungan ini akan mensuplai air secara kontinu untuk pertanian irigasi bagi 3.000 ha sawah masyarakat di Kabupaten Kuningan, Kabupaten Cirebon, dan Kabupaten Brebes. Bendungan Kuningan ini juga sangat bermanfaat bagi ketahanan air, menghindari banjir, menyediakan air baku 0,30 m3/detik, serta berpotensi menghasilkan listrik 0,5 MW.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada awal September 2021 juga telah meresmikan Bendungan Way Sekampung di Kabupaten Pringsewu Provinsi Lampung. Dengan kapasitas tampung 68 juta meter kubik, bendungan ini diproyeksikan bisa memperkuat ketahanan air dan pangan di wilayah Lampung.
Untuk penyediaan air baku dari bendungan ini akan dilakukan bertahap hingga mencapai 2.737 liter per detik, serta juga berfungsi sebagai sumber pembangkit listrik sebesar 5,4 megawatt, dan pengendali banjir.
Selanjutnya terdapat Bendungan Bendo yang merupakan bendungan ketujuh diresmikan Presiden Jokowi pada tahun 2021. Bendungan Bendo akan menyediakan irigasi untuk 7800 ha sawah dan juga untuk pasokan air baku dengan kapasitas 370 liter/detik, serta bisa mengurangi banjir Kota Ponorogo sebesar 31% atau 117,4 m3/detik yakni dari 375,4 m3/detik menjadi 258 m3/detik.
Bendungan berikutnya yang diresmikan pada 2021 adalah dua bendungan di Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) yakni Bendungan Paselloreng pada September 2021 dan Bendungan Karalloe pada November 2021, telah diresmikan Bendungan Karalloe di Kabupaten Gowa. Pembangunan kedua bendungan tersebut bertujuan untuk menambah pasokan air di Provinsi Sulsel sebagai salah satu lumbung pangan nasional sehingga kontinuitas air ke lahan pertanian terjaga.
Selanjutnya pada akhir November 2021, Presiden meresmikan dua bendungan multifungsi sekaligus di Jawa Timur, yakni Bendungan Tugu di Kabupaten Trenggalek dan Bendungan Gongseng di Kabupaten Bojonegoro. Bendungan Tugu dengan kapasitas tampung sekitar 12,1 juta meter kubik untuk memenuhi kebutuhan daerah irigasi seluas 1.250 hektare (ha), penyediaan air baku sebesar 12 liter per detik, serta reduksi banjir. Sementara Bendungan Gongseng memiliki fungsi untuk memenuhi kebutuhan irigasi sawah seluas 6,191 hektar, penyediaan air baku 300 liter/detik, konservasi pariwisata, reduksi banjir
Sedangkan pada akhir Desember 2021, Presiden juga meresmikan dua bendungan di dua provinsi berbeda dalam satu hari, yakni Bendungan Ladongi di Kabupaten Kolaka Timur, Provinsi Sulawesi Tenggara dan dilanjutkan Bendungan Pidekso di Kabupaten Wonogiri, Provinsi Jawa Tengah. Bendungan Ladongi memiliki fungsi utama untuk mengairi daerah irigasi seluas 3.604 hektare yang berada di empat Kabupaten, sedangkan Bendungan Pidekso memiliki fungsi utama mengairi lahan pertanian seluas 1.500 ha di Kabupaten Wonogiri.
Jakarta – Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto menyesalkan nilai impor Migas (Minyak dan Gas) nasional dari Singapura yang semakin hari bukan semakin berkurang, melainkan semakin meningkat. Menurutnya, hal ini merupakan kabar buruk bagi pengelolaan Migas nasional.
Hal tersebut diungkapkannya menyusul rencana Menteri ESDM yang akan menaikkan impor BBM menjadi sebesar 850 ribu barel per hari (bph), terutama dari Singapura. “Pemerintah jangan manut saja didikte oleh mafia migas. Harus ada upaya untuk melepas ketergantungan impor migas. Paling tidak impor migas ini harus terus-menerus dikurangi. Jangan sampai pemerintah tersandera oleh mafia impor migas,” ungkap Mulyanto dalam keterangan tertulis yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Kamis (25/4/2024).
Untuk itu, lanjut Politisi dari Fraksi PKS ini, perlu adanya terobosan berarti terkait upaya pembangunan dan pengelolaan kilang minyak nasional di tanah air. Pasalnya, Sejak Orde Baru belum ada tambahan pembangunan kilang minyak baru, sementara rencana pembangunan Kilang Minyak Tuban, sampai hari ini tidak ada kemajuan yang berarti.
“Masa kita kalah dan tergantung pada Singapura, karena kita tidak punya fasilitas blending dan storage untuk mencampur BBM. Padahal sumber Migas kita tersedia cukup besar dibandingkan mereka,” tambahnya.
Mulyanto berharap Pemerintah mendatang perlu lebih serius menyelesaikan masalah ini. Hal itu jika memang ingin mengurangi defisit transaksi berjalan sektor migas serta melepas ketergantungan pada Singapura. Diketahui, Singapura dan Malaysia memiliki banyak fasilitas blending dan storage yang memungkinkan untuk mencampur berbagai kualitas BBM yang diproduksi dari berbagai kilang dunia, untuk menghasilkan BBM yang sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan.
“Karena kita tidak memiliki fasilitas ini maka kita terpaksa mengimpor BBM sesuai dengan spesifikasi kebutuhan kita dari negara jiran tersebut,” pungkasnya.
Untuk diketahui, produksi minyak nasional saat ini hanya mencapai sekitar 600 ribu barel per hari, sementara kebutuhan mencapai 840 ribu barel per hari. Kekurangan tersebut harus ditutupi melalui impor, dengan 240 ribu barel per hari berasal dari minyak mentah dan 600 ribu barel per hari dari BBM.
Denpasar – Proyek Bali Maritime Tourism Hub (BMTH) yang sedang dibangun di Pelabuhan Benoa, diharapkan mampu memulihkan ekonomi nasional, selain mempromosikan pariwisata Bali lebih luas lagi.
Demikian disampaikan Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Martin Manurung saat memberi sambutan pembuka pada pertemuan Komisi VI dengan sejumlah direksi BUMN yang terlibat dalam pembangunan BMTH. Komisi VI berkepentingan mengetahui secara detail progres pembangunan proyek strategi nasional tersebut.
“Ini proyek strategis nasional (PSN) yang diharapkan mampu memulihkan ekonomi nasional melalui kebangkitan pariwisata Bali. Proyek BMTH diharapkan mampu membangkitkan kembali sektor pariwisata Bali pasca pandemi Covid 19,” katanya saat memimpin pertemuan dalam Kunjungan Kerja Reses Tim Komisi VI DPR RI di Denpasar, Bali, Senin (22/4/2024).
Dijelaskan Martin, PSN ini dikelola PT. Pelindo III yang merupakan mitra kerja Komisi VI DPR RI. Proyek ini membutuhkan dukungan berbagai pihak, seperti PT. Pertamina Patra Niaga, PT. Pertamina Gas Negara, dan pihak terkait lainnya, agar bisa bekerja optimal dalam memulihkan ekonomi nasional. Pariwisata Bali yang sudah dikenal dunia juga kian meluas promosinya dengan eksistensi BMTH kelak.
Proyek ini, sambung Politisi Fraksi Partai Nasdem tersebut, memang harus dikelola secara terintegrasi. Namun, ia menilai, progres pembangunan BMTH ini cenderung lamban. Untuk itu, ia mengimbau semua BUMN yang terlibat agar solid berkolaborasi menyelesaikan proyek tersebut.
Jakarta – Anggota Komisi VII DPR RI Dyah Roro Esti mengungkapkan bahwa konflik antara Iran dan Israel dapat memiliki implikasi ekonomi dan geopolitik yang signifikan, terutama dalam segi harga minyak mentah dunia (crude palm oil/CPO).
“Konflik antara Iran dan Israel dapat memiliki implikasi ekonomi dan geopolitik. Terutama dalam segi harga minyak mentah dunia,” ujar Roro dalam siaran pers yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Kamis (25/4/2024).
Meski, saat ini harga minyak mentah dunia masih terpantau cukup stabil, dan per tanggal 22 April 2024 pukul 16.00, harga untuk WTI Crude Oil berada pada kisaran 82,14 dolar AS per barel, dan untuk Brent berada pada kisaran 86,36 dolar AS per barel. Namun, konflik di jazirah arab itu berpotensi menimbulkan kenaikan harga minyak mentah dunia, yang bisa menembus 100 dolar AS per barel.
Terkait dengan dampak dari konflik geopolitik terhadap kondisi harga BBM di dalam negeri tersebut, Politisi dari Fraksi Partai Golkar menjelaskan bahwa dari pihak pemerintah, melalui Menteri Koordinator Bidang Ekonomi Airlangga Hartarto, telah menegaskan dan memastikan bahwa harga Bahan Bakar Minyak (BBM) tidak akan naik akibat konflik ini, paling tidak sampai bulan Juni 2024 ini.
“Untuk selanjutnya, Pemerintah masih perlu melihat dan mengobservasi lebih lanjut terlebih dahulu. Saya berharap agar dampak dari eskalasi konflik di Timur Tengah ini masih bisa ditahan dan diatasi oleh Pemerintah Indonesia, sehingga kenaikan BBM masih bisa dihindari,” pungkasnya.
Mulyanto Sesalkan Impor Migas dari Singapura Semakin Meningkat
Proyek BMTH di Pelabuhan Benoa Diharapkan Mampu Pulihkan Ekonomi Nasional
Dyah Roro Ingatkan Konflik di Jazirah Arab Berimplikasi Kenaikan Harga Minyak
Suntikan PMN Diharapkan Tambah Keuntungan Negara, Demi Kesejahteraan Rakyat
BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali
Mulyanto Sesalkan Impor Migas dari Singapura Semakin Meningkat
Halal Bihalal Relawan ITS, Hadirkan Rektor ITS ke-7 Prof. Ir. Soegiono Pompa Semangat Para Relawan
Proyek BMTH di Pelabuhan Benoa Diharapkan Mampu Pulihkan Ekonomi Nasional
BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali
