Presiden Instruksikan Pembangunan Sarana Transportasi Atasi Kemacetan Bogor-Sukabumi
Sukabumi – Kondisi kepadatan jalan raya lintas Bogor dan Sukabumi yang sudah jenuh membuat pemerintah memutuskan untuk membangun sejumlah sarana transportasi penghubung. Hal ini ditambah dengan keluhan masyarakat yang didengar oleh Presiden Joko Widodo.
Presiden sendiri mengungkapkan bahwa dirinya pernah terjebak kemacetan yang amat sangat ketika menuju wilayah Sukabumi, Jawa Barat.
“Saya pernah mencoba naik mobil dari Bogor sampai Sukabumi tanpa pengawalan, tapi sebelum jadi Presiden. Memakan waktu enam jam, padahal hanya kurang lebih 60 kilometer. Harusnya itu satu setengah jam, paling lama dua jam. Hal-hal seperti ini tidak boleh kita teruskan,” ujarnya saat peletakan batu pertama pembangunan jalur ganda kereta api Bogor-Sukabumi, Jawa Barat, pada Jumat, 15 Desember 2017.
Maka itu, ia menginstruksikan jajarannya untuk segera melakukan pembangunan sejumlah sarana transportasi. Yang pertama ialah pembangunan jalur ganda kereta api lintas Bogor-Sukabumi.
“Saya sudah perintahkan agar jalur ganda ini segera dimulai dan hari ini kita mulai pengerjaannya. Kita harapkan yang Bogor-Sukabumi ini akan selesai pada tahun 2020. Ini akan mengurangi kemacetan yang ada di jalan raya,” ucapnya.
(Biro Pers Setpres)
Dalam pengerjaan proyek tersebut, Kepala Negara berpesan kepada jajarannya agar menggunakan pola padat karya dengan lebih memprioritaskan pada pembukaan lapangan kerja bagi masyarakat sekitar.
“Jangan memakai alat-alat berat terlalu banyak sehingga akan banyak orang yang bisa bekerja di dalam proyek ini. Nanti akan saya lihat di lapangan seperti apa,” tuturnya.
Selain pembangunan jalur ganda kereta api, pemerintah juga sedang menyelesaikan pembangunan jalan tol Bogor-Ciawi-Sukabumi (Bocimi). Sebagaimana diketahui, pembangunan tol Bocimi ini sempat mangkrak mulai dari 1997 dan dilanjutkan kembali pada masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla di 2015.
“Dua tahun yang lalu saya lihat yang namanya tol Bocimi. Itu sudah sejak tahun 1997 sampai 2015 maju satu meter saja tidak. Ternyata ganti-ganti investor, empat kali ganti investor, tidak dimulai-mulai,” ungkap Presiden.
Sejak itu, Presiden meminta kepada jajarannya agar pengerjaan tol tersebut diambil alih oleh BUMN. Pengerjaan seksi I yang menghubungkan Ciawi hingga Cigombong itu ditargetkan selesai pada Maret mendatang.
“Alhamdulillah sekarang berjalan dengan baik. Kita harapkan nanti yang Bogor-Cigombong insyaallah Maret tahun depan selesai,” ucapnya.
Tak hanya sampai di situ, Sukabumi direncanakan juga akan memiliki bandaranya sendiri. Pihaknya berharap agar pada tahun 2020 bandara tersebut sudah siap untuk melayani penumpang angkutan udara. Saat ini pemerintah baru akan memulai proses pembebasan lahan.
Dengan tersedianya sejumlah sarana transportasi tersebut, masyarakat Sukabumi pada akhirnya akan memiliki beragam pilihan transportasi. Presiden sendiri berharap agar masalah kemacetan yang pernah dialami sendiri olehnya dan sebagian masyarakat di sana dapat diselesaikan dengan pembangunan infrastruktur transportasi itu.
“Kita tidak ingin terjadi lagi Bogor-Sukabumi itu enam jam. Atau yang dari bandara Soekarno-Hatta ke Sukabumi, ada yang menyampaikan ke saya, delapan sampai sembilan jam. Ini sudah sangat keterlaluan. Betul-betul terlalu,” ujarnya.
(Biro Pers Setpres)
Kehadiran sarana transportasi jalan tol, kereta api, dan bandara di Sukabumi dianggap sangat penting oleh Presiden. Ia menyadari betul potensi besar dari wilayah Sukabumi yang akan dapat dimanfaatkan bila tersedia infrastruktur transportasi pendukung.
“Potensi di Sukabumi ini besar. Produk-produk agrobisnisnya banyak kemudian potensi pariwisatanya besar. Kalau tidak ditunjang oleh transportasi yang baik ya produk-produk itu tidak bisa keluar dengan daya saing yang baik,” ujar Presiden kepada jurnalis yang hadir di lokasi.
Terkait dengan pariwisata, Presiden Joko Widodo juga menyebut bahwa Sukabumi memiliki tempat-tempat yang eksotis dan cantik yang rasanya sayang untuk dilewatkan begitu saja. Namun, potensi pariwisata tersebut tentu membutuhkan akses transportasi yang baik agar semakin banyak masyarakat yang mau berkunjung ke sana.
“Kalau menuju ke sana enam jam siapa yang mau datang? Itu dari Bogor ya, dari Jakarta bisa delapan jam. Siapa yang mau datang?” tuturnya.
Turut hadir mendampingi Presiden, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto dan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan.
Ping
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.
“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.
Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.
“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.
Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.
“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.
Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.
Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.
“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.
Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.
“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).
Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.
“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.
Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.
“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Tekan Biaya Logistik, Komisi V Dorong Kemenhub Tingkatkan Transportasi Laut
