Connect with us

US-Indonesia Investment Summit 2021: Kolaborasi dan Dukungan Internasional Berperan Penting Dalam Pemulihan Ekonomi Nasional

Jakarta – Kondisi pandemi yang terkendali di Indonesia telah membawa optimisme dan kepercayaan diri bagi masyarakat dan dunia usaha. Pemulihan ekonomi yang sempat melambat pada Q3 tahun 2021 akibat gelombang delta, berhasil menunjukkan perbaikan pada Q4-2021.

“Berbagai indikator utama ekonomi menunjukkan tren positif. Indeks kepercayaan konsumen pada bulan Oktober 2021 mencapai 118,5 yang mengindikasikan pulihnya kepercayaan dari sisi permintaan. PMI Manufaktur mencapai 53,9, turut menunjukkan perbaikan di sisi penawaran,” ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto saat menyampaikan Keynote Address dalam US-Indonesia Investment Summit 2021 secara virtual, Senin (13/12).

Berbagai indikator unggulan sektor eksternal menunjukkan ketahanan yang baik hingga akhir November 2021. Hal ini terlihat pada posisi Cadangan Devisa dan Neraca Perdagangan Indonesia yang relatif stabil meningkat sejak tahun 2019, sedangkan Indeks Harga Saham Gabungan dan nilai tukar memiliki tren yang fluktuatif namun masih menunjukkan perbaikan.

Keberhasilan Pemerintah Indonesia dalam menekan kasus positif Covid-19, telah memberikan keleluasaan bagi mobilitas masyarakat. Selain itu, pertumbuhan tabungan kelas menengah juga sudah mulai menurun, sehingga diperkirakan konsumsi masyarakat akan meningkat.

Perbaikan ini memberikan optimisme bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia pada Triwulan IV tahun 2021 dapat mencapai hingga lebih dari 5% dan mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di masa mendatang. Pada tahun 2022, proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia diperkirakan mencapai 5,2%.

Pertumbuhan positif di sektor informasi dan komunikasi dipicu oleh adanya pergeseran perilaku masyarakat yang cenderung memiliki tingkat pemanfaatan teknologi yang tinggi di masa pandemi Covid-19. Pergeseran perilaku tersebut tentunya berdampak pada berbagai aspek penunjang kegiatan ekonomi dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini menjadi keuntungan untuk mempercepat transformasi digital sehingga dapat memberikan kontribusi positif bagi percepatan pemulihan ekonomi.

Penduduk usia produktif di Indonesia memiliki tingkat adopsi digital yang tinggi. Hampir seluruh penduduk Indonesia merupakan pengguna internet, handphone, dan media sosial. Sekitar 37% konsumen ekonomi digital baru muncul di masa pandemi Covid-19 dan 93% di antaranya akan tetap menggunakan produk ekonomi digital pasca pandemi Covid-19.

Senada dengan hal tesebut, ekonomi digital di Indonesia juga terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2020, sebanyak 41,9% dari total transaksi ekonomi digital ASEAN berasal dari Indonesia yang disumbangkan oleh sektor e-commerce. Total transaksi ekonomi digital Indonesia telah mencapai US$44 miliar pada tahun 2020 dan diprediksi akan meningkat hingga $124 miliar pada tahun 2025.

Di sisi lain, Pandemi Covid-19 turut mendorong perkembangan pesat di bidang edutech dan healthtech sebagai dampak dari penerapan pembelajaran berbasis online dan konsultasi kesehatan online.

Transaksi e-commerce, digital banking, dan uang elektronik juga diprediksi akan terus meningkat pada tahun ini. Peningkatan terbesar terjadi pada transaksi e-commerce, yakni sebesar 48,4% (YoY) pada tahun 2021. Uang elektronik dan perbankan digital diproyeksikan meningkat masing-masing sebesar 35,7% (YoY) dan 30,1% (YoY) pada tahun 2021.

“Peningkatan transaksi digital ini memiliki peran krusial dan berkontribusi terhadap pemulihan ekonomi Indonesia di masa pandemi Covid-19,” jelas Menko Airlangga.

Ada beberapa tantangan yang perlu diatasi untuk menciptakan ekosistem ekonomi digital yang baik. Indeks Inovasi Global Indonesia 2020 menunjukkan posisi Indonesia berada di peringkat 85 dari 131 negara. Sementara itu, Indeks Literasi Digital Indonesia 2020 berada pada skala “Sedang”.

Menko Airlangga mengungkapkan bahwa situasi ini membutuhkan terobosan baru. Pembangunan infrastruktur digital, pengembangan sumber daya manusia, dan regulasi menjadi kunci utama dalam mewujudkan ekosistem ekonomi digital yang mendukung pemulihan ekonomi di berbagai sektor, termasuk sektor keuangan.

Terkait SDM, Pemerintah akan mendorong pengembangan talenta digital. Program keterampilan dasar untuk memajukan keterampilan digital akan membantu talenta digital sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Talenta digital akan meningkatkan produktivitas perusahaan di semua sektor, termasuk sektor keuangan digital.

Khusus untuk UMKM, Pemerintah Indonesia akan mendorong program digitalisasi UMKM sebagai bagian dari pemberdayaan UMKM. Berbagai dukungan telah diberikan kepada UMKM sebagai motivasi tambahan untuk go digital. Upaya ini diharapkan dapat meningkatkan produktivitas UMKM dan mendorong kolaborasi dengan pelaku usaha di sektor keuangan digital.

Pemerintah Indonesia juga sedang membangun ekosistem industri digital antara lain melalui Pusat Industri Digital Indonesia 4.0 (PIDI 4.0). Di sini diterapkan sistem digital dari tingkat UMKM hingga industri untuk membawa manfaat ekonomi dalam transformasi digital, termasuk penerapan teknologi yang mendukung industri ramah lingkungan.

“Sebagai penutup, saya ingin menekankan bahwa upaya pemulihan ekonomi nasional kita perlu dilakukan dengan kolaborasi berkelanjutan antara sektor swasta dan Pemerintah, termasuk juga dalam memperoleh dukungan Internasional,” pungkas Menko Airlangga.

Baca Selengkapnya
Tulis Komentar

BERITA

Wacana Kenaikan Tarif KRL Ancam Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat Berpenghasilan Rendah

Oleh

Fakta News
Wacana Kenaikan Tarif KRL Ancam Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat Berpenghasilan Rendah
Anggota Komisi V DPR RI Toriq Hidayat. Foto: DPR RI

Jakarta – Wacana kenaikan tarif Commuter Line oleh PT Kereta Api Indonesia (KAI) akan menempatkan masyarakat Jabodetabek pada tantangan baru yang mengancam kesejahteraan ekonomi mereka. Hal tersebut pun lantas menuai sorotan dari Anggota Komisi V DPR RI Toriq Hidayat.

“Kenaikan tarif KRL Jabodetabek akan memberikan dampak yang signifikan. Terutama bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah (MBR). Kenaikan tarif bisa memperberat beban ekonomi mereka. Dan Ini juga dapat mengakibatkan kesenjangan sosial dan ekonomi yang lebih besar,” ujar Toriq dalam siaran pers yang diterima Parlementaria, Senin (29/4/2024).

Politisi Fraksi PKS tersebut menegaskan bahwa kenaikan tarif tidak sejalan dengan kondisi ekonomi masyarakat, terutama masa pasca pandemi dan ketidakpastian ekonomi yang menyertainya. Dalam beberapa bulan terakhir, harga-harga bahan pokok terus melonjak secara dramatis.

“Kami tahu betul paska pandemi masyarakat terpaksa mengalokasikan sebagian besar pendapatan mereka hanya untuk memenuhi kebutuhan dasar. Kenaikan tarif hanya akan menambah beban ekonomi mereka. Terutama mereka yang bergantung pada angkutan publik ini setiap hari,” tandasnya.

Terkait hal itu, Toriq menegaskan akan berupaya keras menyerukan kepada Kementerian Perhubungan selaku regulator agar mendengarkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat. Serta, kemudian meninjau kembali rencana kenaikan tarif ini dan mencari solusi yang lebih adil dan berkelanjutan.

“Kami akan terus memantau perkembangan situasi ini. Dan memastikan bahwa keputusan terkait tarif transportasi publik nantinya harus ada partisipasi aktif dari publik dan memperhitungkan kepentingan dan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh” tutup Toriq.

Sebagaimana diketahui, PT KAI Commuter (KCI) telah mengusulkan kenaikan tarif KRL Jabodetabek yang belum berubah sejak 2016. Saat ini usulan tersebut masih dibahas Pemerintah. Direktur Operasi dan Pemasaran KCI Broer Rizal mengatakan, pihaknya masih menunggu keputusan Pemerintah untuk menaikkan tarif KRL Jabodetabek.

Pasalnya, ketentuan tarif KRL Jabodetabek merupakan kewenangan Kemenhub selaku regulator. “Itu kebijakan dari Pemerintah ya. Kalau kami hanya eksekutor untuk melaksanakan apa yang menjadi keputusan Pemerintah. Usulan dan pembahasannya sudah dilakukan di Kemenhub,” ujarnya saat konferensi pers Angkutan Lebaran 2024 di Jakarta, Selasa lalu (24/4).

Baca Selengkapnya

BERITA

Sukamta: Kota Yogya Perlu Siapkan Peta Jalan Penanganan Sampah Jangka Panjang

Oleh

Fakta News
Sukamta: Kota Yogya Perlu Siapkan Peta Jalan Penanganan Sampah Jangka Panjang
Anggota DPR RI Sukamta. Foto: DPR RI

Jakarta – Anggota DPR RI dari Dapil Provinsi DIY Sukamta menilai Kota Yogyakarta perlu menyiapkan peta jalan (roadmap) untuk penanganan sampah jangka panjang yang menyangkut peningkatkan kasadaran masyarakat. Edukasi secara terus menerus harus dilakukan baik di sekolah, rumah tangga, dan masyarakat.

Tak hanya itu peraturan yang kuat untuk pengurangan sampah juga sangat dibutuhkan. Sukamta mencontohkan perlunya kebijakan kantong plastik berbayar atau larangan penggunaaan kantong belanja plastik sekali pakai. Adapun jangka pendeknya saat ini bisa dengan optimalisasi penampungan di TPST Piyungan.

“Kalau saya dengar, TPST ini kalau ada alat dan SDM yang memamadai masih bisa dimanfaatkan secara optimal untuk sementara waktu hingga 200-300 ton per hari. Pemkot bisa komunikasikan hal ini dengan Pemda DIY. Rencana optimalisasi 3 TPS 3R di Nitikan, Karangmiri dan Kranon bisa segera direalisasi, meski daya tampung 3 TPS ini masih terbatas,” kata Sukamta sebagaimana keterangan kepada media, di Jakarta, Kamis (25/4/2024).

Di sisi lain, Politisi Fraksi PKS ini, menilai di level provinsi, di area perkotaan saat ini masih sering ditemukan sampah di jalan maupun tempat penampungan yang penuh. Menurutnya, Pemerintah perlu memberikan honor kepada para petugas pengambil sampah sebagai salah satu upaya mencegah buang sampah sembarangan.

“Menurut kami perlu ada stimulan atau honor untuk para petugas pengambil sampah rumah tangga, di level RT, RW dan kampung. Ini supaya masyarakat tidak buang sembarangan,” kata Anggota Komisi I DPR RI tersebut.

Sukamta meyakini dengan adanya dana stimulan atau honor tersebut maka para petugas pengambil sampah akan menjalankan tugasnya dengan baik khususnya pengambilan sampah dengan sistem terpilah. “Selama ini warga sudah diminta memilah, akan tetapi (saat) di  (tempat) pembuangan dicampur lagi. Ini perlu jadi perhatian, sehingga perlu ada petugas khusus memilah,” ujarnya.

Sukamta menegaskan dirinya banyak mendapatkan aspirasi dari masyarakat terkait penanganan sampah di Jogja. Hal ini kembali mencuat setelah rencana penutupan TPST secara permanen, sehingga banyak ditemukan sampah di pinggir jalan, salah satunya di perbatasan antara Kota Jogja dengan Bantul atau sebelah utara Gembira Loka.

Baca Selengkapnya

BERITA

Pemerintah Perlu Lakukan Dialog Multilateral Redam Konflik di Timur Tengah

Oleh

Fakta News
Pemerintah Perlu Lakukan Dialog Multilateral Redam Konflik di Timur Tengah
Anggota Komisi I DPR RI Helmy Faishal Zaini. Foto: DPR RI

Jakarta – Anggota Komisi I DPR RI Helmy Faishal Zaini meminta pemerintah melakukan upaya untuk meredam konflik yang ada di Timur Tengah, salah satu caranya melalui jalur diplomasi.

“Pemerintah perlu mengambil pendekatan diplomasi yang kuat dengan mempromosikan perdamaian dan menekankan pentingnya dialog multilateral,” kata Anggota Komisi I DPR RI Helmy Faishal Zaini dalam keterangan kepada media, di Jakarta, Sabtu (27/4/2024).

Menurut Helmy, konflik tersebut harus diredam lantaran dampaknya sangat berpengaruh ke Indonesia, salah satunya dari segi perekonomian. “Stabilitas perekonomian Indonesia bisa terganggu lantaran terjadi fluktuasi harga minyak dan gangguan dari segi perdagangan,” ujar Politisi Fraksi PKB ini.

Jika kondisi ini dibiarkan, dia meyakini masyarakat akan merasakan dampak langsung lantaran tercekik harga kebutuhan pokok yang melambung. “Dengan memperkuat kerja sama internasional, meningkatkan keamanan domestik, dan memperkuat resiliensi ekonomi, Indonesia dapat mengurangi dampak negatif dari konflik di Timur Tengah,” kata Helmy.

Senada, Anggota Komisi I DPR RI Muhamad Farhan menjelaskan dampak dari konflik di Timur Tengah yang harus diwaspadai Indonesia.

Beberapa di antaranya terhambatnya impor minyak mentah dan bahan pangan dasar seperti beras, kedelai, dan gandum, jika perairan Teluk Persia, Hormuz dan Suez terganggu akibat dampak konflik itu. “Sebab akan mempengaruhi arus masuk kebutuhan pokok, akibatnya harga akan naik dan inflasi tinggi,” kata Farhan.

Maka dari itu, kata dia, Indonesia juga perlu melakukan antisipasi dengan mengeluarkan kebijakan ekonomi guna menghindari harga pangan yang tinggi.

Di tengah agresi Israel ke Jalur Gaza yang terus berlangsung sejak 7 Oktober 2023, kata Farhan, kawasan Timur Tengah semakin memanas akibat eskalasi perseteruan antara Iran dan Israel.

Permusuhan terbaru antara kedua musuh bebuyutan tersebut dipicu serangan Israel terhadap Konsulat Iran di Damaskus, Suriah pada 1 April lalu.

Iran menuding Israel bertanggung jawab atas serangan fatal terhadap fasilitas diplomatiknya yang menewaskan sedikitnya tujuh anggota Korps Garda Revolusi Islam Iran, termasuk dua jenderal penting.

Iran kemudian melancarkan serangan balasan dengan menembakkan puluhan rudal balistik dan ratusan pesawat nirawak ke Israel pada 13 April. Israel mengklaim serangan itu berhasil digagalkan dan hanya menyebabkan kerusakan ringan pada sebuah pangkalan militernya.

Baca Selengkapnya