Tiga Program Terobosan KKP untuk Optimalisasi Pertumbuhan Ekonomi dari Sektor KP
Bintan – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) gencar menyosialisasikan program-program terobosan yang akan diimplementasikan pada awal tahun 2022. Tiga program terobosan yakni Kebijakan Penangkapan Terukur, pengembangan perikanan budidaya untuk peningkatan ekspor, dan pengembangan kampung budidaya perikanan berbasis kearifan lokal.
Melalui tiga program terobosan ini, KKP ingin menjaga keberlanjutan ekosistem dan mengoptimalkan pertumbuhan ekonomi dari subsektor tangkap dan subsektor budidaya.
“Saya mendapat tugas dari Bapak Presiden, bagaimana sektor kelautan dan perikanan ini bisa bermanfaat bagi Indonesia, bisa memunculkan pertumbuhan atau distribusi ekonomi khususnya di daerah. Peluang optimalisasi perikanan masih terbuka lebar, untuk mewujudkan hal itu, kita perlu menjaga keseimbangan antara ekologi dan ekonomi dengan menerapkan konsep blue economy,” ujar Menteri Trenggono dalam kegiatan sosialisasi di Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Jumat (26/11/2021).
Menurut Menteri Trenggono, Kepri memiliki potensi perikanan yang sangat baik. Dengan kebijakan penangkapan terukur, sumber daya alam perikanan yang ada di wilayah perairan Kepri, pemanfaatannya menjadi lebih optimal untuk kesejahteraan masyarakat, peningkatan pendapatan daerah serta penerimaan negara.
“Ke depan kebijakan yang akan kita jalankan adalah bagaimana nelayan ngambil di Kepri, maka harus dirasakan Kepri, proses di Kepri, agar industrinya berkembang di Kepri, yaitu melalui penangkapan, dengan demikian tenaga kerjanya juga harus dari Kepri,” jelas Menteri Trenggono.
Melalui kebijakan penangkapan terukur, mekanisme penangkapan ikan di 11 WPPNRI akan dibagi dalam sistem zonasi dan kuota yang diperuntukkan bagi pelaku industri dan nelayan tradisional. Kemudian dari sistem zonasi tersebut, KKP menetapkan area spawning dan nursery ground untuk menjaga keberlangsungan populasi ikan.
Kebijakan serupa menurutnya sudah banyak diimplementasikan di negara-negara Eropa maupun Amerika.
“Kalau di luar negeri itu, ikan itu karunia, mereka jaga agar tidak punah, agar di generasi berikut ikan tidak akan habis. Kita harus ingat, kalau laut tidak sehat, tidak bisa memberi tetesan air, sumber oksigen. Maka laut harus sehat, harus bersih dan harus dijaga,” tegas Menteri Trenggono.
Dalam arahannya, Menteri Trenggono menegaskan setiap zona akan memiliki rambu-rambu area penangkapan, jumlah ikan yang boleh ditangkap, musim penangkapan, jumlah dan ukuran kapal, jenis alat tangkap, kapasitas pelabuhan perikanan, penggunaan ABK lokal, lokasi untuk suplai pasar, sampai kepada ketentuan mengenai pelaku usaha yang bisa melakukan pemanfaatan.
“Saya juga akan memastikan, implementasi kebijakan ini akan diawasi melalui sistem pengawasan yang terintegrasi dan terukur,” tegas Menteri Trenggono.
Sementara itu, untuk program prioritas perikanan budidaya terkait dengan aktualisasi semangat KKP dalam mengembangkan budidaya berbasis ekspor yang fokus pada empat komoditas unggulan yaitu udang, lobster, kepiting dan rumput laut.
“Target kami agar di tahun 2024, produksi udang mencapai 2 juta ton dan dapat meningkatkan devisa negara, melalui evaluasi lahan budidaya, teknologi serta pendataan, lalu revitalisasi tambak, dan modelling tambak,” terang Menteri Trenggono.
Untuk program terobosan ketiga masih terkait dengan budidaya, yaitu pembangunan kampung perikanan budidaya pedalaman, pesisir dan laut yang berbasis kearifan lokal.
Menteri Trenggono pun menyampaikan apresiasinya atas dukungan pembangunan sektor kelautan dan perikanan yang dilakukan di Kepulauan Kepri.
“Saya sangat senang dan mengapresiasi upaya dan dukungan yang telah Bapak Gubernur serta seluruh tim di Provinsi Kepri dalam membangun sektor kelautan dan perikanan di Kepri ini,” ucap Menteri Trenggono.
Jakarta – Wacana kenaikan tarif Commuter Line oleh PT Kereta Api Indonesia (KAI) akan menempatkan masyarakat Jabodetabek pada tantangan baru yang mengancam kesejahteraan ekonomi mereka. Hal tersebut pun lantas menuai sorotan dari Anggota Komisi V DPR RI Toriq Hidayat.
“Kenaikan tarif KRL Jabodetabek akan memberikan dampak yang signifikan. Terutama bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah (MBR). Kenaikan tarif bisa memperberat beban ekonomi mereka. Dan Ini juga dapat mengakibatkan kesenjangan sosial dan ekonomi yang lebih besar,” ujar Toriq dalam siaran pers yang diterima Parlementaria, Senin (29/4/2024).
Politisi Fraksi PKS tersebut menegaskan bahwa kenaikan tarif tidak sejalan dengan kondisi ekonomi masyarakat, terutama masa pasca pandemi dan ketidakpastian ekonomi yang menyertainya. Dalam beberapa bulan terakhir, harga-harga bahan pokok terus melonjak secara dramatis.
“Kami tahu betul paska pandemi masyarakat terpaksa mengalokasikan sebagian besar pendapatan mereka hanya untuk memenuhi kebutuhan dasar. Kenaikan tarif hanya akan menambah beban ekonomi mereka. Terutama mereka yang bergantung pada angkutan publik ini setiap hari,” tandasnya.
Terkait hal itu, Toriq menegaskan akan berupaya keras menyerukan kepada Kementerian Perhubungan selaku regulator agar mendengarkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat. Serta, kemudian meninjau kembali rencana kenaikan tarif ini dan mencari solusi yang lebih adil dan berkelanjutan.
“Kami akan terus memantau perkembangan situasi ini. Dan memastikan bahwa keputusan terkait tarif transportasi publik nantinya harus ada partisipasi aktif dari publik dan memperhitungkan kepentingan dan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh” tutup Toriq.
Sebagaimana diketahui, PT KAI Commuter (KCI) telah mengusulkan kenaikan tarif KRL Jabodetabek yang belum berubah sejak 2016. Saat ini usulan tersebut masih dibahas Pemerintah. Direktur Operasi dan Pemasaran KCI Broer Rizal mengatakan, pihaknya masih menunggu keputusan Pemerintah untuk menaikkan tarif KRL Jabodetabek.
Pasalnya, ketentuan tarif KRL Jabodetabek merupakan kewenangan Kemenhub selaku regulator. “Itu kebijakan dari Pemerintah ya. Kalau kami hanya eksekutor untuk melaksanakan apa yang menjadi keputusan Pemerintah. Usulan dan pembahasannya sudah dilakukan di Kemenhub,” ujarnya saat konferensi pers Angkutan Lebaran 2024 di Jakarta, Selasa lalu (24/4).
Jakarta – Anggota DPR RI dari Dapil Provinsi DIY Sukamta menilai Kota Yogyakarta perlu menyiapkan peta jalan (roadmap) untuk penanganan sampah jangka panjang yang menyangkut peningkatkan kasadaran masyarakat. Edukasi secara terus menerus harus dilakukan baik di sekolah, rumah tangga, dan masyarakat.
Tak hanya itu peraturan yang kuat untuk pengurangan sampah juga sangat dibutuhkan. Sukamta mencontohkan perlunya kebijakan kantong plastik berbayar atau larangan penggunaaan kantong belanja plastik sekali pakai. Adapun jangka pendeknya saat ini bisa dengan optimalisasi penampungan di TPST Piyungan.
“Kalau saya dengar, TPST ini kalau ada alat dan SDM yang memamadai masih bisa dimanfaatkan secara optimal untuk sementara waktu hingga 200-300 ton per hari. Pemkot bisa komunikasikan hal ini dengan Pemda DIY. Rencana optimalisasi 3 TPS 3R di Nitikan, Karangmiri dan Kranon bisa segera direalisasi, meski daya tampung 3 TPS ini masih terbatas,” kata Sukamta sebagaimana keterangan kepada media, di Jakarta, Kamis (25/4/2024).
Di sisi lain, Politisi Fraksi PKS ini, menilai di level provinsi, di area perkotaan saat ini masih sering ditemukan sampah di jalan maupun tempat penampungan yang penuh. Menurutnya, Pemerintah perlu memberikan honor kepada para petugas pengambil sampah sebagai salah satu upaya mencegah buang sampah sembarangan.
“Menurut kami perlu ada stimulan atau honor untuk para petugas pengambil sampah rumah tangga, di level RT, RW dan kampung. Ini supaya masyarakat tidak buang sembarangan,” kata Anggota Komisi I DPR RI tersebut.
Sukamta meyakini dengan adanya dana stimulan atau honor tersebut maka para petugas pengambil sampah akan menjalankan tugasnya dengan baik khususnya pengambilan sampah dengan sistem terpilah. “Selama ini warga sudah diminta memilah, akan tetapi (saat) di (tempat) pembuangan dicampur lagi. Ini perlu jadi perhatian, sehingga perlu ada petugas khusus memilah,” ujarnya.
Sukamta menegaskan dirinya banyak mendapatkan aspirasi dari masyarakat terkait penanganan sampah di Jogja. Hal ini kembali mencuat setelah rencana penutupan TPST secara permanen, sehingga banyak ditemukan sampah di pinggir jalan, salah satunya di perbatasan antara Kota Jogja dengan Bantul atau sebelah utara Gembira Loka.
Jakarta – Anggota Komisi I DPR RI Helmy Faishal Zaini meminta pemerintah melakukan upaya untuk meredam konflik yang ada di Timur Tengah, salah satu caranya melalui jalur diplomasi.
“Pemerintah perlu mengambil pendekatan diplomasi yang kuat dengan mempromosikan perdamaian dan menekankan pentingnya dialog multilateral,” kata Anggota Komisi I DPR RI Helmy Faishal Zaini dalam keterangan kepada media, di Jakarta, Sabtu (27/4/2024).
Menurut Helmy, konflik tersebut harus diredam lantaran dampaknya sangat berpengaruh ke Indonesia, salah satunya dari segi perekonomian. “Stabilitas perekonomian Indonesia bisa terganggu lantaran terjadi fluktuasi harga minyak dan gangguan dari segi perdagangan,” ujar Politisi Fraksi PKB ini.
Jika kondisi ini dibiarkan, dia meyakini masyarakat akan merasakan dampak langsung lantaran tercekik harga kebutuhan pokok yang melambung. “Dengan memperkuat kerja sama internasional, meningkatkan keamanan domestik, dan memperkuat resiliensi ekonomi, Indonesia dapat mengurangi dampak negatif dari konflik di Timur Tengah,” kata Helmy.
Senada, Anggota Komisi I DPR RI Muhamad Farhan menjelaskan dampak dari konflik di Timur Tengah yang harus diwaspadai Indonesia.
Beberapa di antaranya terhambatnya impor minyak mentah dan bahan pangan dasar seperti beras, kedelai, dan gandum, jika perairan Teluk Persia, Hormuz dan Suez terganggu akibat dampak konflik itu. “Sebab akan mempengaruhi arus masuk kebutuhan pokok, akibatnya harga akan naik dan inflasi tinggi,” kata Farhan.
Maka dari itu, kata dia, Indonesia juga perlu melakukan antisipasi dengan mengeluarkan kebijakan ekonomi guna menghindari harga pangan yang tinggi.
Di tengah agresi Israel ke Jalur Gaza yang terus berlangsung sejak 7 Oktober 2023, kata Farhan, kawasan Timur Tengah semakin memanas akibat eskalasi perseteruan antara Iran dan Israel.
Permusuhan terbaru antara kedua musuh bebuyutan tersebut dipicu serangan Israel terhadap Konsulat Iran di Damaskus, Suriah pada 1 April lalu.
Iran menuding Israel bertanggung jawab atas serangan fatal terhadap fasilitas diplomatiknya yang menewaskan sedikitnya tujuh anggota Korps Garda Revolusi Islam Iran, termasuk dua jenderal penting.
Iran kemudian melancarkan serangan balasan dengan menembakkan puluhan rudal balistik dan ratusan pesawat nirawak ke Israel pada 13 April. Israel mengklaim serangan itu berhasil digagalkan dan hanya menyebabkan kerusakan ringan pada sebuah pangkalan militernya.
Wacana Kenaikan Tarif KRL Ancam Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat Berpenghasilan Rendah
Sukamta: Kota Yogya Perlu Siapkan Peta Jalan Penanganan Sampah Jangka Panjang
Pemerintah Perlu Lakukan Dialog Multilateral Redam Konflik di Timur Tengah
Larangan Toko Kelontong Beroperasi 24 Jam Bentuk Diskriminasi terhadap Pelaku Usaha Kecil
Bicara di Hadapan Liga Al-Quds, DPR Tegaskan Indonesia Tolak Normalisasi Hubungan dengan Israel
Mulyanto Sesalkan Impor Migas dari Singapura Semakin Meningkat
Halal Bihalal Relawan ITS, Hadirkan Rektor ITS ke-7 Prof. Ir. Soegiono Pompa Semangat Para Relawan
Proyek BMTH di Pelabuhan Benoa Diharapkan Mampu Pulihkan Ekonomi Nasional
BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali
