Komisi IV Dorong KKP Tangani Alih Fungsi Pelabuhan Tegal Sari
Jakarta – Anggota Komisi IV DPR RI Yohanes Fransiskus Lema menyatakan bahwa Komisi IV DPR RI akan mendorong Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk segera turun tangan dalam mengambil alih fungsi di Pelabuhan Tegal Sari, di Kota Tegal, Jawa Tengah.
Demikian diungkapkan Ansy Lema, sapaan akrabnya, usai mengikuti pertemuan Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VI DPR RI beserta Dirjen Perikanan Tangkap KKP, Dirjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan Perikanan, Sekretaris Daerah Kota Tegal, serta nelayan Pelabuhan Tegal Sari, di Tegal, Jawa Tengah, Jumat (2/9/2022).
“Salah satu aspirasi yang kami terima dari nelayan-nelayan, yaitu mengenai adanya keterbatasan di Pelabuhan Tegal Sari. Maka, kami ingin mendorong KKP untuk segera turun tangan terhadap alih fungsi pelabuhan Tegal Sari terkait pelebaran pelabuhan mengingat demikian crowded-nya kapal-kapal yang masuk di pelabuhan ini,” ungkap politisi PDI-Perjuangan itu.
Komisi IV juga menerima aspirasi dari para nelayan mengenai kemungkinan terjadinya kebakaran di pelabuhan dan sekitarnya. Menanggapi hal tersebut, Ansy Lema berharap KKP dapat memenuhi kebutuhan para nelayan dengan memperlengkapi sarana dan prasarana alat pemadam kebakaran di setiap pelabuhan.
“Kita (Komisi IV) berharap adanya perhatian dengan menghadirkan sarana dan prasarana alat pemadam kebakaran. Sehingga menjadi antisipasi bagi setiap kapal-kapal yang berlabuh. Semacam sistem hydrant yang wajib di setiap pelabuhan untuk mempermudah aksi cepat tanggap darurat jika terjadi kebakaran,” imbaunya.
Berdasarkan keluhan dari para nelayan, Komisi VI DPR RI menilai KKP perlu melakukan sosialisasi alat tangkap dan sosialisasi menyangkut rencana implementasi kebijakan penangkapan ikan terukur kepada para nelayan di Pelabuhan Tegal Sari. Sedangkan terkait dengan pelayanan untuk para nelayan, KKP perlu memfasilitasi dengan membuat semacam kedai perizinan di Pelabuhan Tegal Sari. Kedai perizinan tersebut bertujuan untuk mempermudah para nelayan dalam mengakses berbagai hal perizinan dan keperluan lainnya.
“Terkait dengan pelayanan, kami (Komisi IV) kira perlu adanya semacam kedai perizinan di pelabuhan ini. Hal itu untuk mempermudah para nelayan mengakses berbagai hal perizinan dan yang lainnya, sekaligus juga menjadi fasilitas atau media yang menjembatani komunikasi yang lebih murah, efisien dan cepat. Pelayanan yang prima yang dilakukan oleh KKP terhadap para nelayan,” tutup legislator dapil Nusa Tenggara Timur II tersebut.
Jakarta – Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto menyesalkan nilai impor Migas (Minyak dan Gas) nasional dari Singapura yang semakin hari bukan semakin berkurang, melainkan semakin meningkat. Menurutnya, hal ini merupakan kabar buruk bagi pengelolaan Migas nasional.
Hal tersebut diungkapkannya menyusul rencana Menteri ESDM yang akan menaikkan impor BBM menjadi sebesar 850 ribu barel per hari (bph), terutama dari Singapura. “Pemerintah jangan manut saja didikte oleh mafia migas. Harus ada upaya untuk melepas ketergantungan impor migas. Paling tidak impor migas ini harus terus-menerus dikurangi. Jangan sampai pemerintah tersandera oleh mafia impor migas,” ungkap Mulyanto dalam keterangan tertulis yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Kamis (25/4/2024).
Untuk itu, lanjut Politisi dari Fraksi PKS ini, perlu adanya terobosan berarti terkait upaya pembangunan dan pengelolaan kilang minyak nasional di tanah air. Pasalnya, Sejak Orde Baru belum ada tambahan pembangunan kilang minyak baru, sementara rencana pembangunan Kilang Minyak Tuban, sampai hari ini tidak ada kemajuan yang berarti.
“Masa kita kalah dan tergantung pada Singapura, karena kita tidak punya fasilitas blending dan storage untuk mencampur BBM. Padahal sumber Migas kita tersedia cukup besar dibandingkan mereka,” tambahnya.
Mulyanto berharap Pemerintah mendatang perlu lebih serius menyelesaikan masalah ini. Hal itu jika memang ingin mengurangi defisit transaksi berjalan sektor migas serta melepas ketergantungan pada Singapura. Diketahui, Singapura dan Malaysia memiliki banyak fasilitas blending dan storage yang memungkinkan untuk mencampur berbagai kualitas BBM yang diproduksi dari berbagai kilang dunia, untuk menghasilkan BBM yang sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan.
“Karena kita tidak memiliki fasilitas ini maka kita terpaksa mengimpor BBM sesuai dengan spesifikasi kebutuhan kita dari negara jiran tersebut,” pungkasnya.
Untuk diketahui, produksi minyak nasional saat ini hanya mencapai sekitar 600 ribu barel per hari, sementara kebutuhan mencapai 840 ribu barel per hari. Kekurangan tersebut harus ditutupi melalui impor, dengan 240 ribu barel per hari berasal dari minyak mentah dan 600 ribu barel per hari dari BBM.
Denpasar – Proyek Bali Maritime Tourism Hub (BMTH) yang sedang dibangun di Pelabuhan Benoa, diharapkan mampu memulihkan ekonomi nasional, selain mempromosikan pariwisata Bali lebih luas lagi.
Demikian disampaikan Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Martin Manurung saat memberi sambutan pembuka pada pertemuan Komisi VI dengan sejumlah direksi BUMN yang terlibat dalam pembangunan BMTH. Komisi VI berkepentingan mengetahui secara detail progres pembangunan proyek strategi nasional tersebut.
“Ini proyek strategis nasional (PSN) yang diharapkan mampu memulihkan ekonomi nasional melalui kebangkitan pariwisata Bali. Proyek BMTH diharapkan mampu membangkitkan kembali sektor pariwisata Bali pasca pandemi Covid 19,” katanya saat memimpin pertemuan dalam Kunjungan Kerja Reses Tim Komisi VI DPR RI di Denpasar, Bali, Senin (22/4/2024).
Dijelaskan Martin, PSN ini dikelola PT. Pelindo III yang merupakan mitra kerja Komisi VI DPR RI. Proyek ini membutuhkan dukungan berbagai pihak, seperti PT. Pertamina Patra Niaga, PT. Pertamina Gas Negara, dan pihak terkait lainnya, agar bisa bekerja optimal dalam memulihkan ekonomi nasional. Pariwisata Bali yang sudah dikenal dunia juga kian meluas promosinya dengan eksistensi BMTH kelak.
Proyek ini, sambung Politisi Fraksi Partai Nasdem tersebut, memang harus dikelola secara terintegrasi. Namun, ia menilai, progres pembangunan BMTH ini cenderung lamban. Untuk itu, ia mengimbau semua BUMN yang terlibat agar solid berkolaborasi menyelesaikan proyek tersebut.
Jakarta – Anggota Komisi VII DPR RI Dyah Roro Esti mengungkapkan bahwa konflik antara Iran dan Israel dapat memiliki implikasi ekonomi dan geopolitik yang signifikan, terutama dalam segi harga minyak mentah dunia (crude palm oil/CPO).
“Konflik antara Iran dan Israel dapat memiliki implikasi ekonomi dan geopolitik. Terutama dalam segi harga minyak mentah dunia,” ujar Roro dalam siaran pers yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Kamis (25/4/2024).
Meski, saat ini harga minyak mentah dunia masih terpantau cukup stabil, dan per tanggal 22 April 2024 pukul 16.00, harga untuk WTI Crude Oil berada pada kisaran 82,14 dolar AS per barel, dan untuk Brent berada pada kisaran 86,36 dolar AS per barel. Namun, konflik di jazirah arab itu berpotensi menimbulkan kenaikan harga minyak mentah dunia, yang bisa menembus 100 dolar AS per barel.
Terkait dengan dampak dari konflik geopolitik terhadap kondisi harga BBM di dalam negeri tersebut, Politisi dari Fraksi Partai Golkar menjelaskan bahwa dari pihak pemerintah, melalui Menteri Koordinator Bidang Ekonomi Airlangga Hartarto, telah menegaskan dan memastikan bahwa harga Bahan Bakar Minyak (BBM) tidak akan naik akibat konflik ini, paling tidak sampai bulan Juni 2024 ini.
“Untuk selanjutnya, Pemerintah masih perlu melihat dan mengobservasi lebih lanjut terlebih dahulu. Saya berharap agar dampak dari eskalasi konflik di Timur Tengah ini masih bisa ditahan dan diatasi oleh Pemerintah Indonesia, sehingga kenaikan BBM masih bisa dihindari,” pungkasnya.
Mulyanto Sesalkan Impor Migas dari Singapura Semakin Meningkat
Proyek BMTH di Pelabuhan Benoa Diharapkan Mampu Pulihkan Ekonomi Nasional
Dyah Roro Ingatkan Konflik di Jazirah Arab Berimplikasi Kenaikan Harga Minyak
Suntikan PMN Diharapkan Tambah Keuntungan Negara, Demi Kesejahteraan Rakyat
BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali
Mulyanto Sesalkan Impor Migas dari Singapura Semakin Meningkat
Halal Bihalal Relawan ITS, Hadirkan Rektor ITS ke-7 Prof. Ir. Soegiono Pompa Semangat Para Relawan
Proyek BMTH di Pelabuhan Benoa Diharapkan Mampu Pulihkan Ekonomi Nasional
BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali
