Kemenkumham Dorong Pemanfaatan Hak Kekayaan Intelektual untuk Tingkatkan Perekonomian Daerah
Banjarmasin – Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) mengingatkan pentingnya Hak Kekayaan Intelektual (HKI) bagi pelaku usaha, terutama dalam upaya meningkatkan perekonomian daerah. HKI merupakan hak eksklusif yang diberikan oleh negara untuk karya dan kreasi yang timbul dari hasil olah pikir, karsa, rasa yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia dan bernilai ekonomi.
“Melalui Kekayaan Intelektual diharapkan sebagai sumber potensi peningkatan ekonomi daerah,” terang Plt. Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Kemenkumham RI Razilu di Banjarmasin, Senin (08/11/2021).
Dijelaskan Razilu, untuk menghasilkan karya intelektual cukup sederhana. Salah satunya memberikan nilai tambah pada suatu produk yang dimiliki.
Misalnya bisnis kopi. Produk yang memiliki merek dagang dengan kemasan menarik bisa didaftarkan untuk mendapatkan HKI.
Keuntungan berlipat ganda pun bakal diraih pemilik bisnis produk tersebut dengan harga jual lebih mahal dan peningkatan pemasaran yang jauh lebih luas.
“Jadi HKI ini salah satu strategi menaikkan nilai pada sebuah produk yang pada akhirnya meningkatkan ekonomi masyarakat yang terdampak untung,” jelas Razilu yang juga menjabat Inspektur Jenderal Kemenkumham.
Ditegaskan dia pula, mereka yang berkecimpung di dunia bisnis tetapi tidak memanfaatkan sistem HKI ada kemungkinan melanggar HKI orang lain.
Bahkan bisa menghadapi “entry barrier” atau penghalang masuk pada proses Bea Cukai di negara tujuan ekspor jika produknya untuk pemasaran secara global.
Kemudian produk tanpa HKI juga lemah dalam kompetisi perdagangan lantaran tidak punya hak monopoli murni, sehingga akan banyak orang berkompetisi alias menjual produk yang sama.
“Produk atau proses yang dihasilkan lemah dalam mempertahankan keunggulannya karena akan ada pihak lain bisa mengungguli,” paparnya.
Untuk itulah, Razilu menyatakan ke depannya pelayanan KI di Kemenkumham semakin dipermudah dan dipercepat melalui pemanfaatan teknologi informasi agar lebih efektif dan efisien.
“Kita mendorong auto approval untuk setiap permohonan KI yang dilakukan secara online sebagai komitmen peningkatan layanan bagi masyarakat. Jadi, hari itu diajukan, hari itu juga disetujui,” tegasnya.
Razilu hadir di Bumi Lambung Mangkurat membuka Seminar Promosi dan Diseminasi Kekayaan Intelektual Lainnya yang digelar Kanwil Kemenkumham Kalsel.
BERITA
Hadiri MIKTA ke-10, Puan Maharani Suarakan Perdamaian Dunia di Meksiko
Jakarta – Ketua DPR RI Dr. (H.C) Puan Maharani menghadiri agenda 10th MIKTA Speakers’ Consultation di Meksiko, Senin (6/5/2024) siang waktu setempat. Agenda ini merupakan forum pertemuan konsultatif antara negara-negara kekuatan menengah (middle power) yang terdiri dari negara Meksiko, Indonesia, Korea Selatan, Turki, dan Australia.
Forum ini mengusung tema ‘The Coordinated Action of Parliaments to Build a More Peaceful, Equitable, and Fair World’ atau ‘Aksi Parlemen yang Terkoordinasi untuk Membangun Dunia yang Lebih Damai, Seimbang, dan Adil’. Saat berbicara, dirinya mengingatkan agar para anggota MIKTA menjembatani perbedaan dan menurunkan ketegangan akibat polarisasi antar kekuatan besar.
“Negara anggota MIKTA perlu mendapat kepercayaan dari berbagai kekuatan besar untuk berperan sebagai honest broker. MIKTA juga perlu mendorong pelaksanaan tatanan internasional yang berbasis aturan (rules-based international order),” tutur Puan melalui rilis kepada Parlementaria, di Jakarta, Selasa (7/5/2024).
Diketahui, honest broker kerap digunakan dalam kapasitas seseorang atau lembaga sebagai mediator yang netral. Honest broker menyampaikan pandangan dari dua sisi berbeda dalam sebuah persetujuan atau tidak persetujuan, sehingga membantu keduanya untuk mencapai kesepakatan bersama.
Pada 10th MIKTA Speakers’ Consultation sesi pertama yang membahas soal perdamaian global, ia berharap adanya dukungan untuk menguatkan reformasi tata kelola global terutama PBB. Sebagai model baru kerja sama lintas kawasan (cross-regional group). Menurutnya, MIKTA juga harus mendorong stabilitas dan perdamaian di kawasannya masing-masing (regional order). “Karena perdamaian di kawasan dapat menjadi building block bagi perdamaian dan stabilitas global,” tegasnya.
Politisi Fraksi PDI-Perjuangan itu pun menekankan peran krusial parlemen untuk mewujudkan perdamaian dunia. Ia menyebut melalui jaringan antar-parlemen, negara-negara MIKTA dapat memperkuat saling kepercayaan, dialog, dan kerja sama antar bangsa.
“Saya mengajak Parlemen negara-negara MIKTA untuk bersama menjadi pilar utama dalam membangun perdamaian dan stabilitas global. Dan kita harus menciptakan dunia yang lebih damai yang dapat menjamin keamanan dan menciptakan kesejahteraan bagi rakyat yang kita wakili,” tandas Puan.
BERITA
CPNS Setjen DPR RI 2023 Harus Jadi Motor Penggerak Organisasi Parlemen Modern
Jakarta – Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar mengingatkan kepada 97 orang Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR RI Tahun 2023 tentang adanya berbagai tantangan sebagai abdi negara ke depannya. Para CPNS di Setjen DPR RI ini, tegasnya, harus menjadi motor penggerak bagi organisasi parlemen modern.
”Jadi mereka tentu harus bisa menjadi bagian dari motor-motor penggerak organisasi untuk mempercepat proses mematangkan Parlemen Modern. Sehingga organisasi ini akan menjadi terlihat berlari lebih cepat untuk perubahan-perubahan dalam kerangka reformasi birokrasi,” ujar Indra saat membuka Orientasi CPNS Setjen DPR RI, di Ruang Abdul Muis DPR RI, Gedung Nusantara, DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (6/5/2024).
Para CPNS Setjen DPR RI yang sebagian besar merupakan generasi milenial dan generasi z, diharapkan dapat mengikuti flow kerja dan membantu percepatan-percepatan kerja di Setjen DPR RI. Diketahui, total ada 35.869 pelamar dari seluruh Indonesia yang mengikuti tes CPNS Setjen DPR RI tahun 2023, dan diperoleh 97 CPNS yang kemudian sudah mendapatkan Nomor Induk Pegawai (NIP).
”Tentu kerja-kerja digital itu mereka perlu tunjukkan untuk membantu percepatan-percepatan dalam penuntasan pekerjaan. Saya kira cara-cara manual itu perlu lama-lama dihapus, supaya waktu kita akan bisa lebih banyak mengerjakan pada hal-hal yang lebih strategis,” terangnya.
Para CPNS ini juga diharapkan, tambah Indra, dapat memberikan layanan terbaiknya kepada anggota DPR, sesuai dengan kapasitas dan kemampuan pada formasinya masing-masing. Sebab, menurut Indra, para CPNS yang diterima ini separuh lebih berkualifikasi S2 dan alumni perguruan tinggi dari luar negeri.
“Sehingga saya berharap dan berpikir ke depan organisasi Sekretariat Jenderal ini harus lebih benar-benar modern lagi dan bisa memberikan, yang paling penting bisa memberikan layanan kepada anggota dewan atau pimpinan dewan untuk menunjukkan kinerjanya kepada publik, kepada masyarakat,” sambungnya.
Lebih lanjut, Indra mengingatkan agar CPNS menjalani masa percobaan selama satu tahun dengan sebaik-baiknya. Tahapan ini, menurutnya, penting untuk menciptakan pribadi ASN yang unggul dan bertanggung jawab dengan berpegang pada nilai dasar yaitu Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif (AKHLAK).
“Maka mereka karena mereka ini CPNS akan dievaluasi setahun ke depan. Untuk itu dalam setahun ke depan mereka sudah saya ingatkan untuk menunjukkan dedikasinya, menunjukkan loyalitasnya, menunjukkan kemampuannya, menunjukkan kapasitasnya, untuk bisa mendorong organisasi menjadi lebih baik,” pungkasnya.
BERITA
Komisi II Serap Aspirasi dan Evaluasi Pemilu 2024 Di Bali
Denpasar – Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tandjung memimpin Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi II DPR RI di Bali. Kunjungan kali ini ingin menyerap aspirasi dan evaluasi pelaksanaan Pemilihan Umum 2024, sekaligus persiapan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2024.