Connect with us

Presiden Minta ICMI Matangkan Perumusan Ekonomi Pasar Pancasila

Presiden saat memberikan sambutan dalam acara peresmian pembukaan Silaturahmi Kerja Nasional (Silaknas) ICMI se-Indonesia dan Hari Ulang Tahun ke-27 ICMI(Biro Pers Setpres)

Jakarta – Presiden Joko Widodo mengapresiasi pemikiran-pemikiran besar yang dituangkan para tokoh-tokoh hebat yang tergabung dalam Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) untuk membangun Tanah Air. Salah satunya adalah pemikiran tentang ekonomi pasar Pancasila yang dicetuskan oleh Bacharuddin Jusuf Habibie selaku Ketua Dewan Kehormatan ICMI.

Kepala Negara langsung meminta para anggota ICMI untuk merumuskan pemikiran tersebut ke dalam proses perencanaan yang matang agar dapat segera diimplementasikan oleh pemerintah. Hal ini disampaikan langsung oleh Presiden saat memberikan sambutan dalam acara peresmian pembukaan Silaturahmi Kerja Nasional (Silaknas) ICMI se-Indonesia dan Hari Ulang Tahun ke-27 ICMI, yang digelar pada Jumat, 8 Desember 2017, di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat.

“Saya sekali lagi menunggu hasil dari ekonomi pasar Pancasila tadi yang disampaikan oleh Beliau (Bacharuddin Jusuf Habibie),” ujar Presiden.

Menurut Presiden, pemikiran tersebut sesuai dengan kondisi dan permasalahan yang dihadapi Indonesia saat ini, yaitu masalah kesenjangan di mana tidak hanya antara kaya dan miskin tapi juga kesenjangan antar wilayah. Guna mengatasi hal tersebut, pemerintah telah berkomitmen untuk melakukan pembangunan yang merata mulai dari daerah perbatasan hingga seluruh pelosok Tanah Air.

“Tapi yang paling penting menurut saya bahwa keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia ini betul-betul bisa kita implementasikan dengan pembangunan yang sekarang ini kita lakukan,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Presiden juga menyatakan bahwa saat ini pemerintah telah memulai pelaksanaan sejumlah program mulai dari redistribusi aset hingga pembangunan bank wakaf mikro sebagai salah satu upaya untuk mengurangi kesenjangan ekonomi sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia.

“Saya kira memang ini persoalan yang besar bagi bangsa kita ke depan bagaimana agar gini ratio dan kesenjangan itu betul-betul bisa kita ciutkan agar tidak semakin melebar,” ucap Presiden.

Isu keamanan juga tak luput dari arahan Presiden kepada para anggota ICMI. Apalagi saat ini stabilitas keamanan dan perdamaian dunia sedang diuji setelah sikap sepihak Presiden Amerika Serikat yang mengakui Jerusalem sebagai ibu kota Israel.

“Ini sungguh sangat mengejutkan, menjengkelkan, mendongkolkan,” kata Presiden mengungkapkan rasa jengkelnya.

Padahal lanjut Presiden, saat terakhir kali bertemu dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump dalam KTT ASEAN beberapa waktu lalu, keduanya masih berhubungan baik serta berbincang hangat saat jamuan makan malam.

“Saat makan malam kebetulan jejer dengan istri saya di sini terus, Presiden Trump di sini, saya di sini ngajak ngomong istri saya terus. Sepanjang makan malam ngajak ngomong Bu Jokowi, saya juga saya liatin terus,” ucapnya.

Oleh karena itu, Presiden meminta anggota ICMI untuk bersama-sama dengan pemerintah mempersiapkan diri menghadapi segala perubahan-perubahan dunia yang begitu sangat cepatnya. Baik perubahan di bidang teknologi, ekonomi, hingga sikap politik antar suatu negara.

Apalagi saat ini Indonesia diberikan kepercayaan oleh dua negara yang sedang mengalami konflik, yaitu Afghanistan dan Myanmar. Kekaguman Afghanistan terhadap kerukunan di Indonesia, membuahkan harapan agar Indonesia bisa ikut berperan menjadi mediator dalam konflik-konflik yang ada di Afghanistan agar dapat segera diselesaikan.

Sedangkan untuk Myanmar, Indonesia merupakan satu-satunya negara yang diberikan kepercayaan dan akses masuk untuk melakukan kegiatan kemanusiaan. Bahkan, PBB juga menyatakan dukungannya kepada Indonesia untuk membantu menyelesaikan krisis kemanusiaan di Rakhine State, Myanmar.

“Beliau (Sekjen PBB Antonio Guterres) sampaikan PBB di belakang penuh Indonesia dalam rangka ikut menyelesaikan problem yang ada di Rohingya, di Rakhine State karena mereka (PBB) nggak bisa masuk,” ujar Presiden.

Dengan tugas dan tanggung jawab tersebut, Presiden mengajak seluruh anggota ICMI dan masyarakat Indonesia untuk terus menjaga persatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam bingkai ‘Bhinneka Tunggal Ika’, Pancasila, dan Undang-Undang Dasar 1945.

“Kita sangat berharap sekali pada ICMI memberikan pemikiran-pemikiran besar dan insyaallah Indonesia akan menjadi negeri yang baldatun, toyibatun, warobbun gofur,” tutur Presiden.

Tampak hadir di acara ini, Presiden RI ke-3 Bacharuddin Jusuf Habibie, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin, Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofyan Djalil dan Ketua Umum ICMI Jimly Asshiddiqie.
Ping

Baca Selengkapnya
Tulis Komentar

BERITA

Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat

Oleh

Fakta News
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh saat memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024). Foto: DPR RI

Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.

“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).

Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.

Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.

Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.

Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.

Baca Selengkapnya

BERITA

Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil

Oleh

Fakta News
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily. Foto: DPR RI

Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.

“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).

Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.

Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.

“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.

Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.

“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.

Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.

Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar  siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.

“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.

Baca Selengkapnya

BERITA

Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi

Oleh

Fakta News
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024). Foto: DPR RI

Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.

“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).

Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.

“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.

Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.

“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.

Baca Selengkapnya