Presiden Minta ICMI Matangkan Perumusan Ekonomi Pasar Pancasila
Jakarta – Presiden Joko Widodo mengapresiasi pemikiran-pemikiran besar yang dituangkan para tokoh-tokoh hebat yang tergabung dalam Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) untuk membangun Tanah Air. Salah satunya adalah pemikiran tentang ekonomi pasar Pancasila yang dicetuskan oleh Bacharuddin Jusuf Habibie selaku Ketua Dewan Kehormatan ICMI.
Kepala Negara langsung meminta para anggota ICMI untuk merumuskan pemikiran tersebut ke dalam proses perencanaan yang matang agar dapat segera diimplementasikan oleh pemerintah. Hal ini disampaikan langsung oleh Presiden saat memberikan sambutan dalam acara peresmian pembukaan Silaturahmi Kerja Nasional (Silaknas) ICMI se-Indonesia dan Hari Ulang Tahun ke-27 ICMI, yang digelar pada Jumat, 8 Desember 2017, di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat.
“Saya sekali lagi menunggu hasil dari ekonomi pasar Pancasila tadi yang disampaikan oleh Beliau (Bacharuddin Jusuf Habibie),” ujar Presiden.
Menurut Presiden, pemikiran tersebut sesuai dengan kondisi dan permasalahan yang dihadapi Indonesia saat ini, yaitu masalah kesenjangan di mana tidak hanya antara kaya dan miskin tapi juga kesenjangan antar wilayah. Guna mengatasi hal tersebut, pemerintah telah berkomitmen untuk melakukan pembangunan yang merata mulai dari daerah perbatasan hingga seluruh pelosok Tanah Air.
“Tapi yang paling penting menurut saya bahwa keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia ini betul-betul bisa kita implementasikan dengan pembangunan yang sekarang ini kita lakukan,” ungkapnya.
Lebih lanjut, Presiden juga menyatakan bahwa saat ini pemerintah telah memulai pelaksanaan sejumlah program mulai dari redistribusi aset hingga pembangunan bank wakaf mikro sebagai salah satu upaya untuk mengurangi kesenjangan ekonomi sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia.
“Saya kira memang ini persoalan yang besar bagi bangsa kita ke depan bagaimana agar gini ratio dan kesenjangan itu betul-betul bisa kita ciutkan agar tidak semakin melebar,” ucap Presiden.
Isu keamanan juga tak luput dari arahan Presiden kepada para anggota ICMI. Apalagi saat ini stabilitas keamanan dan perdamaian dunia sedang diuji setelah sikap sepihak Presiden Amerika Serikat yang mengakui Jerusalem sebagai ibu kota Israel.
“Ini sungguh sangat mengejutkan, menjengkelkan, mendongkolkan,” kata Presiden mengungkapkan rasa jengkelnya.
Padahal lanjut Presiden, saat terakhir kali bertemu dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump dalam KTT ASEAN beberapa waktu lalu, keduanya masih berhubungan baik serta berbincang hangat saat jamuan makan malam.
“Saat makan malam kebetulan jejer dengan istri saya di sini terus, Presiden Trump di sini, saya di sini ngajak ngomong istri saya terus. Sepanjang makan malam ngajak ngomong Bu Jokowi, saya juga saya liatin terus,” ucapnya.
Oleh karena itu, Presiden meminta anggota ICMI untuk bersama-sama dengan pemerintah mempersiapkan diri menghadapi segala perubahan-perubahan dunia yang begitu sangat cepatnya. Baik perubahan di bidang teknologi, ekonomi, hingga sikap politik antar suatu negara.
Apalagi saat ini Indonesia diberikan kepercayaan oleh dua negara yang sedang mengalami konflik, yaitu Afghanistan dan Myanmar. Kekaguman Afghanistan terhadap kerukunan di Indonesia, membuahkan harapan agar Indonesia bisa ikut berperan menjadi mediator dalam konflik-konflik yang ada di Afghanistan agar dapat segera diselesaikan.
Sedangkan untuk Myanmar, Indonesia merupakan satu-satunya negara yang diberikan kepercayaan dan akses masuk untuk melakukan kegiatan kemanusiaan. Bahkan, PBB juga menyatakan dukungannya kepada Indonesia untuk membantu menyelesaikan krisis kemanusiaan di Rakhine State, Myanmar.
“Beliau (Sekjen PBB Antonio Guterres) sampaikan PBB di belakang penuh Indonesia dalam rangka ikut menyelesaikan problem yang ada di Rohingya, di Rakhine State karena mereka (PBB) nggak bisa masuk,” ujar Presiden.
Dengan tugas dan tanggung jawab tersebut, Presiden mengajak seluruh anggota ICMI dan masyarakat Indonesia untuk terus menjaga persatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam bingkai ‘Bhinneka Tunggal Ika’, Pancasila, dan Undang-Undang Dasar 1945.
“Kita sangat berharap sekali pada ICMI memberikan pemikiran-pemikiran besar dan insyaallah Indonesia akan menjadi negeri yang baldatun, toyibatun, warobbun gofur,” tutur Presiden.
Tampak hadir di acara ini, Presiden RI ke-3 Bacharuddin Jusuf Habibie, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin, Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofyan Djalil dan Ketua Umum ICMI Jimly Asshiddiqie.
Ping
Medan – Anggota Komisi X DPR RI Ledia Hanifa Amaliah menyampaikan keprihatinan mendalam terhadap mahalnya biaya pendidikan tinggi di perguruan tinggi negeri. Menurutnya, dengan mahalnya biaya pendidikan tinggi itu dapat menghambat pencapaian target pemerintah dalam meningkatkan Angka Partisipasi Kasar (APK) perguruan tinggi. Menurut data tahun 2023, APK untuk laki-laki hanya 29,12 persen dan untuk perempuan 33,87 persen, angka yang jauh dari target yang diharapkan.
Konsekuensinya, tambah Ledia, dengan biaya pendidikan yang sangat mahal itu banyak calon mahasiswa yang terhambat untuk melanjutkan pendidikan. “Dengan mahalnya perguruan tinggi negeri ini, bagaimana mungkin kita bisa mencapai target APK yang lebih baik jika banyak anak-anak kita yang tidak mampu melanjutkan pendidikan karena biaya?” ujar Ledia kepada Parlementaria, di Kota Medan, Sumatera Utara, Senin (06/05/2024).
Diketahui, Angka Partisipasi Kasar (APK) Perguruan Tinggi (PT) adalah perbandingan antara jumlah penduduk yang masih bersekolah di jenjang pendidikan Perguruan Tinggi (PT) (tanpa memandang usia penduduk tersebut) dengan jumlah penduduk yang memenuhi syarat resmi penduduk usia sekolah di jenjang pendidikan Perguruan Tinggi (PT) (umur 19- 23 tahun).
Ledia pun mengkritik sistem Uang Kuliah Tunggal (UKT) yang berlaku di banyak perguruan tinggi, yang menurutnya masih memberatkan bagi sebagian besar calon mahasiswa. “Ada perguruan tinggi dengan sistem UKT yang sangat tinggi, dan ada pula yang menengah namun tetap mahal, belum lagi adanya uang pangkal yang harus dibayar di awal,” ujar politisi Alumni Master Psikologi Terapan dari Universitas Indonesia ini.
Ledia juga menyoroti perlunya sebuah sistem pendidikan tinggi yang lebih pro kepada masyarakat, terutama bagi warga negara Indonesia yang memiliki kemampuan akademis namun ada keterbatasan ekonomi. “Kita perlu membuat sistem yang lebih baik, yang lebih mendukung anak-anak kita untuk bisa kuliah tanpa dibebani biaya yang tidak mampu mereka tanggung,” ujar Politisi Fraksi PKS ini.
Lebih lanjut, Ledia menegaskan bahwa pendidikan tinggi harus diakses oleh semua lapisan masyarakat. “Kita membuat kampus itu mandiri, namun bukan berarti kita bisa mengabaikan warga negara Indonesia, terutama anak-anak muda kita yang sebenarnya punya kemampuan dalam akademisnya tapi tidak dalam ekonominya,” ujarnya.
Kebijakan saat ini, menurut Ledia, harus segera dibahas dan diperbaiki, dengan keterlibatan langsung dari kampus-kampus dan pemerintah untuk mencari solusi yang efektif. “Perlu ada diskusi serius antara pemerintah dengan perguruan tinggi untuk menata ulang sistem pendanaan pendidikan tinggi di negara kita,” tutur Ledia.
Dalam mencari solusi, Ledia juga menyarankan agar perguruan tinggi negeri bisa terhubung lebih baik dengan program beasiswa dan bantuan finansial lainnya yang bisa membantu meringankan beban mahasiswa. “Harus ada lebih banyak opsi beasiswa dan bantuan finansial yang dapat diakses oleh mahasiswa yang membutuhkan,” ucap Ledia.
Ledia berharap bahwa dengan perbaikan sistem yang lebih inklusif dan mendukung, Indonesia bisa mencapai tujuan menjadi negara dengan sumber daya manusia yang unggul pada 2045. “Ini semua tentang membangun fondasi yang kuat untuk pendidikan tinggi di Indonesia, memastikan semua anak berhak dan mampu mendapatkan pendidikan yang layak,” pungkasnya.
Maros – Anggota Komisi II DPR RI Rosiyati MH Thamrin mengecam kebijakan terkait sertifikat tanah yang merugikan masyarakat. Dalam pernyataannya, ia menyampaikan keprihatinannya terhadap biaya Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang melonjak drastis setelah penerbitan sertifikat tanah.
“Sangat disayangkan melihat betapa besarnya biaya PBB yang harus ditanggung masyarakat setelah memiliki sertifikat tanah. Hal ini menjadi hambatan besar bagi petani dan pengguna lahan lainnya untuk mendaftarkan tanah mereka,” ujar Rosiyati MH Thamrin saat Kunjungan Kerja Reses Tim Komisi II ke Maros, Sulawesi Selatan, Senin (06/05/2024).
Menurutnya, masyarakat enggan membuat sertifikat tanah karena adanya komponen biaya PBB yang meningkat secara signifikan setelah kepemilikan tanah tersebut bersertifikat. Hal ini berdampak negatif terutama bagi para petani dan pengguna lahan lainnya yang mayoritas hidup dengan penghasilan terbatas.
Rosiayati pun menyerukan pentingnya koordinasi antara pemerintah daerah dan Dinas Pajak untuk meninjau ulang kebijakan terkait tarif PBB. “Saya berharap agar Dinas Pajak dapat mempertimbangkan kondisi ekonomi masyarakat yang terdampak dan menyesuaikan tarif PBB dengan lebih adil,” tambahnya.
Kemudian, Politisi Fraksi PDI-Perjuangan itu juga menegaskan bahwa pembenahan terhadap kebijakan tersebut penting dilakukan agar masyarakat merasa lebih terbantu dan terjamin hak-haknya atas tanah yang mereka miliki.
“Pemerintah harus fokus pada upaya mempermudah akses masyarakat terhadap kepemilikan tanah dengan biaya yang terjangkau, sehingga tidak menghambat pembangunan dan kesejahteraan masyarakat,” tutupnya.
Medan – Anggota Komisi X DPR RI Ledia Hanifa Amaliah mengungkapkan, kekhawatirannya terkait kesiapan pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional (PON) XXI yang dijadwalkan pada September 2024 di Aceh dan Sumatera Utara. Ledia menyatakan bahwa meskipun pemerintah daerah telah berkomitmen dengan mengalokasikan dana besar, masih terdapat kekurangan yang perlu ditangani oleh pemerintah pusat.
“Pemerintah Provinsi Sumatera Utara telah mengeluarkan anggaran sekitar Rp2,1 triliun, dan belum lagi dari Pemerintah Kabupaten/Kota dari APBD untuk pembangunan venue dan lain-lain. Namun, ada beberapa hal penting yang masih harus di-cover oleh pemerintah pusat,” ujar Ledia, Medan, Sumatera Utara, Senin (6/5/2024).
Menurutnya, masih ada kebutuhan dana tambahan untuk menyelesaikan infrastruktur yang belum rampung. “Persoalnnya ada hal yang harus dicover oleh pemerintah pusat, apakah itu bisa selesai atau enggak. Kita belum tahu sampai sekarang pemerintah daerah juga enggak bisa apa-apa, itu sangat tergantung dari pusat,” ujarnya.
Ledia juga menyampaikan bahwa Komisi X DPR RI telah mengusulkan agar penundaan PON hingga awal tahun 2025 untuk memastikan semua persiapan bisa tuntas. “Beberapa dari kami sudah mengusulkan untuk ditunda sampai Januari atau Februari 2025 sehingga penyelenggaraannya bisa berjalan dengan baik dan tidak terburu-buru,” tegas Ledia.
Selain itu, Ledia menekankan bahwa ada kesamaan situasi dengan PON sebelumnya di Papua, yang juga harus diundur karena pandemi COVID-19. “Situasinya serupa dengan apa yang terjadi di Papua. Jika memang belum siap, jangan dipaksakan,” tegasnya.
Ledia juga berharap dengan waktu yang masih ada, bisa di optimalkan dengan baik. “Harapan nanti penyelenggarannya bisa berjalan dengan baik, karena ini baru pertama kali diselenggarakan di dua provinsi, belum lagi setelah itu ada peparnas untuk disabilitas. Nah jadi memang harusnya lebih matang, kalau memang belum siap jangan dipaksakan,” ungkap Ledia.
Pemerintah Provinsi Sumatera Utara telah berkomitmen untuk juga menggunakan venue yang sudah ada dengan memperbaikinya. Namun, Ledia menyatakan, “Sekarang ini yang ditunggu adalah dukungan anggaran dari pemerintah pusat, bisa atau tidak,” ungkapnya.
Ditambah lagi, menurut Ledia, “Telah dianggarkan dari Kementerian Pemuda dan Olahraga sebanyak Rp300 miliar untuk biaya operasional seperti pembayaran wasit dan juri, namun untuk infrastruktur, kecepatan penyelesaian dari pemerintah pusat masih menjadi tanda tanya”.
Kekhawatiran terus mengemuka seiring dengan mendekatnya waktu pelaksanaan PON XXI, dengan banyak pihak berharap agar pemerintah pusat dapat segera mengambil tindakan untuk menyelesaikan persiapan yang masih tertunda.
Target APK Pendidikan Tinggi Tidak Mungkin Tercapai Jika Biaya Kuliah Mahal
Geramnya Komisi II terhadap Biaya PBB yang Membengkak Akibat Sertifikat Tanah
PON XXI Sebentar Lagi, Pembangunan Venue Ternyata Belum Tuntas!
Legislator Soroti Kepemilikan Tanah oleh Orang Asing Di Bali
Sofyan Tan Dorong Penambahan Dana Beasiswa KIP Kuliah, Berharap Capai 10 Juta Mahasiswa
Indra Iskandar Imbau Pegawai Setjen DPR Optimalkan Fasilitas Taspen dan Tapera
Komisi X Desak Evaluasi Status Otonomi PTN-BH Guna Akhiri Polemik Nomimal UKT
Siswi SMP di Lampung Alami Kekerasan Seksual, Adde Rosi: Tangkap Tiga Pelaku Buron!
Komisi II Serap Aspirasi dan Evaluasi Pemilu 2024 Di Bali
