Menko Airlangga: Sentra Vaksinasi dan Tenaga Kesehatan Menjadi Fokus Perhatian Upaya Pengendalian Pandemi Covid-19
Ambon – Pemerintah terus berkomitmen menggencarkan pelaksanaan vaksinasi bagi masyarakat untuk mencapai target herd immunity pada akhir tahun ini. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, selaku Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Penanganan Ekonomi Nasional (KPC-PEN) kembali meninjau sentra vaksinasi di wilayah timur Indonesia, tepatnya di Kota Ambon, Senin (4/10).
Menko Airlangga mengapresiasi antusiasme warga Kota Ambon yang datang untuk melakukan vaksinasi di Tribun Lapangan Merdeka. Sentra vaksinasi di Tribun Lapangan Merdeka tersebut, diselenggarakan mulai 22 September hingga 14 Oktober 2021 mendatang. Target capaian vaksinasi dalam periode 3 minggu tersebut sebanyak 20 ribu orang, sedangkan pelaksanaan pada 4 Oktober 2021 ini ditargetkan bagi 2 ribu orang.
Pelaksanaan vaksinasi dilakukan oleh vaksinator yang terbagi menjadi 7 tim serta berasal dari Puskesmas pada Dinas Kesehatan Kota Ambon dan tim dari TNI. Sementara itu, jenis vaksin yang digunakan yakni Sinovac, AstraZeneca, dan Moderna.
“Diharapkan dengan adanya kegiatan tersebut dapat memudahkan masyarakat untuk vaksinasi dan meningkatkan capaian vaksinasi secara signifikan. Tak lupa, jalankanlah selalu protokol kesehatan 3M yakni mencuci tangan, memakai masker dan menjaga jarak,” imbau Menko Airlangga.
Sampai dengan 3 Oktober 2021, vaksinasi di Lapangan Merdeka tersebut tercatat telah mencapai 1.097 orang. Sedangkan untuk capaian keseluruhan Dosis 1 di Kota Ambon yaitu 197.895 orang (72,22%), Dosis 2 yaitu 107.902 orang (39,4%), dari target 274.194 orang,
Stok vaksin di Provinsi Maluku juga relatif mencukupi, sementara untuk Kota Ambon masih mencukupi untuk 19 hari ke depan. Tercatat hanya ada dua kabupaten yang mempunyai estimasi stok kurang dari 14 hari yakni di Kabupaten Kep. Aru dan Kabupaten Kep. Tanimbar.
Provinsi Maluku mengalami penurunan kasus aktif sebesar 94,67% dalam kurun waktu 9 Agustus s.d. 03 Oktober 2021. Puncak penambahan kasus harian di Provinsi Maluku terjadi pada bulan Juli, tepatnya di 6 Juli 2021 dengan mencatatkan sejumlah 349 kasus.
Saat ini, tren kasus harian Covid-19 di Provinsi Maluku sudah menurun, walaupun masih fluktuatif. Rata-rata kasus harian pada minggu terakhir September 2021 hanya single digit yakni 4 kasus per hari. Tercatat penambahan kasus harian tertinggi terjadi pada 23 September sebanyak 37 kasus. Hal ini yang mendorong Provinsi Maluku berhasil masuk Level Asesmen 2. Sementara, Kota Ambon pun berada pada Level Asesmen 2.
“Kita ucapkan selamat dan terima kasih kepada Gubernur dan jajarannya atas keberhasilan masuk Level 2. Seperti yang tadi dilaporkan, saya yakin penanganan Covid-19 di Maluku dan Ambon sudah baik. Namun kita tidak boleh berpuas diri, harus tetap waspada,” ungkap Menko Airlangga
Pada kesempatan yang sama, Menko Airlangga juga bertemu muka dan memberi semangat para tenaga kesehatan di Kota Ambon yang selama ini telah berjuang maksimal untuk menangani Covid-19 dan menjalankan proses vaksinasi bagi seluruh masyarakat.
“Kalau ada RS Covid-19 yang sekarang jumlah pasiennya relatif nol (tidak ada), tapi itu belum boleh ditutup karena belum ada satu negara yang mengangkat (status) pandemi. Harus tetap siap, jangan sampai tidak siap jika sampai terjadi kenaikan kasus lagi. Kemudian, saya harap suntikan booster nakes bisa dipercepat jadi tidak ada nakes yang terekspos,” paparnya.
Perwakilan tenaga kesehatan yang hadir berasal dari 22 Puskesmas, 8 RS Rujukan Covid-19 dan Fasyankes pelaksana vaksinasi, kemudian perwakilan RS Lapangan, KKP, BTKL, BPOM, yang keseluruhannya berjumlah 105 orang, serta perwakilan dari tim vaksinator sejumlah 49 orang. Menko Airlangga dalam kesempatan tersebut juga menyerahkan secara simbolis, bantuan berupa sembako dan bantuan dana pendidikan bagi anak-anak tenaga kesehatan.
Turut hadir mendampingi Menko Airlangga antara lain Menteri Perindustrian, Gubernur Maluku, Anggota DPR RI, Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan, Deputi Bidang Koordinasi Badan Usaha Milik Negara, Riset, dan Inovasi, serta Wali Kota Ambon.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.
“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.
Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.
“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.
Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.
“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.
Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.
Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.
“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.
Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.
“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).
Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.
“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.
Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.
“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Tekan Biaya Logistik, Komisi V Dorong Kemenhub Tingkatkan Transportasi Laut
