Menteri PPPA: Kolaborasi Kunci Wujudkan Kesetaraan Gender
Jakarta – Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Bintang Puspayoga menegaskan bahwa kolaborasi merupakan kunci utama untuk mewujudkan kesetaraan gender. Menurut Menteri Bintang, selama ini Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) tidak hanya menekankan kolaborasi lintas sektor, tetapi juga mendorong kolaborasi antar perempuan dalam setiap program kerja.
“Kolaborasi tidak hanya dilakukan dengan Kementerian/Lembaga, pemerintah daerah, lembaga masyarakat, ataupun dunia usaha, tetapi kolaborasi antar perempuan untuk saling memberikan dukungan satu sama lain juga harus didorong dan diperkuat. Para perempuan harus bersatu karena perempuan adalah advokat terbaik bagi kaumnya. Perempuan lah yang paling mengetahui masalah dan solusi yang melingkupi dirinya,” ujar Menteri Bintang dalam Indonesia Women’s Forum 2021 secara virtual, Rabu (29/9).
Lebih lanjut, Menteri Bintang menuturkan, meskipun saat ini masih terdapat berbagai permasalahan yang diakibatkan oleh konstruksi sosial yang berkembang di masyarakat, seperti banyaknya perempuan yang tidak mendapatkan akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat pembangunan yang setara dengan laki-laki, sehingga menyebabkan potensinya tidak termaksimalkan, tetapi pada kenyataannya perempuan memegang banyak peranan penting.
“Perempuan menentukan kualitas generasi penerus, demikian juga kepemimpinan perempuan meningkatkan ekonomi, ketahanan pangan, dan membuka berbagai peluang lintas generasi. Selain itu, dalam perjuangan melawan COVID-19, perempuan menjadi tulang punggung dari proses pemulihan di dalam komunitas, baik secara sosial maupun ekonomi,” ungkap Menteri Bintang.
Head of Programmes United Nations (UN) Women Indonesia, Dwi Yuliawati Faiz sepakat bahwa perempuan memiliki peranan penting, terutama dalam menghadapi pandemi Covid-19. Ia mengatakan, studi ‘Menilai Dampak Covid-19 terhadap Kesetaraan Gender’ yang dilakukan oleh UN Women menggambarkan bahwa pandemi Covid-19 memiliki dampak yang lebih besar kepada perempuan daripada laki-laki.
“Salah satunya berkaitan dengan pekerjaan tidak berbayar, artinya mengerjakan pekerjaan rumah tangga, mengasuh anak, merawat orangtua yang sedang sakit, merawat orang sakit itu 36 persen lebih banyak dilakukan oleh perempuan,” ujar Dwi.
Dwi juga mengungkapkan bahwa Covid-19 telah menimbulkan dampak ekonomi yaitu pengurangan 82 persen pendapatan perempuan dari usaha informal.
“Meskipun begitu, perempuan juga lebih cerdik dalam melihat kesempatan. Berdasarkan studi yang kami lakukan, banyak sekali bisnis perempuan yang meningkat penggunaan platform internetnya untuk menjual produknya. Diperkirakan 54 persen usaha mikro milik perempuan sekarang menggunakan internet untuk menjual produk, dibandingkan dengan 39 persen usaha mikro milik laki-laki. Hal ini menunjukkan, perempuan bukan hanya bertahan, tetapi juga bertumbuh,” imbuh Dwi.
Sementara itu Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Provinsi DKI Jakarta, Fery Farhati membagikan cerita awal mula ia menggagas Ibu Ibukota Awards. Menurutnya, perempuan pada umumnya dapat menyelesaikan atau mencari solusi dari permasalahan di lingkup terkecil masyarakat, yaitu keluarga.
“Ketika kepedulian perempuan dalam mengurus isu-isu yang ada di hadapannya itu diperluas, misalnya ke lingkungan sekitarnya, maka dampaknya akan besar, sehingga kebermanfaatannya bisa dirasakan oleh masyarakat luas. Itulah yang mendorong saya untuk menggagas Ibu Ibukota Awards. Semua orang harus melihat bahwa banyak sekali sosok-sosok penggerak yang punya dampak luar biasa terhadap kota,” ujar Fery.
President of Kids and Family Business Visinema, Anggia Kharisma juga sependapat mengenai pentingnya peranan perempuan, terutama dalam kondisi pandemi Covid-19. Anggia yang telah menggarap berbagai film dengan tema keluarga, perempuan, hingga anak mengatakan, sebelum melakukan produksi film, ia selalu melakukan pendataan dan observasi terkait isu yang sesungguhnya terjadi di Indonesia.
“Ternyata isu di masyarakat menunjukan bahwa banyak sekali perempuan yang pada akhirnya belajar dengan sendirinya menggantikan peran suami untuk menjadi tulang punggung keluarga, utamanya di kondisi pandemi ini,” ungkapnya.
Namun demikian, perempuan bukanlah satu-satunya kelompok masyarakat yang memiliki peranan penting, meskipun dianggap rentan. Staf Khusus Presiden Bidang Sosial, Angkie Yudistia mengatakan, disabilitas di Indonesia yang jumlahnya sudah mencapai 38 juta jiwa juga memiliki andil dalam menghadapi krisis, seperti pandemi Covid-19.
“Kekuatan penyandang disabilitas itu ada di komunitasnya karena setiap penyandang disabilitas memiliki ragam yang berbeda, seperti penyandang disabilitas tuli, netra, sensorik, mental, dan lain sebagainya. Komunitas inilah yang menggerakkan dan bekerja sama antar pihak,” tutur Angkie.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.
“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.
Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.
“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.
Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.
“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.
Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.
Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.
“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.
Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.
“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).
Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.
“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.
Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.
“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Tekan Biaya Logistik, Komisi V Dorong Kemenhub Tingkatkan Transportasi Laut
