Connect with us

Mengenang Ondos, Aktivis Mahasiswa 80-an Pembawa Jokowi ke Politik Indonesia

Ondos
Buku "Keteguhan Hati Yang Teruji, Potret Gerakan Mahasiswa Indonesia 1980-an, Memoar Ondos."

Jakarta – Hari ini, Jumat, 24 September 2021, tepat sembilan tahun meninggalnya anggota Komisi I DPR, Theodorus Jacob Koekerits atau biasa dipanggil Ondos. Alumni Institut Teknologi Bandung (ITB) ini meninggal setelah mobil B 15 VY yang ditumpanginya mengalami kecelakan lalu lintas di Jalan Tol Porong-Surabaya KM 29,600.

Bagi banyak aktivis pergerakan mahasiswa tahun 1980-an, nama Ondos menjadi salah satu panutan. Karena itu, mengenang 9 tahun meninggalnya Ondos, rekannya sesama aktivis, alumni ITB, dan anggota DPR membuat acara sekaligus peluncuran buku berjudul “Keteguhan Hati Yang Teruji, Potret Gerakan Mahasiswa Indonesia 1980-an, Memoar Ondos.” Acara dilaksanakan via zoom, Jumat, 24 September 2021.

Istri Ondos, Maria Silabakti, menyampaikan terima kasih kepada semua rekan almarhum yang masih tetap mengenang jejak langkahnya.

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo yang merupakan rekan Ondos di Komisi I DPR menyebut Ondos orang baik dan sangat peduli dengan sesama. Menurut Ganjar, ketika menjadi anggota DPR, Ondos adalah tempat bertanya banyak orang karena intelektualitasnya.

“Ondos itu sangat menginspirasi dan selalu meminta agar kita tetap menjadi orang baik,” ujar Ganjar.

Sony Keraf, mantan anggota DPR dan Menteri Lingkungan Hidup, mengakui mengagumi Ondos karena wawasan dan intelektualitasnya yang sangat luas.

Ondos

Mengenang 9 tahun meninggalnya Ondos, rekannya sesama aktivis, alumni ITB, dan anggota DPR membuat acara sekaligus peluncuran buku berjudul “Keteguhan Hati Yang Teruji, Potret Gerakan Mahasiswa Indonesia 1980-an, Memoar Ondos.” Acara dilaksanakan via zoom, Jumat, 24 September 2021.

“Wawasannya menjangkau seluruh bidang kehidupan. Satu-satunya anggota DPR yang punya perpustakaan di ruang kerja,” kata Sony Keraf.

Ia menyebut bagaimana menjelaskan seorang Ondos yang lulusan ITB ditempatkan di komisi agama, yang kemudian masuk ke komisi politik dan keamanan.

“Ia aktivis yang teguh dalam prinsip, aktivis yang teguh dalam berpendapat yang luar biasa, tetap konsisten,” ujar Sony.

Ia membandingkan banyak aktivis pergerakan mahasiswa dan aktivis lingkungan yang kemudian hanyut ketika menduduki kekuasaan. “Namun Ondos tak hanyut, dia tetap konsisten memperjuangkan rakyat dengan tetap turun ke dapilnya di Jawa Timur secara konsisten. Sebuah legacy yang ditinggalkan Ondos pada aktivis lain, tetap konsisten,” katanya.

Hal senada disampaikan Masduki Badlowi, mantan anggota DPR. Masduki mengatakan Ondos mempunyai sikap empati yang luar biasa kepada semua orang. “Berusaha mencoba mencari tahu supaya bisa bergaul dengan baik. Ini perlu ditiru dalam cara bergaul,” katanya.

Ia juga mengenang bgaimana Ondos memperjuangkan BOS (bantuan operasional sekolah) di madrasah salafiyah di dapilnya, padahal dia  bukan seorang anggota DPR dari PKB tapi PDIP dan beragama Katolik.

“Bagaimana dia memperjuangkan anggaran sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat dan tidak memilah-milah,” kata Masduki.

Seperti diketahui, Ondos merupakan aktivis mahasiswa tahun 1980-an bersama Pramono Anung, Fadjroel Rachman, Ammarsjah, dan lainnhya. Mereka sama-sama mahasiswa ITB angkatan 1982.

Di ITB, Ondos pernah menjadi Ketua Forum Ketua Himpunan Jurusan ITB tahun 1987.  “Puncak” aktivitas Ondos di ITB terjadi dalam peristiwa 5 Agustus 1989, yaitu ketika bersama dengan sejumlah mahasiswa ITB lainnya menolak kehadiran Menteri Dalam Negeri (saat itu) Rudini ke kampus mereka. Aksi yang merupakan lambang perlawanan terhadap rezim Orde Baru ini membuat sejumlah mahasiswa ITB ditangkap aparat keamanan.

Aksi Ondos yang paling terkenal adalah melakukan aksi mogok makan. Ondos baru mengakhiri aksinya setelah dokter menyatakan aksi itu membahayakan dirinya. “Aksi Ondos ini membuat saya terus mengenangnya sebagai orang yang setia kepada cita-cita, komitmen, dan sahabatnya. Sikap itu terus dibawanya hingga duduk di DPR. Dia tetap sederhana, imun dari berbagai godaan di DPR,” kata Fadjroel beberapa waktu lalu.

Ondos baru terjun ke politik praktis setelah Orde Baru tumbang. Ketika lulus dari ITB pada tahun 1990, Ondos berkarya di PT Grasindo, Kelompok Kompas Gramedia, hingga menjadi pemimpin redaksi majalah Matabaca, pada tahun 2002. Reformasi mendorong Ondos terjun ke politik praktis dan bergabung dengan PDI Perjuangan dan kemudian menjadi anggota DPR.

Kerja Ondos lainnya yang fenomenal dan tidak banyak orang tahu adalah membawa Jokowi dalam panggung politik kontemporer di Indonesia. Ia menemukan dan memantau bakat politik Jokowi ketika beberapa kali  berkunjung ke Solo. Hasil pantauannya dilaporkan kepada Ketua Umum PDIP Megawati. Maka, ditariklah Jokowi ke Jakarta untuk bertarung menghadapi incumbent mantan Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo. []

 

Baca Selengkapnya
Tulis Komentar

BERITA

DPR RI Minta Jepang Ajarkan ‘Smart Farming’ kepada Petani Muda Indonesia

Oleh

Fakta News
DPR RI Minta Jepang Ajarkan ‘Smart Farming’ kepada Petani Muda Indonesia
Wakil Ketua DPR RI Rachmat Gobel, saat menerima delegasi dari partai berkuasa di Jepang, Liberal Democratic Party (LDP), di Ruang Delegasi, Gedung Nusantara III, DPR RI, Jakarta, Jumat (3/5/2024). Foto: DPR RI

Jakarta – DPR RI, melalui Wakil Ketua DPR RI Bidang Koordinator Industri dan Pembangunan (Korinbang) Rachmat Gobel, meminta Jepang untuk menerima petani muda Indonesia untuk belajar bertani dengan metode smart farming di negara tersebut. Hal itu ia sampaikan saat menerima delegasi dari partai berkuasa di Jepang, Liberal Democratic Party (LDP), di Ruang Delegasi, Gedung Nusantara III, DPR RI, Jakarta, Jumat (3/5/2024).

“Bukan untuk bekerja dan juga bukan untuk sekolah, tapi belajar praktik bertani yang baik dan berkualitas serta smart farming kepada petani muda Indonesia. Cukup satu tahun saja,” kata Gobel.

Gobel mengatakan, dunia sedangkan dihadapkan pada krisis pangan akibat perubahan iklim dan konflik geopolitik dunia. Perubahan iklim berdampak pada hadirnya cuaca panas yang tinggi atau curah hujan yang berlebihan dan tidak pasti. Sedangkan, konflik geopolitik berdampak pada kenaikan harga pupuk yang tinggi.

“Semua itu berakibat Indonesia melakukan impor beras dengan jumlah yang sangat besar. Padahal Indonesia adalah negara agraris, memiliki lahan yang luas, tanah yang subur, dan jumlah petani yang besar. Namun faktanya Indonesia harus impor beras dari berbagai negara seperti Myanmar, Vietnam, Thailand, India, dan Cina,” jelas Politisi Fraksi Partai NasDem itu.

Di sisi lain, kata Gobel, Jepang adalah negara yang memiliki keunggulan teknologi sehingga bisa menghasilkan produktivitas pertanian yang besar dan kemampuan menghadapi perubahan iklim. Selain itu, katanya, produk pertanian Jepang dikenal dengan cita rasa yang lezat dan memiliki harga yang bagus. Ia juga meminta Jepang mengajarkan pembuatan pupuk organik dan smart farming. Teknologi penggilingan beras Jepang, katanya, juga menghasilkan beras yang berkualitas.

Walaupun sudah melakukan impor beras dengan jumlah sangat besar, kata Gobel, secara ironis harga beras di Indonesia tetap tinggi.

“Harga beras premium di Indonesia mendekati harga beras di Jepang. Padahal kualitasnya sangat berbeda. Tentu ini memprihatinkan,” kata pria yang pernah ditunjuk Presiden Jokowi sebagai Utusan Khusus untuk Jepang tersebut.

Selain itu, katanya, karena jumlah petani di Indonesia sangat besar maka membangun pertanian akan secara otomatis akan meningkatkan kesejahteraan penduduk Indonesia.

“Jumlah penduduk Indonesia juga sangat besar. Jadi memecahkan masalah kebutuhan pokok ini akan sangat fundamental bagi kemajuan dan stabilitas Indonesia. Untuk itu, saya berharap Jepang dan Indonesia bisa meningkatkan kerja sama yang lebih erat di bidang pertanian ini,” jelasnya.

Selain itu, Gobel juga menyampaikan tentang pentingnya Jepang membagi teknologinya dalam pengolahan air bersih. Hingga saat ini, katanya, masalah penyediaan air bersih yang sehat masih merupakan tantangan besar bagi Indonesia.

“Air bersih higienis sangat penting dalam mengatasi stunting dan penyakit kulit. Dua hal ini masih merupakan problem mendasar bagi masyarakat lapis bawah Indonesia dan bagi peningkatan kualitas sumberdaya manusia. Jepang memiliki kemampuan dan teknologi pengolahan air bersih yang sehat,” katanya.

Jika masalah pertanian dan penyediaan air bersih bisa diatasi Indonesia, kata Gobel, maka ekonomi Indonesia akan tumbuh lebih baik lagi. “Ini tentu saja juga akan baik bagi ekonomi kawasan di Asia Tenggara dan akan memiliki dampak yang baik pula bagi ekonomi Jepang. Jadi ini kerja sama yang sifatnya saling menguntungkan,” katanya.

Adapun Delegasi Jepang itu dipimpin oleh Ketua Badan Riset Kebijakan LDP, Tokai Kisaburo. Sedangkan anggota delegasinya antara lain Ketua Harian Badan Riset Kebijakan LDP Shibayama Masahito dan Kepala Sekretariat Badan Riset Kebijakan LDP Nakai Toyoron. Hadir pula Wakil Dirjen untuk urusan Asia Tenggara dan Asia Barat Daya Kementerian Luar Negeri Jepang Hayashi Makoto serta Duta Besar Jepang untuk Indonesia Yasushi Masahi.

Baca Selengkapnya

BERITA

Tindakan Penyimpangan Turis Nakal di Bali Harus Ditangani secara Bijaksana

Oleh

Fakta News
Tindakan Penyimpangan Turis Nakal di Bali Harus Ditangani secara Bijaksana
Anggota Komisi III DPR RI I Wayan Sudirta dalam foto bersama usai mengikuti pertemuan Kunjungan Kerja Reses Komisi III DPR RI di Denpasar, Bali. Foto: DPR RI

Denpasar – Tim Komisi III DPR RI melakukan Kunjungan Kerja Reses ke Denpasar, Bali. Salah satu yang disoroti Komisi III dalam Kunker Reses ini adalah banyaknya turis yang melakukan tindakan penyimpangan, seperti pelanggaran adat maupun tindakan semena-mena lainnya. Tak ayal,  tindakan tersebut kerap menimbulkan kekhawatiran di kalangan masyarakat setempat.

Menanggapi hal itu, Anggota Komisi III DPR RI I Wayan Sudirta berharap kepada Kapolda Bali Ida Bagus Kade Putra Narendra agar penanganan yang bijak terhadap pelanggaran, sambil tetap memperhatikan dan menghormati adat serta budaya Bali.

Oleh karena, menurut I Wayan, bahwa Bali memiliki cara tersendiri untuk menangani turis yang berulah. Sehingga, tidak bisa serta merta langsung dilakukan deportasi.

“Karena bagaimana pun orang Bali hidup dari sektor pariwisata. Sehingga sudah tidak asing dengan keberadaan turis. Namun, jangan juga sampai terlalu lemah karena turis yang berulah akan mengotori pariwisata-pariwisata yang ada, sehingga malah Bali bisa jatuh perekonomiannya. Jadi harus dicari solusi yang bijak,” ungkap I Wayan dalam pertemuan di Denpasar, Bali, Jumat (3/5/2024).

Politisi Fraksi PDI-Perjuangan itu pun menyampaikan apresiasinya terhadap Kapolda Bali beserta segenap jajarannya karena telah berhasil menangani banyak kasus dengan pendekatan restorative justice. Selain itu, Polda Bali juga dinilai telah bekerja sama baik dengan lembaga imigrasi yang berada di bawah lingkup Kantor Wilayah (Kanwil) Kemenkumham Provinsi Bali dalam penanganan kasus penyimpangan turis.

“Saya juga tentunya mengapresiasi Kapolda Bali dan segenap jajaran atas kinerjanya. Bagaimana mereka mengawasi, serta menindak pelaporan-pelaporan yang ada rerlebih mengedepankan restorative justice sebagai jalan keluar penanganan kasus,” pungkasnya.

Menanggapi masukan tersebut, Kapolda Bali Ida Bagus Kade Putra Narendra juga sepakat dengan gagasan I Wayan Sudirta bahwa penanganan terhadap turis yang berulah harus dilakukan dengan hati-hati. Khususnya, mempertimbangkan dampaknya terhadap sektor pariwisata dan kelestarian budaya Bali.

“Kami akan bekerja sama, jika diperlukan lintas sektoral untuk menemukan solusi yang menghormati adat, budaya, dan kepentingan ekonomi masyarakat Bali,” ujar Ida Bagus.

Kunjungan kerja reses ini diharapkan dapat menjadi langkah awal menuju penanganan yang lebih baik terhadap turis nakal di Bali. Dengan pendekatan yang bijaksana dan kolaborasi lintas sektoral antara Kapolda Bali, institusi terkait, serta pemerintah daerah, diharapkan akan tercipta lingkungan pariwisata yang lebih aman, nyaman, dan berkelanjutan bagi wisatawan dan masyarakat setempat.

Baca Selengkapnya

BERITA

Peredaran Narkoba Beralih ke Ranah Daring, Johan Budi Minta Perkuat BNNP

Oleh

Fakta News
Peredaran Narkoba Beralih ke Ranah Daring, Johan Budi Minta Perkuat BNNP
Anggota Komisi III DPR Johan Budi saat bertukar cenderamata usai Rapat Kerja Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi III DPR RI dengan Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) di Denpasar, Bali, Kamis (02/05/2024). Foto: DPR RI

Denpasar Komisi III DPR RI mengungkapkan kekhawatirannya terhadap meningkatnya modus operandi peredaran narkoba yang beralih ke ranah daring (online) melalui platform media sosial dengan menggunakan modus kamuflase. Pernyataan ini disampaikan Anggota Komisi III DPR Johan Budi dalam Rapat Kerja Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi III DPR RI dengan Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) di Denpasar, Bali, Kamis (02/05/2024).

“Menarik sekali yang disampaikan BNN Provinsi Bali. Mereka menjelaskan adanya jual beli narkoba melalui online. Nah ini cukup mengagetkan buat saya, kok bisa narkoba ini diperjual belikan melalui online, hal ini terungkap ketika BNNP Bali menangkap tersangka di lapangan,” ungkapnya.

Dalam konteks ini, Johan Budi menekankan perlunya penguatan pada Badan Narkotika Nasional (BNN) untuk menghadapi perubahan modus operandi tersebut. Menurutnya, modus operandi peredaran narkoba akan selalu berubah-ubah. Untuk itu, perlu penguatan-penguatan kepada BNN agar lebih maksimal dalam memberantas peredaran narkoba ini. Selain itu, lanjutnya, kekurangan sumber daya manusia menjadi salah satu faktor, terutama di daerah, ada sebagian yang juga pegawainya atau penyidiknya cuma sedikit.

“Ini problem laten yang perlu segera diperbaiki. Saya sendiri ketika rapat dengan BNN di Komisi III mengusulkan, agar BNN ini diberi penguatan, termasuk penyediaan sumber daya manusia, infrastruktur yang ada di daerah, termasuk soal rehabilitasi,” pungkas Legislator Dapil Jatim VII ini.

Johan menambahkan, pusat rehabilitasi narkoba ini juga menjadi sangat penting dalam kaitannya dengan restorative justice bagi para pengguna narkoba. Pengguna narkoba, tambahnya, di beberapa negara itu dikategorikan sebagai korban, bukan pelaku, bukan tersangka, sehingga pusat rehabilitasi menjadi penting. Jadi yang sebetulnya tersangka itu seharusnya pengedar dan bandar.

“Menurut saya untuk pengguna narkoba dapat diselesaikan melalui restorative justice, dengan mendapatkan kesempatan untuk dilakukan rehabilitasi medis ataupun sosial, tanpa harus menunggu putusan dari pengadilan,” tutup Politisi Fraksi PDI-Perjuangan ini.

Johan berharap pertemuan Kunker Reses ini diharapkan dapat menjadi momentum bagi berbagai pihak, termasuk pemerintah dan lembaga terkait. Selain itu juga untuk mengimplementasikan strategi yang lebih efektif dalam mengatasi peredaran narkoba yang semakin canggih dan menyebar melalui platform digital. Langkah-langkah preventif dan represif yang terintegrasi diharapkan dapat mengurangi dampak negatif peredaran narkoba di masyarakat.

Baca Selengkapnya