Satgas Covid-19 Minta Masyarakat Jangan Lengah Meski Penanganan Pandemi Membaik
Jakarta – Hasil evaluasi Pemerintah pada perkembangan PPKM di Indonesia terus mengalami perbaikan. Untuk PPKM Jawa – Bali saja, jumlah kabupaten/kota dengan level 4 terus berkurang dan yang berada di level 2 terus bertambah. Begitu juga angka kasus, kasus aktif dan bed occupancy ratio (BOR) terus membaik.
Juru Bicara Satgas Penanganan COVID-19 Prof Wiku Adisasmito mengingatkan kondisi yang positif ini bukan alasan bagi masyarakat untuk menjadi lengah.
“Penting untuk diingat, masih ada potensi kenaikan kasus apabila kita tidak bijaksana menyikapi masa-masa ini,” ucap Wiku dalam Keterangan Pers Perkembangan Penanganan COVID-19 di Graha BNPB, Selasa (7/9/2021) yang juga disiarkan kanal YouTube Sekretariat Presiden.
Selain itu, perkembangan penanganan di luar Jawa – Bali akan fokus pada akselerasi program vaksinasi yang diprioritaskan pada 5 kabupaten/kota yang akan menyelenggarakan Pekan Olahraga Nasional (PON). Untuk mencapai ini Pemerintah akan mengerahkan Polri dibantu dinas kesehatan setempat.
Disamping itu, pemerintah kembali memperpanjang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 1 – 4. Terdapat beberapa perubahan yang tertuang dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri (InMendagri).
Diantaranya, Inmendagri No. 39 Tahun 2021 dengan inti perubahan pada pengaturan operasional sektor esensial pemerintah di semua level akan merujuk keputusan Menpan RB. Hal ini sejalan dengan mulai diterapkannya PeduliLindungi di supermarket dan Hypermart di semua level dan perubahan target positivity rate menjadi 5% dari sebelumnya 10% melalui upaya testing terus menerus.
Secara khusus daerah level 4 sudah tidak diterapkannya asesmen nasional bagi satuan pendidikan dan dilakukan ujicob protokol kesehatan di mal bagi seluruh kab/kota di Bali.
Secara khusus level 3, durasi tempat makan baik yang berdiri sendiri atau di dalam fasilitas publik lainnya maksimal 60 menit. Pengaturan ujicoba protokol kesehatan pada resto dan kafe tertutup kapasitas menjadi 50% dan waktu makan maksimal 60 menit.
Ujicoba protokol kesehatan di tempat wisata akan ditentuka Kemenparekraf yang diatur bersama Kemenkes dengan syarat masuk skrining dengan PeduliLindungi dan melarang anak dibawah usia 12 tahun.
Secara khusus daerah level 2 penggunaan PeduliLindungi diterapkan pada sektor non esensial sebagai akses masuk keluar resto dan cafe di ruang tertutup. Perubahan waktu makan di tempat tertutup menjadi maksimal 60 menit.
Lalu InMendagri No. 40 tentang PPKM level 4 non Jawa – Bali, dengan inti perubahan kegiatan asesmen nasional di sektor pendidikan tidak dilakukan. Ujicoba prokes di mal atau pusat perbelanjaan di Aceh, Jambi, Kota Kupang, kota Palangkaraya dan kota Batam dengan kapasitas 50% dan Jan operasional pukul10.00 sampai dengan 21.00 waktu setempat.
Dimana prokes merujuk pedoman Kemenyerian Perdagangan dan Kementerian Kesehatan dengan lenggunaan PeduliLindungi. Nantinya resto atau kafe hanya akan melayani delivery dan take away, melarang pengunjung dibawah 12 tahun dan beberapa tempat seperti bioskop, temapt hiburan dan tempat bermain ditutup.
Selanjutnya Inmendagri no. 41 tentang PPKM level 1 – 3 non Jawa – Bali. Secara khusus bagi daerah level 3 pengaturan kapasitas makan di resto atau kafe menjadi 50%. Secara khusus level 2 dan 1 untuk kegiatan belajar mengajar zona merah tidak lagi dilakukan asesmen nasional.
“Perlu diingat pencapaian ini tidak menjadikan kita lalai. Kita perlu cerdas dan visioner dalam melihat perkembangan baik ini, dengan memupuk kewaspadaan dan tidak ketakutan yang berlebihan,” pungkas Wiku.
BERITA
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
BERITA
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.
“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.
Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.
“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.
Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.
“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.
Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.
Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.
“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.
BERITA
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.
“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).
Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.
“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.
Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.
“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.