Perlu Pemetaan Pengembangan Energi Baru dan Terbarukan untuk Mendapat Target Capaian yang Tepat
Jakarta – Indonesia hingga kini sangat komit dengan Paris Agrement, yaitu mengurangi emisi gas rumah kaca sebesar 29%. Hal itu diungkapkan Direktur Utama (Dirut) PT Pertamina (Persero) Elia Massa Manik, dalam seminar terbatas bertajuk “Pengembangan Energi Baru Terbarukan (EBT),” yang digelar di AYANA Midplaza Jakarta, Senin (4/12/2017). “Untuk pengembangan EBT di Indonesia, memang harus sering dibicarakan bersama dengan berbagai kalangan, untuk mendorong melakukan pemetaan keperluan beragam EBT yang di butuhkan di seluruh Indonesia,” tuturnya.
Pada sesi pertama seminar terbatas tersebut, mengambil tema “Komitmen Indonesia dalam Pengembangan Energi Baru Terbarukan”, menghadirkan para pembicara selain Elia Massa Manik, adalah Deputi Kepala TIEM-BPPT Dr. Ir. Hammam Riza dan Founder Institut Bisnis dan Ekonomi Kerakyatan (IBEKA) Ir. Tri Mumpuni serta moderator Tito Kurniadi.
Direktur Utama (Dirut) PT Pertamina (Persero) Elia Massa Manik, dalam seminar terbatas bertajuk “Pengembangan Energi Baru Terbarukan (EBT) (Fakta.News)
Sebagai pembicara pertama Elia Massa memaparkan, bahwa Indonesia memiliki potensi Energi Baru Terbarukan (EBT) yang belum banyak dimanfaatkan. Hal itu diungkapkan Elia Massa berdasarkan pengalamannya yang dia lihat ketika berkunjung ke Jepang. “Hanya saja, target pencapaian EBT di tahun 2025 sebesar 23%, harus ditinjau kembali. Pasalnya untuk mencapai target sebesar itu, harus jelas pemetaannya, misalnya bicara sumber energi angin, di mana sumber energi angin di Indonesia yang sesuai dengan kebutuhan, begitu juga sumber energi matahari harus tepat pemetaan tempat yang cocok untuk pengembangan EBT nya,” paparnya.
Terkait pengembangan EBT, Elia Massa menilai, kapasitas pembangkit listrik tenaga EBT di Indonesia perlu difasilitasi oleh pengembangan teknologi dan dukungan kebijakan yang konsisten dari pemerintah, misalnya pemberian insentif. “Pengembangan teknologi yang tepat seperti Biofuel, wind (angin) Solar PV (matahari) dan lainnya, berpotensi menjadi alternatif pengganti energi hidrokarbon,” ujar Elia Massa dalam pemaparannya.
Pemetaan keperluan energi yang bersumber dari EBT yang komprehensif ini, mencakup keperluan energi di daerah-daerah yang masih tertinggal bukan hanya untuk keperluan rumah tangga, tetapi juga untuk pengembangan industri pengolahan yang meningkatkan pendapatan penduduk di daerah tertinggal. EBT mempunyai karakteristik yang berfluktuasi berdasarkan jam dan musim sehingga sumber-sumber ET harus dikombinasikan (hybrid) untuk memenuhi permintaan. Pemetaan ini, juga diharapkan akan menggambarkan kesenjangan (gap) pasokan energi dan kebijakan yang diperlukan untuk mengundang investasi penyediaan energi.
Elia Massa menyatakan persiapan perusahaan yang dinahkodainya untuk menggeluti energi terbarukan, tercantum dari misi PT Pertamina. “Tantangan Pertamina yang ingin menjadi perusahaan energi kelas dunia pada 2025, bukan hanya dari persoalan migas, tapi juga EBT,” paparnya.
Beberapa waktu lalu, ketika berkunjung ke Jepang, Elia Massa juga bertemu dengan pimpinan Marubeni Corp dan Mitsubishi Corp. Dengan Marubeni, Elia membahas mengenai peningkatan kerja sama yang sudah terjalin, dan menindaklanjuti kerjasama pembangunan IPP PLTGU Jawa 1. “Harapannya Marubeni dapat membagi pengetahuannya terkait pengembangan pemanfaatan energi matahari sebagai energi terbarukan,” tutur Elia.
Seperti diketahui, Konsorsium PT Pertamina (Persero), Marubeni Corporation, dan Sojitz Corporation telah menandatangani perjanjian jual beli listrik (Power Purchase Agreement/PPA) dengan PT PLN (Persero) untuk Pembangkit Listrik Tenaga Gas Uap (PLTGU) Jawa 1. Uap yang berasal dari gas bumi adalah salah satu sumber energi baru terbarukan (EBT)
Pembangkit ini akan menyuplai energi listrik ke Sistem Jawa-Bali sebesar ±8.409 GWh setiap tahun dengan jangka waktu kontrak 25 tahun. Proyek PLTGU Jawa I ini diperkirakan akan menelan total biaya sekitar US$1,8 miliar atau setara Rp24 triliun.
Sedangkan dalam pertemuannya dengan perusahaan mobil ternama Toyota, Pertamina lebih banyak mendiskusikan permasalahan dengan pokok diskusi mengenai roadmap Toyota dalam pemasaran future car, khususnya di Indonesia sebagai antisipasi terhadap konsumsi BBM kedepan, termasuk terkait dengan infrastruktur yang harus disiapkan.
Seperti diketahui perusahaan Toyota menjadi pabrikan pertama yang membuktikan bahwa mobil hybrid bisa jadi solusi terhadap masalah lingkungan dan krisis minyak. Lewat Prius dan All New Camry Hybrid perusahaan Jepang itu yakin, produk tersebut bisa menjadi jembatan sebelum masuk ke era mobil listrik. Penggunaan mobil listrik kedepannya dapat mendukung pencapaian target porsi EBT dalam bauran energi.
Deputi Kepala TIEM-BPPT Dr. Ir. Hammam Riza (Fakta.News)
Sementara pembicara kedua, Deputi Kepala TIEM-BPPT Dr. Ir. Hammam Riza mengatakan, sumber energi fosil terbatas dan suatu saat akan habis sehingga peralihan ke energi terbarukan bukan hanya pilihan tetapi suatu keharusan.
“Berbagai negara termasuk Indonesia sudah mengeluarkan kebijakan ‘transisi energi’ dengan isu utama meningkatkan penggunaan teknologi energi yang rendah karbon, atau sering disebut teknologi energi bersih (clean energy),” ujar Hammam.
Hammam sependapat dengan Elia Massa soal target pencapaian EBT 23% pada tahun 2025 harus dievaluasi, mengingat pemetaan keperluan EBT nya masih belum jelas. Dari perhitungan BPPT, kontribusi EBT pada 2025 yaitu sebesar 13,6%, dan pada 2050 baru sampai 15,6%. “Hitungan itu kontribusi itu dalam skenario rendah. Jika dihitung berdasarkan skenario tinggi malah akan lebih rendah lagi, yaitu pada 2050 hanya akan tercapai 14,2%,” tuturnya.
Dengan angka capaian tersebut, menurut Hammam akan menurunkan efek gas rumah kaca (GRK) 14,5%. “Sumber EBT yang akan mendominasi kedepannya, yaitu matahari,” ujarnya.
Founder Institut Bisnis dan Ekonomi Kerakyatan (IBEKA) Ir. Tri Mumpuni (Fakta.News)
Sementara itu, Tri Mumpuni sebagai pembicara ketiga di sesi pertama ini, mengingatkan pemerintah, bahwa dari 263 juta penduduk Indonesia, masih ada 145 juta penduduk yang belum menikmati listrik, dan ini meliputi 45 ribu desa Indonesia. “Karena itu, dalam pengembangan EBT sebagai energi bersih akses untuk mendapatkannya harus gampang,” ujarnya.
Sebagai pegiat pemberdaya listrik pedesaan, Tri mengatakan, untuk pengembangan energi listrik di pedesaan tak perlu menunggu yang besar kapasitasnya. “Yang kecil-kecil dengan kapasitas 100 KwH kalau dibangun sebanyak-banyaknya dan tersebar di pedesaan-pedesaan itu lebih bermanfaat dibandng harus menunggu yang kapasitasnya besar,” tuturnya.
Itulah seminar terbatas EBT sesi pertama yang digelar oleh Fakta.News, situs online berita nasional Indonesia bekerjasama dengan PT Pertamina (Persero) serta Komunitas Alumni Perguruan Tinggi (KAPT). Ada pun sesi kedua dari seminar terbatas tersebut, hingga kini masih berlangsung.
M Riz dan Ping
Jakarta – Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto menyesalkan nilai impor Migas (Minyak dan Gas) nasional dari Singapura yang semakin hari bukan semakin berkurang, melainkan semakin meningkat. Menurutnya, hal ini merupakan kabar buruk bagi pengelolaan Migas nasional.
Hal tersebut diungkapkannya menyusul rencana Menteri ESDM yang akan menaikkan impor BBM menjadi sebesar 850 ribu barel per hari (bph), terutama dari Singapura. “Pemerintah jangan manut saja didikte oleh mafia migas. Harus ada upaya untuk melepas ketergantungan impor migas. Paling tidak impor migas ini harus terus-menerus dikurangi. Jangan sampai pemerintah tersandera oleh mafia impor migas,” ungkap Mulyanto dalam keterangan tertulis yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Kamis (25/4/2024).
Untuk itu, lanjut Politisi dari Fraksi PKS ini, perlu adanya terobosan berarti terkait upaya pembangunan dan pengelolaan kilang minyak nasional di tanah air. Pasalnya, Sejak Orde Baru belum ada tambahan pembangunan kilang minyak baru, sementara rencana pembangunan Kilang Minyak Tuban, sampai hari ini tidak ada kemajuan yang berarti.
“Masa kita kalah dan tergantung pada Singapura, karena kita tidak punya fasilitas blending dan storage untuk mencampur BBM. Padahal sumber Migas kita tersedia cukup besar dibandingkan mereka,” tambahnya.
Mulyanto berharap Pemerintah mendatang perlu lebih serius menyelesaikan masalah ini. Hal itu jika memang ingin mengurangi defisit transaksi berjalan sektor migas serta melepas ketergantungan pada Singapura. Diketahui, Singapura dan Malaysia memiliki banyak fasilitas blending dan storage yang memungkinkan untuk mencampur berbagai kualitas BBM yang diproduksi dari berbagai kilang dunia, untuk menghasilkan BBM yang sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan.
“Karena kita tidak memiliki fasilitas ini maka kita terpaksa mengimpor BBM sesuai dengan spesifikasi kebutuhan kita dari negara jiran tersebut,” pungkasnya.
Untuk diketahui, produksi minyak nasional saat ini hanya mencapai sekitar 600 ribu barel per hari, sementara kebutuhan mencapai 840 ribu barel per hari. Kekurangan tersebut harus ditutupi melalui impor, dengan 240 ribu barel per hari berasal dari minyak mentah dan 600 ribu barel per hari dari BBM.
Denpasar – Proyek Bali Maritime Tourism Hub (BMTH) yang sedang dibangun di Pelabuhan Benoa, diharapkan mampu memulihkan ekonomi nasional, selain mempromosikan pariwisata Bali lebih luas lagi.
Demikian disampaikan Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Martin Manurung saat memberi sambutan pembuka pada pertemuan Komisi VI dengan sejumlah direksi BUMN yang terlibat dalam pembangunan BMTH. Komisi VI berkepentingan mengetahui secara detail progres pembangunan proyek strategi nasional tersebut.
“Ini proyek strategis nasional (PSN) yang diharapkan mampu memulihkan ekonomi nasional melalui kebangkitan pariwisata Bali. Proyek BMTH diharapkan mampu membangkitkan kembali sektor pariwisata Bali pasca pandemi Covid 19,” katanya saat memimpin pertemuan dalam Kunjungan Kerja Reses Tim Komisi VI DPR RI di Denpasar, Bali, Senin (22/4/2024).
Dijelaskan Martin, PSN ini dikelola PT. Pelindo III yang merupakan mitra kerja Komisi VI DPR RI. Proyek ini membutuhkan dukungan berbagai pihak, seperti PT. Pertamina Patra Niaga, PT. Pertamina Gas Negara, dan pihak terkait lainnya, agar bisa bekerja optimal dalam memulihkan ekonomi nasional. Pariwisata Bali yang sudah dikenal dunia juga kian meluas promosinya dengan eksistensi BMTH kelak.
Proyek ini, sambung Politisi Fraksi Partai Nasdem tersebut, memang harus dikelola secara terintegrasi. Namun, ia menilai, progres pembangunan BMTH ini cenderung lamban. Untuk itu, ia mengimbau semua BUMN yang terlibat agar solid berkolaborasi menyelesaikan proyek tersebut.
Jakarta – Anggota Komisi VII DPR RI Dyah Roro Esti mengungkapkan bahwa konflik antara Iran dan Israel dapat memiliki implikasi ekonomi dan geopolitik yang signifikan, terutama dalam segi harga minyak mentah dunia (crude palm oil/CPO).
“Konflik antara Iran dan Israel dapat memiliki implikasi ekonomi dan geopolitik. Terutama dalam segi harga minyak mentah dunia,” ujar Roro dalam siaran pers yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Kamis (25/4/2024).
Meski, saat ini harga minyak mentah dunia masih terpantau cukup stabil, dan per tanggal 22 April 2024 pukul 16.00, harga untuk WTI Crude Oil berada pada kisaran 82,14 dolar AS per barel, dan untuk Brent berada pada kisaran 86,36 dolar AS per barel. Namun, konflik di jazirah arab itu berpotensi menimbulkan kenaikan harga minyak mentah dunia, yang bisa menembus 100 dolar AS per barel.
Terkait dengan dampak dari konflik geopolitik terhadap kondisi harga BBM di dalam negeri tersebut, Politisi dari Fraksi Partai Golkar menjelaskan bahwa dari pihak pemerintah, melalui Menteri Koordinator Bidang Ekonomi Airlangga Hartarto, telah menegaskan dan memastikan bahwa harga Bahan Bakar Minyak (BBM) tidak akan naik akibat konflik ini, paling tidak sampai bulan Juni 2024 ini.
“Untuk selanjutnya, Pemerintah masih perlu melihat dan mengobservasi lebih lanjut terlebih dahulu. Saya berharap agar dampak dari eskalasi konflik di Timur Tengah ini masih bisa ditahan dan diatasi oleh Pemerintah Indonesia, sehingga kenaikan BBM masih bisa dihindari,” pungkasnya.
Mulyanto Sesalkan Impor Migas dari Singapura Semakin Meningkat
Proyek BMTH di Pelabuhan Benoa Diharapkan Mampu Pulihkan Ekonomi Nasional
Dyah Roro Ingatkan Konflik di Jazirah Arab Berimplikasi Kenaikan Harga Minyak
Suntikan PMN Diharapkan Tambah Keuntungan Negara, Demi Kesejahteraan Rakyat
BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali
Mulyanto Sesalkan Impor Migas dari Singapura Semakin Meningkat
Halal Bihalal Relawan ITS, Hadirkan Rektor ITS ke-7 Prof. Ir. Soegiono Pompa Semangat Para Relawan
Proyek BMTH di Pelabuhan Benoa Diharapkan Mampu Pulihkan Ekonomi Nasional
BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali
