Gelar Halal Bihalal Virtual, Megawati Tekankan Para Kader Disiplin Prokes dan Semangat Bawa Kemenangan Pemilu 2024
Jakarta – Ketua Umum DPP PDI Perjuangam Megawati Soekarnoputri, melakukan halal bihalal secara virtual dengan ratusan pengurus partai dan organisasi sayap partai dari seluruh Indonesia. Sejumlah pesan disampaikan oleh Megawati, dari soal pertemuannya dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi), kewajiban mengikuti protokol kesehatan (Prokes) pencegahan covid-19, kepemimpinannya di partai, hingga Pilpres 2024.
Megawati langsung berbicara dari kediamannya di Jalan Teuku Umar, Jakarta Pusat. Megawati didampingi oleh para pengurus pusat partai di dalam silaturahmi yang digelar Selasa (19/5), yakni Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto, Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani, Wasekjen Sadarestuwati dan Utut Adianto, dan ketua DPP lainnya. Diantaranya adalah Komaruddin Watubun, I Made Urip, Eriko Sotarduga, Wiryanti Sukamdani, Ribka Tjiptaning, Sri Rahayu, dan Hamka Haq.
Megawati menyampaikan bahwa dirinya telah melakukan halal bihalal dengan Presiden Jokowi. Sang presiden datang ke kediamannya di Teuku Umar pada dua hari yang lalu. Presiden RI Kelima itu mengaku banyak bicara soal mudik lebaran lalu.
“Saya dan Pak Jokowi sama-sama prihatin bagaimana kedisiplinan terhadap prokes menurun, Hal itu terlihat saat mudik,” kata Megawati.
Baginya, Pemerintah telah bertindak tepat dan bersikap baik ke rakyat. Sebab Pemerintah tidak hanya bekerja keras untuk memperkuat proses pencegahan virus, namun juga memperkuat perawatan di Puskesmas dan rumah sakit. Dan masih ditambah lagi dengan vaksinasi.
“Kita jangan sampai kendor berdisiplin seperti terlihat di India dimana penyebarannya sangat luas. Seluruh kader dan anggota partai harus berdisiplin dan sekaligus membantu masyarakat dan pemerintah,” urai Megawati.
“Saya sendiri memberi contoh, taat pada keputusan pemerintah untuk menjaga prokes. Saya sudah lebih dari 1 tahun 3 bulan tidak kemana mana,” tambahnya.
Pada kesempatan itu, Megawati juga berbicara soal isu stunting yang wajib mendapat perhatian dari para kader. Putri Proklamator RI Bung Karno itu mendorong para pengurus untuk aktif membantu meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pengetahuan akan gizi. Sehingga anak tak terkena stunting.
Halal bihalal tersebut dilakukan secara dialogis. Megawati berkali-kali mengundang pengurus daerahnya untuk berbicara. Tak terlihat ada kesulitan bagi Megawati untuk mengenali pengurus daerah tingkat kabupaten/kota yang diajaknya berbicara.
Megawati mengajak sedikit bernostalgia ketika di awal-awal kepemimpinannya di partai. Termasuk ketika kantor partai pernah diserang di rezim Orde Baru. Juga ketika di awal-awal, dirinya harus berkeliling Indonesia dan melantik pengurus partai di kecamatan. Baginya, karakter demikian jangan sampai berubah.
“Saya tak kuat mendengar jika ada yang ditangkap karena korupsi. Mencoreng nama partai. Harus ingat pepatah, nila setitik rusak susu sebelanga. Karena itulah jangan korupsi!,” ujar Megawati mengingatkan.
Megawati mengaku dirinya sudah lama menjadi ketua umum partai. Tetapi demi tanggung jawab pada bangsa dan negara, Megawati justru menunjukkan semangatnya untuk terus memimpin partai dengan benar.
“PDI Perjuangan harus tetap ada dan terus berkibar selama bangsa ini ada,” kata Megawati sambil terus meningatkan tekadnya untuk terus menegakkan disiplin serta niatan bekerja keras. Bahkan Megawati menyinggung soal target kemenangan tiga kali berturut-turut di Pemilu 2024 nanti.
“Jangan lengah. Terus turun ke bawah. Solid dan semangat bekerja untuk rakyat. Terus perkuat persatuan karena ini pertarungan bagaimana ideologi Pancasila terus menjadi daya gerak perjuangan kita,” ujar Megawati.
Megawati terus menegaskan sikapnya untuk terus memelototi kinerja para kader, khususnya para pengurus partai.
“Anda mengatakan tadi kalau anda siap. Kalau begitu, ayo. Karena saya akan awasi. Akan saya evaluasi tiap akhir tahun. Dari bawah sampai DPP saya loh. DPP saja saya evaluasi. Bukan hanya DPD dan DPC saja. Kalau anda tak laksanakan perintah Partai, lebih baik kirim surat mundur, diganti,” tegas Megawati.
“Kembali, kita harus bekerja keras kalau kita ingin kita menang lagi di 2024,” pungkas Megawati.
Sekjen PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, mengatakan bahwa pesan Megawati di halal bihalal virtual ini akan terus digemakan kepada seluruh kader serta simpatisan partai di seluruh Indonesia. Khususnya menyangkut kedisiplinan menjaga prokes pencegahan covid dan semangat kerja keras agar menang di pemilu tiga kali berturut-turut. Yakni di pemilu 2014, 2019, dan nantinya di 2024.
“Dalam halal bihalal itu saya juga melaporkan bagaimana selama bulan Ramadhan, Partai setiap hari sepanjang bukan puasa mengadakan kegiatan sahur dan buka puasa dengan menggali api semangat Para Wali Songo. Partai juga mengundang para kyai, tokoh dan cendekiawan Islam untuk berdialog tentang Islam sebagai rahmatan lil alamin,” tegas Hasto.
Pada akhir pengarahannya Megawati menegaskan bagaimana kader Partai terus bekerja keras, membangun semangat persatuan, turun ke desa-desa dan perkuat tali silaturahim dengan seluruh tokoh-tokoh mayarakat”
Acara ditutup dengan doa yang disampaikan oleh Prof Hamka Haq.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.
“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.
Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.
“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.
Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.
“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.
Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.
Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.
“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.
Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.
“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).
Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.
“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.
Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.
“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Tekan Biaya Logistik, Komisi V Dorong Kemenhub Tingkatkan Transportasi Laut
