Hasto: Kerja Sama PDI Perjuangan, PAN & Muhammadiyah Punya Legitimasi Historis dan Ideologis
Jakarta – Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto dan Sekjen Partai Amanat Nasional (PAN) Eddy Soeparno memastikan akan mendorong para aktivis Pemuda Muhammadiyah dalam memastikan masa depan Indonesia yang lebih baik di Pemilu 2024 dan setelahnya. Sebab, pemuda negarawan harus didorong demi kemajuan Indonesia Raya di mata dunia.
Demikian dikatakan keduanya saat menjadi pembicara dalam Rapat Koordinasi Nasional Pemuda Muhammadiyah, berterma ‘Konfigurasi Politik Pemuda Muhammadiyah Menyambut Pesta Demokrasi 2024’. Acara itu dihadiri pengurus Pemuda Muhammadiyah seluruh Indonesia, di Jakarta, Minggu (2/5).
Hasto mengatakan tak ada pemilik tunggal republik, karena Indonesia adalah negara gotong royong yang menjadikan rakyat sebagai satu-satunya pemegang legitimasi kekuasaan. Sejak awal berdiri, gotong royong sudah nyata. Muhammadiyah, Nahdatul Ulama (NU), dan PNI sebagai representasi kelompok Nasionalis selalu bersama mempelopori Indonesia Merdeka.
Dia lalu bercerita banyak soal Bung Karno dan Muhammadiyah.
“Jadi kalau cikal bakal PAN adalah Muhammadiyah, maka kerja sama kami dengan PAN dan Pemuda Muhammadiyah, punya legitimasi historis dan ideologis. Karena kita bersamalah yang memegang obor semangat keindonesiaan itu sejak awal,” kata Hasto.
Hasto mengatakan soal kondisi Indonesia yang sejak 1997-1998, kedaulatan politik negara berusaha dikontrol lewat Letter Of Intent IMF. Lalu terjadi juga reproduksi American Politics di Indonesia dengan credo one man, one vote, dan one value yang menggantikan demokrasi musyawarah.
Akibatnya, muncul berbagai dampak negatif dimana terjadi konvergensi politik-hukum-kapital-pemilik media; meningkatnya primordialisme, hingga konflik Pancasila melawan ideologi transnasional.
Situasi ini membuat Indonesia mundur dari kemajuan yang pernah terjadi sebelumnya. Di era kepemimpinan Bung Karno, kekuatan Pancasila berhasil mendorong kemerdekaan bangsa Maroko, Tunisia dan Aljazair, serta dukungan penuh bagi Palestina dan Pakistan.
“Aljazair merdeka karena campur tangan Indonesia. Apa kita tak bangga? Tiba-tiba sekarang kita cuma melihat ke dalam, masalah di dalam negeri melulu, seakan terjadi konflik antara Pancasila dan Islam. Padahal dahulu, Pancasila justru memerdekakan negara dunia Islam,” kata Hasto.
“Kenapa tiba-tiba sekarang semuanya mikir ke dalam? Hanya berdansa untuk 2024? Dimana kekuatan kita untuk memerdekakan bangsa lain? Maka kita harus outward looking,” tegasnya.
“Konflik Timur Tengah, Korea, Laut Tiongkok Selatan, harusnya kita yang campur tangan sebagai peace facilitator. Dengan Pancasila, dan politik kuar negeri bebas aktif Indonesia menjadi solusi bagi perdamaian dunia. Karena itulah kuta harus percaya diri dengan kekuatan Pancasila. Semangat inilah kita harapkan dari Pemuda Muhammadiyah. Bagaimana anda mendorong sinar cahaya Muhammadiyah bagi kemajuan peradaban Indonesia dan dunia seperti disampaikan Bung Karno, Islam is a progress,” urainya.
Intinya, menurut Hasto ada 4 hal berikut, pertama, bagaimana Pemuda Muhammadiyah memiliki kekuatan ideologis dan moralitas yang baik.
“Yakni Pancasila dan semangat Islam is a progress,” kata Hasto.
Kedua, bagaimana Pemuda Muhammadiyah bersama pemuda Indonesia lainnya menguasai sains dan teknologi. Sebab tak ada bangsa yang besar tanpa riset serta inovasi.
Ketiga, kader Pemuda Muhammadiyah harus memiliki kemampuan organisasi yang, beserta kemampuan leadership yabg handal dan juga mampu berkomunikasi yang baik.
“Keempat, cara pandang. Anda harus berjuang mendorong kemajuan Indonesia di dunia. Jadi outward looking,” kata Hasto.
Keempat hal di atas harus dibumikan dalam tradisi, kultur dan alamnya Indonesia.
“Jadi Pemuda Muhammadiyah tak hanya bicara soal kira-kira 2024 di posisi politik apa. Tetapi juga ketika masuk ke politik, apa yang akan kita perjuangkan bagi peradaban, menciptakan sejarah kemajuan bagi kepemimpinan Indonesia untuk dunia? Mari keluarkan gagasan terbaik kita,” pungkas Hasto.
Sekjen PAN Eddy Soeparno juga mengatakan bahwa selama ini banyak yang menduga partai politik sekedar memikirkan pemenangan pemilu setiap lima tahun. Namun yang kerap tak diketahui, bahwa parpol sebenarnya memikirkan bagaimana menciptakan negarawan.
“Sering disebut politikus hanya pikirkan elektoral tiap 5 tahun. Namun Negarawan memikirkan bagaimana generasi berikutnya. Mas Hasto dengan kami di PAN, mungkin bisa disebut hybrid,” urai Eddy.
“Kami politisi hybrid. Artinya, tugas kita memenangkan pemilu. Betul. Itu tugas pokok supaya bisa perjuangkan aspirasi masyarakat. Namun, utamanya ada tugas menciptakan negarawan yang memikirkan generasi bangsa ke depan,” tambah Eddy.
Secara khusus, Eddy mendorong Pemuda Muhammadiyah bisa menjadi penghubung yang baik bagi para generasi milenial serta generasi Z. Khususnya demi bisa memahami politik dan tak apatis terhadapnya.
Ketua Pemuda Muhammadiyah, Sunanto, mengatakan bahwa pihaknya memang akan serius menyiapkan calon pemimpin bangsa ke depan yang memiliki kualitas negarawan.
“Tantangan kita, melahirkan pemuda negarawan. Yang kita usahakan ke depan, kemungkinan adanya sekolah negarawan yang memupuk Pemuda Muhammadiyah yang tak ahistoris dengan sejarah perjuangan negara, dan juga tak melepaskan empati terhadap warga,” kata Sunanto.
Menurutnya, kader Pemuda Muhammadiyah memang harus memahami sejarang perjuangan bangsanya. Namun di sisi lain, juga harus tetap mempertahankan empati kemanusiaannya.
“Sehingga dia membuka dirinya dan perhatiannya untuk warga lain, bukan hanya memikirkan agamanya sendiri, tetapi peduli kemanusiaan, mencerdaskan semua manusia yang ada di Indonesia,” pungkas Sunanto.
Jakarta – DPR RI, melalui Wakil Ketua DPR RI Bidang Koordinator Industri dan Pembangunan (Korinbang) Rachmat Gobel, meminta Jepang untuk menerima petani muda Indonesia untuk belajar bertani dengan metode smart farming di negara tersebut. Hal itu ia sampaikan saat menerima delegasi dari partai berkuasa di Jepang, Liberal Democratic Party (LDP), di Ruang Delegasi, Gedung Nusantara III, DPR RI, Jakarta, Jumat (3/5/2024).
“Bukan untuk bekerja dan juga bukan untuk sekolah, tapi belajar praktik bertani yang baik dan berkualitas serta smart farming kepada petani muda Indonesia. Cukup satu tahun saja,” kata Gobel.
Gobel mengatakan, dunia sedangkan dihadapkan pada krisis pangan akibat perubahan iklim dan konflik geopolitik dunia. Perubahan iklim berdampak pada hadirnya cuaca panas yang tinggi atau curah hujan yang berlebihan dan tidak pasti. Sedangkan, konflik geopolitik berdampak pada kenaikan harga pupuk yang tinggi.
“Semua itu berakibat Indonesia melakukan impor beras dengan jumlah yang sangat besar. Padahal Indonesia adalah negara agraris, memiliki lahan yang luas, tanah yang subur, dan jumlah petani yang besar. Namun faktanya Indonesia harus impor beras dari berbagai negara seperti Myanmar, Vietnam, Thailand, India, dan Cina,” jelas Politisi Fraksi Partai NasDem itu.
Di sisi lain, kata Gobel, Jepang adalah negara yang memiliki keunggulan teknologi sehingga bisa menghasilkan produktivitas pertanian yang besar dan kemampuan menghadapi perubahan iklim. Selain itu, katanya, produk pertanian Jepang dikenal dengan cita rasa yang lezat dan memiliki harga yang bagus. Ia juga meminta Jepang mengajarkan pembuatan pupuk organik dan smart farming. Teknologi penggilingan beras Jepang, katanya, juga menghasilkan beras yang berkualitas.
Walaupun sudah melakukan impor beras dengan jumlah sangat besar, kata Gobel, secara ironis harga beras di Indonesia tetap tinggi.
“Harga beras premium di Indonesia mendekati harga beras di Jepang. Padahal kualitasnya sangat berbeda. Tentu ini memprihatinkan,” kata pria yang pernah ditunjuk Presiden Jokowi sebagai Utusan Khusus untuk Jepang tersebut.
Selain itu, katanya, karena jumlah petani di Indonesia sangat besar maka membangun pertanian akan secara otomatis akan meningkatkan kesejahteraan penduduk Indonesia.
“Jumlah penduduk Indonesia juga sangat besar. Jadi memecahkan masalah kebutuhan pokok ini akan sangat fundamental bagi kemajuan dan stabilitas Indonesia. Untuk itu, saya berharap Jepang dan Indonesia bisa meningkatkan kerja sama yang lebih erat di bidang pertanian ini,” jelasnya.
Selain itu, Gobel juga menyampaikan tentang pentingnya Jepang membagi teknologinya dalam pengolahan air bersih. Hingga saat ini, katanya, masalah penyediaan air bersih yang sehat masih merupakan tantangan besar bagi Indonesia.
“Air bersih higienis sangat penting dalam mengatasi stunting dan penyakit kulit. Dua hal ini masih merupakan problem mendasar bagi masyarakat lapis bawah Indonesia dan bagi peningkatan kualitas sumberdaya manusia. Jepang memiliki kemampuan dan teknologi pengolahan air bersih yang sehat,” katanya.
Jika masalah pertanian dan penyediaan air bersih bisa diatasi Indonesia, kata Gobel, maka ekonomi Indonesia akan tumbuh lebih baik lagi. “Ini tentu saja juga akan baik bagi ekonomi kawasan di Asia Tenggara dan akan memiliki dampak yang baik pula bagi ekonomi Jepang. Jadi ini kerja sama yang sifatnya saling menguntungkan,” katanya.
Adapun Delegasi Jepang itu dipimpin oleh Ketua Badan Riset Kebijakan LDP, Tokai Kisaburo. Sedangkan anggota delegasinya antara lain Ketua Harian Badan Riset Kebijakan LDP Shibayama Masahito dan Kepala Sekretariat Badan Riset Kebijakan LDP Nakai Toyoron. Hadir pula Wakil Dirjen untuk urusan Asia Tenggara dan Asia Barat Daya Kementerian Luar Negeri Jepang Hayashi Makoto serta Duta Besar Jepang untuk Indonesia Yasushi Masahi.
Denpasar – Tim Komisi III DPR RI melakukan Kunjungan Kerja Reses ke Denpasar, Bali. Salah satu yang disoroti Komisi III dalam Kunker Reses ini adalah banyaknya turis yang melakukan tindakan penyimpangan, seperti pelanggaran adat maupun tindakan semena-mena lainnya. Tak ayal, tindakan tersebut kerap menimbulkan kekhawatiran di kalangan masyarakat setempat.
Menanggapi hal itu, Anggota Komisi III DPR RI I Wayan Sudirta berharap kepada Kapolda Bali Ida Bagus Kade Putra Narendra agar penanganan yang bijak terhadap pelanggaran, sambil tetap memperhatikan dan menghormati adat serta budaya Bali.
Oleh karena, menurut I Wayan, bahwa Bali memiliki cara tersendiri untuk menangani turis yang berulah. Sehingga, tidak bisa serta merta langsung dilakukan deportasi.
“Karena bagaimana pun orang Bali hidup dari sektor pariwisata. Sehingga sudah tidak asing dengan keberadaan turis. Namun, jangan juga sampai terlalu lemah karena turis yang berulah akan mengotori pariwisata-pariwisata yang ada, sehingga malah Bali bisa jatuh perekonomiannya. Jadi harus dicari solusi yang bijak,” ungkap I Wayan dalam pertemuan di Denpasar, Bali, Jumat (3/5/2024).
Politisi Fraksi PDI-Perjuangan itu pun menyampaikan apresiasinya terhadap Kapolda Bali beserta segenap jajarannya karena telah berhasil menangani banyak kasus dengan pendekatan restorative justice. Selain itu, Polda Bali juga dinilai telah bekerja sama baik dengan lembaga imigrasi yang berada di bawah lingkup Kantor Wilayah (Kanwil) Kemenkumham Provinsi Bali dalam penanganan kasus penyimpangan turis.
“Saya juga tentunya mengapresiasi Kapolda Bali dan segenap jajaran atas kinerjanya. Bagaimana mereka mengawasi, serta menindak pelaporan-pelaporan yang ada rerlebih mengedepankan restorative justice sebagai jalan keluar penanganan kasus,” pungkasnya.
Menanggapi masukan tersebut, Kapolda Bali Ida Bagus Kade Putra Narendra juga sepakat dengan gagasan I Wayan Sudirta bahwa penanganan terhadap turis yang berulah harus dilakukan dengan hati-hati. Khususnya, mempertimbangkan dampaknya terhadap sektor pariwisata dan kelestarian budaya Bali.
“Kami akan bekerja sama, jika diperlukan lintas sektoral untuk menemukan solusi yang menghormati adat, budaya, dan kepentingan ekonomi masyarakat Bali,” ujar Ida Bagus.
Kunjungan kerja reses ini diharapkan dapat menjadi langkah awal menuju penanganan yang lebih baik terhadap turis nakal di Bali. Dengan pendekatan yang bijaksana dan kolaborasi lintas sektoral antara Kapolda Bali, institusi terkait, serta pemerintah daerah, diharapkan akan tercipta lingkungan pariwisata yang lebih aman, nyaman, dan berkelanjutan bagi wisatawan dan masyarakat setempat.
Denpasar – Komisi III DPR RI mengungkapkan kekhawatirannya terhadap meningkatnya modus operandi peredaran narkoba yang beralih ke ranah daring (online) melalui platform media sosial dengan menggunakan modus kamuflase. Pernyataan ini disampaikan Anggota Komisi III DPR Johan Budi dalam Rapat Kerja Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi III DPR RI dengan Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) di Denpasar, Bali, Kamis (02/05/2024).
“Menarik sekali yang disampaikan BNN Provinsi Bali. Mereka menjelaskan adanya jual beli narkoba melalui online. Nah ini cukup mengagetkan buat saya, kok bisa narkoba ini diperjual belikan melalui online, hal ini terungkap ketika BNNP Bali menangkap tersangka di lapangan,” ungkapnya.
Dalam konteks ini, Johan Budi menekankan perlunya penguatan pada Badan Narkotika Nasional (BNN) untuk menghadapi perubahan modus operandi tersebut. Menurutnya, modus operandi peredaran narkoba akan selalu berubah-ubah. Untuk itu, perlu penguatan-penguatan kepada BNN agar lebih maksimal dalam memberantas peredaran narkoba ini. Selain itu, lanjutnya, kekurangan sumber daya manusia menjadi salah satu faktor, terutama di daerah, ada sebagian yang juga pegawainya atau penyidiknya cuma sedikit.
“Ini problem laten yang perlu segera diperbaiki. Saya sendiri ketika rapat dengan BNN di Komisi III mengusulkan, agar BNN ini diberi penguatan, termasuk penyediaan sumber daya manusia, infrastruktur yang ada di daerah, termasuk soal rehabilitasi,” pungkas Legislator Dapil Jatim VII ini.
Johan menambahkan, pusat rehabilitasi narkoba ini juga menjadi sangat penting dalam kaitannya dengan restorative justice bagi para pengguna narkoba. Pengguna narkoba, tambahnya, di beberapa negara itu dikategorikan sebagai korban, bukan pelaku, bukan tersangka, sehingga pusat rehabilitasi menjadi penting. Jadi yang sebetulnya tersangka itu seharusnya pengedar dan bandar.
“Menurut saya untuk pengguna narkoba dapat diselesaikan melalui restorative justice, dengan mendapatkan kesempatan untuk dilakukan rehabilitasi medis ataupun sosial, tanpa harus menunggu putusan dari pengadilan,” tutup Politisi Fraksi PDI-Perjuangan ini.
Johan berharap pertemuan Kunker Reses ini diharapkan dapat menjadi momentum bagi berbagai pihak, termasuk pemerintah dan lembaga terkait. Selain itu juga untuk mengimplementasikan strategi yang lebih efektif dalam mengatasi peredaran narkoba yang semakin canggih dan menyebar melalui platform digital. Langkah-langkah preventif dan represif yang terintegrasi diharapkan dapat mengurangi dampak negatif peredaran narkoba di masyarakat.
DPR RI Minta Jepang Ajarkan ‘Smart Farming’ kepada Petani Muda Indonesia
Tindakan Penyimpangan Turis Nakal di Bali Harus Ditangani secara Bijaksana
Peredaran Narkoba Beralih ke Ranah Daring, Johan Budi Minta Perkuat BNNP
Penanganan Stunting dan Kemiskinan Ekstrem di Bali Dapat Jadi Contoh Provinsi Lainnya
Jadi Miniatur Indonesia, Komisi VIII Apresiasi Praktik Moderasi Beragama di Bali
Komisi III Dukung Satgas Pemberantasan Judi Online Libatkan Antar-Kementerian dan Lembaga
Fahmi Alaydroes: Selamat Hari ‘Keprihatinan’ Pendidikan Nasional
Tindakan Penyimpangan Turis Nakal di Bali Harus Ditangani secara Bijaksana
Sudah Saatnya Sistem Zonasi dalam PPDB Dihapuskan
