Jaga Stabilitas Pangan Hingga Idul Fitri, Pemkot Bogor Upayakan Empat Hal Ini
Bogor – Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor berupaya menjaga stabilitas harga dan stok pangan selama masa hari besar keagamaan nasional (HBKN) tahun 2021 ini. Setidaknya ada empat upaya yang dilakukan Pemkot saat ini.
Wakil Wali Kota Bogor, Dedie A Rachim menjelaskan, upaya – upaya itu juga untuk menekan laju inflasi di Kota Bogor tahun 2021. Upaya itu diantaranya seperti melakukan operasi pasar untuk menjaga stabilitas harga dan ketersediaan barang.
“Kemudian yang kedua itu melakukan sidak untuk memastikan bahwa ketersediaan pangan tidak ada yang namanya penimbunan pangan oleh para pedagang, itu yang penting,” kata Dedie usai rapat koordinasi ketersediaan dan pasokan komoditas pangan strategis, di Balai Kota Bogor, Kamis (15/4/2021).
Upaya penting lainnya, sambung Dedie, adalah terhadap beberapa komoditas yang cukup strategis di Kota Bogor seperti ayam potong, ayam telur dan daging bisa saja dilakukan semacam kerja sama langsung antar daerah.
Seperti yang sudah Pemkot Bogor lakukan untuk menjaga ketersediaan pasokan ayam potong, Dedie mengaku Kota Bogor sudah melakukan MoU dengan Kabupaten Ciamis.
Ke depan untuk memastikan bawang, khususnya bawang merah tidak menyumbang inflasi tinggi di Kota Bogor, Pemkot akan melakukan koordinasi dengan daerah lain, seperti Kabupaten Brebes untuk memastikan pasokan bawang di Kota Bogor tetap aman.
“Kemudian kita harus melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Agar masyarakat juga membeli barang tidak dalam jumlah yang berlebihan, tetapi juga sesuai dengan kebutuhan. Dan juga bukan dalam konteks untuk mengambil keuntungan pribadi, apalagi ditimbun kemudian dijual kembali ke tempat lain,” tegasnya.
Dedie juga mengungkapkan, selama tiga hari ibadah puasa berjalan, dari delapan komoditas dengan harga eceran tertinggi ada lima komoditas yang mengalami kenaikan cukup signifikan. Seperti daging sapi, ayam, telur, cabai dan bawang. Sehingga harus mendapatkan perhatian khusus.
“Kita sedang koordinasikan untuk operasi pasar. Kita ingin masyarakat tenang melakukan ibadah puasa Ramadan ini. Dan nanti menjelang Idul Fitri tidak ada lonjakan harga dan ketersediaan barang ada. Sehingga masyarakat bisa merayakan Idul Fitri dengan tenang dan damai,” tambah Dedie.
Ditempat yang sama, Direktur Utama Perumda Pasar Pakuan Jaya (PPJ), Muzakkir mengatakan, ada lonjakan kenaikan jumlah pengunjung 30 hingga 50 persen. Terutama pada dua hari menjelang Ramadan yang lalu.
“Jadi, kemarin karena faktor mau Ramadan, orang banyak yang melakukan penyetokan kebutuhan bahan pokok yang banyak dan sekaligus munggahan. Itu yang menyebabkan ada kenaikan,” kata Muzakkir.
Soal operasi pasar, sambung Muzakkir, upaya itu akan dilakukan saat komoditi terjadi kenaikan yang signifikan. Maka dari itu, pihaknya masih melakukan monitoring terkait beberapa harga tersebut.
“Nanti kita dengan dinas terkait akan memonitor kalau ada produk – produk yang kenaikan harganya signifikan. Secara otomatis kita akan hadir untuk operasi pasar,” jelasnya.
Ikut dalam rakor, Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kota Bogor, Anas Rasmana. Anas membeberkan, dalam HBKN ini pihaknya sudah melakukan beberapa aksi dan kegiatan. Seperti gelar bazar pangan murah, pemantauan ketersediaan, harga, dan pasokan pangan serta rakor tersebut.
“Untuk mendukung ketersediaan pangan itu, kita juga sudah melakukan beberapa program. Seperti kegiatan Bogor Berkebun yang melibatkan 220 poktan, lalu kerja sama dengan Bank Indonesia (BI) tahun 2020, dan dukungan lainnya seperti Pasar Mitra Tani,” beber Anas.
Anas juga memaparkan data perkembangan ketersediaan dan harga pangan strategis di Kota Bogor menjelang Hari Raya Idul Fitri. Seperti komoditas beras di tahun 2021 yang mengalami fluktuasi sejak awal tahun.
Pada Januari kebutuhan beras Kota Bogor sebanyak 9.695 ton, sementara ketersediaannya masih jauh berada di 11.267 ton. Pada Februari kebutuhan beras sedikit berkurang menjadi 8.757 ton dengan stok yang juga berkurang menjadi 10.176 ton. Naik lagi pada Maret kebutuhannya menjadi 9.885 ton dan ketersediaan yang dimiliki sebanyak 11.458 ton.
“Dan pada bulan April ini, kebutuhan beras adalah sebanyak 10.171 ton dengan ketersediaan yang ada sebanyak 10.216 ton. Sedangkan untuk harga rata – rata yakni sebesar Rp11.250,” kata Anas.
Menambahkan, Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disperdagin) Kota Bogor Ganjar Gunawan mengatakan, empat komoditi memang perlu menjadi perhatian menjelang hari raya. Yakni beras, gula, daging sapi, dan cabai.
Disperdagin juga berencana melakukan serangkaian aksi menjelang hari raya Idul Fitri 1442 Hijriah. Seperti memperkuat koordinasi dengan Kementerian Perdagangan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat, Perum Bulog Cabang Cianjur, DKPP Kota Bogor, Perumda Pasar Pakuan Jaya, hingga distributor, sub distributor dan agen.
“Kita juga melakukan pemantauan harga dan ketersediaan barang kebutuhan pokok secara rutin di tingkat pasar dan distributor, sub dan agen. Lalu juga mengidentifikasi kecukupan stok dan ketahanan bapok di pelaku usaha distribusi, serta berkoordinasi dengan dengan instansi terkait untuk mencegah aksi-aksi spekulasi,” beber Ganjar.
Selain itu, pihaknya akan membentuk Tim (Internal) Antisipasi Gejolak Harga sebagai upaya menjamin kelancaran distribusi pasokan. Apabila terjadi kelangkaan barang dan gejolak harga, berkoordinasi dengan Kementerian Perdagangan dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan agar dilakukan Operasi Pasar.
Jakarta – Tingginya biaya pendidikan di tanah air (Indonesia) kian dikeluhkan banyak kalangan. Komisi X DPR RI yang membidangi pendidikan pun, berinisiatif membentuk Panitia Kerja (Panja) Biaya Pendidikan untuk memastikan biaya pendidikan di Indonesia terjangkau masyarakat.
“Akhir-akhir ini mahasiswa maupun orang tua mahasiswa mengeluhkan tingginya Uang Kuliah Tunggal (UKT) di berbagai kampus negeri. Selain itu, wali murid juga banyak merasa keberatan akan adanya berbagai biaya sekolah negeri dengan bungkus uang komite, uang kegiatan, hingga sumbangan tanpa ikatan. Kami ingin mengetahui pengelolaan biaya pendidikan oleh pemerintah sehingga memutuskan membentuk panitia kerja (Panja),” ujar Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda melalui keterangan yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Jumat (17/5/2024).
Lebih lanjut, Huda menjelaskan bahwa Indonesia telah menerapkan mandatory spending sebesar 20 persen dari APBN untuk anggaran pendidikan. Menurutnya, tahun ini saja sebesar Rp665 triliun dari APBN dialokasikan untuk membiayai pendidikan. “Maka agak aneh ketika komponen biaya pendidikan dari peserta didik kian hari meroket, padahal alokasi anggaran pendidikan dari APBN juga relatif cukup besar,” ujar Politisi Fraksi PKB ini.
Legislator Dapil Jawa Barat ini menilai bahwa pandangan yang menegaskan bahwa Pemerintah lepas tangan dalam urusan pendidikan tinggi kian menguat. Meskipun, pendidikan tinggi bersifat tersier, namun saat ini urgen dibutuhkan, mengingat Indonesia mempunyai target mewujudkan Indonesia Emas di 2045.
“Mayoritas mahasiswa saat berdialog dengan kami punya pandangan jika pemerintah lepas tangan untuk layanan pendidikan tinggi. Kami tidak ingin pandangan tersebut menjadi persepsi umum publik, karena memang anggaran pendidikan kita dari APBN sebenarnya relatif besar,” kata Huda.
Dalam Panja Biaya Pendidikan, Huda mengatakan Komisi X akan memanggil stakeholder pengelola anggaran pendidikan seperti Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, Kemendikbud Ristek, Bappenas, hingga pemerintah daerah. Dengan harapan, dari pertemuan tersebut diketahui faktor-faktor yang membuat biaya pendidikan di Indonesia kian hari kian mahal.
“Anggaran pendidikan kita tahun ini saja sekitar Rp665 triliun. Anggaran ini kemudian didistribusikan ke kementerian/lembaga termasuk ke pemerintah daerah. Maka di sini penting untuk diketahui apakah semua lembaga yang mengelola anggaran pendidikan ini telah sesuai kebutuhan di lapangan atau memang ada perlu perbaikan. Baik terkait pola distribusi, pola pengelolaan, hingga penentuan sasaran,” bebernya.
Karena itu, Politisi PKB ini menegaskan Panja Biaya Pendidikan merupakan salah satu bentuk fungsi pengawasan DPR terhadap pengelolaan anggaran pendidikan oleh pemerintah. Menurutnya, Panja Biaya Pendidikan akan menghasilkan rekomendasi pengelolaan anggaran pendidikan yang lebih efektif dan efisien.
“Kami berharap hasil atau rekomendasi dari Panja Biaya Pendidikan ini menjadi asumsi dasar pengelolaan anggaran pendidikan dalam RAPBN 2025. Dengan demikian tahun depan kita sudah bisa punya skema pengelolaan biaya pendidikan yang bisa memastikan layanan pendidikan murah dan berkualitas,” tutupnya.
Jakarta – Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI, Adang Daradjatun mengapresiasi masukan dari para narasumber dalam seminar nasional bertema Momentum Penataan Sistem Peradilan Etika Berbangsa dan Bernegara Berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara republik Indonesia 1945.
Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Prof Jimly Asshiddiqie, sebagai salah satu narasumber misalnya, berharap agar MKD DPR RI dapat menginisiasi atau memprakasai pembuatan Rancangan Undang-Undang tentang Etika bagi Penyelenggara Negara untuk diusulkan pembahasannya kepada Badan Legislasi (Baleg) DPR RI.
“Yang pasti saya ingin menyampaikan rasa hormat dan apresiasi kepada Para narasumber dan peserta seminar nasional ini. Saat ini merupakan momentum atau kesempatan kita menata sistem peradilan etika berbangsa dan bernegara. Jadi pemikiran dari para narasumber tadi agar kami di DPR membuat undang-undang tentang etika para pejabat negara,” ujar Adang Daradjatun kepada Parlementaria usai Seminar Nasional, Jakarta, Kamis (17/5/2024).
Dijelaskannya, dalam seminar nasional tersebut sempat tercetus untuk mengubah Undang-Undang Dasar untuk memasukan masalah etika para penyelenggara negara. Namun, kemudian terlontar ide untuk cukup membentuk sebuah undang-undang yang memang bisa digunakan untuk mengadili atau menilai suatu etika para penjabat atau penyelenggara negara.
Pasalnya, narasumber dan para peserta seminar tersebut sepakat bahwa belakangan di Indonesia telah terjadi degradasi etika atau moral dalam penyelenggara negara, khususnya tidak beradabnya proses penyelenggaraan negara dalam Proses pemilu kemarin yang tentu sangat memprihatinkan.
Oleh karenanya, menurut Mantan Wakapolri ini, seminar nasional ini dilaksanakan sebagai upaya koreksi terhadap apa yang telah dilakukan dalam rangka melakukan perbaikan kedepan. Sangat jelas seminar ini telah membakar semangat kita semua untuk memiliki atau memperbaiki etika yang lebih baik.
Dipaparkan Politisi dari Fraksi PKS ini, hukum yang mengabaikan etika akan kering, minim makna, dan hanya memberikan kepastian hukum tetapi tidak akan mampu memberikan kepuasan nilai. Karena itu hukum harus berjalan di samudra etika sehingga memberikan kepastian sekaligus kepuasan.
“Membangun sistem etika yang mumpuni berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, merupakan upaya kita dalam menggali nilai-nilai luhur yang terkandung dalam setiap percikan pemikiran dan untaian kata apa yang terkandung dalam Pancasila. Nilai yang terkandung dalam Pancasila sebagai sistem etika tersebut, yakni nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan,” papar anggota Komisi III DPR RI ini.
Seminar ini turut pula dihadiri oleh perwakilan anggota DPRD dari seluruh Indonesia. Sementara itu selain Prof Jimly Assidiqie, hadir juga sebagai narasumber Prof Siti Zuhro, Prof Hafid Abas, Prof Yohannes Haryatmoko.
Medan – Sebanyak kurang lebih 40 ribu jemaah umroh asal Indonesia dilaporkan tidak kembali ke tanah air pada musim haji tahun 2024. Beberapa di antaranya disinyalir berniat untuk berhaji tanpa visa haji yang resmi.
Melihat kondisi ini, Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang mengimbau masyarakat untuk berhati-hati jika ada ajakan berangkat haji tanpa pendaftaran resmi dari pemerintah hingga iming-iming berhaji tanpa antri. Marwan menyebut, saat ini Pemerintah Saudi sudah memperketat pengawasan untuk jemaah haji. Sehingga dikhawatirkan jemaah yang tidak resmi tersebut nantinya justru diamankan pihak Saudi.
“Pemerintah Saudi akan melakukan pengawasan yang ketat. Pengawasan yang ketat ini, dilalui dengan cara diamankan, diamankan itu, ya ditahan dulu, Kita nggak bisa ngurus nanti setelah selesai haji kan cukup lama, paling tidak 40 hari,” jelasnya kepada Parlementaria, saat melepas keberangkatan jemaah haji kloter 4 di Embarkasi Medan, Sumatera Utara, Kamis (16/5/2024).
Untuk itu, Politisi Fraksi PKB ini meminta masyarakat yang berniat untuk berangkat Ibadah Haji agar bersabar dan mengikuti aturan yang ada. Di mana memang di Indonesia antrean haji bervariasi, mulai dari menunggu 15 tahun hingga 45 tahun, bergantung pada daerah masing-masing.
Selain itu, Marwan juga mengingatkan masyarakat yang masih nekat berangkat haji dengan cara yang tidak resmi, dikhawatirkan ibadah hajinya tidak dapat memenuhi standar pelaksanaan ibadah haji. Ia pun juga mengingatkan pemerintah untuk melakukan pengawasan yang ketat, terhadap jemaah-jemaah haji ilegal tersebut.
“Seolah olah beribadah haji, tapi nggak masuk Arafah, hanya di samping samping Arafahnya merasa sudah dipandang di padang Arafah, padahal tidak. Kenapa begitu? Karena masuk Arafah itu portalnya cukup ketat, di pagar mau masuk. Nah kalau dia nggak punya tasreh nggak punya masyair, gak mungkin bisa masuk,” jelas Legislator Dapil Sumatera Utara II ini.
Marwan menambahkan, nantinya pihaknya akan berkoordinasi dengan pemerintah agar tidak lagi menerbitkan visa kunjungan saat musim haji. Hal ini untuk mencegah masyarakat yang ingin berangkat haji tanpa prosedur resmi menggunakan visa kunjungan.
“Memang kunjungan ini kan hak seseorang kunjungan ke Saudi. Tapi ngapain berkunjung ribuan orang pada bulan-bulan haji? Itu ada motif, maka karena itu kunjungan, nanti kami ingin mengajak pemerintah pada saat bulan-bulan haji, visa kunjungan yang akan dipakai oleh orang Indonesia di-cut di imigrasi, tidak boleh berangkat. Karena kita patut mempertanyakan ngapain orang pada saat bulan Haji berkunjung ke Saudi, kunjungan apa itu? Lagian ribuan orang,” tegasnya.
“Alokasi Anggaran Pendidikan di APBN Cukup Besar, Kenapa Biaya Kuliah Malah Meroket?”
Cegah Degradasi Moral, Penting Membentuk RUU tentang Etika bagi Penyelenggara Negara
Ditemukan, Jemaah Umroh Asal Indonesia Tidak Pulang Tapi Lanjut Haji Tanpa Visa Resmi
Putih Sari Ingatkan Kemenkes Lebih Serius Atasi Stunting dengan Fokus Penyembuhan
Fikri Faqih Minta Pemerintah Perketat Pengawasan Tur Belajar
Forum WWF 2024 Diharapkan Turunkan Konflik Air di Seluruh Dunia
Polemik Pembatalan SK 500 Bidan PPPK Lulusan D4 Harus Segera Diselesaikan
Komisi IX Harap RSD Mangusada Jadi Proyek Percontohan ‘Medical Tourism’ di Indonesia
Fikri Faqih Minta Pemerintah Perketat Pengawasan Tur Belajar
