Jaga Stabilitas Pangan Hingga Idul Fitri, Pemkot Bogor Upayakan Empat Hal Ini
Bogor – Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor berupaya menjaga stabilitas harga dan stok pangan selama masa hari besar keagamaan nasional (HBKN) tahun 2021 ini. Setidaknya ada empat upaya yang dilakukan Pemkot saat ini.
Wakil Wali Kota Bogor, Dedie A Rachim menjelaskan, upaya – upaya itu juga untuk menekan laju inflasi di Kota Bogor tahun 2021. Upaya itu diantaranya seperti melakukan operasi pasar untuk menjaga stabilitas harga dan ketersediaan barang.
“Kemudian yang kedua itu melakukan sidak untuk memastikan bahwa ketersediaan pangan tidak ada yang namanya penimbunan pangan oleh para pedagang, itu yang penting,” kata Dedie usai rapat koordinasi ketersediaan dan pasokan komoditas pangan strategis, di Balai Kota Bogor, Kamis (15/4/2021).
Upaya penting lainnya, sambung Dedie, adalah terhadap beberapa komoditas yang cukup strategis di Kota Bogor seperti ayam potong, ayam telur dan daging bisa saja dilakukan semacam kerja sama langsung antar daerah.
Seperti yang sudah Pemkot Bogor lakukan untuk menjaga ketersediaan pasokan ayam potong, Dedie mengaku Kota Bogor sudah melakukan MoU dengan Kabupaten Ciamis.
Ke depan untuk memastikan bawang, khususnya bawang merah tidak menyumbang inflasi tinggi di Kota Bogor, Pemkot akan melakukan koordinasi dengan daerah lain, seperti Kabupaten Brebes untuk memastikan pasokan bawang di Kota Bogor tetap aman.
“Kemudian kita harus melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Agar masyarakat juga membeli barang tidak dalam jumlah yang berlebihan, tetapi juga sesuai dengan kebutuhan. Dan juga bukan dalam konteks untuk mengambil keuntungan pribadi, apalagi ditimbun kemudian dijual kembali ke tempat lain,” tegasnya.
Dedie juga mengungkapkan, selama tiga hari ibadah puasa berjalan, dari delapan komoditas dengan harga eceran tertinggi ada lima komoditas yang mengalami kenaikan cukup signifikan. Seperti daging sapi, ayam, telur, cabai dan bawang. Sehingga harus mendapatkan perhatian khusus.
“Kita sedang koordinasikan untuk operasi pasar. Kita ingin masyarakat tenang melakukan ibadah puasa Ramadan ini. Dan nanti menjelang Idul Fitri tidak ada lonjakan harga dan ketersediaan barang ada. Sehingga masyarakat bisa merayakan Idul Fitri dengan tenang dan damai,” tambah Dedie.
Ditempat yang sama, Direktur Utama Perumda Pasar Pakuan Jaya (PPJ), Muzakkir mengatakan, ada lonjakan kenaikan jumlah pengunjung 30 hingga 50 persen. Terutama pada dua hari menjelang Ramadan yang lalu.
“Jadi, kemarin karena faktor mau Ramadan, orang banyak yang melakukan penyetokan kebutuhan bahan pokok yang banyak dan sekaligus munggahan. Itu yang menyebabkan ada kenaikan,” kata Muzakkir.
Soal operasi pasar, sambung Muzakkir, upaya itu akan dilakukan saat komoditi terjadi kenaikan yang signifikan. Maka dari itu, pihaknya masih melakukan monitoring terkait beberapa harga tersebut.
“Nanti kita dengan dinas terkait akan memonitor kalau ada produk – produk yang kenaikan harganya signifikan. Secara otomatis kita akan hadir untuk operasi pasar,” jelasnya.
Ikut dalam rakor, Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kota Bogor, Anas Rasmana. Anas membeberkan, dalam HBKN ini pihaknya sudah melakukan beberapa aksi dan kegiatan. Seperti gelar bazar pangan murah, pemantauan ketersediaan, harga, dan pasokan pangan serta rakor tersebut.
“Untuk mendukung ketersediaan pangan itu, kita juga sudah melakukan beberapa program. Seperti kegiatan Bogor Berkebun yang melibatkan 220 poktan, lalu kerja sama dengan Bank Indonesia (BI) tahun 2020, dan dukungan lainnya seperti Pasar Mitra Tani,” beber Anas.
Anas juga memaparkan data perkembangan ketersediaan dan harga pangan strategis di Kota Bogor menjelang Hari Raya Idul Fitri. Seperti komoditas beras di tahun 2021 yang mengalami fluktuasi sejak awal tahun.
Pada Januari kebutuhan beras Kota Bogor sebanyak 9.695 ton, sementara ketersediaannya masih jauh berada di 11.267 ton. Pada Februari kebutuhan beras sedikit berkurang menjadi 8.757 ton dengan stok yang juga berkurang menjadi 10.176 ton. Naik lagi pada Maret kebutuhannya menjadi 9.885 ton dan ketersediaan yang dimiliki sebanyak 11.458 ton.
“Dan pada bulan April ini, kebutuhan beras adalah sebanyak 10.171 ton dengan ketersediaan yang ada sebanyak 10.216 ton. Sedangkan untuk harga rata – rata yakni sebesar Rp11.250,” kata Anas.
Menambahkan, Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disperdagin) Kota Bogor Ganjar Gunawan mengatakan, empat komoditi memang perlu menjadi perhatian menjelang hari raya. Yakni beras, gula, daging sapi, dan cabai.
Disperdagin juga berencana melakukan serangkaian aksi menjelang hari raya Idul Fitri 1442 Hijriah. Seperti memperkuat koordinasi dengan Kementerian Perdagangan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat, Perum Bulog Cabang Cianjur, DKPP Kota Bogor, Perumda Pasar Pakuan Jaya, hingga distributor, sub distributor dan agen.
“Kita juga melakukan pemantauan harga dan ketersediaan barang kebutuhan pokok secara rutin di tingkat pasar dan distributor, sub dan agen. Lalu juga mengidentifikasi kecukupan stok dan ketahanan bapok di pelaku usaha distribusi, serta berkoordinasi dengan dengan instansi terkait untuk mencegah aksi-aksi spekulasi,” beber Ganjar.
Selain itu, pihaknya akan membentuk Tim (Internal) Antisipasi Gejolak Harga sebagai upaya menjamin kelancaran distribusi pasokan. Apabila terjadi kelangkaan barang dan gejolak harga, berkoordinasi dengan Kementerian Perdagangan dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan agar dilakukan Operasi Pasar.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.
“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.
Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.
“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.
Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.
“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.
Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.
Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.
“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.
Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.
“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).
Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.
“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.
Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.
“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Tekan Biaya Logistik, Komisi V Dorong Kemenhub Tingkatkan Transportasi Laut
