Guntur Soekarnoputra Luncurkan Buku, Ahmad Basarah Harap Dibaca Generasi Muda yang Ingin Tahu Kisah Bung Karno
Jakarta – Putra pertama Presiden Soekarno, Mohammad Guntur Soekarnoputra, meluncurkan buku berjudul ‘Catatan Merah dari Putera Bung Karno, Mulai Asian Games 1962 di Jakarta Sampai ke Galaxy Bima Sakti’. Peluncuran buku ini dilakukan secara virtual di Jakarta, Sabtu (10/4).
Kumpulan tulisan Mas Tok, panggilan akrab Mohammad Guntur Soekarnoputra, ini diedit oleh Wakil Ketua MPR RI Ahmad Basarah. Sebagian royalti penjualan buku ini akan disumbangkan kepada Komunitas Unidentified Flying Object (UFO), Komunitas Elvis Presley, dan Komunitas Masyarakat Fotografi.
Di dalam buku itu, Guntur menulis tentang sejarah Asean Games 1962, kisah Bung Karno menyelamatkan Universitas Al-Azhar di Kairo yang hampir ditutup oleh pemerintah Mesir saat itu, kisah fiksi spionase James Bond, sampai pesan-pesan kewaspadaan nasional menghadapi COVID-19.
”Saya berharap buku ini dibaca oleh banyak generasi muda, generasi milenial, yang belum banyak tahu kisah-kisah heroik proklamator Republik Indonesia Bung Karno,” jelas Ahmad Basarah dalam keterangannya, Minggu (11/4/2021).
Ia menilai penulisan buku ini positif karena merupakan upaya intelektual Guntur Soekarnoputra melawan pihak-pihak yang berusaha menghapus memori bangsa tentang Bung Karno.
”Padahal kita tahu, Bung Karno sangat berjasa pada Tanah Air, bahkan pada dunia internasional. Inilah bagian dari jurus jas merah, jangan sekali-kali meninggalkan sejarah,” tandas Ahmad Basarah.
Dalam catatannya, jejak politik untuk menghapus jasa dan kepahlawanan Bung Karno terlihat dari dikeluarkannya Ketetapan MPRS Nomor XXXIII/ MPRS/1967 tentang Pencabutan Kekuasaan Presiden Soekarno. Dalam bagian konsideran/menimbang TAP MPRS tersebut dikatakan Presiden Soekarno dituduh terlibat memberikan dukungan terhadap peristiwa G-30-S/PKI.
”Tapi harap dicatat, TAP MPRS No, XXXIII/MPRS/1967 itu telah dinyatakan tidak berlaku lagi,” ucapnya.
Apalagi, tambah Ketua Fraksi PDI Perjuangan ini, Bung Karno lewat Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 83 tahun 2012 telah mendapat gelar pahlawan nasional.
”Jika benar Bung Karno berkhianat pada bangsa, tidak mungkin ia mendapat gelar pahlawan nasional,” jelas Ahmad Basarah.
Untuk dunia Islam, lanjutnya, Bung Karno juga punya jasa besar. Menurut Ahmad Basarah, Bung Karno berjasa besar di balik dibatalkannya penutupan Universitas Al-Azhar Mesir oleh Presiden Gamal Abdul Nasser, penemuan makam Imam Bukhari di Uzbekistan, difungsikannya kembali Masjid Biru di Moskow, tokoh di balik terselenggaranya Konferensi Islam Asia Afrika 1965 di Bandung, serta ditanamnya pohon Sukarno di Arafah Saudi Arabia.
Dalam komentarnya, Wakil Presiden VI Try Sutrisno memuji editor buku ini yang disebutnya terkesan sangat mengenal jati diri penulis buku. Try memuji tulisan tentang James Bond yang tampaknya ringan, tapi sesungguhnya berisi pesan agar bangsa Indonesia waspada terhadap spionase asing.
Sementara mantan Kepala BIN AM Hendropriyono tertarik pada cita-cita revolusioner Bung Karno yang pada 5 Oktober 1965 ingin melakukan percobaan bom atom buatan Indonesia meski rencana ini batal terjadi akibat politik dalam negeri.
Sebagai editor buku ini, Ahmad Basarah menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang tinggi kepada tokoh-tokoh nasional yang hadir secara virtual di acara peluncuran buku ini. Mereka yang hadir antara lain Wakil Presiden VI Try Sutrisno, mantan Kepala BIN AM Hendropriyono, Marsekal Pur TNI Cheppy Hakim, dan Gubernur Jateng Ganjar Pranowo. Hadir pula Kwik Kian Gie, Soekarwo, Theo L. Sambuaga, Basuki Tjahaja Purnama, dan Prof. Dr. Edi Swasono.
BERITA
CPNS Setjen DPR RI 2023 Harus Jadi Motor Penggerak Organisasi Parlemen Modern
Jakarta – Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar mengingatkan kepada 97 orang Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR RI Tahun 2023 tentang adanya berbagai tantangan sebagai abdi negara ke depannya. Para CPNS di Setjen DPR RI ini, tegasnya, harus menjadi motor penggerak bagi organisasi parlemen modern.
”Jadi mereka tentu harus bisa menjadi bagian dari motor-motor penggerak organisasi untuk mempercepat proses mematangkan Parlemen Modern. Sehingga organisasi ini akan menjadi terlihat berlari lebih cepat untuk perubahan-perubahan dalam kerangka reformasi birokrasi,” ujar Indra saat membuka Orientasi CPNS Setjen DPR RI, di Ruang Abdul Muis DPR RI, Gedung Nusantara, DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (6/5/2024).
Para CPNS Setjen DPR RI yang sebagian besar merupakan generasi milenial dan generasi z, diharapkan dapat mengikuti flow kerja dan membantu percepatan-percepatan kerja di Setjen DPR RI. Diketahui, total ada 35.869 pelamar dari seluruh Indonesia yang mengikuti tes CPNS Setjen DPR RI tahun 2023, dan diperoleh 97 CPNS yang kemudian sudah mendapatkan Nomor Induk Pegawai (NIP).
”Tentu kerja-kerja digital itu mereka perlu tunjukkan untuk membantu percepatan-percepatan dalam penuntasan pekerjaan. Saya kira cara-cara manual itu perlu lama-lama dihapus, supaya waktu kita akan bisa lebih banyak mengerjakan pada hal-hal yang lebih strategis,” terangnya.
Para CPNS ini juga diharapkan, tambah Indra, dapat memberikan layanan terbaiknya kepada anggota DPR, sesuai dengan kapasitas dan kemampuan pada formasinya masing-masing. Sebab, menurut Indra, para CPNS yang diterima ini separuh lebih berkualifikasi S2 dan alumni perguruan tinggi dari luar negeri.
“Sehingga saya berharap dan berpikir ke depan organisasi Sekretariat Jenderal ini harus lebih benar-benar modern lagi dan bisa memberikan, yang paling penting bisa memberikan layanan kepada anggota dewan atau pimpinan dewan untuk menunjukkan kinerjanya kepada publik, kepada masyarakat,” sambungnya.
Lebih lanjut, Indra mengingatkan agar CPNS menjalani masa percobaan selama satu tahun dengan sebaik-baiknya. Tahapan ini, menurutnya, penting untuk menciptakan pribadi ASN yang unggul dan bertanggung jawab dengan berpegang pada nilai dasar yaitu Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif (AKHLAK).
“Maka mereka karena mereka ini CPNS akan dievaluasi setahun ke depan. Untuk itu dalam setahun ke depan mereka sudah saya ingatkan untuk menunjukkan dedikasinya, menunjukkan loyalitasnya, menunjukkan kemampuannya, menunjukkan kapasitasnya, untuk bisa mendorong organisasi menjadi lebih baik,” pungkasnya.
BERITA
Komisi II Serap Aspirasi dan Evaluasi Pemilu 2024 Di Bali
Denpasar – Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tandjung memimpin Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi II DPR RI di Bali. Kunjungan kali ini ingin menyerap aspirasi dan evaluasi pelaksanaan Pemilihan Umum 2024, sekaligus persiapan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2024.
BERITA
Dede Yusuf: Penyaluran KIP Kuliah Perlu Pembaruan Verifikasi untuk Hindari Salah Sasaran
Medan – Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Dede Yusuf Macan Effendi, menyoroti masih terjadinya penyaluran Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah yang kurang tepat sasaran. Menurutnya pentingnya pembaruan dalam sistem verifikasi yang melibatkan kerja sama antara pemerintah dan universitas.
“Verifikator KIP Kuliah adalah pemerintah bersama dengan kampusnya. Jika terjadi salah sasaran, ini berarti harus dipertanyakan apakah kampus tidak melakukan fungsi reviewing para penerima KIP ini setiap tahun,” ujar Dede Yusuf, di Kota Medan, Sumatera Utara, Senin (6/5/2024).
Menurutnya, dinamika ekonomi penerima bisa berubah secara signifikan, misalnya ada yang orang tuanya mendadak menjadi pengusaha besar atau mahasiswa tersebut berhasil sebagai Youtuber atau selebritas media sosial dengan penghasilan yang cukup besar.
“Ketika sudah mampu, seharusnya mereka tidak lagi menerima KIP Kuliah. dan kampus serta Kementerian Pendidikan adalah yang tahu kondisi ini melalui review tahunan. Peninjauan penerima KIP tidak hanya harus berdasarkan prestasi akademik seperti nilai IPK saja, tetapi juga kondisi ekonomi mahasiswa tersebut.
Data dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemdikbudristek) menunjukkan bahwa program KIP Kuliah diharapkan mendukung lebih dari 200.000 mahasiswa setiap tahunnya. Namun, masih terdapat laporan-laporan yang menunjukkan bahwa ada penerima yang kondisi ekonominya telah berubah namun masih menerima bantuan.
Lebih lanjut, Dede Yusuf tegaskan bahwa ini menunjukkan kebutuhan mendesak untuk peningkatan dan pembaruan dalam sistem verifikasi dan peninjauan ulang penerima KIP Kuliah. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa program ini tepat sasaran dan hanya membantu mahasiswa yang memang membutuhkan dukungan finansial untuk pendidikan mereka.