Wapres Ma’ruf: Dakwah Dai Harus Tetap Berpegang pada Ajaran Wasathy Rasulullah
Jakarta – Peran penting dai tidak dapat diabaikan selama kurun sejarah panjang Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam meraih ataupun mengisi kemerdekaan. Kini peran dai kian menantang, salah satunya menghadapi masyarakat yang keliru dalam memahami agama dan melakukan kekerasan dengan mengatasnamakan agama.
Untuk itu, dalam berdakwah, dai harus tetap berpegang pada ajaran Rasulullah Sallallahu ‘Alaihi Wasalam yang wasathy sesuai tuntunan Alquran.
“Cara berpikir yang diajarkan Rasulullah adalah cara berpikir yang menjadi sumber terbentuknya peradaban Islam, sebagaimana terjadi pada era keemasan Islam, yaitu cara berpikir wasathy. Yaitu, cara berpikir yang moderat, dinamis, namun tetap dalam koridor manhaji dan tidak ekstrem,” tegas Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma’ruf Amin saat menghadiri secara virtual Webinar Nasional bertajuk Peran Dai dalam Deradikalisasi Paham Keagamaan di Indonesia, dari Kediaman Resmi Wapres, Jalan Diponegoro Nomor 2, Jakarta, Minggu (04/04/2021).
Dalam acara yang diselenggarakan oleh Ikatan Da’i Indonesia (IKADI) dan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) tersebut, Wapres menjelaskan lebih jauh bahwa cara pandang atau cara berpikir wasathy itu tidak tekstual, tidak pula liberal, serta senantiasa mengakomodasi perbaikan dan inovasi secara terus-menerus dalam upaya menciptakan kondisi yang lebih baik dari waktu ke waktu (continuous improvement).
“Cara berpikir wasathy ini merupakan jalan lurus yang senantiasa kita minta dalam setiap shalat dengan bacaan Ihdinas shirathal mustaqim. Shirathal mustaqim adalah jalan moderat (tengah), bukan jalan yang melenceng ke kanan (as-shirath al-ifrathy) ataupun jalan yang melenceng ke kiri (as-shirath al-tafrithy),” ucapnya.
Oleh karena itu, Wapres mengajak para dai untuk terus mengajarkan moderasi beragama dalam setiap dakwahnya dengan mengembangkan sikap toleran, sebagai bentuk penerimaan dan penghargaan terhadap keberadaan orang lain yang berbeda keyakinan.
“Gunakanlah narasi-narasi kerukunan, bukan narasi-narasi konflik dan permusuhan. Metode dakwah yang digunakan harus menyesuaikan situasi masyarakat Indonesia yang beragam dan majemuk,” imbaunya.
Di samping itu, lanjut Wapres, adalah anti-kekerasan dengan tidak membenarkan tindak kekerasan secara verbal ataupun fisik, terutama yang mengatasnamakan agama seperti tragedi bom bunuh diri di Gereja Katedral Makassar baru-baru ini.
“Para dai diharapkan dapat menjadi kekuatan komunitas yang mampu mendeteksi dini dan mengeliminasi pola pikir intoleran, egosentris kelompok, dan gerakan yang mengarah pada kekerasan,” ujarnya.
Menutup sambutannya, Wapres berpesan, untuk selalu menjaga kerukunan dan persatuan melalui bingkai teologis yang mengedepankan teologi kerukunan; bingkai politik dengan memperkuat konsensus kebangsaan terhadap Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika; bingkai sosiologis yang menggunakan pendekatan sosiokultural dan kearifan lokal; serta bingkai yuridis dengan mematuhi peraturan perundang-undangan.
“Semoga para dai Indonesia terus dapat berkontribusi dalam mempersatukan dan memajukan umat, bangsa, dan negara,” pesannya.
Sebelumnya, Ketua Pengurus Pusat (PP) IKADI Achmad Satori Ismail menekankan rahmatan lil ‘alamin sebagai landasan dakwah Islam sekaligus upaya untuk menangkal radikalisasi.
“Islam sebagai agama rahmatan lil ‘alamin ingin menebarkan kasih sayang kepada seluruh umat manusia, karena hakikatnya dakwah adalah ingin menyebarkan kasih sayang. Islam itu ramah, Islam itu lembut,” ucapnya
Sebagai informasi, Webinar Nasional ini diselenggarakan dengan tujuan untuk meningkatkan peran penting IKADI dalam mendorong masyarakat memahami dakwah moderasi Islam rahmatan lil ‘alamin sekaligus menyosialisasikan deradikalisasi yang juga menjadi program pemerintah saat ini.
Webinar diikuti sekitar 664 peserta dari IKADI tingkat pusat ataupun wilayah serta pimpinan organisasi masyarakat Islam. Adapun narasumbernya adalah Direktur Pencegahan BNPT R. Ahmad Nurwakhid, Direktur Identifikasi dan Sosialisasi Detasemen Khusus 88 Antiteror Kepolisian Negara Republik Indonesia MD Shodiq, Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Islam As-Syafi’iyah Khairan M. Arif, serta Ketua Bidang Riset dan Kajian PP IKADI Samson Rahman.
Hadir mendampingi Wapres, Kepala Sekretariat Wapres Mohamad Oemar, Staf Khusus Wapres Bambang Widianto dan Masduki Baidlowi, serta Tim Ahli Wapres Sholahudin Al Aiyub.
Jakarta – Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto menyesalkan nilai impor Migas (Minyak dan Gas) nasional dari Singapura yang semakin hari bukan semakin berkurang, melainkan semakin meningkat. Menurutnya, hal ini merupakan kabar buruk bagi pengelolaan Migas nasional.
Hal tersebut diungkapkannya menyusul rencana Menteri ESDM yang akan menaikkan impor BBM menjadi sebesar 850 ribu barel per hari (bph), terutama dari Singapura. “Pemerintah jangan manut saja didikte oleh mafia migas. Harus ada upaya untuk melepas ketergantungan impor migas. Paling tidak impor migas ini harus terus-menerus dikurangi. Jangan sampai pemerintah tersandera oleh mafia impor migas,” ungkap Mulyanto dalam keterangan tertulis yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Kamis (25/4/2024).
Untuk itu, lanjut Politisi dari Fraksi PKS ini, perlu adanya terobosan berarti terkait upaya pembangunan dan pengelolaan kilang minyak nasional di tanah air. Pasalnya, Sejak Orde Baru belum ada tambahan pembangunan kilang minyak baru, sementara rencana pembangunan Kilang Minyak Tuban, sampai hari ini tidak ada kemajuan yang berarti.
“Masa kita kalah dan tergantung pada Singapura, karena kita tidak punya fasilitas blending dan storage untuk mencampur BBM. Padahal sumber Migas kita tersedia cukup besar dibandingkan mereka,” tambahnya.
Mulyanto berharap Pemerintah mendatang perlu lebih serius menyelesaikan masalah ini. Hal itu jika memang ingin mengurangi defisit transaksi berjalan sektor migas serta melepas ketergantungan pada Singapura. Diketahui, Singapura dan Malaysia memiliki banyak fasilitas blending dan storage yang memungkinkan untuk mencampur berbagai kualitas BBM yang diproduksi dari berbagai kilang dunia, untuk menghasilkan BBM yang sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan.
“Karena kita tidak memiliki fasilitas ini maka kita terpaksa mengimpor BBM sesuai dengan spesifikasi kebutuhan kita dari negara jiran tersebut,” pungkasnya.
Untuk diketahui, produksi minyak nasional saat ini hanya mencapai sekitar 600 ribu barel per hari, sementara kebutuhan mencapai 840 ribu barel per hari. Kekurangan tersebut harus ditutupi melalui impor, dengan 240 ribu barel per hari berasal dari minyak mentah dan 600 ribu barel per hari dari BBM.
Denpasar – Proyek Bali Maritime Tourism Hub (BMTH) yang sedang dibangun di Pelabuhan Benoa, diharapkan mampu memulihkan ekonomi nasional, selain mempromosikan pariwisata Bali lebih luas lagi.
Demikian disampaikan Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Martin Manurung saat memberi sambutan pembuka pada pertemuan Komisi VI dengan sejumlah direksi BUMN yang terlibat dalam pembangunan BMTH. Komisi VI berkepentingan mengetahui secara detail progres pembangunan proyek strategi nasional tersebut.
“Ini proyek strategis nasional (PSN) yang diharapkan mampu memulihkan ekonomi nasional melalui kebangkitan pariwisata Bali. Proyek BMTH diharapkan mampu membangkitkan kembali sektor pariwisata Bali pasca pandemi Covid 19,” katanya saat memimpin pertemuan dalam Kunjungan Kerja Reses Tim Komisi VI DPR RI di Denpasar, Bali, Senin (22/4/2024).
Dijelaskan Martin, PSN ini dikelola PT. Pelindo III yang merupakan mitra kerja Komisi VI DPR RI. Proyek ini membutuhkan dukungan berbagai pihak, seperti PT. Pertamina Patra Niaga, PT. Pertamina Gas Negara, dan pihak terkait lainnya, agar bisa bekerja optimal dalam memulihkan ekonomi nasional. Pariwisata Bali yang sudah dikenal dunia juga kian meluas promosinya dengan eksistensi BMTH kelak.
Proyek ini, sambung Politisi Fraksi Partai Nasdem tersebut, memang harus dikelola secara terintegrasi. Namun, ia menilai, progres pembangunan BMTH ini cenderung lamban. Untuk itu, ia mengimbau semua BUMN yang terlibat agar solid berkolaborasi menyelesaikan proyek tersebut.
Jakarta – Anggota Komisi VII DPR RI Dyah Roro Esti mengungkapkan bahwa konflik antara Iran dan Israel dapat memiliki implikasi ekonomi dan geopolitik yang signifikan, terutama dalam segi harga minyak mentah dunia (crude palm oil/CPO).
“Konflik antara Iran dan Israel dapat memiliki implikasi ekonomi dan geopolitik. Terutama dalam segi harga minyak mentah dunia,” ujar Roro dalam siaran pers yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Kamis (25/4/2024).
Meski, saat ini harga minyak mentah dunia masih terpantau cukup stabil, dan per tanggal 22 April 2024 pukul 16.00, harga untuk WTI Crude Oil berada pada kisaran 82,14 dolar AS per barel, dan untuk Brent berada pada kisaran 86,36 dolar AS per barel. Namun, konflik di jazirah arab itu berpotensi menimbulkan kenaikan harga minyak mentah dunia, yang bisa menembus 100 dolar AS per barel.
Terkait dengan dampak dari konflik geopolitik terhadap kondisi harga BBM di dalam negeri tersebut, Politisi dari Fraksi Partai Golkar menjelaskan bahwa dari pihak pemerintah, melalui Menteri Koordinator Bidang Ekonomi Airlangga Hartarto, telah menegaskan dan memastikan bahwa harga Bahan Bakar Minyak (BBM) tidak akan naik akibat konflik ini, paling tidak sampai bulan Juni 2024 ini.
“Untuk selanjutnya, Pemerintah masih perlu melihat dan mengobservasi lebih lanjut terlebih dahulu. Saya berharap agar dampak dari eskalasi konflik di Timur Tengah ini masih bisa ditahan dan diatasi oleh Pemerintah Indonesia, sehingga kenaikan BBM masih bisa dihindari,” pungkasnya.
Mulyanto Sesalkan Impor Migas dari Singapura Semakin Meningkat
Proyek BMTH di Pelabuhan Benoa Diharapkan Mampu Pulihkan Ekonomi Nasional
Dyah Roro Ingatkan Konflik di Jazirah Arab Berimplikasi Kenaikan Harga Minyak
Suntikan PMN Diharapkan Tambah Keuntungan Negara, Demi Kesejahteraan Rakyat
BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali
Halal Bihalal Relawan ITS, Hadirkan Rektor ITS ke-7 Prof. Ir. Soegiono Pompa Semangat Para Relawan
BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali
Proyek BMTH di Pelabuhan Benoa Diharapkan Mampu Pulihkan Ekonomi Nasional
Legislator Komisi VI Dukung BUMN Pariwisata Majukan Potensi UMKM Indonesia
