Connect with us

Dukung Kawasan Industri Halal, Wapres Ma’ruf Dorong Pemda Jatim Perlu Bangun Fasilitas yang Memadai

Wapres Ma'ruf Amin

Jakarta – Sebagai negara dengan mayoritas muslim terbesar di dunia, pemerintah berkomitmen menjadikan Indonesia sebagai pusat halal dunia. Salah satunya ditetapkannya kawasan industri halal oleh Kementerian Perindustrian yang berlokasi di Sidoarjo, Jawa timur, yaitu SAFE and LOCK Halal Industrial Park (HIP).

Untuk itu, Pemerintah Daerah Jawa Timur (Pemda Jatim) diharapkan dapat segera mengisi kawasan ini dengan berbagai produsen industri produk halal melalui penyediaan berbagai fasilitas yang dibutuhkan.

“Saya mengharapkan agar pemerintah daerah Jawa Timur dapat segera mendorong agar semua fasilitas yang dibutuhkan di dalam suatu kawasan industri halal dapat segara terpenuhi,” pesan Wakil Presiden (Wapres) K. H. Ma’ruf Amin pada Webinar Nasional “Menyongsong Era Halal Industri Jawa Timur: Peluang dan Tantangan” secara virtual dari Kediaman Resmi Wapres, Jalan Diponegoro No. 2, Jakarta, Rabu (03/03/2021).

Dalam acara yang diselenggarakan Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Ampel Surabaya tersebut, Wapres mencontohkan fasilitas -fasilitas yang dibutuhkan. Di antaranya, fasilitas lembaga pemeriksa halal termasuk ketersediaan penyelia halal, laboratorium, instalasi pengolahan air baku halal, layanan keuangan syariah, dan fasilitas lainnya.

Menurut Wapres, Provinsi Jatim memiliki daya saing industri karena tersedianya sumber daya manusia yang baik, sumber daya alam yang melimpah, serta tersedianya infrastruktur jalan, pelabuhan dan bandara yang memadai.

Untuk itu, Wapres berharap Pemda Jatim memanfaatkan peluang tersebut dengan aktif mempromosikan kawasan industri halal di Sidoarjo dan memberikan berbagai kemudahan agar para investor dapat segera beroperasi di kawasan ini.

“Untuk Pemerintah Daerah Jawa Timur bersama pengelola kawasan industri halal saya harapkan agar dapat lebih gencar mempromosikan dan mengundang pelaku usaha agar kawasan Industri halal ini secepatnya beroperasi dan menyerap tenaga kerja,” imbaunya.

Lebih jauh, Wapres menekankan agar Pemda Jatim juga membangun management information system (MIS) yang terintegrasi sekaligus kodifikasi yang dapat mengintegrasikan sertifikasi produk halal dengan data perdagangan dan data ekonomi, sehingga statistik data perdagangan produk halal melalui kawasan industri ini dapat tercatat dengan baik.

“Hal ini harus kita mulai dengan membangun traceability (ketelusuran) dari mulai raw material berupa hasil pertanian dan perkebunan, produk hewani, produk perikanan dan sumber daya kelautan, kemudian berlanjut ke produk setengah jadi, sampai dengan produk jadi yang siap pakai di tingkat konsumen,” tegasnya.

Wapres pun meminta para pelaku usaha untuk memaknai sertifikasi produk halal sebagai peningkatan nilai tambah dari produk mereka, meningkatkan competitiveness yang berujung kepada meningkatnya nilai ekspor produk halal Indonesia.

Menutup sambutannya, Wapres berharap webinar ini menghasilkan rumusan dari berbagai usulan kebijakan yang dapat membantu pemerintah dalam menghadapi berbagai tantangan.

“Saya mengapresiasi UIN Sunan Ampel yang telah menyelenggarakan webinar ini. Semoga webinar ini menghasilkan usulan kebijakan dalam rangka menangkap peluang dan berbagai kiat mengatasi tantangan Jawa Timur menjadi salah satu halal product hub di Indonesia,” pungkasnya.

Sebelumnya, Rektor UIN Sunan Ampel Surabaya Masdar Hilmy menyampaikan bahwa tujuan webinar adalah mempertajam arah aksi nyata dan mengidentifikasi entry point untuk mengambil peran aktif, partisipatif, dan produktif dalam pengembangan industri halal sesuai kapasitas dan kompetensi masing-masing.

Adapun target selepas webinar ini, yaitu penandatanganan nota kesepahaman antara UIN Sunan Ampel Surabaya dan para kepala daerah untuk mengembangkan potensi industri halal di tiap-tiap daerah.

Sementara Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jatim Drajat Irawan mengungkapkan, potensi industri Jatim yang bisa didorong dengan sertifikasi halal antara lain, industri makanan dan minuman, tekstil dan produk tekstil (TPT), dan kosmetik. Sebagai contoh, total ekspor makanan dan minuman Jatim ke 10 negara muslim dunia berdasarkan data Pusat Data dan Informasi Kementerian Perindustrian pada Oktober 2020 sebesar USD252,14 juta atau 17,31% dari total ekspor makanan dan minuman Jatim.

“Ternyata peluang ekspor kita ke negara-negara muslim ini memang banyak didominasi oleh industri makanan minuman, sehingga ini menjadi bagian penting untuk mendorong ekspor kita yang selama ini tidak diisi oleh Indonesia, justru oleh Brazil dan Australia,” ujar Drajat.

Hadir pula dalam Webinar Nasional ini para narasumber di antaranya Ketua MUI Pusat K.H. Miftachul Akhyar, Kepala Kantor Perwakilan Wilayah Jatim Bank Indonesia Difi Ahmad Johansyah, Dirjen Industri Kecil Menengah dan Aneka Gati Wibawaningsih Dirjen Pengembangan Ekspor Nasional Kasan, para Wakil Rektor UIN, kepala daerah, para ulama, serta civitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya.

Baca Selengkapnya
Tulis Komentar

BERITA

Mulyanto Sesalkan Impor Migas dari Singapura Semakin Meningkat

Oleh

Fakta News
Mulyanto Sesalkan Impor Migas dari Singapura Semakin Meningkat
Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto. Foto: DPR RI

Jakarta – Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto menyesalkan nilai impor Migas (Minyak dan Gas) nasional dari Singapura yang semakin hari bukan semakin berkurang, melainkan semakin meningkat. Menurutnya, hal ini merupakan kabar buruk bagi pengelolaan Migas nasional.

Hal tersebut diungkapkannya menyusul rencana Menteri ESDM yang akan menaikkan impor BBM menjadi sebesar 850 ribu barel per hari (bph), terutama dari Singapura. “Pemerintah jangan manut saja didikte oleh mafia migas. Harus ada upaya untuk melepas ketergantungan impor migas. Paling tidak impor migas ini harus terus-menerus dikurangi. Jangan sampai pemerintah tersandera oleh mafia impor migas,” ungkap Mulyanto dalam keterangan tertulis yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Kamis (25/4/2024).

Untuk itu, lanjut Politisi dari Fraksi PKS ini, perlu adanya terobosan berarti terkait upaya pembangunan dan pengelolaan kilang minyak nasional di tanah air. Pasalnya, Sejak Orde Baru belum ada tambahan pembangunan kilang minyak baru, sementara rencana pembangunan Kilang Minyak Tuban, sampai hari ini tidak ada kemajuan yang berarti.

“Masa kita kalah dan tergantung pada Singapura, karena kita tidak punya fasilitas blending dan storage untuk mencampur BBM. Padahal sumber Migas kita tersedia cukup besar dibandingkan mereka,” tambahnya.

Mulyanto berharap Pemerintah mendatang perlu lebih serius menyelesaikan masalah ini. Hal itu jika memang ingin mengurangi defisit transaksi berjalan sektor migas serta melepas ketergantungan pada Singapura. Diketahui, Singapura dan Malaysia memiliki banyak fasilitas blending dan storage yang memungkinkan untuk mencampur berbagai kualitas BBM yang diproduksi dari berbagai kilang dunia, untuk menghasilkan BBM yang sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan.

“Karena kita tidak memiliki fasilitas ini maka kita terpaksa mengimpor BBM sesuai dengan spesifikasi kebutuhan kita dari negara jiran tersebut,” pungkasnya.

Untuk diketahui, produksi minyak nasional saat ini hanya mencapai sekitar 600 ribu barel per hari, sementara kebutuhan mencapai 840 ribu barel per hari. Kekurangan tersebut harus ditutupi melalui impor, dengan 240 ribu barel per hari berasal dari minyak mentah dan 600 ribu barel per hari dari BBM.

Baca Selengkapnya

BERITA

Proyek BMTH di Pelabuhan Benoa Diharapkan Mampu Pulihkan Ekonomi Nasional

Oleh

Fakta News
Proyek BMTH di Pelabuhan Benoa Diharapkan Mampu Pulihkan Ekonomi Nasional
Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Martin Manurung saat memimpin pertemuan dalam Kunjungan Kerja Reses Tim Komisi VI DPR RI di Denpasar, Bali, Senin (22/4/2024). Foto : DPR RI

Denpasar – Proyek Bali Maritime Tourism Hub (BMTH) yang sedang dibangun di Pelabuhan Benoa, diharapkan mampu memulihkan ekonomi nasional, selain mempromosikan pariwisata Bali lebih luas lagi.

Demikian disampaikan Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Martin Manurung saat memberi sambutan pembuka pada pertemuan Komisi VI dengan sejumlah direksi BUMN yang terlibat dalam pembangunan BMTH. Komisi VI berkepentingan mengetahui secara detail progres pembangunan proyek strategi nasional tersebut.

“Ini proyek strategis nasional  (PSN) yang diharapkan mampu  memulihkan ekonomi nasional melalui kebangkitan pariwisata Bali. Proyek BMTH diharapkan mampu membangkitkan kembali sektor pariwisata Bali pasca pandemi Covid 19,” katanya saat memimpin pertemuan dalam Kunjungan Kerja Reses Tim Komisi VI DPR RI di Denpasar, Bali, Senin (22/4/2024).

Dijelaskan Martin, PSN ini dikelola PT. Pelindo  III  yang merupakan mitra kerja Komisi VI DPR RI. Proyek ini membutuhkan dukungan berbagai pihak, seperti PT. Pertamina Patra Niaga, PT. Pertamina Gas Negara, dan pihak terkait lainnya, agar bisa bekerja optimal dalam memulihkan ekonomi nasional. Pariwisata Bali yang sudah dikenal dunia juga kian meluas promosinya dengan eksistensi BMTH kelak.

Proyek ini, sambung Politisi Fraksi Partai Nasdem tersebut, memang harus dikelola secara terintegrasi. Namun, ia menilai, progres pembangunan BMTH ini cenderung lamban. Untuk itu, ia mengimbau semua BUMN yang terlibat agar solid berkolaborasi menyelesaikan proyek tersebut.

Baca Selengkapnya

BERITA

Dyah Roro Ingatkan Konflik di Jazirah Arab Berimplikasi Kenaikan Harga Minyak

Oleh

Fakta News
Dyah Roro Ingatkan Konflik di Jazirah Arab Berimplikasi Kenaikan Harga Minyak
Anggota Komisi VII DPR RI Dyah Roro Esti. Foto: DPR RI

Jakarta – Anggota Komisi VII DPR RI Dyah Roro Esti mengungkapkan bahwa konflik antara Iran dan Israel dapat memiliki implikasi ekonomi dan geopolitik yang signifikan, terutama dalam segi harga minyak mentah dunia (crude palm oil/CPO).

“Konflik antara Iran dan Israel dapat memiliki implikasi ekonomi dan geopolitik. Terutama dalam segi harga minyak mentah dunia,” ujar Roro dalam siaran pers yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Kamis (25/4/2024).

Meski, saat ini harga minyak mentah dunia masih terpantau cukup stabil, dan per tanggal 22 April 2024 pukul 16.00, harga untuk WTI Crude Oil berada pada kisaran 82,14 dolar AS per barel, dan untuk Brent berada pada kisaran 86,36 dolar AS per barel. Namun, konflik di jazirah arab itu berpotensi menimbulkan kenaikan harga minyak mentah dunia, yang bisa menembus 100 dolar AS per barel.

Terkait dengan dampak dari konflik geopolitik terhadap kondisi harga BBM di dalam negeri tersebut, Politisi dari Fraksi Partai Golkar menjelaskan bahwa dari pihak pemerintah, melalui Menteri Koordinator Bidang Ekonomi Airlangga Hartarto, telah menegaskan dan memastikan bahwa harga Bahan Bakar Minyak (BBM) tidak akan naik akibat konflik ini, paling tidak sampai bulan Juni 2024 ini.

“Untuk selanjutnya, Pemerintah masih perlu melihat dan mengobservasi lebih lanjut terlebih dahulu. Saya berharap agar dampak dari eskalasi konflik di Timur Tengah ini masih bisa ditahan dan diatasi oleh Pemerintah Indonesia, sehingga kenaikan BBM masih bisa dihindari,” pungkasnya.

Baca Selengkapnya