Dukung Kawasan Industri Halal, Wapres Ma’ruf Dorong Pemda Jatim Perlu Bangun Fasilitas yang Memadai
Jakarta – Sebagai negara dengan mayoritas muslim terbesar di dunia, pemerintah berkomitmen menjadikan Indonesia sebagai pusat halal dunia. Salah satunya ditetapkannya kawasan industri halal oleh Kementerian Perindustrian yang berlokasi di Sidoarjo, Jawa timur, yaitu SAFE and LOCK Halal Industrial Park (HIP).
Untuk itu, Pemerintah Daerah Jawa Timur (Pemda Jatim) diharapkan dapat segera mengisi kawasan ini dengan berbagai produsen industri produk halal melalui penyediaan berbagai fasilitas yang dibutuhkan.
“Saya mengharapkan agar pemerintah daerah Jawa Timur dapat segera mendorong agar semua fasilitas yang dibutuhkan di dalam suatu kawasan industri halal dapat segara terpenuhi,” pesan Wakil Presiden (Wapres) K. H. Ma’ruf Amin pada Webinar Nasional “Menyongsong Era Halal Industri Jawa Timur: Peluang dan Tantangan” secara virtual dari Kediaman Resmi Wapres, Jalan Diponegoro No. 2, Jakarta, Rabu (03/03/2021).
Dalam acara yang diselenggarakan Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Ampel Surabaya tersebut, Wapres mencontohkan fasilitas -fasilitas yang dibutuhkan. Di antaranya, fasilitas lembaga pemeriksa halal termasuk ketersediaan penyelia halal, laboratorium, instalasi pengolahan air baku halal, layanan keuangan syariah, dan fasilitas lainnya.
Menurut Wapres, Provinsi Jatim memiliki daya saing industri karena tersedianya sumber daya manusia yang baik, sumber daya alam yang melimpah, serta tersedianya infrastruktur jalan, pelabuhan dan bandara yang memadai.
Untuk itu, Wapres berharap Pemda Jatim memanfaatkan peluang tersebut dengan aktif mempromosikan kawasan industri halal di Sidoarjo dan memberikan berbagai kemudahan agar para investor dapat segera beroperasi di kawasan ini.
“Untuk Pemerintah Daerah Jawa Timur bersama pengelola kawasan industri halal saya harapkan agar dapat lebih gencar mempromosikan dan mengundang pelaku usaha agar kawasan Industri halal ini secepatnya beroperasi dan menyerap tenaga kerja,” imbaunya.
Lebih jauh, Wapres menekankan agar Pemda Jatim juga membangun management information system (MIS) yang terintegrasi sekaligus kodifikasi yang dapat mengintegrasikan sertifikasi produk halal dengan data perdagangan dan data ekonomi, sehingga statistik data perdagangan produk halal melalui kawasan industri ini dapat tercatat dengan baik.
“Hal ini harus kita mulai dengan membangun traceability (ketelusuran) dari mulai raw material berupa hasil pertanian dan perkebunan, produk hewani, produk perikanan dan sumber daya kelautan, kemudian berlanjut ke produk setengah jadi, sampai dengan produk jadi yang siap pakai di tingkat konsumen,” tegasnya.
Wapres pun meminta para pelaku usaha untuk memaknai sertifikasi produk halal sebagai peningkatan nilai tambah dari produk mereka, meningkatkan competitiveness yang berujung kepada meningkatnya nilai ekspor produk halal Indonesia.
Menutup sambutannya, Wapres berharap webinar ini menghasilkan rumusan dari berbagai usulan kebijakan yang dapat membantu pemerintah dalam menghadapi berbagai tantangan.
“Saya mengapresiasi UIN Sunan Ampel yang telah menyelenggarakan webinar ini. Semoga webinar ini menghasilkan usulan kebijakan dalam rangka menangkap peluang dan berbagai kiat mengatasi tantangan Jawa Timur menjadi salah satu halal product hub di Indonesia,” pungkasnya.
Sebelumnya, Rektor UIN Sunan Ampel Surabaya Masdar Hilmy menyampaikan bahwa tujuan webinar adalah mempertajam arah aksi nyata dan mengidentifikasi entry point untuk mengambil peran aktif, partisipatif, dan produktif dalam pengembangan industri halal sesuai kapasitas dan kompetensi masing-masing.
Adapun target selepas webinar ini, yaitu penandatanganan nota kesepahaman antara UIN Sunan Ampel Surabaya dan para kepala daerah untuk mengembangkan potensi industri halal di tiap-tiap daerah.
Sementara Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jatim Drajat Irawan mengungkapkan, potensi industri Jatim yang bisa didorong dengan sertifikasi halal antara lain, industri makanan dan minuman, tekstil dan produk tekstil (TPT), dan kosmetik. Sebagai contoh, total ekspor makanan dan minuman Jatim ke 10 negara muslim dunia berdasarkan data Pusat Data dan Informasi Kementerian Perindustrian pada Oktober 2020 sebesar USD252,14 juta atau 17,31% dari total ekspor makanan dan minuman Jatim.
“Ternyata peluang ekspor kita ke negara-negara muslim ini memang banyak didominasi oleh industri makanan minuman, sehingga ini menjadi bagian penting untuk mendorong ekspor kita yang selama ini tidak diisi oleh Indonesia, justru oleh Brazil dan Australia,” ujar Drajat.
Hadir pula dalam Webinar Nasional ini para narasumber di antaranya Ketua MUI Pusat K.H. Miftachul Akhyar, Kepala Kantor Perwakilan Wilayah Jatim Bank Indonesia Difi Ahmad Johansyah, Dirjen Industri Kecil Menengah dan Aneka Gati Wibawaningsih Dirjen Pengembangan Ekspor Nasional Kasan, para Wakil Rektor UIN, kepala daerah, para ulama, serta civitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.
“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.
Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.
“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.
Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.
“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.
Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.
Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.
“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.
Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.
“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).
Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.
“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.
Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.
“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Tekan Biaya Logistik, Komisi V Dorong Kemenhub Tingkatkan Transportasi Laut
