Maksimalkan Manfaat Masyarakat Ekonomi ASEAN, Bangun UMKM Pariwisata Lewat Teknologi
Mataram – “Nusa Tenggara Barat diberkahi dengan keindahan alam nan elok yang berpotensi tinggi untuk meningkatkan manfaat ekonomis. Potensi besar ini perlu kita aktualisasikan menjadi program-program riil, khususnya yang berkaitan dengan kebijakan ekonomi ASEAN, sehingga memberikan multiplier effect yang positif dan nyata bagi masyarakat.” Hal tersebut ditekankan dengan lugas oleh Staf Ahli Menteri Luar Negeri bidang Diplomasi Ekonomi pada rangkaian kegiatan Direktorat Kerja Sama Ekonomi ASEAN, Kementerian Luar Negeri, bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, Kementerian Koperasi dan UKM, Bank Indonesia, dan Bank Negara Indonesia, Politeknik Pariwisata Lombok serta Google Indonesia.
Dalam usaha mengimplementasi komitmen Indonesia di ASEAN dan meningkatkan efisiensi serta produktivitas sekaligus daya saing UMKM, Kementerian Luar Negeri c.q. Direktorat Kerja Sama Ekonomi ASEAN telah melaksanakan program pelatihan kepada pemangku kebijakan, pelaku dan asosiasi UMKM, serta mahasiswa sebagai calon agent of change untuk isu nasional di Nusa Tenggara Barat. Kuliah umum serta pelatihan akan dilaksanakan dengan kerja sama dari kementerian dan lembaga pemerintah pusat terkait, pemerintah daerah universitas, kalangan bisnis, maupun UMKM binaan terpilih dengan potensi tinggi. Diharapkan melalui program ini, sektor UMKM Indonesia, Nusa Tenggara Barat khususnya, dapat memperoleh pengetahuan, praktik bisnis, serta access of finance yang lebih tepat untuk menjadi bagian regional/global value chain (RGVC) Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA).
Kegiatan ini menarik perhatian besar pemangku kebijakan Nusa Tenggara Barat khususnya yang bergerak dalam bidang pemberdayaan sumber daya manusia UMKM Pariwisata. Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat, Ir. Rosyadi H. Sayuti, M.Sc, Ph.D menyatakan bahwa sebagai world destination for Halal Tourism, para stakeholders Nusa Tenggara Barat tengah bahu membahu dalam menyiapkan konsep yang strategis untuk mengembangkan sektor pariwisatanya dengan branding Pulau Seribu Masjid. Kegiatan Direktorat Kerja Sama Ekonomi ini dinilai sangat tepat karena membahas isu mengenai pemberdayaan manusia, pengembangan pariwisata, dan UMKM. Isu-isu yang selama ini menajdi perhatian utama Provinsi Nusa Tenggara Barat.
Konsep strategis pengembangan sumber daya manusia yang bergerak di UMKM Pariwisata ini ini tentunya akan menjadi optimal dengan pemanfaatan teknologi yang tepat serta akses keuangan yang memudahkan pelaku UMKM pariwisata. Dalam hal ini Google Indonesia dan BNI secara bersinergi melakukan capacity building kepada akademisi, pelaku usaha, serta pemangku kebijakan untuk dapat mengembangkan usaha dengan teknologi yang ramah guna.
Di ASEAN, secara statistik UMKM Indonesia memegang peranan penting dalam kegiatan ekonomi dengan jumlah UMKM terbanyak. Dengan kontribusi penyerapan tenaga kerja sekitar 50—97%; kontribusi terhadap PDB sekitar 30—60%, serta kontribusi terhadap ekspor sekitar 19—31% Indonesia kini secara aktif mengambil peran dalam regional value chain (RVC) Masyarakat Ekonomi ASEAN.
UMKM dan pariwisata merupakan sektor strategis lintas isu yang sangat unggul namun belum tergarap dengan baik. Pemanfaatan konsep pengembangan one program fits for all merupakan pendekatan yang kurang tepat. Dengan mengembangkan rencana dan strategi bisnis UMKM pariwisata serta sumber daya manusianya sesuai dengan kearifan lokal maka diharapkan pertumbuhan ekonomi tetap bersinergi dengan keadaan sosial budaya masing-masing daerah di seluruh Indonesia. Dengan tersusunnya platform yang komprehensif namun fleksibel, diharapkan sektor-sektor ini dapat meningkatkan daya saing Indonesia di ASEAN.
Indonesia perlu menjadi leading country pengembangan manusia di UMKM Pariwisata di ASEAN
Indonesia kiranya perlu menjadi leading country dalam penciptaan model pengembangan sumber daya manusia UMKM di bidang Pariwisata yang memiliki dampak yang sifatnya dapat menyentuh langsung kepada kebutuhan rakyat. Kerja sama pada sektor UMKM di kawasan ASEAN memiliki nilai yang sangat besar dan memberikan kontribusi bagi peningkatan pendapatan per kapita, penyerapan tenaga kerja serta membuka lahan investasi. Namun dengan keberadaan MEA, masih banyak masyarakat Indonesia yang memandang MEA sebagai ancaman bagi UMKM di Indonesia. Padahal dengan kompetensi yang baik, MEA adalah peluang besar bagi pariwisata, UMKM, dan investasi Indonesia menembus pasar yang lebih luas.
Melalui kegiatan Nusa Tenggara Barat kali ini, dapat ditarik hal penting yang perlu memperoleh perhatian bersama adalah bahwa tourism branding bukanlah tujuan melainkan proses. UMKM pariwisata perlu didukung dengan kapasitas sumber daya manusia yang baik sehingga rakyat NTB memperoleh manfaat yang besar atas potensi yang dimilikinya tidak hanya dari pasar domestik, namun juga merambah ke pasar ASEAN.
Ping
Jakarta – Wacana kenaikan tarif Commuter Line oleh PT Kereta Api Indonesia (KAI) akan menempatkan masyarakat Jabodetabek pada tantangan baru yang mengancam kesejahteraan ekonomi mereka. Hal tersebut pun lantas menuai sorotan dari Anggota Komisi V DPR RI Toriq Hidayat.
“Kenaikan tarif KRL Jabodetabek akan memberikan dampak yang signifikan. Terutama bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah (MBR). Kenaikan tarif bisa memperberat beban ekonomi mereka. Dan Ini juga dapat mengakibatkan kesenjangan sosial dan ekonomi yang lebih besar,” ujar Toriq dalam siaran pers yang diterima Parlementaria, Senin (29/4/2024).
Politisi Fraksi PKS tersebut menegaskan bahwa kenaikan tarif tidak sejalan dengan kondisi ekonomi masyarakat, terutama masa pasca pandemi dan ketidakpastian ekonomi yang menyertainya. Dalam beberapa bulan terakhir, harga-harga bahan pokok terus melonjak secara dramatis.
“Kami tahu betul paska pandemi masyarakat terpaksa mengalokasikan sebagian besar pendapatan mereka hanya untuk memenuhi kebutuhan dasar. Kenaikan tarif hanya akan menambah beban ekonomi mereka. Terutama mereka yang bergantung pada angkutan publik ini setiap hari,” tandasnya.
Terkait hal itu, Toriq menegaskan akan berupaya keras menyerukan kepada Kementerian Perhubungan selaku regulator agar mendengarkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat. Serta, kemudian meninjau kembali rencana kenaikan tarif ini dan mencari solusi yang lebih adil dan berkelanjutan.
“Kami akan terus memantau perkembangan situasi ini. Dan memastikan bahwa keputusan terkait tarif transportasi publik nantinya harus ada partisipasi aktif dari publik dan memperhitungkan kepentingan dan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh” tutup Toriq.
Sebagaimana diketahui, PT KAI Commuter (KCI) telah mengusulkan kenaikan tarif KRL Jabodetabek yang belum berubah sejak 2016. Saat ini usulan tersebut masih dibahas Pemerintah. Direktur Operasi dan Pemasaran KCI Broer Rizal mengatakan, pihaknya masih menunggu keputusan Pemerintah untuk menaikkan tarif KRL Jabodetabek.
Pasalnya, ketentuan tarif KRL Jabodetabek merupakan kewenangan Kemenhub selaku regulator. “Itu kebijakan dari Pemerintah ya. Kalau kami hanya eksekutor untuk melaksanakan apa yang menjadi keputusan Pemerintah. Usulan dan pembahasannya sudah dilakukan di Kemenhub,” ujarnya saat konferensi pers Angkutan Lebaran 2024 di Jakarta, Selasa lalu (24/4).
Jakarta – Anggota DPR RI dari Dapil Provinsi DIY Sukamta menilai Kota Yogyakarta perlu menyiapkan peta jalan (roadmap) untuk penanganan sampah jangka panjang yang menyangkut peningkatkan kasadaran masyarakat. Edukasi secara terus menerus harus dilakukan baik di sekolah, rumah tangga, dan masyarakat.
Tak hanya itu peraturan yang kuat untuk pengurangan sampah juga sangat dibutuhkan. Sukamta mencontohkan perlunya kebijakan kantong plastik berbayar atau larangan penggunaaan kantong belanja plastik sekali pakai. Adapun jangka pendeknya saat ini bisa dengan optimalisasi penampungan di TPST Piyungan.
“Kalau saya dengar, TPST ini kalau ada alat dan SDM yang memamadai masih bisa dimanfaatkan secara optimal untuk sementara waktu hingga 200-300 ton per hari. Pemkot bisa komunikasikan hal ini dengan Pemda DIY. Rencana optimalisasi 3 TPS 3R di Nitikan, Karangmiri dan Kranon bisa segera direalisasi, meski daya tampung 3 TPS ini masih terbatas,” kata Sukamta sebagaimana keterangan kepada media, di Jakarta, Kamis (25/4/2024).
Di sisi lain, Politisi Fraksi PKS ini, menilai di level provinsi, di area perkotaan saat ini masih sering ditemukan sampah di jalan maupun tempat penampungan yang penuh. Menurutnya, Pemerintah perlu memberikan honor kepada para petugas pengambil sampah sebagai salah satu upaya mencegah buang sampah sembarangan.
“Menurut kami perlu ada stimulan atau honor untuk para petugas pengambil sampah rumah tangga, di level RT, RW dan kampung. Ini supaya masyarakat tidak buang sembarangan,” kata Anggota Komisi I DPR RI tersebut.
Sukamta meyakini dengan adanya dana stimulan atau honor tersebut maka para petugas pengambil sampah akan menjalankan tugasnya dengan baik khususnya pengambilan sampah dengan sistem terpilah. “Selama ini warga sudah diminta memilah, akan tetapi (saat) di (tempat) pembuangan dicampur lagi. Ini perlu jadi perhatian, sehingga perlu ada petugas khusus memilah,” ujarnya.
Sukamta menegaskan dirinya banyak mendapatkan aspirasi dari masyarakat terkait penanganan sampah di Jogja. Hal ini kembali mencuat setelah rencana penutupan TPST secara permanen, sehingga banyak ditemukan sampah di pinggir jalan, salah satunya di perbatasan antara Kota Jogja dengan Bantul atau sebelah utara Gembira Loka.
Jakarta – Anggota Komisi I DPR RI Helmy Faishal Zaini meminta pemerintah melakukan upaya untuk meredam konflik yang ada di Timur Tengah, salah satu caranya melalui jalur diplomasi.
“Pemerintah perlu mengambil pendekatan diplomasi yang kuat dengan mempromosikan perdamaian dan menekankan pentingnya dialog multilateral,” kata Anggota Komisi I DPR RI Helmy Faishal Zaini dalam keterangan kepada media, di Jakarta, Sabtu (27/4/2024).
Menurut Helmy, konflik tersebut harus diredam lantaran dampaknya sangat berpengaruh ke Indonesia, salah satunya dari segi perekonomian. “Stabilitas perekonomian Indonesia bisa terganggu lantaran terjadi fluktuasi harga minyak dan gangguan dari segi perdagangan,” ujar Politisi Fraksi PKB ini.
Jika kondisi ini dibiarkan, dia meyakini masyarakat akan merasakan dampak langsung lantaran tercekik harga kebutuhan pokok yang melambung. “Dengan memperkuat kerja sama internasional, meningkatkan keamanan domestik, dan memperkuat resiliensi ekonomi, Indonesia dapat mengurangi dampak negatif dari konflik di Timur Tengah,” kata Helmy.
Senada, Anggota Komisi I DPR RI Muhamad Farhan menjelaskan dampak dari konflik di Timur Tengah yang harus diwaspadai Indonesia.
Beberapa di antaranya terhambatnya impor minyak mentah dan bahan pangan dasar seperti beras, kedelai, dan gandum, jika perairan Teluk Persia, Hormuz dan Suez terganggu akibat dampak konflik itu. “Sebab akan mempengaruhi arus masuk kebutuhan pokok, akibatnya harga akan naik dan inflasi tinggi,” kata Farhan.
Maka dari itu, kata dia, Indonesia juga perlu melakukan antisipasi dengan mengeluarkan kebijakan ekonomi guna menghindari harga pangan yang tinggi.
Di tengah agresi Israel ke Jalur Gaza yang terus berlangsung sejak 7 Oktober 2023, kata Farhan, kawasan Timur Tengah semakin memanas akibat eskalasi perseteruan antara Iran dan Israel.
Permusuhan terbaru antara kedua musuh bebuyutan tersebut dipicu serangan Israel terhadap Konsulat Iran di Damaskus, Suriah pada 1 April lalu.
Iran menuding Israel bertanggung jawab atas serangan fatal terhadap fasilitas diplomatiknya yang menewaskan sedikitnya tujuh anggota Korps Garda Revolusi Islam Iran, termasuk dua jenderal penting.
Iran kemudian melancarkan serangan balasan dengan menembakkan puluhan rudal balistik dan ratusan pesawat nirawak ke Israel pada 13 April. Israel mengklaim serangan itu berhasil digagalkan dan hanya menyebabkan kerusakan ringan pada sebuah pangkalan militernya.
Wacana Kenaikan Tarif KRL Ancam Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat Berpenghasilan Rendah
Sukamta: Kota Yogya Perlu Siapkan Peta Jalan Penanganan Sampah Jangka Panjang
Pemerintah Perlu Lakukan Dialog Multilateral Redam Konflik di Timur Tengah
Larangan Toko Kelontong Beroperasi 24 Jam Bentuk Diskriminasi terhadap Pelaku Usaha Kecil
Bicara di Hadapan Liga Al-Quds, DPR Tegaskan Indonesia Tolak Normalisasi Hubungan dengan Israel
Mulyanto Sesalkan Impor Migas dari Singapura Semakin Meningkat
Halal Bihalal Relawan ITS, Hadirkan Rektor ITS ke-7 Prof. Ir. Soegiono Pompa Semangat Para Relawan
Wacana Kenaikan Tarif KRL Ancam Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat Berpenghasilan Rendah
Proyek BMTH di Pelabuhan Benoa Diharapkan Mampu Pulihkan Ekonomi Nasional
