Sering Diucapkan dalam Konflik Politik, MUI: Muhabalah Jangan Mudah Digunakan
Jakarta – Sumpah mubahalah kembali mencuat di tengah konflik politik Marzuki Alie dengan Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Partai Demokat (PD) Andi Arief. Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengingatkan bahwa sumpah mubahalah tak boleh dipermainkan.
“Jadi mubahalah ini jangan mudah digunakan, karena mubahalah itu sebenernya sebuah sumpah kutukan, melaknat, antaryang benar dan yang salah. Artinya di situ suatu pernyataan diri kepada Allah SWT, kalau memang ada yang salah merasa benar atau sebaliknya, maka bisa dilakukan sumpah mubahalah, itu kalau sudah tidak bisa dikompromikan. Artinya benar-benar meminta laknat Allah, dan itu bahaya sekali kalau dilakukan sungguh-sungguh,” kata Ketua Bidang Hukum MUI, Noor Achmad kepada wartawan, Kamis (18/2/2021).
Noor Achmad mengingatkan bahwa sumpah mubahalah bukan hanya jangan mudah diucapkan oleh sesama muslim. Mubahalah, kata Noor Achmad, adalah puncak dari perselisihan.
“Sehingga jangan sampai itu mudah dilakukan oleh sesama muslim, bahkan sesama umat manusia, karena kalau sudah demikian orang minta kutukan kepada Allah, orang minta laknat kepada Allah, katakanlah ‘Kalau pendapat saya ini, kalau saya melakukan ini, maka saya dikutuk oleh Allah’, katakan saja seperti itu, demikian pun sebaliknya kalau yang saya tuduhkan kepada kamu itu salah, maka saya dikutuk oleh Allah, itu sesuatu yang sebenernya puncak dari sebuah perselisihan,” ujarnya.
“Jadi sumpah semacam itu jangan mudah untuk diucapkan, masih ada proses-proses lainnya, itu sumpah yang sangat berbahaya sebenernya itu, mubahalah itu,” sambungnya.
Sejarah mubahalah pun diceritakan oleh Noor Achamad. Dia mengaku kerap mendengar sumpah itu di masyarakat, sehingga terkesan mudah mengucapkan mubahalah. Padahal, mubahalah tak patut dipermainkan.
“Artinya, antar agama saja nggak berani mengungkapkan sebuah sumpah kutukan apalagi ini antarumat Islam yang memang sering terjadi, kami sering membaca ungkapan-ungkapan semacam itu, seakan-akan sumpah mubahalah itu sesuatu yang mudah dilakukan. Sebenernya, masing-masing harus melakukan introspeksi apakah memang dia hanya untuk menjaga image, menjaga seakan-akan tidak melakukan kesalahan atau memang betul-betul tidak melakukan kesalahan betul. Kalau hanya untuk menjaga image, ya berarti dia akan mendapatkan kutukan betul dari Allah,” ucapnya.
“Ada juga mungkin yang merasa bahwa sumpah mubahalah itu sumpah yang dibuat main-main, ini juga nggak bisa sumpah dibuat main-main, artinya itu memainkan kalimat Allah, memainkan firman Allah, sehingga ini juga tidak diperbolehkan, ini juga sangat berbahaya kalau orang memainkan,” jelasnya.
Noor Achmad menjelaskan bahwa lebih baik insan muslim menghindari sumpah mubahalah. Musyawarah secara rasional menurut Noor Achmad masih bisa menyelesaikan permasalahan.
“Apa yang dilakukan teman-teman sesama muslim, hindarilah untuk menggunakan mubahalah kalau memang bisa diselesaikan dengan musyawarah, cara-cara yang rasional. Apalagi kalau itu dilakukan dengan cara emosional, misalnya saja tantang menantang dengan satu yang lain secara emosional menggunakan mubahalah,” ungakpnya.
Kerap digunakannya mubahalah dalam ranah konflik politik pun dilihat hanya ‘main-main’. Noor Achmad mengingatkan agar hati-hari berucap mubahalah meski dalam konflik politik.
Jakarta – Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto menyesalkan nilai impor Migas (Minyak dan Gas) nasional dari Singapura yang semakin hari bukan semakin berkurang, melainkan semakin meningkat. Menurutnya, hal ini merupakan kabar buruk bagi pengelolaan Migas nasional.
Hal tersebut diungkapkannya menyusul rencana Menteri ESDM yang akan menaikkan impor BBM menjadi sebesar 850 ribu barel per hari (bph), terutama dari Singapura. “Pemerintah jangan manut saja didikte oleh mafia migas. Harus ada upaya untuk melepas ketergantungan impor migas. Paling tidak impor migas ini harus terus-menerus dikurangi. Jangan sampai pemerintah tersandera oleh mafia impor migas,” ungkap Mulyanto dalam keterangan tertulis yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Kamis (25/4/2024).
Untuk itu, lanjut Politisi dari Fraksi PKS ini, perlu adanya terobosan berarti terkait upaya pembangunan dan pengelolaan kilang minyak nasional di tanah air. Pasalnya, Sejak Orde Baru belum ada tambahan pembangunan kilang minyak baru, sementara rencana pembangunan Kilang Minyak Tuban, sampai hari ini tidak ada kemajuan yang berarti.
“Masa kita kalah dan tergantung pada Singapura, karena kita tidak punya fasilitas blending dan storage untuk mencampur BBM. Padahal sumber Migas kita tersedia cukup besar dibandingkan mereka,” tambahnya.
Mulyanto berharap Pemerintah mendatang perlu lebih serius menyelesaikan masalah ini. Hal itu jika memang ingin mengurangi defisit transaksi berjalan sektor migas serta melepas ketergantungan pada Singapura. Diketahui, Singapura dan Malaysia memiliki banyak fasilitas blending dan storage yang memungkinkan untuk mencampur berbagai kualitas BBM yang diproduksi dari berbagai kilang dunia, untuk menghasilkan BBM yang sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan.
“Karena kita tidak memiliki fasilitas ini maka kita terpaksa mengimpor BBM sesuai dengan spesifikasi kebutuhan kita dari negara jiran tersebut,” pungkasnya.
Untuk diketahui, produksi minyak nasional saat ini hanya mencapai sekitar 600 ribu barel per hari, sementara kebutuhan mencapai 840 ribu barel per hari. Kekurangan tersebut harus ditutupi melalui impor, dengan 240 ribu barel per hari berasal dari minyak mentah dan 600 ribu barel per hari dari BBM.
Denpasar – Proyek Bali Maritime Tourism Hub (BMTH) yang sedang dibangun di Pelabuhan Benoa, diharapkan mampu memulihkan ekonomi nasional, selain mempromosikan pariwisata Bali lebih luas lagi.
Demikian disampaikan Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Martin Manurung saat memberi sambutan pembuka pada pertemuan Komisi VI dengan sejumlah direksi BUMN yang terlibat dalam pembangunan BMTH. Komisi VI berkepentingan mengetahui secara detail progres pembangunan proyek strategi nasional tersebut.
“Ini proyek strategis nasional (PSN) yang diharapkan mampu memulihkan ekonomi nasional melalui kebangkitan pariwisata Bali. Proyek BMTH diharapkan mampu membangkitkan kembali sektor pariwisata Bali pasca pandemi Covid 19,” katanya saat memimpin pertemuan dalam Kunjungan Kerja Reses Tim Komisi VI DPR RI di Denpasar, Bali, Senin (22/4/2024).
Dijelaskan Martin, PSN ini dikelola PT. Pelindo III yang merupakan mitra kerja Komisi VI DPR RI. Proyek ini membutuhkan dukungan berbagai pihak, seperti PT. Pertamina Patra Niaga, PT. Pertamina Gas Negara, dan pihak terkait lainnya, agar bisa bekerja optimal dalam memulihkan ekonomi nasional. Pariwisata Bali yang sudah dikenal dunia juga kian meluas promosinya dengan eksistensi BMTH kelak.
Proyek ini, sambung Politisi Fraksi Partai Nasdem tersebut, memang harus dikelola secara terintegrasi. Namun, ia menilai, progres pembangunan BMTH ini cenderung lamban. Untuk itu, ia mengimbau semua BUMN yang terlibat agar solid berkolaborasi menyelesaikan proyek tersebut.
Jakarta – Anggota Komisi VII DPR RI Dyah Roro Esti mengungkapkan bahwa konflik antara Iran dan Israel dapat memiliki implikasi ekonomi dan geopolitik yang signifikan, terutama dalam segi harga minyak mentah dunia (crude palm oil/CPO).
“Konflik antara Iran dan Israel dapat memiliki implikasi ekonomi dan geopolitik. Terutama dalam segi harga minyak mentah dunia,” ujar Roro dalam siaran pers yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Kamis (25/4/2024).
Meski, saat ini harga minyak mentah dunia masih terpantau cukup stabil, dan per tanggal 22 April 2024 pukul 16.00, harga untuk WTI Crude Oil berada pada kisaran 82,14 dolar AS per barel, dan untuk Brent berada pada kisaran 86,36 dolar AS per barel. Namun, konflik di jazirah arab itu berpotensi menimbulkan kenaikan harga minyak mentah dunia, yang bisa menembus 100 dolar AS per barel.
Terkait dengan dampak dari konflik geopolitik terhadap kondisi harga BBM di dalam negeri tersebut, Politisi dari Fraksi Partai Golkar menjelaskan bahwa dari pihak pemerintah, melalui Menteri Koordinator Bidang Ekonomi Airlangga Hartarto, telah menegaskan dan memastikan bahwa harga Bahan Bakar Minyak (BBM) tidak akan naik akibat konflik ini, paling tidak sampai bulan Juni 2024 ini.
“Untuk selanjutnya, Pemerintah masih perlu melihat dan mengobservasi lebih lanjut terlebih dahulu. Saya berharap agar dampak dari eskalasi konflik di Timur Tengah ini masih bisa ditahan dan diatasi oleh Pemerintah Indonesia, sehingga kenaikan BBM masih bisa dihindari,” pungkasnya.
Mulyanto Sesalkan Impor Migas dari Singapura Semakin Meningkat
Proyek BMTH di Pelabuhan Benoa Diharapkan Mampu Pulihkan Ekonomi Nasional
Dyah Roro Ingatkan Konflik di Jazirah Arab Berimplikasi Kenaikan Harga Minyak
Suntikan PMN Diharapkan Tambah Keuntungan Negara, Demi Kesejahteraan Rakyat
BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali
Halal Bihalal Relawan ITS, Hadirkan Rektor ITS ke-7 Prof. Ir. Soegiono Pompa Semangat Para Relawan
BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali
Proyek BMTH di Pelabuhan Benoa Diharapkan Mampu Pulihkan Ekonomi Nasional
Legislator Komisi VI Dukung BUMN Pariwisata Majukan Potensi UMKM Indonesia
