7,9 Juta Warga Jakarta Bakal Divaksinasi Covid-19
Jakarta – Kepala Dinas Kesehatan Widyastuti mengatakan 7,9 juta warga di Ibu Kota akan disuntik vaksin COVID-19. Widyastuti menuturkan warga yang bakal divaksinasi adalah kelompok usia 18-59 tahun.
“Tentunya ke depan bukan hanya tenaga kesehatan saja tetapi kelompok masyarakat yang lain. Secara total jumlah nantinya di DKI Jakarta yang akan mendapatkan vaksin ini bagi kelompok umur 18 sampai 59 tahun sekitar 7,9 juta,” kata Widyastuti di YouTube Pemprov DKI Jakarta, Kamis (14/1/2021).
Adapun, kelompok penerima vaksin terbanyak berasal dari kelompok rentan secara geospasial dan ekonomi sekitar 3 juta orang. Selain itu, pemerintah membolehkan 980 ribu lansia tertentu divaksinasi COVID-19.
“Yang pertama kelompok tenaga kesehatan sekitar 130 ribu, kemudian nanti ada pemberi layanan publik sekitar 500 ribu, kemudian kelompok rentan secara geospasial dan ekonomi sekitar ada sekitar 3 juta lebih, kemudian kelompok usaha 2 juta lebih dan juga ada kelompok lansia jadi memang ada informasi dari Kemenkes bahwa selain umur 18-59 tahun ada kelompok lansia tertentu yang bisa diberikan itu sebanyak 980 ribu lebih,” terangnya.
Widyastuti menyampaikan ini merupakan program vaksinasi dengan jumlah target terbanyak yang dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta. Sebab, vaksinasi terbanyak yang selama ini dilakukan DKI hanya disasar 2 juta orang.
“Ini merupakan sasaran vaksinasi terbanyak karena kami juga pernah melakukan vaksinasi program masal ini paling banyak sekitar 2 juta. Ini tentu kerja bersama yang tidak bisa diselesaikan oleh jajaran kesehatan saja tetapi perlu partisipasi masyarakat kemudian bagaimana interaksi, kolaborasi antara pempus daerah, pelaku usaha swasta, BUMN, TNI, Polri bersama-sama menyukseskan,” ucapnya.
Sebagai informasi, pemberian vaksin terhadap warga demi menciptakan kekebalan komunitas atau herd immunity untuk menurunkan angka kesakitan akibat COVID-19. Jadi, dibutuhkan sekitar 16 ribu dosis vaksin khusus untuk wilayah DKI Jakarta.
Hal ini karena vaksin yang tiba di Indonesia adalah vaksin Sinovac, yang memerlukan dua dosis untuk satu warga.
“Jadi kalau kita hitung 7,9 juta sasaran kita kalau memang semua vaksin adalah dua dosis mungkin sekitar 15-16 juta dosis yang dibutuhkan di DKI Jakarta,” jelasnya.
“Saat ini sampai di Jakarta jenis Sinovac. Untuk Sinovac diberikan dua kali dosis. Dosis pertama diberikan kemudian minggu kedua diberikan. Kadi satu orang dengan vaksin Sinovac dengan jeda antara 2 minggu sejak suntikan pertama,” lanjutnya.
Diberitakan sebelumnya, Pemprov DKI Jakarta memastikan vaksin telah terdistribusi di sejumlah puskesmas di wilayah DKI Jakarta. Pendistribusian vaksin dilakukan sejak kemarin (13/1/2021).
“Sejak kemarin kami distribusikan sesuai jadwal jadi kita memakai konsep wilayah. Di DKI Jakarta ada 5 kota dan kabupaten. Jadi lima kota di DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Selatan, Barat, Timur, kami jadwalkan mulai jam 7 pagi datang di Dinkes dengan bawa alat berstandar sehingga kualitas vaksin terjaga, suhu terjaga datang bersama teman-teman puskesmas,” kata Widyastuti.
“Alhamdulillah DKI secara geografi mudah sehingga kami dengan cepat bisa dalam sehari selesai distribusi sampai dengan puskesmas. Masing-masing puskesmas datang bersama sudin mendapatkan sejumlah vaksin sesuai data yang diterima dinkes sesuai kota tadi,” lanjutnya.
Saat ini sudah ada 44 Puskesmas yang telah terakreditasi baik selama melaksanakan program vaksinasi di DKI Jakarta. Penyaluran vaksin dari puskesmas kepada sejumlah fasilitas kesehatan (faskes) lainnya menjadi wewenang tiap wilayah. Total ada 120.040 dosis vaksin Corona yang diterima oleh Pemprov DKI Jakarta.
Secara keseluruhan, terdapat 488 fasilitas kesehatan (faskes) yang mampu melaksanakan vaksinasi COVID-19 di Indonesia. Faskes ini terdiri atas RSUD, RS Vertikal TNI Polri, RS swasta, dan klinik.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.
“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.
Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.
“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.
Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.
“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.
Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.
Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.
“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.
Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.
“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).
Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.
“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.
Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.
“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Tekan Biaya Logistik, Komisi V Dorong Kemenhub Tingkatkan Transportasi Laut
