Megawati Minta Struktur PDIP Ambil Semangat Peraih Kalpataru untuk Menjaga Alam
Jakarta – Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri meminta struktur partainya untuk mengambil semangat para peraih kalpataru untuk menjaga alam. Megawati menilai di tengah arus globalisasi yang semakin maju, banyak rakyat Indonesia sudah melupakan pentingnya menjaga alam. Padahal hakikat manusia hidup, harus melestarikan lingkungan itu sendiri, bukan untuk dirinya sendiri, melainkan anak-cucu generasi selanjutnya.
Hal ini disampaikan Megawati saat menjadi pembicara dalam acara webinar dengan penerima Kalpataru, Kamis (7/1). Acara ini digelar jelang perayaan HUT PDI Perjuangan ke-48.
Presiden Kelima RI ini sendiri menyampaikan rasa hormat yang sebesar-besarnya kepada para peraih Kapaltaru. Dia menilai mereka merupakan pejuang lingkungan yang sangat dibutuhkan oleh negeri ini.
“Menurut saya, (mereka peraih Kalpataru, red) adalah bagian dari para pahlawan bangsa yang tanpa pamrih telah memberikan kontribusinya menjaga lingkungan kehidupan. Yang sering kali pada saat ini menurut saya, mungkin begitu merambahnya teknologi yang mempercepat, orang sangat melupakan bahwa kebutuhan utama kita adalah tetap melestarikan di dalam lingkungannya,” kata Megawati.
Megawati menceritakan pengalaman pribadinya saat menjadi presiden. Bahwa betapa benci dirinya terhadap mereka yang membuang sampah. Pernah suatu saat, Megawati bepergian dan melihat orang membuang sampah dari jendela mobil. Megawati lalu memerintahkan patroli pengawalannya untuk mengejar mobil itu dan meminta pengendara kembali memungut sampah yang dibuang di jalan.
“Kalau hal kecil seperti ini, itu kan sebetulnya harus ada dalam diri kita sebagai bangsa. Masak enggak malu, ya,” kata Megawati.
Putri Proklamator RI ini juga pernah memerintahkan Gubernur Bali I Wayan Koster dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo untuk menjaga lingkungan, baik di daratan maupun di lautan. Untuk di Bali, sampah plastik harus bersih dari laut. Begitu juga di Jawa Tengah, harus membantu para pejuang lingkungan mendapatkan akses sebesar-besarnya dalam menjalankan tugas melestarikan alam. Dia pun mengharapkan para struktur PDI Perjuangan untuk berkontribusi tanpa harus ditegur lebih dahulu.
“Tentunya sebagai salah seorang warga bangsa, masak ndak bisa ya. Engggak ada getaran-getaran itu lagi pada diri kita untuk memperjuangkan kehidupan lingkungan kita sendiiri. Kehidupan kita sendiri. Kenapa? Kita kan akan ada keturunan. Kalau memungkinkan Indonesia ini ada sebagai sebuah titik di dunia ini bisa ada sampai ratusan tahun, itu menurut saya. Tetapi kan tidak bisa hanya seorang Megawati saja yang mengerjakannya. Yang lain harus digerakkan, harus tergerak. Makanya harus ada pengorganisasian yang dapat kita lakukan,” kata Megawati.
Menurut Megawati, PDI Perjuangan tidak hanya mengurusi politik belaka. Semua harus dipikirkan, termasuk ekonomi, sosial, budaya, dan kehidupan, sebagai bagian dari politik besar partai. Anak kecil pun perlu diajarkan sejak dini untuk peduli dengan kelestarian lingkungannya. Dengan begitu, bangsa ini bisa menjadi lebih beradab.
“Banyak peneliti mengatakan, berapa banyak akibat dari keserakahan manusia sendiri yang namanya binatang yang akan punah. Bagaimana kita memperbaiki kehidupan para petani, bagaimana kita akan menghidupi dan memperbaiki kehidupan nelayan, bagaimana kita akan memberikan kehidupan yang baik kepada orang yang tinggal di kampung-kampung, bagaimana kita memberikan rakyat kita dengan kasih sayang dengan gotong royong. Memberi itu kehidupan lho,” jelas Megawati.
Dalam acara ini, hadir 47 penerima Kapaltaru sejak tahun 2013. Di antaranya Chaeruddin alias Babeh Idin. Selain itu, hadir juga sejumlah politisi PDI Perjuangan, yakni Ahmad Basarah, Alexander Sonny Keraf, Ono Surono, dan Putra Nababan.
Ketua DPP PDI Perjuangan Ahmad Basarah mengatakan, semangat yang digelorakan Megawati itu menjadi salah satu dasar tema pelaksanaan HUT partai ke 48 pada tahun ini. Tema resminya adalah “Indonesia yang berkepribadian dalam kebudayaan, dimana seluruh jati diri, karakter, falsafah bangsa”.
Persektif kebudayaan yang diambil berkaitan dengan lingkungan hidup. Berbeda dengan parpol lainnya, PDI Perjuangan melaksanakan arahan Megawati bahwa berpolitik itu bukan hanya yang menyangkut politik praktis merebut kekuasaan Pemerintahan. Tapi juga bagaimana partai harus tetap bersentuhan dengan hal-hal sederhana, yang bahkan nampaknya dianggap remeh oleh orang lain, namun sebenarnya sangat fundamental berkaitan dengan masa depan bangsa.
“Di PDI Perjuangan kami diajarkan tentang disiplin, hidup bersih, menanam pohon, tidak membuang sampah sembarangan, membersihkan sungai, dan bagaimana kader partai bergerak mencintai keindahan alam raya,” kata Basarah.
Maka itu, tak heran para kepala daerah dari PDI Perjuangan selalu didorong untuk megedepankan politik afirmatif menjaga kelestarian lingkungan. Setiap kepala daerah didorong untuk membangun kebun raya atau hutan-hutan kota.
“Ini secara khusus terkait dengan upaya menjaga kelestarian lingkungan yang merupakan elemen penting untuk masa depan alam dan peradaban Indonesia,” pungkas Basarah.
Bali – Ketua DPR RI Puan Maharani menghadiri sambutan makan malam (welcoming dinner) untuk para delegasi Forum Air Dunia ke-10 (The 10th World Water Forum/WWF) di Taman Budaya Garuda Wisnu Kencana (GWK), Bali. Pemerintah Indonesia bersama World Water Council (WWC) menjadi tuan rumah ajang Forum Air Dunia itu.
Kedatangan Puan di Taman Budaya GWK Bali pada Minggu (18/5/2024), disambut hangat Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagai penyelenggara makan malam. Tiba di lokasi, Puan yang datang mengenakan kebaya berwarna putih dan kain endet khas Bali langsung bersalaman dengan Jokowi yang menunggu di atas panggung jalur VVIP bagi para kepala negara yang hadir.
Sambil sesekali melempar senyum, dirinya dan Jokowi berbincang sejenak sebelum dipersilakan untuk memasuki lokasi jamuan makan malam.
Puan dan Jokowi lalu berjalan beriringan menuju ruang holding bersama para kepala negara yang hadir. Adapun kepala negara yang mengikuti welcoming dinner WWF ke-10 di antaranya Perdana Menteri Tajikistan Qohir Rasulzoda, Presiden Sri langka Ranil Wickremesinghe, dan Presiden Fiji Ratu Wiliame Maivalili Katonivere.
Ada pula Wakil Perdana Menteri Papua Nugini John Rosso yang juga telah tiba beserta mantan Presiden Hungaria Janos Ader. Sejumlah perwakilan organisasi internasional yang menjadi delegasi WWF ke-10 pun turut hadir.
Puan pun sempat menyapa sejumlah menteri yang hadir. Di antaranya Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian dan Menteri Komunikasi dan Informatika, Budi Arie Setiadi. Bahkan Puan sempat bercipika-cipiki dengan Menteri Luar Negeri, Retno Marsudi.
Di meja gala dinner, ia duduk di meja utama bersama Presiden Jokowi, PM Tajikistan Qohir Rasulzoda, Presiden WWC Loic Fauchon, Presiden Sri langka Ranil Wickremesinghe, dan Presiden Fiji Ratu Wiliame Maivalili Katonivere.
Pada acara malam ini, para delegasi WWF menyantap makam malam dengan diiiringi oleh lantunan Sape, alat musik tradisional Kalimantan. Selain itu, para delegasi disajikan berbagai masakan nusantara Indonesia.
Esok hari, DPR RI akan menggelar acara yang menjadi rangkaian WWF ke-10. Bersama Inter-Parliamentary Union (IPU), DPR RI menjadi tuan rumah agenda Pertemuan Parlemen dalam rangka Forum Air Dunia ke-10 yang juga diselenggarakan di Bali.
Dari hasil pertemuan tersebut, Perempuan Pertama yang menjadi Ketua DPR RI itu nantinya akan menyampaikan pendapat dalam WWF ke-10. “Saya berharap apa yang didiskusikan akan mendapatkan menghasilkan hasil konkret, dan menghasilkan agenda apa yang akan dilakukan bersama-sama dengan Pemerintah,” ungkap Puan.
Ia juga akan menjelaskan urgensi dari pertemuan parlemen terkait Sidang WWF ke-10. Menurutnya, kerja bersama seluruh pemangku kepentingan dinilai sangat penting mengatasi permasalahan air karena isu ini menjadi salah satu agenda dalam tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) yang dicanangkan oleh PBB.
“Air menjadi hal yang sangat penting bagi kehidupan ke depan. Mengatasi permasalahan air tidak hanya bisa dilakukan hanya oleh parlemen, tapi harus menjadi komitmen dan gotong royong antara parlemen, pemerintah, organisasi internasional, dan tentu saja masyarakat dunia,” tutup Puan.
Jakarta – Anggota Komisi X DPR RI Ratih Megasari Singkarru mengungkapkan keprihatinannya yang mendalam terkait polemik kenaikan Uang Kuliah Tunggal (UKT) di berbagai perguruan tinggi negeri di Indonesia. Kenaikan ini terjadi sebagai respons terhadap peraturan terbaru yang diterbitkan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek), yang menyebabkan berbagai perguruan tinggi harus menyesuaikan biaya operasional mereka.
Dampaknya, kondisi itu telah memicu protes dari mahasiswa dan keluarganya yang merasa semakin terbebani oleh lonjakan biaya tersebut. “Pendidikan tinggi adalah komponen penting dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Pendidikan tidak hanya merupakan hak dasar, tetapi juga tanggung jawab negara untuk menyediakan akses yang adil dan terjangkau bagi seluruh warganya,” tegas Ratih dalam keterangan yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Minggu (19/5/2024).
Legislator Fraksi Partai NasDem asal Sulawesi Barat itu juga mengungkapkan, pernyataan pejabat tinggi Kemendikbudristek yang menyebutkan bahwa pendidikan tinggi bersifat tersier dan tidak wajib, dapat diartikan sebagai sikap pemerintah yang seolah-olah lepas tangan terhadap nasib mereka yang tidak memiliki biaya tetapi ingin melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.
“Ini adalah ironi besar, mengingat pemerintah sering menyuarakan ambisi untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045 dan memanfaatkan bonus demografi agar tidak menjadi bencana demografi. Jika akses ke pendidikan tinggi dibatasi oleh faktor ekonomi, bagaimana mungkin kita dapat mencapai cita-cita tersebut? Pendidikan tinggi adalah kunci untuk mempersiapkan generasi muda yang kompeten dan mampu bersaing di tingkat global,” tegas Ratih.
Dengan anggaran pendidikan yang besar dalam APBN, tambah Ratih, pemerintah seharusnya mampu mengelola dan mendistribusikan dana tersebut dengan bijaksana untuk mendukung pendidikan tinggi yang terjangkau bagi semua kalangan.
“Kami mendesak Kemendikbudristek untuk melakukan pengawasan ketat terhadap implementasi regulasi terkait biaya operasional pendidikan di perguruan tinggi negeri dan memastikan bahwa kebijakan ini tidak memberatkan mahasiswa,” tukas legislator yang akan kembali duduk di DPR RI periode 2024-2029 nanti.
Ratih pun melanjutkan untuk mendukung penuh perjuangan mahasiswa dan keluarganya dalam menuntut akses pendidikan yang lebih adil dan terjangkau. Pendidikan tinggi adalah investasi jangka panjang untuk masa depan bangsa, dan negara harus memastikan bahwa setiap warganya memiliki kesempatan yang sama untuk mengakses pendidikan tersebut.
“Negara memiliki tanggung jawab yang besar untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, sesuai dengan amanat UUD 1945. Pendidikan tinggi merupakan salah satu jalur penting untuk mencapai tujuan ini, memberikan masyarakat kesempatan untuk meningkatkan kemampuan, pengetahuan, dan keterampilan mereka. Hal ini pada gilirannya akan berkontribusi pada peningkatan kualitas hidup dan kemajuan bangsa,” urai Ratih.
Ratih berharap pemerintah segera mengambil langkah-langkah konkret untuk mengatasi masalah ini, memastikan bahwa kebijakan pendidikan tinggi benar-benar mendukung tujuan nasional mencerdaskan kehidupan bangsa dan tidak malah menjadi beban tambahan bagi masyarakat.
“Kami mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terus memperjuangkan hak pendidikan yang lebih baik dan terjangkau. Bersama-sama, kita bisa mendorong pemerintah untuk melakukan perubahan yang diperlukan demi masa depan pendidikan Indonesia yang lebih cerah,” pungkas Ratih.
BERITA
Tinjau Persiapan, Puan Harap WWF 2024 di Bali Jadi Inspirasi Pemangku Kebijakan Hadapi Isu Air
Nusa Dua – Sehari jelang pergelaran, Ketua DPR RI Dr. (H.C) Puan Maharani meninjau langsung kondisi terkini lokasi Forum Air Dunia ke-10 (The 10th World Water Forum/WWF) di Nusa Dua, Bali, Minggu (19/5/2024). Selama peninjauan, ia turut didampingi oleh para pimpinan Sekretariat Jenderal DPR RI.
Usai peninjauan, Perempuan Pertama yang menjadi Ketua DPR RI itu berharap agenda Pertemuan Parlemen dalam rangka Forum Air Dunia ke-10 Tahun 2024 bertema Parliamentary Meeting on the Occasion of 10th World Water Forum 2024 ini menjadi inspirasi bagi para pemangku kebijakan negara untuk membuat kebijakan yang lebih baik terkait air di negara masing-masing.
“Hasil-hasil dari ‘meeting’ ini (kami harap) tidak hanya berguna untuk Indonesia, akan tetapi juga untuk dunia. Air akan menjadi satu hal yang sangat penting bagi kehidupan ke depan,” ucap Puan kepada Parlementaria.
Dirinya pun menegaskan bahwa gotong-royong antarmultipihak yang terlibat untuk mengatasi isu air harus menjadi landasan utama dari aksi-aksi nyata yang dilakukan oleh setiap negara. Sebab itu, tekannya, pemerintah, parlemen, organisasi internasional, dan masyarakat sipil harus saling bergandengan tangan bekerja menyelesaikan isu air.
Terakhir, Puan memahami bahwa aksi-aksi nyata untuk menyelesaikan isu air perlu didukung oleh anggaran yang memadai. Oleh karena itu, ia mendukung adanya penambahan anggaran untuk melindungi kelestarian air.
“Yang harus kita lakukan adalah bagaimana anggaran yang diberikan terkait air ini diberikan lebih banyak. Konsen anggaran ini bukan diberikan parlemen akan tetapi pemerintah dan oerganisasi internasional ini yang konkret ke lapangan yang menjaga air. Saya berharap apa yang diskusikan nanti menghasilkan sesuatu yang konkret,” tandas Politisi Fraksi PDI-Perjuangan ini.
Disambut Hangat oleh Jokowi, Puan Hadiri ‘Welcoming Dinner’ WWF 2024
Ratih Singkarru: Ironi Besar, Indonesia Emas 2045 Tapi Akses Pendidikan Tinggi Dibatasi
Tinjau Persiapan, Puan Harap WWF 2024 di Bali Jadi Inspirasi Pemangku Kebijakan Hadapi Isu Air
Misbakhun: Konsumsi Dalam Negeri Penopang Terbesar Pertumbuhan Triwulan I-2024
Komisi I Tegaskan Hubungan dengan Dewas Pers Selalu Sinergis
Forum WWF 2024 Diharapkan Turunkan Konflik Air di Seluruh Dunia
Fikri Faqih Minta Pemerintah Perketat Pengawasan Tur Belajar
Tak Hanya Kriteria Fisik, Penerapan KRIS Harus Pastikan Ketersediaan Tenaga Kesehatan dan Obat
Masih Perlu Kajian Mendalam Terapkan Kenaikan PPN Jadi 12 Persen di 2025
