Ketua Satgas COVID-19: Kasus Aktif Indonesia Lebih Rendah Dari Dunia
Jakarta – Ketua Satgas Penanganan COVID-19 Doni Monardo menyampaikan, upaya pengendalian COVID-19 yang dilakukan pemerintah sudah berjalan cukup baik. Hal itu terlihat dari penurunan rata-rata kasus aktif dan peningkatan angka kesembuhan.
“Membandingkan kasus Indonesia dengan global saat ini adalah terjadi selisih 15,65 persen kasus aktif Indonesia dengan dunia. Kasus aktif kita 12,78 persen, sedangkan kasus aktif dunia 28,43 persen,” ujar Doni dalam keterangan pers setelah Rapat Terbatas mengenai Laporan Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, Senin (23/11) siang, di Jakarta.
Sementara, angka kesembuhan di Indonesia dibandingkan dengan angka kesembuhan global selisihnya sudah mencapai 14,83 persen.
“Suatu selisih yang sangat tinggi sekali, yaitu di negara kita 84,03 persen sedangkan angka kesembuhan global 69,20 persen. Prestasi ini tentunya harus kita jaga dan kita pertahankan,” ungkap Doni.
Angka kematian akibat COVID-19, imbuh Doni, juga mengalami penurunan. “Angka kematian di Indonesia masih berada di atas angka kematian global, tetapi ini pun mengalami penurunan. Beberapa pekan terakhir angka kematian berada pada posisi 3,3 persen, pada hari kemarin sudah turun menjadi 3,19 persen,” imbuhnya.
Namun, Kepala BNPB ini juga memberikan catatan terkait penambahan kasus yang terjadi di sejumlah daerah.
“Di ibu kota negara (Provinsi DKI Jakarta) mencapai kasus yang relatif lebih tinggi dibandingkan waktu-waktu sebelumnya, dua hari yang lalu kasus mencapai 1.579 dan kemarin 1.300-an,” ujarnya.
Sejumlah rumah sakit di Banten, Jawa Barat, dan Jawa Tengah mengalami peningkatan di atas 70 persen untuk ruang ICU, sedangkan di Jakarta angka keterisian ruang ICU mencapai 69,5 persen.
“Sejumlah kasus yang ikut menambah terjadinya kasus selama libur panjang yang lalu adalah kegiatan-kegiatan kerumunan yang terjadi dalam beberapa hari terakhir, terutama di wilayah Bandara Soekarno Hatta Cengkareng, di wilayah Kelurahan Petamburan dan juga wilayah Slipi, kemudian juga Tebet Timur serta Megamendung,” ungkap Doni.
Untuk itu, Doni meminta kepada seluruh masyarakat yang ikut dalam aktivitas tersebut agar secara sukarela bersedia untuk melakukan swab test yang telah disiapkan oleh pemerintah.
“Hal ini sangat penting agar bisa sesegera mungkin diketahui apakah mereka yang ikut kerumunan tersebut terpapar atau tidak,” ujarnya. Ditambahkannya, swab test juga penting untuk menentukan upaya penyembuhan sedini mungkin bagi yang terpapar.
Disampaikan Doni, upaya penyembuhan dini tersebut dilakukan untuk melindungi masyarakat dan mengurangi risiko akibat COVID-19.
“Pengalaman kita selama 8 bulan lebih, apabila gejalanya ringan bisa sembuh 100 persen, angka kematian nol persen. Namun, apabila gejalanya masuk ke fase yang lebih tinggi yaitu gejala sedang, angka kematian mencapai 2,6 persen. Adapun masuk kepada fase yang lebih tinggi, yaitu gejala berat, angka kematian mencapai 5,5 persen. Dan ketika masuk kepada fase kritis, angka kematian menjadi sangat tinggi yaitu 67,4 persen,” ungkapnya.
Lebih lanjut, Doni meminta masyarakat untuk tetap disiplin menerapkan protokol Kesehatan karena hal tersebut saat ini adalah solusi yang tepat untuk melawan COVID-19.
“Dalam berbagai kesempatan Bapak Presiden selalu mengatakan sebelum vaksin ini diberikan pada masyarakat, maka vaksin terbaik hari ini adalah patuh kepada protokol kesehatan: pakai masker, jaga jarak, dan hindari kerumunan, serta mencuci tangan sesering mungkin dengan menggunakan air mengalir dan sabun,” tuturnya.
Menutup keterangannya, Doni pun mengapresiasi daerah-daerah yang telah melakukan upaya penerapan disiplin protokol kesehatan dan penegakan aturan terhadap pelanggaran yang dilakukan.
“Kami berharap ketegasan dari seluruh Satgas baik di tingkat provinsi, kabupaten, kota untuk melaksanakan aturan yang telah disusun oleh pemerintah daerah, baik itu peraturan yang bersifat perda maupun pergub, perbupati, dan perwali kota,” tandasnya.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.
“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.
Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.
“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.
Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.
“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.
Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.
Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.
“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.
Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.
“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).
Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.
“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.
Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.
“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Tekan Biaya Logistik, Komisi V Dorong Kemenhub Tingkatkan Transportasi Laut
