Riset Tunjukkan Masyarakat Indonesia Optimistis Sanggup Hadapi COVID-19
Jakarta – Masyarakat Indonesia dinilai lembaga penelitian dunia Ipsos, sebagai warga di lingkungan negara-negara ASEAN, yang optimistis menaklukkan pandemi COVID-19. Berdasarkan survei Ipsos juga, menyatakan 75% masyarakat Indonesia optimis ekonomi akan menguat dalam 6 bulan mendatang.
“Cepat atau lambat, optimisme ini berdasarkan fakta bahwa upaya 3T (testing, tracing dan treatment) pemerintah, terutama treatment atau pengobatan tentunya semakin membaik terus,” kata Juru Bicara Satgas Penanganan COVID-19 dr Reisa Brotoasmoro, saat memberikan keterangan pers secara virtual, Jumat (6/11/2020).
Beberapa alasan optimisme yang ada dalam survei Ipsos dipaparkan Reisa, sebesar 53% masyarakat optimis bantuan pemerintah untuk UMKM, 46% masyarakat optimis vaksin akan ditemukan, 37% masyarakat optimis bantuan tunai untuk masyarakat, 32% masyarakat optimis stimulus keuangan untuk pemilik usaha dan 30% masyarakat optimis terhadap program kartu prakerja.
Optimisme ini kata Reisa, tak lepas dari disiplin masyarakat menerapkan 3M yaitu memakai masker, menjaga jarak dan mencuci tangan. Dan juga, laporan pantauan Satgas Penanganan COVID-19 telah menunjukkan sebagian besar masyarakat Indonesia tetap memakai masker dan menjaga jarak saat masa liburan panjang 28 Oktober – 1 November lalu.
Bahkan saat ini disiplin mencuci tangan sudah tidak lepas dari kebiasaan sehari-hari masyarakat Indonesia. Hal ini juga didukung hasil penelitian dari United Nation Children’s Fund (UNICEF) dan Nielsen menunjukkan bahwa cuci tangan paling sering dipraktekkan masyarakat Indonesia.
“Sayangnya, 3M sendiri masih dipraktekkan secara terpisah. Kadang rajin mencuci tangan, tetapi kurang disiplin pakai masker dan lengah menjaga jarak. Yang bagus sih, semuanya harus dilakukan secara bersamaan, satu paket, satu kesatuan. Kalau dilakukan bersamaan maka risiko COVID-19 akan langsung turun drastis, dan penularannya bisa diturunkan sampai 0 persen,” ujarnya.
Lalu optimisme lain dari penelitian Ipsos menyebutkan, semangat tinggi dan upaya mencari dan juga menyediakan vaksin COVID-19. Ada vaksin yang dikembangkan oleh Indonesia sendiri, ada yang kerjasama dengan negara-negara lain dalam kerangka kerjasama global dan multilateral.
Reisa lalu mengangkat sebuah opini di harian Kompas yang terbit 5 November 2020, yang ditulis Prof Gusti Ngurah Mahardika. Dalam opini tersebut Prof Mahardika menegaskan bahwa vaksin yang akan digunakan adalah vaksin yang pasti aman, dan berkhasiat yang tinggi. Jika tidak, maka tidak akan masuk uji klinis fase akhir dan tidak akan mungkin disetujui Badan Pengawas Obat dan Makanan (POM).
“Dalam dialog saya dengan Profesor Mahardika, beliau mengingatkan bahwa kita semua punya andil dan berjasa dalam mensukseskan vaksinasi nanti. Maka kita doakan bersama uji klinis dapat berlangsung dengan sukses, vaksin yang manjur akan hadir dan nanti dukung penuh proses vaksinasi di seluruh Indonesia,” pesan Reisa.
Untuk itu ia mengajak masyarakat untuk optimis dan mendukung upaya 3T yang dilakukan pemerintah, sementara masyarakat sendiri dapat terus meningkatkan disiplin menerapkan 3M.
“Mari berikan yang terbaik untuk negeri tercinta ini. Berikan yang terbaik untuk menghentikan pandemi ini. Bersama kita pasti bisa,” ajak Reisa.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.
“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.
Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.
“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.
Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.
“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.
Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.
Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.
“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.
Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.
“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).
Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.
“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.
Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.
“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Tekan Biaya Logistik, Komisi V Dorong Kemenhub Tingkatkan Transportasi Laut
