Soal Kaum Milenial, Megawati: Saya Butuh Kader yang Punya Fighting Spirit, Bukan Mejeng Doang
Jakarta – Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri menanggapi secara santai prokontra yang dibangun sejumlah media massa pasca pernyataannya meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak terlalu memanjakan kalangan milenial.
Saat memberikan arahan dalam Rapat Koordinasi Bidang DPP PDI Perjuangan dengan tema Gerakan Menanam dan Politik Anggaran: Kebijakan Terobosan Investasi, Sabtu (31/10), Megawati mengatakan dirinya memantau banyak yang memviralkan pertanyaannya dalam acara partainya 28 Oktober lalu. Pemicunya adalah karena ada perkataan Megawati kepada Presiden Jokowi agar jangan memanjakan generasi milenial.
“Karena apa? Terus kalau sudah disebut generasi milenial, saya nanya, apa baktinya bagi negeri ini? Lalu jadi malah ada talkshow dan sebagainya. Saya senang saja. Tentu sifatnya pro dan kontra,” kata Megawati.
Lalu Megawati menjelaskan maksud pernyataannya itu. Kepada para peserta rakor PDI Perjuangan itu, Megawati mempertanyakan alasan mereka terus mengangkat dirinya sebagai ketua umum partai sejak pertama berdiri hingga saat ini.
Menurut Megawati, pilihan kepada dirinya untuk memimpin partai adalah karena disadari sepenuhnya partai butuh pemimpin yang mengarahkan ke arah kebaikan kedepan, bukan mundur ke belakang.
Namun, sebagai pemimpin tertinggi partai, Megawati mengaku bahwa dirinya kerap masih belum merasa puas sepenuhnya dengan para kader partai yang mayoritas adalah kalangan milenial. Bagi Megawati, kalangan milenial adalah yang lahir mulai tahun 1980-an.
Misalnya, kerap Megawati melihat bahwa masih ada kader yang tak serius saat lagu Indonesia Raya, mengheningkan cipta, dan menaikkan bendera merah putih. Padahal itu adalah protokol kenegaraan.
“Karena apa? Siapa yang akan membela dan menghormati negara kita kalau bukan kita sendiri?” imbuh Megawati.
“Kalau di Amerika. Saya tak mau bilang di RRC, nanti saya dibilang komunis pula. Di Amerika itu, rakyatnya itu kalau dengar lagu kebangsaannya, itu langsung berdiri,” tambah Megawati.
“Saya butuh kader yang punya jiwa raga, fighting spirit. Makanya saya bilang jangan manjakan milenial. Apa baktinya bagi negeri ini. Bagi saya milenial ini kan itu lahir sekitar tahun 1980-an. Ya kalian ini banyak juga. Jangan mejeng saja. Harus berbuat. Jangan ada di partai ini kalau tidak (berbuat, red),” beber Megawati.
Megawati memberi contoh lain kasus likuifaksi di Sulawesi Tengah beberapa waktu lalu. Para pemimpin daerah maupun kalangan milenial seharusnya mempelajari fenomena itu untuk mencari jalan keluarnya. Megawati mengaku sudah belajar praktik di China dan di Jepang soal metode menghadapi bencana alam. Dan Indonesia memang jauh tertinggal.
“Kalian mungkin heran kenapa ketua umum bisa tahu? Karena saya belajar. Saya juga pengen kalian itu belajar, jangan mejeng doang,” imbuhnya.
Pada arahannya itu, Megawati juga menyinggung bahwa banyak kalangan milenial yang sukses. Namun khususnya mereka yang sukses adalah yang berprofesi sebagai pengusaha.
“Tapi yang lain? Yang saya maksud, berapa banyak rakyat yang sudah kamu tolong? Saya ingin rakyat punya harapan. Partai ini, membawa kemajuan dan kesejahteraan ke depan. Tapi bagaimana (bisa, red) kalau manja? Ya ngamuk lah saya. Bilang milenial tak boleh dimanja,” kata Megawati.
“Gara-gara omongan saya, sampai banyak talkshow. Wah keren saya. (Pernyataan saya, red) Sampai dibawa talkshow. Padahal ya rakyat Indonesia memang harus digembleng untuk punya fighting spirit, tahu membawa Indonesia maju ke depan, membawa rakyat sejahtera,” tukasnya.
Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menambahkan bahwa apa yang disampaikan Megawati adalah pesan bagi kader muda partai, termasuk bagi milenial, bagaimana semua harus berjuang keras memberikan darma baktinya buat bangsa dan negara.
“Apa yang disampaikan ibu ketua umum adalah tantangan menggembleng diri, agar menguasai ilmu pengetahuan dan yeknologi, demi memajukan bangsa dan negara,” katanya.
Menurut Hasto, sejarah para pendiri Indonesia sudah membuktikannya. Bagaimana Bung Karno, pada usia 16 tahun, sudah menggembleng diri dengan membaca banyak buku, berkontemplasi, dan menuliskan berbagai artikel. Isinya menggelorakan dan menggugah kesadaran berbangsa dan negara.
“Itu usia 16 tahun. Itu yang harusnya kita refleksikan. Di masa sulit saja Bung Karno mampu melaksanakan itu, Bung Karno bisa melakukan itu. Begitupun Ibu Megawati, di usia 14 tahun menjadi peserta termuda delegasi Gerakan non Blok di Yugoslavia,” urai Hasto.
“Jadi mari kita kobarkan semangat menggembleng diri. PDI Perjuangan membuka diri bagi kepemimpinan muda. Tapi syaratnya harus menggembleng diri dan menyadari tanggung jawabnya bagi bangsa dan negara,” pungkas Hasto.
Bali – Ketua DPR RI Puan Maharani menghadiri sambutan makan malam (welcoming dinner) untuk para delegasi Forum Air Dunia ke-10 (The 10th World Water Forum/WWF) di Taman Budaya Garuda Wisnu Kencana (GWK), Bali. Pemerintah Indonesia bersama World Water Council (WWC) menjadi tuan rumah ajang Forum Air Dunia itu.
Kedatangan Puan di Taman Budaya GWK Bali pada Minggu (18/5/2024), disambut hangat Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagai penyelenggara makan malam. Tiba di lokasi, Puan yang datang mengenakan kebaya berwarna putih dan kain endet khas Bali langsung bersalaman dengan Jokowi yang menunggu di atas panggung jalur VVIP bagi para kepala negara yang hadir.
Sambil sesekali melempar senyum, dirinya dan Jokowi berbincang sejenak sebelum dipersilakan untuk memasuki lokasi jamuan makan malam.
Puan dan Jokowi lalu berjalan beriringan menuju ruang holding bersama para kepala negara yang hadir. Adapun kepala negara yang mengikuti welcoming dinner WWF ke-10 di antaranya Perdana Menteri Tajikistan Qohir Rasulzoda, Presiden Sri langka Ranil Wickremesinghe, dan Presiden Fiji Ratu Wiliame Maivalili Katonivere.
Ada pula Wakil Perdana Menteri Papua Nugini John Rosso yang juga telah tiba beserta mantan Presiden Hungaria Janos Ader. Sejumlah perwakilan organisasi internasional yang menjadi delegasi WWF ke-10 pun turut hadir.
Puan pun sempat menyapa sejumlah menteri yang hadir. Di antaranya Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian dan Menteri Komunikasi dan Informatika, Budi Arie Setiadi. Bahkan Puan sempat bercipika-cipiki dengan Menteri Luar Negeri, Retno Marsudi.
Di meja gala dinner, ia duduk di meja utama bersama Presiden Jokowi, PM Tajikistan Qohir Rasulzoda, Presiden WWC Loic Fauchon, Presiden Sri langka Ranil Wickremesinghe, dan Presiden Fiji Ratu Wiliame Maivalili Katonivere.
Pada acara malam ini, para delegasi WWF menyantap makam malam dengan diiiringi oleh lantunan Sape, alat musik tradisional Kalimantan. Selain itu, para delegasi disajikan berbagai masakan nusantara Indonesia.
Esok hari, DPR RI akan menggelar acara yang menjadi rangkaian WWF ke-10. Bersama Inter-Parliamentary Union (IPU), DPR RI menjadi tuan rumah agenda Pertemuan Parlemen dalam rangka Forum Air Dunia ke-10 yang juga diselenggarakan di Bali.
Dari hasil pertemuan tersebut, Perempuan Pertama yang menjadi Ketua DPR RI itu nantinya akan menyampaikan pendapat dalam WWF ke-10. “Saya berharap apa yang didiskusikan akan mendapatkan menghasilkan hasil konkret, dan menghasilkan agenda apa yang akan dilakukan bersama-sama dengan Pemerintah,” ungkap Puan.
Ia juga akan menjelaskan urgensi dari pertemuan parlemen terkait Sidang WWF ke-10. Menurutnya, kerja bersama seluruh pemangku kepentingan dinilai sangat penting mengatasi permasalahan air karena isu ini menjadi salah satu agenda dalam tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) yang dicanangkan oleh PBB.
“Air menjadi hal yang sangat penting bagi kehidupan ke depan. Mengatasi permasalahan air tidak hanya bisa dilakukan hanya oleh parlemen, tapi harus menjadi komitmen dan gotong royong antara parlemen, pemerintah, organisasi internasional, dan tentu saja masyarakat dunia,” tutup Puan.
Jakarta – Anggota Komisi X DPR RI Ratih Megasari Singkarru mengungkapkan keprihatinannya yang mendalam terkait polemik kenaikan Uang Kuliah Tunggal (UKT) di berbagai perguruan tinggi negeri di Indonesia. Kenaikan ini terjadi sebagai respons terhadap peraturan terbaru yang diterbitkan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek), yang menyebabkan berbagai perguruan tinggi harus menyesuaikan biaya operasional mereka.
Dampaknya, kondisi itu telah memicu protes dari mahasiswa dan keluarganya yang merasa semakin terbebani oleh lonjakan biaya tersebut. “Pendidikan tinggi adalah komponen penting dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Pendidikan tidak hanya merupakan hak dasar, tetapi juga tanggung jawab negara untuk menyediakan akses yang adil dan terjangkau bagi seluruh warganya,” tegas Ratih dalam keterangan yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Minggu (19/5/2024).
Legislator Fraksi Partai NasDem asal Sulawesi Barat itu juga mengungkapkan, pernyataan pejabat tinggi Kemendikbudristek yang menyebutkan bahwa pendidikan tinggi bersifat tersier dan tidak wajib, dapat diartikan sebagai sikap pemerintah yang seolah-olah lepas tangan terhadap nasib mereka yang tidak memiliki biaya tetapi ingin melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.
“Ini adalah ironi besar, mengingat pemerintah sering menyuarakan ambisi untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045 dan memanfaatkan bonus demografi agar tidak menjadi bencana demografi. Jika akses ke pendidikan tinggi dibatasi oleh faktor ekonomi, bagaimana mungkin kita dapat mencapai cita-cita tersebut? Pendidikan tinggi adalah kunci untuk mempersiapkan generasi muda yang kompeten dan mampu bersaing di tingkat global,” tegas Ratih.
Dengan anggaran pendidikan yang besar dalam APBN, tambah Ratih, pemerintah seharusnya mampu mengelola dan mendistribusikan dana tersebut dengan bijaksana untuk mendukung pendidikan tinggi yang terjangkau bagi semua kalangan.
“Kami mendesak Kemendikbudristek untuk melakukan pengawasan ketat terhadap implementasi regulasi terkait biaya operasional pendidikan di perguruan tinggi negeri dan memastikan bahwa kebijakan ini tidak memberatkan mahasiswa,” tukas legislator yang akan kembali duduk di DPR RI periode 2024-2029 nanti.
Ratih pun melanjutkan untuk mendukung penuh perjuangan mahasiswa dan keluarganya dalam menuntut akses pendidikan yang lebih adil dan terjangkau. Pendidikan tinggi adalah investasi jangka panjang untuk masa depan bangsa, dan negara harus memastikan bahwa setiap warganya memiliki kesempatan yang sama untuk mengakses pendidikan tersebut.
“Negara memiliki tanggung jawab yang besar untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, sesuai dengan amanat UUD 1945. Pendidikan tinggi merupakan salah satu jalur penting untuk mencapai tujuan ini, memberikan masyarakat kesempatan untuk meningkatkan kemampuan, pengetahuan, dan keterampilan mereka. Hal ini pada gilirannya akan berkontribusi pada peningkatan kualitas hidup dan kemajuan bangsa,” urai Ratih.
Ratih berharap pemerintah segera mengambil langkah-langkah konkret untuk mengatasi masalah ini, memastikan bahwa kebijakan pendidikan tinggi benar-benar mendukung tujuan nasional mencerdaskan kehidupan bangsa dan tidak malah menjadi beban tambahan bagi masyarakat.
“Kami mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terus memperjuangkan hak pendidikan yang lebih baik dan terjangkau. Bersama-sama, kita bisa mendorong pemerintah untuk melakukan perubahan yang diperlukan demi masa depan pendidikan Indonesia yang lebih cerah,” pungkas Ratih.
BERITA
Tinjau Persiapan, Puan Harap WWF 2024 di Bali Jadi Inspirasi Pemangku Kebijakan Hadapi Isu Air
Nusa Dua – Sehari jelang pergelaran, Ketua DPR RI Dr. (H.C) Puan Maharani meninjau langsung kondisi terkini lokasi Forum Air Dunia ke-10 (The 10th World Water Forum/WWF) di Nusa Dua, Bali, Minggu (19/5/2024). Selama peninjauan, ia turut didampingi oleh para pimpinan Sekretariat Jenderal DPR RI.
Usai peninjauan, Perempuan Pertama yang menjadi Ketua DPR RI itu berharap agenda Pertemuan Parlemen dalam rangka Forum Air Dunia ke-10 Tahun 2024 bertema Parliamentary Meeting on the Occasion of 10th World Water Forum 2024 ini menjadi inspirasi bagi para pemangku kebijakan negara untuk membuat kebijakan yang lebih baik terkait air di negara masing-masing.
“Hasil-hasil dari ‘meeting’ ini (kami harap) tidak hanya berguna untuk Indonesia, akan tetapi juga untuk dunia. Air akan menjadi satu hal yang sangat penting bagi kehidupan ke depan,” ucap Puan kepada Parlementaria.
Dirinya pun menegaskan bahwa gotong-royong antarmultipihak yang terlibat untuk mengatasi isu air harus menjadi landasan utama dari aksi-aksi nyata yang dilakukan oleh setiap negara. Sebab itu, tekannya, pemerintah, parlemen, organisasi internasional, dan masyarakat sipil harus saling bergandengan tangan bekerja menyelesaikan isu air.
Terakhir, Puan memahami bahwa aksi-aksi nyata untuk menyelesaikan isu air perlu didukung oleh anggaran yang memadai. Oleh karena itu, ia mendukung adanya penambahan anggaran untuk melindungi kelestarian air.
“Yang harus kita lakukan adalah bagaimana anggaran yang diberikan terkait air ini diberikan lebih banyak. Konsen anggaran ini bukan diberikan parlemen akan tetapi pemerintah dan oerganisasi internasional ini yang konkret ke lapangan yang menjaga air. Saya berharap apa yang diskusikan nanti menghasilkan sesuatu yang konkret,” tandas Politisi Fraksi PDI-Perjuangan ini.
Disambut Hangat oleh Jokowi, Puan Hadiri ‘Welcoming Dinner’ WWF 2024
Ratih Singkarru: Ironi Besar, Indonesia Emas 2045 Tapi Akses Pendidikan Tinggi Dibatasi
Tinjau Persiapan, Puan Harap WWF 2024 di Bali Jadi Inspirasi Pemangku Kebijakan Hadapi Isu Air
Misbakhun: Konsumsi Dalam Negeri Penopang Terbesar Pertumbuhan Triwulan I-2024
Komisi I Tegaskan Hubungan dengan Dewas Pers Selalu Sinergis
Forum WWF 2024 Diharapkan Turunkan Konflik Air di Seluruh Dunia
Fikri Faqih Minta Pemerintah Perketat Pengawasan Tur Belajar
Tak Hanya Kriteria Fisik, Penerapan KRIS Harus Pastikan Ketersediaan Tenaga Kesehatan dan Obat
Masih Perlu Kajian Mendalam Terapkan Kenaikan PPN Jadi 12 Persen di 2025
