Soal Kaum Milenial, Megawati: Saya Butuh Kader yang Punya Fighting Spirit, Bukan Mejeng Doang
Jakarta – Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri menanggapi secara santai prokontra yang dibangun sejumlah media massa pasca pernyataannya meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak terlalu memanjakan kalangan milenial.
Saat memberikan arahan dalam Rapat Koordinasi Bidang DPP PDI Perjuangan dengan tema Gerakan Menanam dan Politik Anggaran: Kebijakan Terobosan Investasi, Sabtu (31/10), Megawati mengatakan dirinya memantau banyak yang memviralkan pertanyaannya dalam acara partainya 28 Oktober lalu. Pemicunya adalah karena ada perkataan Megawati kepada Presiden Jokowi agar jangan memanjakan generasi milenial.
“Karena apa? Terus kalau sudah disebut generasi milenial, saya nanya, apa baktinya bagi negeri ini? Lalu jadi malah ada talkshow dan sebagainya. Saya senang saja. Tentu sifatnya pro dan kontra,” kata Megawati.
Lalu Megawati menjelaskan maksud pernyataannya itu. Kepada para peserta rakor PDI Perjuangan itu, Megawati mempertanyakan alasan mereka terus mengangkat dirinya sebagai ketua umum partai sejak pertama berdiri hingga saat ini.
Menurut Megawati, pilihan kepada dirinya untuk memimpin partai adalah karena disadari sepenuhnya partai butuh pemimpin yang mengarahkan ke arah kebaikan kedepan, bukan mundur ke belakang.
Namun, sebagai pemimpin tertinggi partai, Megawati mengaku bahwa dirinya kerap masih belum merasa puas sepenuhnya dengan para kader partai yang mayoritas adalah kalangan milenial. Bagi Megawati, kalangan milenial adalah yang lahir mulai tahun 1980-an.
Misalnya, kerap Megawati melihat bahwa masih ada kader yang tak serius saat lagu Indonesia Raya, mengheningkan cipta, dan menaikkan bendera merah putih. Padahal itu adalah protokol kenegaraan.
“Karena apa? Siapa yang akan membela dan menghormati negara kita kalau bukan kita sendiri?” imbuh Megawati.
“Kalau di Amerika. Saya tak mau bilang di RRC, nanti saya dibilang komunis pula. Di Amerika itu, rakyatnya itu kalau dengar lagu kebangsaannya, itu langsung berdiri,” tambah Megawati.
“Saya butuh kader yang punya jiwa raga, fighting spirit. Makanya saya bilang jangan manjakan milenial. Apa baktinya bagi negeri ini. Bagi saya milenial ini kan itu lahir sekitar tahun 1980-an. Ya kalian ini banyak juga. Jangan mejeng saja. Harus berbuat. Jangan ada di partai ini kalau tidak (berbuat, red),” beber Megawati.
Megawati memberi contoh lain kasus likuifaksi di Sulawesi Tengah beberapa waktu lalu. Para pemimpin daerah maupun kalangan milenial seharusnya mempelajari fenomena itu untuk mencari jalan keluarnya. Megawati mengaku sudah belajar praktik di China dan di Jepang soal metode menghadapi bencana alam. Dan Indonesia memang jauh tertinggal.
“Kalian mungkin heran kenapa ketua umum bisa tahu? Karena saya belajar. Saya juga pengen kalian itu belajar, jangan mejeng doang,” imbuhnya.
Pada arahannya itu, Megawati juga menyinggung bahwa banyak kalangan milenial yang sukses. Namun khususnya mereka yang sukses adalah yang berprofesi sebagai pengusaha.
“Tapi yang lain? Yang saya maksud, berapa banyak rakyat yang sudah kamu tolong? Saya ingin rakyat punya harapan. Partai ini, membawa kemajuan dan kesejahteraan ke depan. Tapi bagaimana (bisa, red) kalau manja? Ya ngamuk lah saya. Bilang milenial tak boleh dimanja,” kata Megawati.
“Gara-gara omongan saya, sampai banyak talkshow. Wah keren saya. (Pernyataan saya, red) Sampai dibawa talkshow. Padahal ya rakyat Indonesia memang harus digembleng untuk punya fighting spirit, tahu membawa Indonesia maju ke depan, membawa rakyat sejahtera,” tukasnya.
Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menambahkan bahwa apa yang disampaikan Megawati adalah pesan bagi kader muda partai, termasuk bagi milenial, bagaimana semua harus berjuang keras memberikan darma baktinya buat bangsa dan negara.
“Apa yang disampaikan ibu ketua umum adalah tantangan menggembleng diri, agar menguasai ilmu pengetahuan dan yeknologi, demi memajukan bangsa dan negara,” katanya.
Menurut Hasto, sejarah para pendiri Indonesia sudah membuktikannya. Bagaimana Bung Karno, pada usia 16 tahun, sudah menggembleng diri dengan membaca banyak buku, berkontemplasi, dan menuliskan berbagai artikel. Isinya menggelorakan dan menggugah kesadaran berbangsa dan negara.
“Itu usia 16 tahun. Itu yang harusnya kita refleksikan. Di masa sulit saja Bung Karno mampu melaksanakan itu, Bung Karno bisa melakukan itu. Begitupun Ibu Megawati, di usia 14 tahun menjadi peserta termuda delegasi Gerakan non Blok di Yugoslavia,” urai Hasto.
“Jadi mari kita kobarkan semangat menggembleng diri. PDI Perjuangan membuka diri bagi kepemimpinan muda. Tapi syaratnya harus menggembleng diri dan menyadari tanggung jawabnya bagi bangsa dan negara,” pungkas Hasto.
Medan – Anggota Komisi X DPR RI Ledia Hanifa Amaliah menyampaikan keprihatinan mendalam terhadap mahalnya biaya pendidikan tinggi di perguruan tinggi negeri. Menurutnya, dengan mahalnya biaya pendidikan tinggi itu dapat menghambat pencapaian target pemerintah dalam meningkatkan Angka Partisipasi Kasar (APK) perguruan tinggi. Menurut data tahun 2023, APK untuk laki-laki hanya 29,12 persen dan untuk perempuan 33,87 persen, angka yang jauh dari target yang diharapkan.
Konsekuensinya, tambah Ledia, dengan biaya pendidikan yang sangat mahal itu banyak calon mahasiswa yang terhambat untuk melanjutkan pendidikan. “Dengan mahalnya perguruan tinggi negeri ini, bagaimana mungkin kita bisa mencapai target APK yang lebih baik jika banyak anak-anak kita yang tidak mampu melanjutkan pendidikan karena biaya?” ujar Ledia kepada Parlementaria, di Kota Medan, Sumatera Utara, Senin (06/05/2024).
Diketahui, Angka Partisipasi Kasar (APK) Perguruan Tinggi (PT) adalah perbandingan antara jumlah penduduk yang masih bersekolah di jenjang pendidikan Perguruan Tinggi (PT) (tanpa memandang usia penduduk tersebut) dengan jumlah penduduk yang memenuhi syarat resmi penduduk usia sekolah di jenjang pendidikan Perguruan Tinggi (PT) (umur 19- 23 tahun).
Ledia pun mengkritik sistem Uang Kuliah Tunggal (UKT) yang berlaku di banyak perguruan tinggi, yang menurutnya masih memberatkan bagi sebagian besar calon mahasiswa. “Ada perguruan tinggi dengan sistem UKT yang sangat tinggi, dan ada pula yang menengah namun tetap mahal, belum lagi adanya uang pangkal yang harus dibayar di awal,” ujar politisi Alumni Master Psikologi Terapan dari Universitas Indonesia ini.
Ledia juga menyoroti perlunya sebuah sistem pendidikan tinggi yang lebih pro kepada masyarakat, terutama bagi warga negara Indonesia yang memiliki kemampuan akademis namun ada keterbatasan ekonomi. “Kita perlu membuat sistem yang lebih baik, yang lebih mendukung anak-anak kita untuk bisa kuliah tanpa dibebani biaya yang tidak mampu mereka tanggung,” ujar Politisi Fraksi PKS ini.
Lebih lanjut, Ledia menegaskan bahwa pendidikan tinggi harus diakses oleh semua lapisan masyarakat. “Kita membuat kampus itu mandiri, namun bukan berarti kita bisa mengabaikan warga negara Indonesia, terutama anak-anak muda kita yang sebenarnya punya kemampuan dalam akademisnya tapi tidak dalam ekonominya,” ujarnya.
Kebijakan saat ini, menurut Ledia, harus segera dibahas dan diperbaiki, dengan keterlibatan langsung dari kampus-kampus dan pemerintah untuk mencari solusi yang efektif. “Perlu ada diskusi serius antara pemerintah dengan perguruan tinggi untuk menata ulang sistem pendanaan pendidikan tinggi di negara kita,” tutur Ledia.
Dalam mencari solusi, Ledia juga menyarankan agar perguruan tinggi negeri bisa terhubung lebih baik dengan program beasiswa dan bantuan finansial lainnya yang bisa membantu meringankan beban mahasiswa. “Harus ada lebih banyak opsi beasiswa dan bantuan finansial yang dapat diakses oleh mahasiswa yang membutuhkan,” ucap Ledia.
Ledia berharap bahwa dengan perbaikan sistem yang lebih inklusif dan mendukung, Indonesia bisa mencapai tujuan menjadi negara dengan sumber daya manusia yang unggul pada 2045. “Ini semua tentang membangun fondasi yang kuat untuk pendidikan tinggi di Indonesia, memastikan semua anak berhak dan mampu mendapatkan pendidikan yang layak,” pungkasnya.
Maros – Anggota Komisi II DPR RI Rosiyati MH Thamrin mengecam kebijakan terkait sertifikat tanah yang merugikan masyarakat. Dalam pernyataannya, ia menyampaikan keprihatinannya terhadap biaya Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang melonjak drastis setelah penerbitan sertifikat tanah.
“Sangat disayangkan melihat betapa besarnya biaya PBB yang harus ditanggung masyarakat setelah memiliki sertifikat tanah. Hal ini menjadi hambatan besar bagi petani dan pengguna lahan lainnya untuk mendaftarkan tanah mereka,” ujar Rosiyati MH Thamrin saat Kunjungan Kerja Reses Tim Komisi II ke Maros, Sulawesi Selatan, Senin (06/05/2024).
Menurutnya, masyarakat enggan membuat sertifikat tanah karena adanya komponen biaya PBB yang meningkat secara signifikan setelah kepemilikan tanah tersebut bersertifikat. Hal ini berdampak negatif terutama bagi para petani dan pengguna lahan lainnya yang mayoritas hidup dengan penghasilan terbatas.
Rosiayati pun menyerukan pentingnya koordinasi antara pemerintah daerah dan Dinas Pajak untuk meninjau ulang kebijakan terkait tarif PBB. “Saya berharap agar Dinas Pajak dapat mempertimbangkan kondisi ekonomi masyarakat yang terdampak dan menyesuaikan tarif PBB dengan lebih adil,” tambahnya.
Kemudian, Politisi Fraksi PDI-Perjuangan itu juga menegaskan bahwa pembenahan terhadap kebijakan tersebut penting dilakukan agar masyarakat merasa lebih terbantu dan terjamin hak-haknya atas tanah yang mereka miliki.
“Pemerintah harus fokus pada upaya mempermudah akses masyarakat terhadap kepemilikan tanah dengan biaya yang terjangkau, sehingga tidak menghambat pembangunan dan kesejahteraan masyarakat,” tutupnya.
Medan – Anggota Komisi X DPR RI Ledia Hanifa Amaliah mengungkapkan, kekhawatirannya terkait kesiapan pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional (PON) XXI yang dijadwalkan pada September 2024 di Aceh dan Sumatera Utara. Ledia menyatakan bahwa meskipun pemerintah daerah telah berkomitmen dengan mengalokasikan dana besar, masih terdapat kekurangan yang perlu ditangani oleh pemerintah pusat.
“Pemerintah Provinsi Sumatera Utara telah mengeluarkan anggaran sekitar Rp2,1 triliun, dan belum lagi dari Pemerintah Kabupaten/Kota dari APBD untuk pembangunan venue dan lain-lain. Namun, ada beberapa hal penting yang masih harus di-cover oleh pemerintah pusat,” ujar Ledia, Medan, Sumatera Utara, Senin (6/5/2024).
Menurutnya, masih ada kebutuhan dana tambahan untuk menyelesaikan infrastruktur yang belum rampung. “Persoalnnya ada hal yang harus dicover oleh pemerintah pusat, apakah itu bisa selesai atau enggak. Kita belum tahu sampai sekarang pemerintah daerah juga enggak bisa apa-apa, itu sangat tergantung dari pusat,” ujarnya.
Ledia juga menyampaikan bahwa Komisi X DPR RI telah mengusulkan agar penundaan PON hingga awal tahun 2025 untuk memastikan semua persiapan bisa tuntas. “Beberapa dari kami sudah mengusulkan untuk ditunda sampai Januari atau Februari 2025 sehingga penyelenggaraannya bisa berjalan dengan baik dan tidak terburu-buru,” tegas Ledia.
Selain itu, Ledia menekankan bahwa ada kesamaan situasi dengan PON sebelumnya di Papua, yang juga harus diundur karena pandemi COVID-19. “Situasinya serupa dengan apa yang terjadi di Papua. Jika memang belum siap, jangan dipaksakan,” tegasnya.
Ledia juga berharap dengan waktu yang masih ada, bisa di optimalkan dengan baik. “Harapan nanti penyelenggarannya bisa berjalan dengan baik, karena ini baru pertama kali diselenggarakan di dua provinsi, belum lagi setelah itu ada peparnas untuk disabilitas. Nah jadi memang harusnya lebih matang, kalau memang belum siap jangan dipaksakan,” ungkap Ledia.
Pemerintah Provinsi Sumatera Utara telah berkomitmen untuk juga menggunakan venue yang sudah ada dengan memperbaikinya. Namun, Ledia menyatakan, “Sekarang ini yang ditunggu adalah dukungan anggaran dari pemerintah pusat, bisa atau tidak,” ungkapnya.
Ditambah lagi, menurut Ledia, “Telah dianggarkan dari Kementerian Pemuda dan Olahraga sebanyak Rp300 miliar untuk biaya operasional seperti pembayaran wasit dan juri, namun untuk infrastruktur, kecepatan penyelesaian dari pemerintah pusat masih menjadi tanda tanya”.
Kekhawatiran terus mengemuka seiring dengan mendekatnya waktu pelaksanaan PON XXI, dengan banyak pihak berharap agar pemerintah pusat dapat segera mengambil tindakan untuk menyelesaikan persiapan yang masih tertunda.
Target APK Pendidikan Tinggi Tidak Mungkin Tercapai Jika Biaya Kuliah Mahal
Geramnya Komisi II terhadap Biaya PBB yang Membengkak Akibat Sertifikat Tanah
PON XXI Sebentar Lagi, Pembangunan Venue Ternyata Belum Tuntas!
Legislator Soroti Kepemilikan Tanah oleh Orang Asing Di Bali
Sofyan Tan Dorong Penambahan Dana Beasiswa KIP Kuliah, Berharap Capai 10 Juta Mahasiswa
Indra Iskandar Imbau Pegawai Setjen DPR Optimalkan Fasilitas Taspen dan Tapera
Tindakan Penyimpangan Turis Nakal di Bali Harus Ditangani secara Bijaksana
Komisi X Desak Evaluasi Status Otonomi PTN-BH Guna Akhiri Polemik Nomimal UKT
Siswi SMP di Lampung Alami Kekerasan Seksual, Adde Rosi: Tangkap Tiga Pelaku Buron!
