Mahfud: SPBE Tekan Munculnya Praktik Korupsi
Jakarta – Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud Md menegaskan para pelayan publik tidak bisa main-main dalam memberikan pelayanan. Dengan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), kata Mahfud, hal itu akan bisa menekan praktik-praktik korupsi yang mungkin muncul.
Hal itu disampaikan Mahfud dalam penetapan dan peresmian Aplikasi Umum Bidang Kearsipan Dinamis (SRIKANDI) dan Aplikasi Umum Bidang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik (SP4N-LAPOR!) yang diselenggarakan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB). MenPAN-RB Tjahjo Kumolo hadir.
“Selamat. Artinya Saudara paham ke depan tidak boleh main-main, harus cepat. Lebih cepat kesiapan pelayanan daripada orang yang minta dilayani. Untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel, serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya diperlukan sistem pemerintahan yang berbasis elektronik,” ujar Mahfud, Selasa (27/10/2020).
“Dengan penerapan sistem pemerintah berbasis elektronik ini akan dapat menekan belanja teknologi informasi dan komunikasi. SPBE dapat disebut juga sebagai e-government, yaitu upaya pemangkasan biaya dan waktu serta meminimalisir terjadinya praktik korupsi dalam pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah, serta dapat mewujudkan proses kerja yang efisien dan efektif serta meningkatkan kualitas pelayanan publik,” imbuhnya.
Mahfud juga menyinggung soal oknum-oknum di pemerintahan yang tidak paham tentang teknologi. Menurut Mahfud, KemenPAN-RB bertugas menertibkannya agar tercapai kemajuan teknologi.
“Nah kalau tidak paham gini nanti bisa diatur. Tapi ada yang bermotif bisnis, dia sudah kontrak dengan orang dan sudah ada pembicaraan. Nah ini yang sudah diatur yang kayak gini. Tugas KemenPAN-RB salah satunya menertibkan yang begini-begini, agar e-government itu menit itu berjalan betul. Karena apa? Semakin majunya teknologi, sistem pengelolaan pemerintahan harus mempersiapkan diri, dan menyesuaikan dengan kemajuan teknologi yang ada,” ujar Mahfud.
Melalui SPBE, Mahfud berharap tidak ada lagi pegawai di pemerintahan yang berniat melakukan korupsi. Ia ingin pelayanan berbasis digital bisa meminimalisir praktik-praktik yang berpotensi merugikan negara.
“Nah ini untuk mencegah korupsi. Antara lain orang-orang yang tidak mau, itu tidak bisa korupsi lagi soalnya. Jadi jumut dia pikirnya. Kalau gini gampang ketahuan, kalau gini terukur, kalau ini ndak bisa gini. Itu semua akan meminimalkan waktu proses data, pelayanan, dan transaksi yang bersifat manual. Pelibatan inovasi teknologi ini merupakan wujud komitmen bersama untuk meminimalisir praktik-praktik yang berpotensi merugikan bangsa,” paparnya.
Mahfud juga bicara tentang pentingnya sistem kearsipan digital. Mahfud menyinggung ‘sistem kearsipan’ malaikat Raqib dan Atid sebagai pencatat amal baik dan buruk.
Mahfud mengaku takjub atas sistem kearsipan malaikat dalam mencatat amal manusia. Mahfud membayangkan rumitnya kerja malaikat mencatat amal miliaran manusia di dunia.
“Yang terbayang oleh saya, malaikat Raqib dan Atid gimana ya, kerjanya itu. Misalnya di ruangan ini aja 50 orang, saya naik ini dicatat dapat pahala, Pak Tjahjo nunggu di sana tadi, nunggu saya dapat pahala, karena tamu ditunggu, Pak Tjahjo berpahala,” kata Mahfud.
“Padahal kita ngerasa ini orang berbuat jelek, ‘wah itu apa sih di sini kok sok banget’, dicatat oleh Malaikat Atid. Pokoknya baik dicatat, jelek dicatat. Gimana nyatatnya, arsipnya itu gimana, ngarsipnya itu loh. Ngarsip miliaran manusia, setiap orang setiap detik dicatat malaikat. Saya nggak bayangkan itu, kira-kira dongeng kata kita,” imbuhnya.
Mahfud lalu menyinggung cerita seseorang yang pernah meninggal lalu hidup lagi. Dalam ceritanya, orang tersebut ditunjukkan ‘arsip’ selama hidupnya, amal baik maupun buruk. Menurut Mahfud, di masa kini, hal-hal yang semula tidak rasional bisa menjadi rasional.
“Tidak ada satu perkataan pun, perbuatanmu pun, langkah apa pun yang tidak dicatat dengan sistem kearsipan yang baik oleh malaikat Raqib dan Atid’. Itu hasil penelitian dokter Raymon Mode, orang yang agamanya tidak jelas tapi penemuannya dikonfirmasi oleh agama. Ada sesuatu yang nggak masuk akal tapi terjadi. Dan sekarang yang disebut tidak rasional itu lama-lama menjadi rasional,” ujarnya.
Karena itulah, menurut Mahfud, perlu ada sistem kearsipan yang bisa memudahkan untuk mendapatkan sesuatu dengan cepat. Mahfud pun memuji Tjahjo Kumolo sebagai menteri yang visioner.
“Ke depan kita tidak bisa menghindari dari kerja-kerja yang seperti ini. Sekarang Saudara mau apa, mau berbohong, orang tahu. Oleh sebab itu, kita harus bikin sistem kearsipan dan sistem aplikasi yang bisa lebih mudah mendapatkan sesuatu dengan cepat. Makanya Pak Tjahjo itu visioner, orang nggak bisa dibohongi sekarang buatkan aja. Kalau birokrasinya lelet, biar dia cari di komputer aja, nanti siapa pegawai yang nggak benar kerjanya, nanti kan ketahuan di sini, di masa depan. Semuanya serba digital,” tutur Mahfud.
Jakarta – Wacana kenaikan tarif Commuter Line oleh PT Kereta Api Indonesia (KAI) akan menempatkan masyarakat Jabodetabek pada tantangan baru yang mengancam kesejahteraan ekonomi mereka. Hal tersebut pun lantas menuai sorotan dari Anggota Komisi V DPR RI Toriq Hidayat.
“Kenaikan tarif KRL Jabodetabek akan memberikan dampak yang signifikan. Terutama bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah (MBR). Kenaikan tarif bisa memperberat beban ekonomi mereka. Dan Ini juga dapat mengakibatkan kesenjangan sosial dan ekonomi yang lebih besar,” ujar Toriq dalam siaran pers yang diterima Parlementaria, Senin (29/4/2024).
Politisi Fraksi PKS tersebut menegaskan bahwa kenaikan tarif tidak sejalan dengan kondisi ekonomi masyarakat, terutama masa pasca pandemi dan ketidakpastian ekonomi yang menyertainya. Dalam beberapa bulan terakhir, harga-harga bahan pokok terus melonjak secara dramatis.
“Kami tahu betul paska pandemi masyarakat terpaksa mengalokasikan sebagian besar pendapatan mereka hanya untuk memenuhi kebutuhan dasar. Kenaikan tarif hanya akan menambah beban ekonomi mereka. Terutama mereka yang bergantung pada angkutan publik ini setiap hari,” tandasnya.
Terkait hal itu, Toriq menegaskan akan berupaya keras menyerukan kepada Kementerian Perhubungan selaku regulator agar mendengarkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat. Serta, kemudian meninjau kembali rencana kenaikan tarif ini dan mencari solusi yang lebih adil dan berkelanjutan.
“Kami akan terus memantau perkembangan situasi ini. Dan memastikan bahwa keputusan terkait tarif transportasi publik nantinya harus ada partisipasi aktif dari publik dan memperhitungkan kepentingan dan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh” tutup Toriq.
Sebagaimana diketahui, PT KAI Commuter (KCI) telah mengusulkan kenaikan tarif KRL Jabodetabek yang belum berubah sejak 2016. Saat ini usulan tersebut masih dibahas Pemerintah. Direktur Operasi dan Pemasaran KCI Broer Rizal mengatakan, pihaknya masih menunggu keputusan Pemerintah untuk menaikkan tarif KRL Jabodetabek.
Pasalnya, ketentuan tarif KRL Jabodetabek merupakan kewenangan Kemenhub selaku regulator. “Itu kebijakan dari Pemerintah ya. Kalau kami hanya eksekutor untuk melaksanakan apa yang menjadi keputusan Pemerintah. Usulan dan pembahasannya sudah dilakukan di Kemenhub,” ujarnya saat konferensi pers Angkutan Lebaran 2024 di Jakarta, Selasa lalu (24/4).
Jakarta – Anggota DPR RI dari Dapil Provinsi DIY Sukamta menilai Kota Yogyakarta perlu menyiapkan peta jalan (roadmap) untuk penanganan sampah jangka panjang yang menyangkut peningkatkan kasadaran masyarakat. Edukasi secara terus menerus harus dilakukan baik di sekolah, rumah tangga, dan masyarakat.
Tak hanya itu peraturan yang kuat untuk pengurangan sampah juga sangat dibutuhkan. Sukamta mencontohkan perlunya kebijakan kantong plastik berbayar atau larangan penggunaaan kantong belanja plastik sekali pakai. Adapun jangka pendeknya saat ini bisa dengan optimalisasi penampungan di TPST Piyungan.
“Kalau saya dengar, TPST ini kalau ada alat dan SDM yang memamadai masih bisa dimanfaatkan secara optimal untuk sementara waktu hingga 200-300 ton per hari. Pemkot bisa komunikasikan hal ini dengan Pemda DIY. Rencana optimalisasi 3 TPS 3R di Nitikan, Karangmiri dan Kranon bisa segera direalisasi, meski daya tampung 3 TPS ini masih terbatas,” kata Sukamta sebagaimana keterangan kepada media, di Jakarta, Kamis (25/4/2024).
Di sisi lain, Politisi Fraksi PKS ini, menilai di level provinsi, di area perkotaan saat ini masih sering ditemukan sampah di jalan maupun tempat penampungan yang penuh. Menurutnya, Pemerintah perlu memberikan honor kepada para petugas pengambil sampah sebagai salah satu upaya mencegah buang sampah sembarangan.
“Menurut kami perlu ada stimulan atau honor untuk para petugas pengambil sampah rumah tangga, di level RT, RW dan kampung. Ini supaya masyarakat tidak buang sembarangan,” kata Anggota Komisi I DPR RI tersebut.
Sukamta meyakini dengan adanya dana stimulan atau honor tersebut maka para petugas pengambil sampah akan menjalankan tugasnya dengan baik khususnya pengambilan sampah dengan sistem terpilah. “Selama ini warga sudah diminta memilah, akan tetapi (saat) di (tempat) pembuangan dicampur lagi. Ini perlu jadi perhatian, sehingga perlu ada petugas khusus memilah,” ujarnya.
Sukamta menegaskan dirinya banyak mendapatkan aspirasi dari masyarakat terkait penanganan sampah di Jogja. Hal ini kembali mencuat setelah rencana penutupan TPST secara permanen, sehingga banyak ditemukan sampah di pinggir jalan, salah satunya di perbatasan antara Kota Jogja dengan Bantul atau sebelah utara Gembira Loka.
Jakarta – Anggota Komisi I DPR RI Helmy Faishal Zaini meminta pemerintah melakukan upaya untuk meredam konflik yang ada di Timur Tengah, salah satu caranya melalui jalur diplomasi.
“Pemerintah perlu mengambil pendekatan diplomasi yang kuat dengan mempromosikan perdamaian dan menekankan pentingnya dialog multilateral,” kata Anggota Komisi I DPR RI Helmy Faishal Zaini dalam keterangan kepada media, di Jakarta, Sabtu (27/4/2024).
Menurut Helmy, konflik tersebut harus diredam lantaran dampaknya sangat berpengaruh ke Indonesia, salah satunya dari segi perekonomian. “Stabilitas perekonomian Indonesia bisa terganggu lantaran terjadi fluktuasi harga minyak dan gangguan dari segi perdagangan,” ujar Politisi Fraksi PKB ini.
Jika kondisi ini dibiarkan, dia meyakini masyarakat akan merasakan dampak langsung lantaran tercekik harga kebutuhan pokok yang melambung. “Dengan memperkuat kerja sama internasional, meningkatkan keamanan domestik, dan memperkuat resiliensi ekonomi, Indonesia dapat mengurangi dampak negatif dari konflik di Timur Tengah,” kata Helmy.
Senada, Anggota Komisi I DPR RI Muhamad Farhan menjelaskan dampak dari konflik di Timur Tengah yang harus diwaspadai Indonesia.
Beberapa di antaranya terhambatnya impor minyak mentah dan bahan pangan dasar seperti beras, kedelai, dan gandum, jika perairan Teluk Persia, Hormuz dan Suez terganggu akibat dampak konflik itu. “Sebab akan mempengaruhi arus masuk kebutuhan pokok, akibatnya harga akan naik dan inflasi tinggi,” kata Farhan.
Maka dari itu, kata dia, Indonesia juga perlu melakukan antisipasi dengan mengeluarkan kebijakan ekonomi guna menghindari harga pangan yang tinggi.
Di tengah agresi Israel ke Jalur Gaza yang terus berlangsung sejak 7 Oktober 2023, kata Farhan, kawasan Timur Tengah semakin memanas akibat eskalasi perseteruan antara Iran dan Israel.
Permusuhan terbaru antara kedua musuh bebuyutan tersebut dipicu serangan Israel terhadap Konsulat Iran di Damaskus, Suriah pada 1 April lalu.
Iran menuding Israel bertanggung jawab atas serangan fatal terhadap fasilitas diplomatiknya yang menewaskan sedikitnya tujuh anggota Korps Garda Revolusi Islam Iran, termasuk dua jenderal penting.
Iran kemudian melancarkan serangan balasan dengan menembakkan puluhan rudal balistik dan ratusan pesawat nirawak ke Israel pada 13 April. Israel mengklaim serangan itu berhasil digagalkan dan hanya menyebabkan kerusakan ringan pada sebuah pangkalan militernya.
Wacana Kenaikan Tarif KRL Ancam Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat Berpenghasilan Rendah
Sukamta: Kota Yogya Perlu Siapkan Peta Jalan Penanganan Sampah Jangka Panjang
Pemerintah Perlu Lakukan Dialog Multilateral Redam Konflik di Timur Tengah
Larangan Toko Kelontong Beroperasi 24 Jam Bentuk Diskriminasi terhadap Pelaku Usaha Kecil
Bicara di Hadapan Liga Al-Quds, DPR Tegaskan Indonesia Tolak Normalisasi Hubungan dengan Israel
Kemenangan Timnas U-23 Harus Jadi Momentum Mengembangkan Infrastruktur Olahraga di Tanah Air
Wacana Kenaikan Tarif KRL Ancam Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat Berpenghasilan Rendah
Sukamta: Kota Yogya Perlu Siapkan Peta Jalan Penanganan Sampah Jangka Panjang
Bicara di Hadapan Liga Al-Quds, DPR Tegaskan Indonesia Tolak Normalisasi Hubungan dengan Israel
